Ditemukan 91944 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1233/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
15225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1233/B/PK/Pjk/2019keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00036/207/10/646/15tanggal 16 Mei 2016, Masa Mei 2010 karena koreksi yang dilakukan tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danmengabulkan perhitungan yang Pemohon Banding lakukan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak
    tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00134/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00036/207/10/646/15tanggal 27 Februari 2015, atas nama PT Cahaya Sakti Chandra Motor,NPWP 02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan Caruban Ngawi Nomor 36,Karangjati, Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungan
Putus : 19-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2042/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 19 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANK SULSELBAR),
15239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 906.775.321,00Sanksi Administrasi Rp 453.387.660,001.360.162.981,00PPN yang kurang dibayar RpMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Februari 2018 dengan disertaialasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan PengadilanPajak
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 906.775.321,00Sanksi Administrasi Rp 453.387.660,001.360.162.981,0PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal
Register : 28-10-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN SUBANG Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Sng
Tanggal 9 April 2020 — HYUN INTERNATIONAL CO., LTD Cq KIM DAE HYUN Lawan PT. KWANGLIM YH INDAH
23969
  • pada point 14, adalah tidak tepatsama sekali, karena Tergugat telah menunjukkan itikad baik kepadaPenggugat untuk mengembalikan sisa bahan baku milik Penggugatyang ada digudang Tergugat yakni dengan menghubungi kantorPenggugat yang berada di Korea Selatan dan di Subang, akan tetapitidak terhubung karena kantor Penggugat sudah tidak beroperasilagi;Bahwa dalil Pengggugat pada point 15 dengan membebankankerugian materil dan imateril kepada Tergugat adalah tidakberlandaskan hukum dan didasari dengan perhitungan
    Gugatan Nomor 46/Pat.G/2019/PN.Sngbahan baku untuk mengembalikan dalam bentuk barang atau uang senilaiUS$ 189.921,18 (Seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus duapuluh satu US dolar dan delapan belas sen); Bahwa benar Tergugat telah memberikan jawaban atas somasi Penggugattertanggal 6 Februari 2018 dan tertanggal 21 Februari 2018 yang padapokoknya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah bekerjasama sekitar awal tahun 2016 untuk penjahitan barang pakaian jadi namunmembantah soal perhitungan
    Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P4Adan P4B, berupa jawaban kuasa Tergugat atas somasi pihak Penggugat,ternyata pihak Tergugat telah membuat perhitungan terhadap sisa bahan bakudan bahan penolong milik Penggugat yang ada di pabrik Tergugat sebesar US$39.504,64 (Tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat US dolar dan enam puluhempat sen), yang ternyata angkanya lebih besar dari penawaran yang dibuatTergugat secara lisan kepada Penggugat sebesar US$ 25.000 (Dua puluh limaribu
    US dolar), sementara permintaan ganti rugi Penggugat sebesar US$50.000(lima puluh ribu US dolar) juga tidak disanggupi oleh Tergugat, maka MajelisHakim dalam hal ini berpendapat bahwa adalah layak dan pantas kiranya untukmemutuskan agar Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugatberdasarkan perhitungan yang dibuatnya dan disampaikannya dalam jawabanatas somasi Penggugat sebesar US$ 39.504,64 (Tiga puluh sembilan ribu limaratus empat US dolar dan enam puluh empat sen);Menimbang, bahwa dengan
    sebesar US$39.504,64 (Tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat US dolar dan enam puluhempat sen), maka oleh Majelis Hakim perhitungan tersebut menjadi dasar untukmenghukum Tergugat memberikan ganti kerugian materiel kepada Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan ganti kerugianimmaterial sebesar US$ 328.948,56 (Tiga ratus dua puluh delapan ribusembilan ratus empat puluh delapan US dolar dan lima puluh enam sen) olehkarena tidak dapat dibuktikan dasar perhitungannya maka tuntutan
Register : 01-03-2012 — Putus : 14-11-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 04 / Pdt. G / 2012 / PN. Btl
Tanggal 14 Nopember 2012 —
6837
  • 300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah);3 Bahwa pengiriman alat berat berupa jenis : Excavator Merek Hyundai sebanyak 4(empat) unit, jenis : Wheelloader Merek XGMA sebanyak 2 (dua) unit dan jenis :Bulldozer sebanyak 1 (satu) unit oleh Penggugat tersebut di atas belum pernah adapembayaran sewa dari Tergugat dari periode bulan Mei 2011 sampai dengan bulanNovember 2011 sebesar Rp. 2. 120.850.000, (Dua Milyar Seratus Dua Puluh JutaDelapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :I PERHITUNGAN
    Excavator 4unit 25 Oktober@Rp.115.000.000, Rp. 460.000.000,2011 Bahwa terhadap perhitungan Biaya sewa tersebut di atas, oleh karena pengiriman 2(dua) unit excavator terakhir pada tanggal 20 Mei 2011, maka perhitungan Biaya Sewa yangharus dibayar Tergugat adalah sebagai berikut :4 unit x 4 bulan x Rp. 115.000.000 lumpsum = Rp. 1.840.000.000, (Satu Milyar Delapan RatusEmpat Puluh Juta Rupiah);I PERHITUNGAN BIAYA SEWA WHELLOADER : JENIS UNIT PERIODE HARGA/JAM JAM PAKAT TOTALNO.1.
    Nov 2011 &160 jamTotal Rp.188.750.000,Il PERHITUNGAN BIAYA SEWA BULLDOZER :JENIS UNIT PERIODE HARGA/JJAM JAM TOTALNO. PAKAI1.
    , Rp. 460.000.000, Jadi Biaya Sewa Excavator 4 (empat) unit untuk Bulan Desember 2011 adalahsebesar Rp. 460.000.000, (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);I PERHITUNGAN BIAYA SEWA WHELLOADER : JENIS UNIT 2 Nov 2011 2 DesJJAM HARGA/JAM TOTALNO. 20111.
    Excavator 4 unit Januari 2012 @Rp.115.000.000,Rp. 460.000.000, Jadi Biaya Sewa Excavator 4 (empat) unit untuk Bulan Januari 2012 adalah sebesarRp. 460.000.000, (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);I PERHITUNGAN BIAYA SEWA WHELLOADER : JENIS UNIT 2 DesJanuari JAM HARGA/JJAM TOTALNO. 2011 = 2012 1.
Putus : 27-02-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — PT. BANDUNG PERKASA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
23652 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Penjualan Kapas) Rp. 39.667.465.891,00Total Sengketa Rp. 10.994.365.891,00Menurut Peneliti Keberatan:a. bahwa dari pengujian data pengeluaran kapas, persediaan kapasterdapat perbedaan jumlah menurut Pemohon Banding danPenelaah Keberatan/Pemeriksa diantaranya: Jumlah Pengeluaran kapas tahun 2007 yang dilaporkantanggal 08 Januari 2008, Pengeluaran kapas ke produksi per bulan tanggal 01 sampaidengan 30 Nopember 2007, Jumlah bale/kilogram persediaan kapas awal dan akhir bulanDesember 2007;b. bahwa perhitungan
    persediaan kapas menurut Pemohon Bandingtidak sesuai dengan kapasitas gudang berdasarkan penjelasankaryawan Pemohon Banding, selain itu, perhitungan pemakaianbahan baku kapas dibanding dengan jumlah produksi benangmenurut Pemohon Banding tidak wajar;c. bahwa berdasarkan kunjungan Account Representative kelapangan didapat keterangan bahwa hanya kapas yang tidakterpakai (waste) yang dijual, jumlahnya hanya 5%, sedangkanmenurut SPT penjualan benang 36%, waste 9% dan kapas justrupaling dominan 55%;Alasan
    berdasarkan pendekatan ataspembelian paper cones, maka akan didapat jumlah produksi yangjauh berbeda, dimana menurut perhitungan Pemeriksa produksitahun 2007 adalah sebanyak 16.555 bal, sedangkan menurutperhitungan Pemohon Banding hanya sebesar 6.514 bal, denganadanya perbedaan ini, tentunya akan berpengaruh terhadapbesaran koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa;e. bahwa adalah tidak benar bila Pemeriksa merujuk pernyataan ARbahwa Waste kapas hanya sebesar 5 %, karena prosentase iniadalah jumlah
    tahun2003, bukan merupakan peluanasan pada tahun 2007;bahwa asumsi Pemeriksa bahwa selisin hutang dagang ituseluruhnya merupakan pembayaran pada tahun 2007 dan dianggapsebagai penghasilan yang belum dilaporkan oleh PemohonBanding, bukanlah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, hanyakarena kelalaian Pemohon Banding, terhadap hutanghutang yangsudah dibayar oleh pemegang sahamtidak dilakukanpenjurnalan sebagai utang pemegang saham pada tahun 2003;4. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perhitungan
    Putusan Nomor 725/B/ PK/PJK/2013empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) sesuai denganSPT PPh Badan Tahun 2007 PEMOHON Pk;20.Bahwa berdasarkan NovumNovum di atas, kiranya Yang Mulia MajelisHakim Peninjauan Kembali dapat menerima perhitungan PajakPenghasilan Badan Tahun 2007 PEMOHON PK, sehingga menjadisebagai berikut : No. Uraian Jumlah (Rp)1. Peredaran Usaha 52.290.823.333.2. Harga Pokok Penjualan 57.323.993.680.3. Laba Bruto (12) (5.033.170.347.)4. Biaya Usaha 3.882.820.755.5.
Putus : 07-03-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 565/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 7 Maret 2018 — STENLIE SIAMANDO dkk lawan AGUS SRIHARTONO dkk
4636
  • Bahwa dalam perhitungan tersebut ada kesalahan yaitu: Perhitungan dengan jumlah Rp. 600.000.000, (enam ratus jutarupiah), tersebut adalah hanya selama 12 (dua belas) bulan atauhanya 1 (satu) tahun; Disini majelis hakim pemeriksa perkara aquo lupamemasukkan/mengalikan angka 6 (enam) tahun; Perhitungan yang benar adalah sebagai berikut:Keuntungan yang diharapkan dari uang Rp. 2.000.000.000, perbulan5 (lima) % selama 6 (enam) tahun = 5% x 12 x6 x Rp. 2.000.000.000,= Rp. 7.200.000.000, (tujuh milyar
    Bahwa perhitungan tersebut sesuai dengan posita angka 7dan petitumangka 5 Para Penggugat/Para Pembanding, dengan dikurangi kerugianbiaya pulang pergi ManadoSolo setiap bulan selama 6 (enam) tahun danjasa Advokat/Pengacara.c.
    Bahwa selain itu perhitungan kerugian materiil sesuai keuntungan yangdiharapkan selama 6 (enam) tahun tersebut, sesuai dengan PerjanjianKerjasama Pendirian Cabang Perusahaan Produksi dan Distribusi AirMinum XTRA OXYGEN merek AXOGI, sesuai dengan Akta Nomor32, tertanggal 13 Juli 2010, yang dibuat oleh Adang Tri Sunoko, S.H.
    Putusan Nomor 565/Pdt/2017/PT SMGPenggugat/Para Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dimanadalam perjanjian tersebut telah disepakati jangka waktu perjanjiankerjasama tersebut selama 6 (enam) tahun sejak perjanjian terssebutditandatangani kedua belah pihak (Para Penggugat/Para Pembandingdengan Tergugat/Terbanding).Bahwa atas dasar uraian diatas jelaslah pertimbaqngan hukum hakimpemeriksa perkara ini telah mengesampingkan fakta yang terungkap dalampersidangan dan keliru/salah dalam menuangkan perhitungan
Register : 12-06-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 101/Pdt.G/2014/PN Plk
Tanggal 23 Maret 2015 —
9643
  • Sakti MaitJaya Langit) tidak menepati perjanjian dan bahkanenggan melakukan perhitungan dan pengembaliankembali hakhak Penggugat dan Penggugat II (CV.Bima Bersaudara), Penggugat dan Penggugat Ilbaru menyadari perjanjianperjanjian yang dibuatTergugat Il terkesan tidak melalui prosedur perjanjianyang berlaku di PT. Sakti Mait Jaya Langit, sepertiPerjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar, Nomor :SMILBIMA BERSAUDARA/X1/13/005TBS, tanggal31 Oktober 2013 antara CV. BIMA BERSAUDARAdengan PT.
    Pengembalian pembayaran yang = menjadikewajiban Tergugat dan Tergugat II total sebesarRp. 1.081.370.880, yang terdiri dari :1. biaya pengangkutan dimaksud dalam positaangka5 huruf a, posita angka8 huruf a, positaangka10 huruf a, dan posita angka 13 huruf a,total sebesar : Rp. 30.892.750 + Rp.148.920.350 + Rp.205.194.3800 + Rp. 144.262.050 = Rp.529.269.450, ;2. perhitungan selisih timbangan dimaksud dalamposita angka5 huruf b, posita angka8 huruf b,posita angka10 huruf b dan posita angka13huruf b
    sebesar : Rp.51.052.100 +Rp.116.233.000 + Rp.216.380.760 +Rp.124.700.970 = Rp. 508.366.830. ;3. perhitungan TBS dikembalikan karena tidaksesual standar dan kualitas dimaksud positaangka 10 huruf c, sebanyak 36.446 kg xRp.1.200, = Rp.43.734.600, ;16.Bahwa dengan perhitunganperhitungan tersebut diatas, Penggugat dan Penggugat II telah memenuhisemua Isi perjanjian dengan perhitungan :a.
    Sakti MaitJaya Langit) tidak menepati perjanjian dan bahkanenggan melakukan perhitungan dan pengembaliankembali hakhak Penggugat (CV. Bima Bersaudara),Penggugat baru menyadari perjanjianperjanjian yangdibuat Tergugat Il terkesan tidak melalui prosedurperjanjian yang berlaku di PT. Sakti Mait Jaya Langit,seperti Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar,Nomor : SMILBIMA BERSAUDARA/XI/13/005TBS,tanggal 31 Oktober 2013 antara CV. BIMABERSAUDARA dengan PT.
    .51.052.100 +Rp.116.233.000 + Rp.216.380.760 +Rp.124.700.970 = Rp. 508.366.830. ;3. perhitungan TBS dikembalikan karena tidaksesual standar dan kualitas dimaksud positaangka 10 huruf c, sebanyak 36.446 kg xRp.1.200, = Rp.43.734.600, ;16.Bahwa dengan perhitunganperhitungan tersebut diatas, Penggugat telah memenuhi semua isi perjanjiandengan perhitungan :a.
Putus : 22-02-2011 — Upload : 23-08-2013
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 224/ Pid.B / 2011 / PN.KSP
Tanggal 22 Februari 2011 — SAFRIZAL Bin RUSLI
10813
  • Danterhadap perhitungan volume serta persentase akhir pekerjaan yang dihitung oleh TIM AHLIDinas Pekerjaan Umum Kab.
    Aceh Tamiang, saya mengajukan keberatan dan tidak terima karenaada kekeliruan perhitungan sehingga sifatnya tidak realistis, untuk kapasitas serta independensiTIM AHLI tersebutpun tidak memenuhi kelengkapan syarat sehingga bisa dikatakan sebagaiAHLI sehingga menimbulkan keraguan saya terhadap hasil yang mereka rekomendasikan.Kemudian untuk proses pembayaran nilai pekerjaan dengan perhitungan persentase pekerjaansebesar 80% dari nilai kontrak bukanlah hasil pemaksaan perhitungan sepihak oleh PT.
    BOY HUTAPEA (Ketua Tim Teknis Hasil Perhitungan Kewajaran HargaPengadaan Barang / Jasa) dan saksi Ahli Drs.
    (delapan ratusdelapan puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) , dan ternyata berdasarkanLaporan Hasil Perhitungan Tim Teknis yang sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 724/Koperindag/2010, tanggal 20 Juli 2010 atas survei saksi ahli serta perhitungan ahli Ir.
    Tim Teknis yang sebagaimanatertuang dalam Surat Nomor: 724/Koperindag/2010, tanggal 20 Juli 2010 atas surveisaksi ahli serta perhitungan ahli Ir.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1066/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAFARGE CEMENT INDONESIA
18551 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau1.d.7)b. Dikurangib.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa Pajak yang samab.2 . Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (Pokok Kurang Bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP Sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)8.909.391.76610.136.531.0738.331.342.37618.467.873.449 c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKPd.
    Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)18.467.873.4499.558.481.683 Kelebihan Pajak yang sudah: Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 1066/B/PK/PJK/2016 a. Dikompensasi ke Masa berikutnya 10.187.546.924b. Dikompensasi ke Masa Pajak............. (Karena Pembetulan)c. Jumlah (a+b) 10.187.546.9244 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 629.065.2415 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 629.065.241c. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13 A KUPe.
    Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) z Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 1066/B/PK/PJK/2016 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2atau 1.d.7) 8.280.326.525b. Dikurangib.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa Pajak yang sama b.2 . Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 10.136.531.073b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri b.5. Lainlain 8.331.342.376b.6.
    Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 10.187.546.9243 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa berikutnya 10.187.546.924b. Dikompensasi ke Masa Pajak............. (Karena Pembetulan) c. Jumlah (a+b) 10.187.546.9244 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 0 5 Sanksi Administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13 A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP #g.
    Melakukan penghitungan kapasitas produksi atau occupation rate Melakukan perhitungan rendemen/formula pemakaian bahan bakudibandingkan dengan volume produksi, yang dipakai untuk pendekatanterhadap kewajaran atas laporan produksi. Lakukan analisis dengan seksama perhitunganperhitungan yangberkenaan dengan pengurang laba kotor misalnya, :a. Beban bunga dengan besarnya hutangb. Biaya Leasing (angsuran + bunga) dengan jumlah penyusutanc.
Putus : 26-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 PK/Pdt/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 (PT.AJB BUMI PUTERA 1912), dan kawan-kawan Melawan TIM LIKWIDASI PERSEROAN PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962
14079 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asuransi Jiwa Jaminan1962;4Setelah perseroan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 berjalan dan investasidana telah dilakukan, ternyata pada setiap perhitungan akhir tahunperseroan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 bukannya semakin sehat tetapijustru selalu defisit.
    Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perseroanmenunjuk Aktuaris Independen untuk menghitung dan mereviewperseroan;e Bahwa berdasarkan Pernyataan Aktuaris Independen yang dalam hal iniadalah PT.Pointera Aktuarial Strategis dan Laporan Perhitungan CadanganPremi atas portopolio polis asuransi perorangan pertanggal 31 Desember 2000(tertanggal 14 September 2007) adalah sebesar Rp47.823.274.100,00 (empatpuluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empatribu seratus rupiah)
    Bahwa Laporan Perhitungan Cadangan Premi tersebut di atas disampaikanoleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembaliterkait adanya keinginan dari Indra Wiguna dan PT.Ventura CakrawalaHal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/20142020Investama untuk melakukan pembelian saham milik Pemohon PeninjauanKembali ;Bahwa sebelum transaksi jual beli saham antara Pemohon PeninjauanKembali dengan Indra Wiguna dan PT.
    VenturaCakrawala Investama hal ini diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanhalaman 41 poin kedua yang menyatakan bahwa walaupun telah dilakukansuntikan dana segar antara lain dengan jalan menjual saham perusahaansebagai investasi, pada setiap perhitungan akhir tahun PT Asuransi JiwaJaminan 1962 bukan bertambah sehat melainkan semakin defisit;217.Bahwa tindakan Indra Wiguna dan PT.
    Putusan Nomor 515 PK/Pdt/20142212.Bahwa datadata perhitungan Aktuarial Independen yang hanyamenggunakan data microsoft excel secara sepihak dari TermohonPeninjauan Kembali dan tidak disertakan dengan data material untukmembuktikan kebenaran data tersebut sangat diragukan kebenaran danharus ditolak karena perhitungan yang tepat dan benar harus membuatperbandingan dengan data material dan data material tersebut telah dimintaoleh Aktuaria Independen akan tetapi tidak dapat dipenuhi oleh TermohonPeninjauan
Register : 01-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 359/Pid.B/2016/PN Bnj
Tanggal 6 September 2016 — MUTIHA SAHAT GERRY PERSADA
609
  • bersalahmelakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam1.dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denganperintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa :2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerja Nomor : 02/GK/UM/VIIV15 tgl 20Agustus 2015;1 (satu) lembar Job Description MUTIHA SAHAT GERRY PERSADA;1 (satu) lembar perhitungan
    banquet even/order gedung dan 1 (satu) lembar invoiceBPJS;2 (dua) lembar Guest Folio pemakaian kamar BRI;tujuh) lembar Guest Folio pemakaian kamar travel;2 (dua) lembar Guest Folio pemakaian kamar Kodim;5 (lima) lembar banquet even/order gedung KPU;8 (delapan) lembar Guest Folio Polres Binjai;1 (satu) lembar Guest Folio pemakaian kamar PT.Sampoerna Indonesia;tiga) lembar kwitansi dan 3 lembar invoice pembayaran KPU;dua) lembar banquet kurang bayar Usaid Prioritas;dualembar banquet BRI dan 1 lembar perhitungan
    ada ijin kepada pimpinan Hotel Kardopa Binjai untukmenggunakan uang milik perusahaan;Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan uang milik PerusahaanPT.Graha Kardopa Hotel Binjai adalah untuk memenuhi kebutuhan pribaditerdakwa;Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerja Nomor : 02/GK/UM/VII/15 tgl 20Agustus 2015; 1 (satu) lembar Job Description MUTIHA SAHAT GERRYPERSADA; 1 (satu) lembar perhitungan
    Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerja Nomor : 02/GK/UM/VIIV15 tgl 20Agustus 2015; 1 (satu) lembar Job Description MUTIHA SAHAT GERRY PERSADA; 1 (satu) lembar perhitungan dari sistem; 1 (satu) lembar daftar piutang tahun 2015;Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2016/PN Bnj1 (satu) lembar surat pernyataan MUTIHA SAHAT GERRY PERSADAtanggal 11 Maret 2016; 2 (dua) lembar banquet even/order gedung dan 1 (satu) lembar invoiceBPJS; 2 (dua) lembar Guest Folio pemakaian
    kamar BRI;lima) lembar banquet even/order gedung KPU;delapan) lembar Guest Folio Polres Binjai;satu) lembar Guest Folio pemakaian kamar PT.Sampoerna Indonesia;satu) lembar Guest Folio pemakaian kamar Usaid Emas;tiga) lembar kwitansi dan 3 lembar invoice pembayaran KPU;dua) lembar banquet kurang bayar Usaid Prioritas;dua) lembar banquet BRI dan 1 lembar perhitungan kurang bayar BRI;1oo,2oO3oO=ameal=oO3zaCc==oOoQ)OO2 4(empat) lembar Guest Folio kurang bayar smiling tour;Dinyatakan tetap terlampir
Putus : 27-02-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1741 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — RIYADI YUNARA
6746 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KTE adalah sebesar 40% dari jumlah pajak yangdibebaskan dengan perhitungan sebagai berikut : 1 Pajak terhutang tahun 2005 Rp 84.835.084.400,00 x 40% = Rp33.934.033.760,002 Pajak terhutang tahun 2006 Rp 3.104.644.400,00 x 40% =Rp 1.241.857.760,003. Pajak terhutang tahun 2007 Rp NIHIL x 40% =Rp NIHIL4 Pajak terhutang tahun 2008 Rp122.501.367.286.00 x 40% = Rp49.176.438.434.00Total Rp210.441.096.086,00 x 40% = Rp84.176.438.434,00Bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah perpajakan PT.
    KTE ;Bahwa sehubungan adanya perbedaan perhitungan kewajiban pajak PT. KTEantara kantor auditor Publik Ernest & Young dengan kantor Auditor Publik BambangBudi Tresno maka Terdakwa Riyadi Yunara pada sekitar antara bulan FebruariMaret2010 mengadakan rapat di Warung Daun, Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan yangdihadiri oleh Ir. Anung Nugroh, Dita Satari, Tatang Moch. Tresna, Bambang BudiTresno, pihak Erns & Young dan Ir. Hendra Setiawianto, S.E.. dalam pertemuan tersebutbaik Ir.
    Hendra Setiawianto, S.E. meminta agar Bambang BudiTresno merubah hasil auditnya dan disesuaikan dengan hasil perhitungan dari Erns &Young sehingga beban pajak PT. KTE menjadi hilang, namun permintaan tersebutditolak oleh Bambang Budi Tresna dan kesimpulan dari rapat tersebut disepakatiBambang Budi Tresno bersedia merubah hasil auditnya apabila ternyata Surat KetetapanPajak (SKP) yang dikeluarkan KPP Pratama Bontang sama dengan hasil audit milikErns & Young ;Bahwa atas kerja Ir.
    Untuk bekerja sama dengan Terdakwa RiyadiYunara mengurus serta melakukan perhitungan pajak penjualan hasil saham yangmenjadi beban PT. KTE sebesar 30% dari Rp576 miliar. Kemudian Tatang Moch.Tresna mengajak Dita Satari untuk dikenalkan kepada Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi,Phd. ;Dalam rangka melaksanakan pekerjaan menyelesaikan penyelesaian perhitunganpajak PT. Kutai Timur Energi tersebut Dita Satari dan Tatang Moch. Tresna atassepengetahuan Ir. Anung Nugroho dan Drs. Ec.
    KTE adalah sebesar 40% dari jumlah pajak yangdibebaskan dengan perhitungan sebagai berikut :1 Pajak terhutang tahun 2005 Rp84.835.084.400,00 x 40% = Rp33.934.033.760,002 Pajak terhutang tahun 2006 Rp 3.104.644.400,00 x 40% =Rp 1.241.857.760,003 Pajak terhutang tahun 2007 Rp NIHIL x 40% = Rp NIHIL4 Pajak terhutang tahun 2008 Rp122.501.367.2 x 40% = Rp49.176.438.434Total Rp210.441.096.086,00 x 40% = Rp84.176.438.434,00Bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah perpajakan PT.
Putus : 06-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/PID.SUS/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — NIRWAN NASUTION, S.H.dkk
4626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 84 K/PID.SUS/2015Bahwa berdasarkan perhitungan dari saksi Rep Karya terdapatkerugian keuangan negara dimana mereka Terdakwa tidak membayarkangaji/nonor kepada buruh/pekerja harian lepas yang namanamanyatersebut sesuai dalam SK pengangkatan buruh harian lepas yangditerbitkan oleh Drs.
    Soewardy Syahputra mengfiktifkan nama buruhsebanyak 1 (satu) orang buruh setiap bulannya total besarnya jumlahhonor/gaji buruh harian lepas yang dibuat fiktif dari tahun 20012005yaitu :Untuk perhitungan tahun 2001 :Sebesar Rp5.000 x 30 hari x 1 orang x 12 bulan = Rp1.800.000,00Untuk tahun 2002 :Sebesar Rp5.000 x 30 hari x 1 orang x 12 bulan = Rp1.800.000,00Untuk tahun 2003 :Sebesar Rp6.000 x 30 hari x 1 orang x 12 bulan = Rp2.160.000,00Untuk tahun 2004 :Sebesar Rp6.000 x 30 hari x 1 orang x 12 bulan
    Soewardy Syahputra 2001, 2002, 633 orang buruh2003, 2004,2005Total jumlah buruh 15.859 orang buruh Bahwa berdasarkan perhitungan dari saksi Rep Karya terdapatkerugian keuangan Negara dimana mereka Terdakwa tidakmembayarkan gaji/nonor kepada buruh/pekerja harian lepas yang namanamanya tersebut sesuai dalam SK pengangkatan buruh harian lepasyang diterbitkan oleh Drs.
    Herman Sinar Ginting selaku Kepala Dinas Kebersihan danPertamanan tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007dengan hasil perhitungan sebagai berikut yaitu : Total Pembayaran Honorburuh yang namanamanyaNomor Nama Koordinator Tahun Menjabat tidak sesuai dengan SK KadisUrut Kebersihan dan Pertamanan KabupatenDeli Serdang Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 84 K/PID.SUS/2015 1. Rusdianto 2001,2002,2003 Rp.64.015.500,002004,2005,20062.
    Soewardy Syahputra mengfiktifkan nama buruhsebanyak 1 (satu) orang buruh setiap bulannya total besarnya jumlahhonor/gaji buruh harian lepas yang dibuat fiktif dari tahun 20012005yaitu : Untuk perhitungan tahun 2001 :Sebesar Rp5.000 x 30 hari x 1 orang x 12 bulan = Rp1.800.000,00; Untuk tahun 2002 :Sebesar Rp5.000 x 30 hari x 1 orang x 12 bulan = Rp1.800.000,00; Untuk tahun 2003 :Sebesar Rp6.000 x 30 hari x 1 orang x 12 bulan = Rp2.160.000,00; Untuk tahun 2004 :Sebesar Rp6.000 x 30 hari x 1 orang
Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2788/B/PK/Pjk/20192018 yang telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Membatalkan SKPKB PPh 26 tersebut dan KEP00229/KEB/WPJ.19/2017tanggal 2 Maret 2017, sehingga perhitungan PPh Pasal 26 yang masih harusdibayar menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juni2013 adalah Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 Juli 2017;Menimbang, bahwa
Putus : 03-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3403/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KENCANA SAWIT INDONESIA
2011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kencana Sawit Indonesia, NPWP 01.071.361.8058.000,beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 27.664.967.092,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 465.469.475,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.410.386.025,00Jumlah Perhitungan PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 944.916.550,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke masa pajak
    terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 27.664.967.092,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 465.469.475,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.410.386.025,00Jumlah Perhitungan
Putus : 30-01-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BJ SERVICES INDONESIA
2613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 176/B/PK/Pjk/2019Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk MasaFebruari 2013 yang seharusnya adalah:Bahwa Pemohon Banding mohon dan sesuai dengan prinsip keadilandapatlah kiranya permohonan banding Pemohon Banding dapat disetujui,sehingga koreksi atas atas pajak masukan yang dapat diperhitungkansebesar Rp99.576.953 dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 November 2016:Halaman 2 dari 8 halaman
    Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP00637/KEB/WP4J.07/2016tanggal 29 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00017/407/13/081/15 tanggal 9Februari 2015, atas nama: PT BJ Services Indonesia, NPWP01.060.144.1081.000, beralamat di The Garden Centre Building Lantai 7,Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Cilandak KKO RT 001/005, Jakarta12560 dengan perhitungan
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2888 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — PT. HOLI MINA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan fakta yang sebenarnyaterjadi, bukannya berdasarkan Laporan Audit Akuntan Publik, selain ituseharusnya pihak pemeriksa dan peneliti bisa membuktikan atas kebenaranselisin penjualan ekspor yang begitu besar dengan mengkonfirmasi keDirektorat Jenderal Bea dan Cukai:Dengan demikian mana mungkin pada tahap awal pendirian (tahun ke 2)suatu perusahanindustri dapat langsung menghasilkan laba besar, padalazimnya dibutuhkan 4 sampai 5 tahun industri dapat berjalan normal dandalam kondisi laba;Sehingga perhitungan
    Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Penyerahan Barang dan Jasa Ekspor 7.115.126.2Rp03Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak5.299.518.2terhutang PPN Rp6712.414.644.Jumlah seluruh penyerahan Rp470Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri P 0Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan P 30.258.360Pajak Lainlain yang dapat diperhitungkan Rp 160.746.719Jumlah Perhitungan PPN Kurang219.247 .986Bayar/(Lebih bayar) (Rp219.247.98Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp PHalaman 2 dari 8 halaman.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2280/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK lawan PT SHANGRILA SANGO
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 13 ayat (3) UUKUP yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo atas kompensasi melalui mekanisme perhitungan
    UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp91.350,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPN RpJumlah seluruh penyerahan Rp 0,00Penghitungan PPN kurang/lebih bayar 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Dikurangi : LainLain Rp 74.893.556,00Jumlah Rp 74.893.556,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 74.893.556,00Jumlah perhitungan
Putus : 22-01-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 22 Januari 2020 — PT FAJAR PHINISI SEASIDE (HOTEL CLARO KENDARI), VS ADAM GINANJAR JOHNS
26988 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tertentu. yang ditandatanganiPenggugat dan Tergugat batal demi hukum;Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat masuk dalam kategori perjanjiankerja waktu tidak tertentu;Menyatakan Penggugat bekerja sejak 7 Maret 2016 sampai dengan 6Maret 2019:Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yang timbuldari pemutusan hubungan kerja sepihak;Menghukum Tergugat untuk membayar 2 kali upah pesangon 4 bulan,upah penghargaan masa kerja, 15% penggantian hak secara tunai (cashand carry) dan tanpa dicicil dengan perhitungan
    x 15%JumlahRp15.675.000,00 +Rp129.101.000,00Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses secara tunai (cashand carry) dan tanpai dicicil terhitung sejak Tergugat melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) pada tanggal 6 Maret 2019.Pembayaran upah proses dibayarkan sesuai dengan upah yang diterimaterakhir oleh Penggugat yaitu Rp10.450.000,00 x 6 bulan =Rp60.450.000,00;Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan perumahan selama 15bulan terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai Februari 2019dengan perhitungan
Putus : 24-03-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PT EKAJAYA MULTIPERKASA VS SUKMAN
9381 Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat membayar upah lembur lebihrendah/kurang dari besaran upah lembur yang seharusnya diterima olehPenggugat selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat tersebutadalah perbuatan melanggar hukum;Menyatakan penerbitan Nota Pemeriksaan II Tanggal: 14 November2018, Nomor: 560/5108/Nakertrans/2018, serta Penetapan PegawaiPengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera SelatanNomor: 566/5107/VI/Nakertrans/2018 Tanggal: 14 November 2018,tentang Revisi Perhitungan
    tersebut telah diselesaikan olehPegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan berdasarkan pada Bukti P4sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti berupa Surat Nomor560/5108/NAKERTRANS/2018 tanggal 14 November 2018 perihal NotaPemeriksaan Il beserta Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaandan Revisi Jumlah Seluruh Kekurangan Upah Lembur Karyawan PTEKAJAYA MULTIPERKASA pada Lampiran 1 (satu) membuktikan kelebihanwaktu kerja Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 danberdasarkan tabel perhitungan