MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUKSI SURYADI ALS JUKSI BIN DIERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Kumulatif

Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaktidaknya padatempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bengkulu, Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengajamenghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkanlukaluka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:wonn Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,Terdakwa bergabung dengan mahasiswa dari

hilang dan Breket dudukan nya Saksi yang sisa di dalam mobil, 1(satu) buah kamera digital lakalantas merk canon warna hitambeserta tas kamera juga hilang dan juga 1 (Satu) buah jam tanganmerk Alexander Chisty milik Saksi yang Saksi letakkan di dalam lacidasbord mobil juga hilang, selanjutnya mobil tersebut di bawa darilokasi kejadian dengan di bantu kendaraan dinas lainnya untukmenariknya dan membawa mobil tersebut ke bengkel guna untukdiperbaiki;Bahwa akibat dari kekerasan dengan tenaga bersama

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yangdigunakan mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan terangteranganyaitu tindakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut dilakukan ditempat yang dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan tersebut dilakukandi tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan selama dapat dilihat oleh umum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitubeberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga

Menyatakan Terdakwa JUKSI SURYADI ALS JUKSI BIN DIERMAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap barang dan pencurian dalam keadaanmemberatkan sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu dan KeduaPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.

Kefarmasian; Bahwa Ahli menerangkan Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat

dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentang Registrasi,lzin Praktik danjin kerja Tenaga Kefarmasian; Bahwa AHLI menerangkan untuk bahan sediaan farmasi tidak bolehdijual belikan secara bebas dimasyarakat, sediaan farmasi hanya bolehdiperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek,toko obatberijin, Rumah Sakit atau difasilitas distribusi/penyalur (PBF) ; Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No.PO.02.01.1.31.3997terhitung mulai 24 Juli 2013

,M.Si menerangkan bahwa tablet warna putihdengan penandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnyaadalah positif mengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diaturHalaman 17 dari 25 Putusan

RtaMenimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah Obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4)UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian

,M.Si menerangkan bahwa tablet warna putih dengan penandaanZenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnya adalah positif mengandungParacetamol, kafein, dan Karisoprodol;Menimbang, bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukanpekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semuaorang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatur syarat danketentuannya

(Terlampir pada Bukti P 9).Bahwa berdasarkan Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi DanKepen dudukan Provinsi Jawa Timur Nomor : 565/340/106.04/201 1pada tanggal 2 Nopember 2011, bertempat diruang sidang BidangHubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Sosial Tenaga KerjaTransmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, dandihadiri oleh perwakilan UPJ. Bangkalan PT.

Dan pendapatDinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan ProvinsiJawa Timur semua perusahaan pelaksanamanajemen pekerjaan pembacaan meter outsourching yang bekerjasama dengan pihak PT.

Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.(6).

Oleh karena para petugas pencatat meter selama inibekerja berdasarkan perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasatenaga kerja dan telah mendapat upah dan perintah kerja dari perusahaanpenyedia jasa tenaga kerja, maka secara hukum para pekerja pencatatmeter hanya mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan penyediajasa tenaga kerja, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugattidak terdapat hubungan hukum.

Para petugas pencatat meter yang bekerja padaperusahaan penyedia jasa tenaga kerja pemborongan pencatatan meterlistrik terikat hubungan kerja, dimana dalam perjanjian kerja diaturmengenai hak dan kewajiban dari para pekerja dengan perusahaanpenyedia jasa tenaga kerja. Dengan demikian kewajiban memberikanperlindungan menyangkut ketenagakerjaan ada pada perusahaanpenyedia jasa tenaga kerja tersebut, dan bukan pada Tergugat;.

SURIMAH Nomor3523144911620001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx tanggal 13 Nopember2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.3;4. Fotokopi Kartu.

Keluarga (KK) an NURHAMDI, Nomor:3523141103064242 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 30 Juli 2010,Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.4;5: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.

RATNASARI Nomor35231407020001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx tanggal 14 Agustus2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.5;6.

MUHLISIN Nomor3522230203920002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 14Januari 2013, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.8;9.

Keluarga (KK) an JARNO, Nomor:3521231901071678 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 09 Mei2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.10;11. Fotokopi Surat keterangan dokter, an.

ribu rupiah) dandiberikan bonus 1x upah pokok/tahun yang dibagikan setiap bulan Febuari.Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Tergugat telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan surat Nomor 0133/FMFHR/BOM/X/14 tertanggal 30 Oktober 2014 dengan alasan Penggugat telah mangkirselama 5 (lima) hari berturutturut yang dikualifikasikan sebagai pengundurandiri.Bahwa karena Tergugat tidak menerima PHK yang dilakukan oleh Tergugat,maka Penggugat telah meminta Perantaraan pada Dinas Tenaga

Kerja KotaBekasi, dan pada Tingkat Perantaraan maka Dinas Tenaga Kerja mengeluarkanAnjuran Nomor 567/754 Disnaker.4 Tanggal 20 Maret 2015, yang amarnyaadalah sebagiberikut :MENGANJURKAN :Halaman 2dari 25 Putusan No. 171/Pdt.SusPHI/2015/PN.BDG1.

Soekarno Hatta No. 584 Bandung.Bahwa Penggugat dengan surat tanggal 30 Maret 2014 telah menerim AnjuranMediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, namun Tergugat menolakAnjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, sehingga sesuai isiAnjuran kemudian Penggugat mengajukan surat gugatan ini ke Pengadilan PHIJawa Barat pada Pengadilan Negeri Klas Bandung.Bahwa sesuai Pendapat Mediator Petugas Perantara Dinas Tenaga Kerja KotaBekasi sebagaimana tertuang di dalam Anjuran No. 567/754 Disnaker

uang pesangon.15% x Rp.33.480.000, = Rp. 5.022.000.O6Sehingga jumlah total hak yang harus diterima oleh Penggugat sesuai Pasal 156 UUNo. 13 Tahun 2003 adalah Rp. 33.480.000, + Rp. 14.880.000, + Rp. 5.022.000, =Rp. 53.382.000.Bahwa karena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalahdilakukan tanpa prosedur yang sah dan telah dilakukan dengan melanggar ketentuanhukum yang berlaku maka adalah berkeadilan jika kepada Penggugat diberikanpesangan sebesar 2 kali Peraturan Menteri Tenaga

P2: Anjuran Dinas Tenaga Kerja Nomor 567/754 Disnaker 4tanggal 20 Maret 2015Halaman l1dari 25 Putusan No. 171/Pdt.SusPHI/2015/PN.BDGP3: Surat tertanggal 30 September 2014 dari PT. Finansia MultiFinance (ic. Tergugat) kepada Eni Desmiyati (ic.

Bahwa ia Terdakwa Ali Imran Siregar Alias Cimban Siregar bersamaRusdin (DPO) dan Rizky Tato (DPO), pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaktidaknya pada waktu lain masih dalambulan Juni 2018, bertempat di Dusun Batu Badar Desa Tanjung MedanKecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di jalan umum DusunBatu Badar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, dengan terangterangan dan dengan tenaga

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

B/2018/PN Rapdilakukan dengan tenaga yang tidak sah oleh dua orang atau lebih danmengakibatkan luka;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbuktiada melakukan perbuatan dimaksud atau tidak, sebagaimana diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan yaitu Bahwapada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat diDusun Batu Badar, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah

Dengan kesimpulan, bahwa penyebab keadaantersebut di atas adalah akibat ruda paksa benda tumpul;Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telahdipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Rusdin (DPO) dan Rizky Tato(DPO) tersebut dapat dipandang sebagai menggunakan tenaga atau kekuatanjasmani yang tidak kecil secara tidak sah, yang menurut hukum dikwalifisirsebagai kekerasan yang mengakibatkan luka.

Bahwa karena perbuatantersebut telah dilakukan Terdakwa di Dusun Batu Badar, Desa Tanjung Medan,Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di jalan umum aquo, tempat mana adalah tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, atautempat yang dapat dikunjungi umum, maka unsur "dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangmengakibatkan luka, ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2)ke1

Kerja Kota Surabaya karena melanggar pasal 148 jo.Pasal 188 UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya, Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasahukumnya Juni Hariyanto, S.H., dan Udoko, S.H., melakukan upaya mediasiatau perundingan bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Padahalperselisihan PHK berbeda dengan gugatan bekerja kembali (perselisihanhak);3 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka nomor 14, nomor 15, nomor 16,nomor 17 adalah mempersoalkan nota pengawasan dari Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya, dalil Para Penggugat ini semakin menunjukkan kekaburan pokokgugatan Para Penggugat karena nota pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya adalah kewenangan absolut Peradilan Umum;4 Dengan mencampuradukan dua kewenangan yang berbeda yaitu kewenanganPeradilan

Dikarenakan buktiP14 yakni Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)181920dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan Nomor005/6339/436.6.12/2013 yang menerangkan Direktur Tergugat/TermohonKasasi ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri SipilDinas Tenaga Kerja kota Surabaya dalam perkara tindak pidanaketenagakerjaan Pasal 148 jo. Pasal 186, Pasal 93 Ayat 2 Huruf f jo. Pasal186, Pasal 77 Ayat 2a jo. Pasal 78 Ayat 1 jo. Pasal 188 Ayat (2) jo.

KerjaKota Surabaya perihal panggilan klarifikasi yang menerangkan bahwapada tanggal 4 Januari 2013 pihak Dinas Tenaga Kerja Surabaya BidangPengawasan Ketenaga Kerjaan memanggil sdr.

Kerja Jalan JemursariTimur II/2 Surabaya, dalam pembuatan perjanjian bersama tersebutdisaksikan oleh pegawai Pengawas dan Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya (Sucipto Hadi ST dan Irfan SE) dan departement advokasi(Anthony Matondang).

Dengan tujuanpemberitahuan tentang program rasionalisasi tenaga kerja di PT. PabrikKertas Tjiwi Kimia, Tbk ;2. Bahwa pada tahun 2016 PT. Tjiwi Kimia melaksanakan programRasionalisasi / effisiensi tenaga kerja sebanyak 2300 tenaga kerjapermanen dari jumlah tenaga kerja yang ada. Dan dijalankan mulai bulanJuni s/d Desember 2016, mekanisme rasionalisasi tenaga kerja adalahHal. 7 dari 26 hal. Put.

Bahwa untuk tenaga kerja yang terkena dampak Rasionalisasi adalahmereka yang masuk katagori :e Memasuki masa usia pensiun ;e Memasuki masa usia pensiun dini yaitu usia 50 tahun dan masa kerja 20tahun katagori low permormance (tingkat produktivitas rendah/kinerjatidak baik) ;e Tenaga kerja yang Low Performance (kinerja kurang baik) tetapi belummemasuki usia pensiun dini ;e Low Performance Penilaian akhir tahun, kinerja dan kondite absensi ;4.

Bahwa dari 2300 tenaga kerja salah satunya adalah Sdr. Sofoyan Widododan menerima panggilan secara dinas pada tanggal 5 Agustus 2016 untukmenghadap HRD bersama 30 orang lainnya. Untuk menghadap padatanggal 8 Agustus 2016 ;5. Bahwa dalam pemanggilan tersebut disampaikan tentang programrasionalisasi perusahaan dan mereka setuju asal dalam PemutusanHubungan Kerja diberikan hakhaknya sesuai dengan ketentuan yangberlaku kecuali Sdr.

Sedangkanrasionalisasi/efisiensi adalah kebutuhan tenaga kerja dengan prosesproduksi harus seimbang ;Bahwa berdasarkan keterangan yang Tergugat sampaikan dalam uraian diatas,maka kami mohon Majelis Hakim ;Dalam Provisi dan Pokok Perkara :1Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Memerintahkan dan menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dengan Sdr.

No.9/Pdt.SusPHI/2017/PN.Sby14Bahwa Tergugat memberi tunjangan untuk pajak ;Bahwa tenaga satpam di perusahaan antara 200 s/d 250, terakhir 64 orangdan sekarang tinggal 6 orang ;Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan berikutnya Tergugatjuga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Sdr.

sejumlah Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); Foto Kopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak LSP Pariwisata Bali Indonesia, untuk pembayaran PPH Pasal 21-Kegiatan Pelaksanaan PSKK SPM Nomor 00919/XII/2015 sejumlah Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah); Foto Kopi Surat Dukungan Nomor 650/635.6/Disnakertrans/VI/2015 dari Pemerintah Kabupaten Gianyar tertanggal 8 Juni 2015;Foto Kopi Surat Dukungan Nomor 650/634.6/Disnakertrans/VI/2015 dari Dinas Tenaga

Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 043/21/PKS/B.TAPEM/VII/2015 tertanggal 21 Juli 2015;Foto Kopi Kesepakatan Bersama Bupati Gianyar dengan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 042/21/KSB/B.TAPEM/VII/2015 tertanggal 21 Juli 2015;Foto Kopi Laporan Monitoring Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Program PSKK 2015 LSP Pariwisata Bali Indonesia;Foto Kopi Berita Suara Dewata.Com tentang Ketua BNSP Republik Indonesia menyerahkan secara simbolis Sertifikat Kompetensi bagi tenaga

Bahwa di dalam pertemuan tersebut Terdakwa SISKA SUZANA DARMAWANmenjelaskan kepada saksi korban dengan berkata Ibu ini ada program darikementerian pariwisata LSP kami ditunjuk untuk melakukan sertifikasikepada tenaga kerja sebanyak 50.000 orang untuk tahap pertamadilaksanakan 15.000 (lima belas ribu) orang dan mendapatkan biaya dariKementerian perorang sejumlah Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratusrupiah) yang digunakan untuk dana operasioanal Rp. 400.000, (empatratus ribu rupiah), biaya assesi Rp.

empat milyar seratus dua puluh lima jutarupiah) dan ibu harus menyerahkan uang untuk investasi sebesar Rp.2.310.000.000, (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan uangtersebut diserahkan hari ini karena saya akan berangkat besok pagi keHalaman 4 dari 40 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN Gin.Jakarta, Ibu percaya dengan saya LSPPBI satusatunya LSP yang bisamelaksanakan proses sertifikasi di Bali dan Lembaga saya adalahlembaga pertama yang dapat ijin dari kementrian pariwisata untukmensertifikasi tenaga

kerja, ParaTerdakwa melakukan pendataan calon tenaga kerja yang akan disertifikasisehingga saat itu, Para Terdakwa minta kerjasama dengan saksi Ly Hoa Quynh;Bahwa sebelum mensertifikasi tenaga kerja, pihak LSPPBI melaksanakandeklarasi dengan mengundang unsur pemerintah daerah dan dari BNSP;Bahwa posisi LSPPBI sebagai pemerkrasa deklarasi persertifikasi untukmelaksanakan program pemerintah;Bahwa LSPPBI yang Para Terdakwa kelola telah melaksanakan sertifikasiterhadap 15.000 (lima belas ribu) orang

tenaga kerja pariwisata dari programBNSP dan sudah menyerahkan sertifikat tersebut yang dibuatkan acarasimbolisnya yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah;Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepanpersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa II.

Susan Suzana Darmawan akhirnya harus membuka rekening barulagi untuk menampung pencairan dana program sertifikasi dari BNSP; Bahwa sambil menunggu lisensi untuk mensertifikat tenaga kerja, ParaTerdakwa melakukan pendataan calon tenaga kerja yang akan disertifikasisehingga saat itu, Para Terdakwa minta kerjasama dengan saksi Ly Hoa Quynh; Bahwa sebelum mensertifikasi tenaga kerja, pihak LSPPBI melaksanakandeklarasi dengan mengundang unsur pemerintah daerah dan dari BNSP; Bahwa posisi LSPPBI sebagai

PLN (Persero) WilayahNusa Tenggara Timur, bahwa di Kabupaten Ende akan dibangunPembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, selanjutnya Terdakwadengan Karel Erens Exmenes Djami mencari areal tanah seluas kuranglebih 10 (Sepuluh) hektar di Kabupaten Ende, yang akan digunakan untuklokasi Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 X 7MW atau 14 MW dengan lokasi di Ropa Desa Keliwumbu, KecamatanMaurole, Kabupaten Ende, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 71Tahun 2006 Tentang Penugasan

Mengkoordinir tugas tugas untuk produksi tenaga listrik ;c. Menyalurkan/mendistribusikan tenaga listrik, menjual tenaga listrik,melayani pelanggan ;d. Menyusun usulan rencana anggaran operasi dan investasi cabang ;e. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan danpembebasan tanah serta membangun sarana pendistribusian danpembangkit tenaga listrik ;f.

Panitia dan Sekretaris Panitia Pengadaan TanahPembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara diRopa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kebupaten Ende.

No. 2360 K/Pid.Sus/201 1Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole KabupatenEnde Tahun 2007, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :SR3585/PW24/5/2009 tanggal 29 Juni 2009, diperoleh kesimpulan bahwaatas Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada Pengadaan TanahLokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Di Ropa DesaKeliwumbu Kecamatan

Dan jika dikurangidengan dana yang dialokasikan untuk Proyek PembangunanPembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) opa sebesarRp.7.667.940.000, maka sisa dana investasi yang merupakankelebihan pengembalian dari Terdakwa Andreas Dua, ST., ke bankinvestasi PT.

Il memenuhi panggilan dariDinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu melalui surat No. 565/239/Sosnaker/HItanggal 13 Maret 2013 dalam rangka Mediasi oleh Mediator, namun penqqugat tidak hadir dalam mediasi tersebut.

Bahwa mengenai pengakhiran kerja oleh Tergugat Il kepada para Penggugat adalahsudah tepat dan benar dilakukan oleh Tergugat Il bukan oleh Tergugat karena paraPenggugat terakhir tercatat sebagai tenaga kerja pada Tergugat Il.

BNI cabag Palu saksi diuji salama masapercobaan 3 (tiga) bulan;e Bahwa selama masa percobaan saksi mendapat gaji pada bulan sebesarRp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan ke II saksi mndapat gajisebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupih) dan bulan ke 3 saksi mendapat gajisebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);e Bahwa benar status saksi bersama dengan para penggugat adalah tenaga kerjakontrak atau tenaga kerja Outsocing;e Bahwa sebelum masa percobaan ada perjanjian

BNI cabag Palu saksi diuji salama masapercobaan 3 (tiga) bulan;Bahwa selama masa percobaan saksi mendapat gaji pada bulan sebesarRp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan ke II saksi mndapat gajisebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupih) dan bulan ke 3 saksi mendapat gajisebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa benar status saksi bersama dengan para penggugat adalah tenaga kerjakontrak atau tenaga kerja Outsocing;Bahwa sebelum masa percobaan ada perjanjian kerja

Kalaulah diantara saksi para Penggugat ada yang menerangkandirinya dan para Penggugat adalah tenaga kerja Outsourching, keterangan saksi ini hanyalahpendapat saksi sendiri tanpa didukung bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk bahwa adarekrutmen yang telah dilakukan baik oleh Tergugat II maupun Tergugat Ill terhadap paraPenggugat sebagai tenaga kerja Outsourching yang ditempatkan pada Tergugat , olehkarena itu Majelis Hakim meragukan status tenaga kerja Outsourching tersebut;Menimbang, bahwa 2 (

Kerja Kota AdministrasiJakarta Selatan yang dicatatkan pada tanggal 15 Desember 2015.10.Bahwa oleh kepala kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Selatan memeriksa perkara ini dengan surat registerno.208/PHIKP/V/2016 tertanggal 8 Januari 2016.11.Bahwa Perundingan Tripartite dilaksanakan di Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal:a.

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a UU No. 2/2004,karena tidak tercapai suatu kesepakatan Penyelesaian Perselisinan PHKantara Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT, maka Mediator padaSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaSelatan, kemudian Mengeluarkan Anjuran tertulis sebagaimana dimaksuddalam surat Suku Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan No.907/1.835.3, tertanggal 11 Maret 2016, Perihal Anjuran (Anjuran) sebagaiberikut :Menganjurkan : Agar Pimpinan

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 dilakukan pertemuan antara ParaTergugat dengan Para Penggugat yang membahas tuntutan ParaPenggugat.Bahwa telah dilakukan Perundingan Bipartite melalui Mediator pada SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatannamun tidak terdapat kesepakatan bersama.7.

Bahwa Para Penggugat menuntut Para Tergugat untukmembayarkan seperti pada poin B POSITA seperti atas anjuran Mediatorpada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan.B PENJELASANBahwasanya tidak ada sedikitoun niat Para Tergugat untuk menelantarkan paraKaryawannya.

Unjuk rasa yangdilakukan Para Penggugat diantaranya dilakukan di pintu masuk kantorTergugat I, di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (RI), di DPR RI,di DPRD DKI Jakarta, di Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DK Jakarta, diBundaran Hotel Indonesia (Hl);25.Bahwa atas tindakan Para Penggugat yang melakukan mogok kerja danunjuk rasa, Tergugat Il, Ill, M melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)sepihak dengan mengabaikan pasal 151 UndangUndang Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan.

SedangkanHal. 24 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/201 2.Komisi IK DPR RI juga telah menggelar sidang (RDPU) denganmenghadirkan Para Penggugat, Tergugat , Il, Ill, dan IV, Dirjend PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Kementerian Tenaga Kerja &Transmigrasi Rl, Dirjend Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(PPHI) Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI, Dinas Tenaga Kerja &Transmigrasi DKI Jakarta, dan Suku Dinas Tenaga Kerja & TransmigrasiJakarta Utara;Bahwa pada sidang RDPU Komisi

Sehingga pada tanggal 29 April 2010 DirjendPPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI mengeluarkan suratnomor: B.226/PPKNK/IV/2010 perihal Penegasan Beralihnya HubunganKerja (bukti P 10);Hal. 25 hal.78 Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus/201 2.31Bahwa atas surat yang dikeluarkan Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja& Transmigrasi RI tersebut, Tergugat kembali mengabaikan dan tidakmematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenangmembuat ketetapan dan mengurusi bidang ketenagakerjaan di negeri

Sedangkanperwakilan Para Penggugat dalam perundingan tersebut menuntut status(hak) sebagai karyawan tetap Tergugat , sebagaimana yang diatur dalamperaturan perundangundangan (vide Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dantelah ditegaskan oleh Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI (vide P9 dan P10).

Nota Pemeriksaan Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja &Transmigrasi RI No: B.168/PPKNK/II/2010 tertanggal 31 Maret 2010,perihal: Nota Pemeriksaan (vide P 9);c. Surat Dirjend PPK Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RImengeluarkan surat Nomor B.226/PPKNK/IV/2010 tanggal 29 April2010. perihal Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja (vide P 10);d. Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Utara Nomor:4918/1.831 tertanggal 29 Juni 2010 (vide P 14);e.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan AnakBrian Agusta Kondjol, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan kesatuPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Brian Agusta Kondjol,oleh karena itudengan pidana penjara selama2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan

Menyatakan Anak BRIAN AGUSTA KONJOL bersalah melakukan tindakpidana "dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak BRIAN AGUSTA KONJOL denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selurunnya masapenahanan selama terdakwa dalam tahanan;3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;4.

saudara SORAJI RUMAKAT alias AJITODORISARA (DPO) langsung menantang saksi korban ATEP SARIPUDINberkelahi, lalu Anak langsung masuk ditengah antara saksi korban ATEPSARIPUDIN dengan saudara SORAJI RUMAKAT alias AJITO DORISARA(DPO), lalu menyundul wajah saksi korban ATEP SARIPUDIN menggunakanjidat ABH yang mengenai dahi sebelah kanan saksikorban ATEP SARIPUDIN,setelah itu Anakdan saudara SORAJI RUMAKAT alias AJITO DORISARA(DPO) mengeroyok saksi korban ATEP SARIPUDIN dengan melayangkandengan sekuat tenaga

danmengenai tulang hidung dengan pipi sebelah kiri saksi korban 1;Bahwa Awalnya saksi korban 1 melihat Anak BRIAN KONDJOLdan mengacak dagangan milik Mertua saksi korban1 lalu saksi korban 1menghampiri Anak berhadapan dan mengatakan ADA APA INI kemudian Anak menjawab ah, kau ini orang pendatang , orang jawa,ko saya kasih mampus nanti lalu tibatiba Anak memukul saksi korban1 menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinjudiayunkan sekuat tenaga dan mengenai bagian tulang hidung saksikorban

1 sebanyak 1 (Satu) kali, setelah memukul saksi korban 1 tibatiba datang saudara SORAJI RUMAKAT (DPO) dan memukul saksikorban 1 menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinjudiayunkan sekuat tenaga dan mengenai bagian pipi sebelah kiri korbansebanyak 1 (Satu) kali;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakmengajukan kebaeratan;2.

Menyatakan Anak Brian Agusta Kondjol, tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadaporang sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Brian Agusta Kondjol, oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehAnak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasiadalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sesuai denganPasal 1 ayat (4) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaankefarmasian wajid memiliki surat izin sesuai

tempat tenaga kefarmasianbekerja :Bahwa untuk sediaan farmasi tidak boleh dijual belikan secara bebasapalagi dijual dirumahrumah penduduk, obat/obahan sediaan farmasihanya boleh diperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (apotek,toko obat berizin, rumah sakit atau fasilitas distribusi/penyalur) ;Bahwa dimaksud mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana tercantum dalam Pasal 197UU RI Nomor 36 Tahun 2009 yaitu sesuai dengan Pasal 106 ayat (

farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimana tercantumdalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 yaitu sesuai denganPasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki kKeahlian dankewenangan' dilarang = mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berbahaya.Dalam hal ini yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian adalah apoteker dan tenaga

Nining Khushardiningsih, Apt, yang berwenangmelakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkantenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa menurut ahli Dra. Nining Khushardiningsih, Apt, setiap tenagakefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memilikisurat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja ;Bahwa menurut ahli Dra.

NiningKhushardiningsih, Apt, pada pokoknya bahwa yang berwenang melakukanpekerjaan kerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkan tenagakefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, bahwa setiap tenagakefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memilikisurat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanganterdakwa menjual obat Dexstrometrofan dan obat

kerja Provinsi Bali,Bahwa Penggugat sudah mengikuti anjuran pihak Dinas tenaga kerja KotaDenpasar untuk menyurati BPJUS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatanserta Dinas Tenagakerja Provinsi Bali terkait manipulasi pelaporan iuranBPJS Penggugat dimana sangat melanggar hak dan merugikan Penggugat,bukti terlampir,Bahwa Tergugat telah Mengirimkan Exit Permit Tidak Kembali kepadaTergugat tertanggal 25 Juni 2020, dimana dalam Exit Permit tersebutdinyatakan Kalau Penggugat telah meninggalkan wilayah NKRI

Menghukum Tergugat membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp.100.000.000, atas waktu , tenaga serta fikiran yang dicurahkan oleh penggugat,7.

Bahwa Penggugat adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang memiliki ITASselama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya ltas pada tanggal 27 Juni2019 sampai dengan 2021.Bahwa Tergugat sebagai sponsor/Pemberi kerja kepada Penggugat telahmemenuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 tahun 2018 tentangTata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).Bahwa oleh karenanya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal13 Mei 2019 yang hanya memiliki landasan hukum adalah sesuai ITASPenggugat yaitu

Foto copy Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2020 dari BPJS KetenagakerjaanPeserta Nomor 19032730152 atas nama Steinbrich Dieter, selanjutnya diberitanda P4;5. Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 01TKA/ATL/IV/2020tanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda P5;6. Foto copy Termination agreement proposal (Proposal pemutusan hubungankerja) tanggal 10 April 2020 beserta terjemahannya, selanjutnya diberi tandaP6;7.

notifikasiJo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018tentang Penggunaan tenaga kerja asing menyatakan bahwa : Pembayaran DanaKompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan setiap tahun sesuaidengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia Jo Pasal 24 ayat 2Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentangPenggunaan tenaga kerja asing menyatakan bahwa: Dalam hal penggunaan TKAlebih dari 1 (satu) tahun, pembayaran dana kompensasi untuk tahun

Deli No.101 KotaMedan, Selanjutnya disebut sebagai ...............ccceeees TERGUGAT;Halaman Putusan Nomor : 44/G/2013/PHI MdnTENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2013dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan pada tanggal 30 Mei 2013, Register Perkara No: 44/G/2013/PHI.Mdn.telah mengajukan alasan gugatannya sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat merupakan tenaga kerja di tempat Tergugat, yaitu: suatuperusahaan

Bahwa Penggugat tetap bekerja dengan baik dan loyalitas tinggi meskipunPenggugat menerima upah/gaji dari Tergugat yang tidak sesuai denganpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu: Tergugat memberikanupah/gaji yang tidak sebanding dengan tenaga/keringat yang telah dikeluarkanoleh Penggugat;.

,;f. kekurangan upah untuk bulan 2011 adalah Rp 440.790, x 12 bulan, yaitusebesar: Rp 5.289.480,;g. kekurangan upah untuk bulan Januari hingga April 2012 adalah sebesarRp 534.950, x 2 bulan, yaitu sebesar: Rp.2. 139.800,;h. kekurangan upah untuk bulan Mei hingga Juni 2012 adalah sebesar Rp89.950, x 2 bulan, yaitu sebesar: Rp 179.900.;10.Bahwa meskipun Tergugat memberikan gaji yang tidak sesuai dengan11.penghidupan yang layak bagi kemanusiaan namun Penggugat tetapmelaksanakan kewajiban sebagai tenaga

Kerja Kota Medan melalui surat bertanggal 18 Juni 2012 perihalPemutusan Hubungan Kerja dikarenakan kesalahan Tergugat dan olehkarenanya, Penggugat beserta 17 (tujuh belas) orang karyawan meminta hakhak sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003;Halaman 5Putusan Nomor : 44/G/2013/PHI Mdn17.Bahwa atas pengaduan tersebut, kemudian Mediator Hubungan Industrialpada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan melalui Surat Nomor:567/908/DSTKM/2012 tanggal 06 Juli 2012 telah memberikan anjuran

Maju Jaya Dulu bapaknya sekarang diganti olehanaknya;Bahwa Penggugat dan kawankawannya tidak melakukan aksi, Tergugat tidakmau menandatangani peraturan baru, Penggugat dan kawankawannya diusirdan perusahaan tersebut tutup, setelah satu bulan baru keluar pengumumanmenerima karyawan baru umur + 25 tahun;Bahwa Penggugat dan kawankawannya pernah melakukan Mediasi bersamasama dikantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;Bahwa saksi di PHK oleh CV. Maju jaya tanggal 19 Mei 2012;Bahwa Gaji di CV.

51.230.443,00Biaya Promosi sebesar 275.186.112,00Total 13.292.002.251,00 Bahwa secara umum, Pemohon Banding informasikan bahwa biaya trainingtenaga dinas luar asuransi, dan biaya Star/President Club merupakan biayabiaya yangdikeluarkan sehubungan dengan pelatihan agen tenaga pemasaran Pemohon Banding;Bahwa peranan dan kualitas agen tenaga pemasaran merupakan inti/jantungkegiatan usaha perusahaan asuransi, di perusahaan Pemohon Banding, PemohonBanding percaya bahwa kepercayaan nasabah adalah fondasi

Karena itulah, maka Pemohon Bandingtelah melakukan langkahlangkah untuk memastikan tenaga agen pemasaran PemohonBanding yang berharga untuk mendapatkan dukungan penuh baik dari sisi persiapanyang lebih baik, produk yang lebih baik, pengetahuan mengenai industri, dan yangpaling penting, penanaman nilainilai profesionalisme dan dedikasi terhadap kebutuhannasabah, dan tujuantujuan perusahaan Pemohon Banding dalam meraih kesuksesan danHalaman 5 dari 76 halaman.

Putusan Nomor 365/B/PK/PJK/2013menjadi yang terbaik sebagai tenaga pemasaran produkproduk perusahaan PemohonBanding;Bahwa adapun tanggapan Pemohon Banding secara rinci atas koreksi biayabiaya tersebut di atas adalah sebagai berikut:Training Tenaga Dinas Luar Asuransi sebesar Rp336.845.546,00;Bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap akunakun berikut ini danmenganggapnya sebagai pemberian kenikmatan dalam bentuk natura dan sumbangan: Nama Akun Kode Akun Lamp Jumlah(Rp)Conference 505.0040 A 42.020.000,00BOP

pemasaran, staf, dan pemegangsaham, dengan menyediakan pelayanan, kualitas, konsultasi, dan program pelatihanyang terbaik untuk mencetak tenaga pemasaran yang profesional dan berdedikasi tinggi;Bahwa berikut adalah sejumlah program pendidikan dan pelatihan yangPemohon Banding kembangkan untuk agen tenaga pemasaran Pemohon Banding(mohon lihat pada Odner Prospektus Pelatihan untuk perinciannya/Lampiran I):1 Program Pelatihan Produk dan Teknikal (seperti: PRUfast start, PRU agencyworkshop series (AWS

Training Tenaga Dinas Luar Asuransi Rp 336.845.546,00B.2. Biaya Awards Night Rp 940.756.742,00B.3. Biaya Usaha Rp 51.230.443,00B.4. Biaya Promosi Rp 275.186.112,00Jumlah Rp 1.604.018.843,00C Sengketa atas Koreksi Biaya Administrasi sebesar Rp71.933.725,00 yangterdiri dari:C.1.

kewajiban berupa pekerjaan menguji dan bimbinganterhadap mahasiswa;Bahwa Ketua Stikes Ceria Buana mengatakan bahwa merumahkan tenagakerja sama dengan diPHkK;Bahwa Para Penggugat tetap melaksanakan kewajiban walaupun gaji danjasa belum dibayarkan karena tidak mau mahasiswa bimbingan gagaldiwisuda;Bahwa Para Penggugat karena merasa dizholimi dan tidak diperhatikansetelah dirumahkan namun tetap diperintahkan untuk melaksanakankewajiban maka tanggal 30 November 2015, Para Penggugat melaporkanke Dinas Tenaga

Kerja Kota Bukittinggi;Bahwa dari pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memberikan petunjukuntuk memberikan risalah yang ditujukan kepada Pimpinan STIKES CeriaBuana kemudian Para Penggugat membawa risalah tersebut menemuiHalaman 3 dari 23 hal.

Kerja Bukittinggi;Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 dilakukanlah pertemuan mediasi diKantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi yang dihadiri oleh ParaPenggugat dan dari pihak STIKES dihadiri oleh Sdri Novi Amelia JabatanBagian Personalia dengan alasan ketua STIKES sedang berada di Jambi;Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdri.

Kerja sesuai dalam Pasal 151, 155, 156 dan 164UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dikarenakan telah dilakukan 2 (dua) kali pertemuan mediasi namuntidak dihadiri oleh Ketua Yayasan maupun Ketua STIKES makaMediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi telahmengeluarkan anjuran dengan Nomor Surat 2775/Sosnaker/Va2015tanggal 11 Desember 2015;Bahwa setiap orang, perusahaan atau yayasan termasuk Stikes CeriaBuana dan orangorang yang bekerja didalamnya termasuk Tergugat

Kerja Bukittinggi tanggal28 Desember 2015 yang intinya menerima anjuran Mediator HubunganIndustrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi;Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan anjuran tersebutmaka Para Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang;Bahwa setiap orang, perusahaan atau yayasan pendidikan termasukSTIKES Ceria Buana dan orangorang yang bekerja didalamnya termasukTergugat,

) butir dalam bungkusrokok Grendel dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi yang merupakan milikterdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisiuntuk proses lebih lanjut;Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh terdakwa merupakansediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi ataupengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalamrangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian sertakewenangan;Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga

ONGKI(DPO/belum tertangkap);Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebuttanpa dilengkapi dengan resep dokter dan tidak ada penyakit tertentu yangmengharuskan Terdakwa meminum obat tersebut;Bahwa benar pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tidak disertai dengankemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpadilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang sertaterdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;Bahwa saksi mengetahui jika

PENDIKHARTANTO sebanyak 6 (enam) kali;Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN.Gpre Bahwa pekerjaan terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian maupunseorang tenaga kesehatan tertentu dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkanpil jenis LL tersebut;e Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan keterangannyasebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukanbarang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir dalam bungkus rokok

Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahliandan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasiberupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikianterdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkansediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;.