Ditemukan 21483 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : praktek praktif pratik plastik prati praktika prastik prakti
Penelusuran terkait : Praktik kefarmasian Suhendri Muaro Kesehatan Tanpa keahlian melakukan praktik kefarmasian Praktek kedokteran Praktik kedokteran Kekhilafan hakim Kekeliruan yang nyata Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian (uu kesehatan) Perkara uu kesehatan "turut serta melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian" “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dan “tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian”
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 28-11-2013 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 254/PID.B/2013/PN.TG
Tanggal 28 Nopember 2013 — -FRIEDUANSYAH, S.Kep. Alias dr. SYAFRIL SYAH HASIBUAN Bin HADRIAN TASMIZ
163 — 45
  • Kedokteran adalah rangkaiankegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalammelaksanakan upaya kesehatan;Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik wayjibmemiliki Surat Izin Praktik.
    Sedangkan aturan ttentang Surat Izin Praktik diaturdalam Pasal 37 dan 38 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran; 22 oo nn nnn nnn nnn nn nnn n nnnBahwa sesuai dengan Pasal 38 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran, untuk mendapatkan Surat Izin Praktik, dokter atau dokter gigi harusmemiliki :Surat Tanda Register Dokter atau Surat Tanda register Dokter Gigi yang masih berlaku;16b Mempunyai tempat praktik/ rekomendasi dari Puskesmas di wilayah dia praktik;CcMemiliki rekomendasi
    dari organisasi profesi;Bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,seseorang yang tidak memiliki keahlian sebagai dokter tidak diperbolehkanmelakukan kegiatan praktik kedokteran;Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan sepengetahuan saksi IDI Cabang Pasertidak pernah memberikan rekomendasi kepada terdakwa baik sebagaiFRIEDUANSYAH, S.Kep maupun sebagai dr.
    melanggar Pasal 77 UndangUndang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana dalamDakwaan Kedua Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRIEDUANSYAH, S.Kep. Alias dr.
    ; 222 nono nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nenaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik menurut Pasal angka 7UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yangdiberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalani praktik kedokteransetelah memenuhipersyaratan; 0Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Tanda Registrasi Dokter dan DokterGigi menurut Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteranadalah bukti tertulis
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Khusus
Register : 12-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN WONOSARI Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Wno
Tanggal 29 September 2020 — Penuntut Umum:
1.ARI HANI SAPUTRI, SH
2.NUR RAHMAT SUTRISNO, SH
Terdakwa:
MARIYO Bin YOSO SUMITO Alm
406 — 606

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa MARIYO Bin YOSO SUMITO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat ijin praktik
    2. Menjatuhkan pidana
    Bahwa berdasrkan pendapat Ahli Yoto, S.Si, MAP selaku KetuaPersatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Gunungkidul,menyatakan jika seorang perawat yang melakukan praktik sendiri harusmemiliki : Surat Tanda Registrasi (STR), mempunyai rekomendasi PPNIdan Dinas Kesehatan setempat dll; Dengan tugas perawat yangmelakukan praktik sendiri adalah hanya terbatas pada melakukanasuhan keperawatan dan melaksanakan Advis dari Dokter.
    Ponjong, Kab.Gunungkidul terjadi praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan olehpelaku kemudian kami tindak lanjuti. Saksi menerangkan bahwa mengetahui secara langsung karena saksimendatangi rumahnya alamat Dsn. Sladi RT 002/004, Ds. Umbulrejo,halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.WnoKec. Ponjong, Kab. Gunungkidul dan diketahui bahwa di rumahnyatersebut membuka praktik kedokteran tanpa izin.
    Saksi menerangkan bahwa Yang saksi temukan di rumah pelaku adalahterdapat ruang praktik kedokteran yang dilengkapi dengan peralatanmedis dan obatobatan yang digunakan pelaku untuk melakukan praktikkedokteran.
    Gunungkidul dan diketahui bahwa di rumahnyatersebut membuka praktik kedokteran tanpa izin.Saksi menerangkan bahwa saat mendatangi rumah pelaku bersamaBRIPTU ERI RAHMANTO dari Unit Sat Reskrim Polres Gunungkidulyang dipimpin oleh IPDA IBNU ALI PUJI HARTONO,SH.Saksi menerangkan bahwa Yang saksi temukan di rumah pelaku adalahterdapat ruang praktik kedokteran yang dilengkapi dengan peralatanmedis dan obatobatan yang digunakan pelaku untuk melakukan praktikkedokteran.Saksi menerangkan bahwa Pada saat
    Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Yoto, S.Si, MAP selaku KetuaPersatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Gunungkidul,menyatakan jika seorang perawat yang melakukan praktik sendiri harusmemiliki : Surat Tanda Registrasi (STR), mempunyai rekomendasi PPNIdan Dinas Kesehatan setempat dll; Dengan tugas perawat yangmelakukan praktik sendiri adalah hanya terbatas pada melakukanasuhan keperawatan dan melaksanakan Advis dari Dokter.
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum
Putus : 15-08-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN PASURUAN Nomor 70/Pid.B/2016/PN Psr
Tanggal 15 Agustus 2016 — MUALAM BIN MARSITAM
20 — 3
  • Trajeng Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang berhasil disita olehpetugas berupa Uang Tunai Rp. 255.000, (dua ratus lima puluh lima riburupiah), 1 (Satu) lembar kertas nomor rekapan judi togel dan 1 (satu) UnitSepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam, Nopol : N6608XL adalahbarang bukti hasil praktik perjudian togel yang dilakukannya;Bahwa Peran terdakwa dalam praktik perjudian jenis togel adalahsebagai pengecer judi nomor togel;Bahwa Cara terdakwa dalam melakukan praktik
    SAM (DPO) tersebut;Bahwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel dilakukan pada harisenin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian togeljenis Singapura;Bahwa terdakwa mengerti bahwa dirinya melakukan praktik perjudianjenis togel tidak mempunyai ijin dan tidak pernah mendapat izin darisiapapun;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung untungan, kalau angka/nomor judi togel yang dipasang menang makadapat hadiah
    Trajeng Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan; Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang berhasil disita olehpetugas berupa Uang Tunai Rp. 255.000, (dua ratus lima puluh lima riburupiah), 1 (Satu) lembar kertas nomor rekapan judi togel dan 1 (satu) Unit10Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam, Nopol : N6608XL adalahbarang bukti hasil praktik perjudian togel yang dilakukannya; Bahwa Peran terdakwa dalam praktik perjudian jenis togel adalahsebagai pengecer judi nomor togel; Bahwa Cara terdakwa dalam melakukan
    praktik sebagai pengecer judinomor togel dengan cara para penombok nomor togel tersebut biasanyadatang menemui terdakwa dengan cara memberitahu kepada terdakwanomor togel yang dipasang beserta besar uang yang ditombokkan.Setelah itu tombokan nomor penombok disalin oleh terdakwa ke kertasyang telah disediakan oleh terdakwa; Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari praktek penjualannomor judi togel adalah sebesar 20%; Bahwa Terdakwa sebagai pengecer perjudian jenis togel sudah berjalan2 (dua)
    SAM (DPO) tersebut; Bahwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel dilakukan pada harisenin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu; Bahwa praktik perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian togeljenis Singapura; Bahwa terdakwa mengerti bahwa dirinya melakukan praktik perjudianjenis togel tidak mempunyai ijin dan tidak pernah mendapat izin darisiapapun; Bahwa praktik perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung untungan, kalau angka/nomor judi togel yang dipasang menang makadapat hadiah
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus
Register : 06-12-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan PN PEMALANG Nomor 71/Pid.Sus/2012/PN.Pml
Tanggal 7 Februari 2013 — ROJA’I Bin ISNAENI
75 — 4
  • Menyatakan Terdakwa ROJAI Bin ISNAENI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 ( dua ) bulan ;3.
    unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi, sehinggadakwaan alternatif kesatu menurut Majelis tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti makaselanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yakni melanggarPasal 198 UU R.I Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa Pasal 198 UndangUndang R.I Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik
    Tenaga Kefarmasian yang terdiri dari Apoteker danTenaga Tehnis Kefarmasian (Vide Pasal 33 (1) PP No.51 Tahun 2009 TentangPekerjaan Kefarmasian), yang dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktek danselain itu terhadap Tenaga Kesehatan diluar tenaga kefarmasian juga dapat diberikankewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian yang dilaksanakan sesuai denganketentuan perundangundangan (Vide Penjelasan Pasal 35 (1) PP No.51 Tahun2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik
    memiliki kewenangankhusus untuk dapat menjual pil Dextromethorpan tersebut;Menimbang, bahwa dari hasil uji pemeriksaan laboratorium kriminalistikNo.Lab: 1072/NOF/2012 tanggal 12 Oktober 2012 terhadap tablet warna kuning daribarang bukti, disimpulkan adalah Dextromethorphan merupakan obat batuk;Menimbang, bahwa Dextromethorphan adalah sediaan farmasi jenis obatbatuk, yang peredarannya adalah bebas terbatas, yang berarti bebas dapat dibeli tanparesep dokter akan tetapi halhal yang berhubungan dengan praktik
    diancam dengan pidana dendayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan berdasarkan Pasal 30 ayat 220KUHP apabila denda tidak dibayar maka haruslah diganti dengan hukuman kurunganyang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada Terdakwa,maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yangmeringankan pidana bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa telah menyalahi praktik
    bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwaharus pula dibebani untuk membayar beaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ini ;Mengingat Pasal 198 Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan, KUHAP dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa ROJAI Bin ISNAENI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak mempunyaikeahlian dan kewenangan melakukan praktik
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 22-12-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 247/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 16 Maret 2016 — RINI HERAWATY, AMKP; L A W A N; MITRA UTAMA HUSADA;
91 — 26
  • HK.02.02/Menkes/1 48/1/2010 Tentang Izin danPenyelenggaraan Praktik Perawat, tertanggal Jakarta, 11Maret 2013, diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret2013 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl,dalam pasal 3 ayat (1) mengatur: Setiap Perawat yangmenjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanankesehatan di luar praktik mandiri wajib memiliki Surat IzinKerja Perawat (SIKP);8.
    Bahwa berdasarkan UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatandalam Pasal 28 ayat (1) menyebutkan: Praktik Keperawatandilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempatlainnyasesuai dengan Klien sasarannya;.
    HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izindan Penyelenggaraan Praktik Perawat.Bukti T. 8. a.36Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 TentangIzin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.9. Bukti T. 9.Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.Bukti T. 9.a.Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Tergugat telahmengajukan 3 (dua ) orang saksi yang bernama Dr.
    Yanti baru hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015datang dan praktik di klinik di Padalarang (praktik setiap hari Sabtu danMinggu);Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, Penggugat menanyakankepastian acara pertemuan esok hari dengan dr. Yanti, melalui sms;Bertepatan juga hari Jumat, klinik menerima surat dari Disnaker KabupatenBandung Barat;Saksi juga menjawab sms Penggugat dengan mempertanyakan: apalagiyang akan dibicarakan karena sudah ada surat dari Disnaker yang telahditerima di klinik?
    adalahkewajiban Tenaga Kesehatan itu sendiri, bukanpada Fasilitas Kesehatan atau Klinik;e Apabila belum mempunyai ljin praktik atau Perawatbelum mempunyai ijin praktik, tidak bolehmelakukan pekerjaan sebagai profesi;e Yang menerbitkan ijin praktik perawat bukanorganisasi PPNI, dalam pasal 19 ayat (3) UU No.38 Tahun 2014 +#2xX1Tentang Keperawatan,menyebutkan: SIPP diberikan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota atas rekomendasi pejabatkesehatan yang berwenang di Kabupaten/Kotatempat Perawat menjalankan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pencurian
Register : 13-10-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 887/Pid.B/2016/PN Dps
Tanggal 31 Oktober 2016 — ANDI
26 — 10
  • Putu Gede Putra Darmadi:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa.Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 juli2016 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Tempat Praktik Doktermilik Saksi di Br. Sangging, Ds. Sibang Kaja, Kec.
    yang dalam keadaan tidak terkunci ;bahwa kronologis pencurian yang dialami adalah pada hari seninsekira tanggal 25 juli 2016 sekira pukul 06.00 wita, saksi dibangunkan oleh ayah saksi WAYAN DARMA dan mengatakkanbahwa barangbarang ditempat praktik saksi telah hilang di curi,selanjutnya saksi mengecek dan ternyata tempat praktik doktertersebut pintunya terobuka, setelah itu saksi mengecek ke dalamtempat praktik, dan saksi mendapati tempat praktik sudah dalamkeadaan berantakkan dengan laci meja sudah
    PUTUGEDE PUTRA DARMADI.Bahwa cara pelaku melakukan pencurian di tempat praktik milikanak saksi adalah dengan cara masuk dengan mudah karena pintugerbang tidak dikunci dan pintu belakang tempat praktik terkuncinamun kuncinya masih tergantung di pintu, lalu pelaku masuk danmengambil barangbarang yang ada di dalam tempat praktik sepertitersebut diatas.Hal 5 dari 16 halaman, putusan Nomor 887/Pid.B/2016/PN Dps.Bahwa pelaku tidak ada merusak pintu atau baranglainnya,melainkan pelaku berhasil masuk karena
    Badung.Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi pencurian tersebut setelahada laporan dari masyarakat dan juga adanya Laporan di PolsekAbiansemal bahwa di tempat praktik Dokter, di Br. Sangging, Ds.Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung telah terjadi pencurian.Bahwa korban dalam pencurian tersebut adalah Dr. PUTU GEDEPUTRA DARMADI selaku pemilik tempat praktik yang berasal dariAlamat Br. Sangging, Ds. Anggungan, Kec. Mengwi, Kab.
    Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sebelumnya terdakwatidak ada meminta ijin kepada korban selaku pemilik barang dan ataupemilik tempat praktik tersebut.
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-12-2012 — Upload : 06-03-2013
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 391/PID.B/2012/PN.KRAKS.
Tanggal 20 Desember 2012 — PUJI SANTOSO
60 — 9
  • sebagaimanadimaksud dalam pasal 73 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :e Bahwa mulanya terdakwa telah membuka praktik pengobatan terhadapmasyarakat dirumah kontrakkannya dengan menerima pasien dari masyarakatumum sekitar tempat tinggalnya dengan menarik biaya pengobatan antara Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000, (lima belas riburupiah).Bahwa dalam memberikan pelayanan pengobatan terhadap masyarakat tersebut,terdakwa menggunakan alat atau metode
    pengobatan tersebut, terdakwa tidakmempunyai izin praktik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo atau daripejabat yang lain berwenang, padahal sesuai ketentuan, yang berwenangmemberikan pelayanan kesehatan di rumahnya kepada pasien haruslah orangyang mempunyai keahlian seperti dokter ataupun tenaga kesehatan lulusansekolah Kebidanan atau sekolah Keperawatan, melainkan terdakwa adalahpegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo denganpendidikan SLTA.Bahwa selanjutnya sewaktu
    Probolinggo ;Bahwa terdakwa melakukan praktik pengobatan di rumahkos milik PAK SI yang beralamat di Desa AlassumurKulon Kec. Kraksaan Kab.
    Probolinggo dari jam 17.00Wib sampai dengan jam 21.00 Wib ;Bahwa terdakwa melayani pengobatan kepada masyarakatkurang lebih sudah 2,5 (dua setengah) bulan dankebanyakan yang berobat orang sakit pegal linu, pusingdan batuk ringan ;Bahwa terdakwa saat menjalankan praktik keperawatanatau memberi pelayanan pengobatan kepada masyarakatbelum mempunyai ijin praktik dari Dinas KesehatanPropinsi Jawa Timur maupun Dinas Kesehatan Kab.Probolinggo dan masih sekolah keperawatan belum lulus ;Bahwa setiap harinya
    tanggal 15 Februari 2012sekira jam 22.00 WIB telah tertangkap tangan melakukan praktik atau memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat bertempat di rumah kontrakkannya di DesaAlassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 30-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
RUMONDANG SITORUS , S.H.
Terdakwa:
LYSA MEYDY als LYSA MEYDY TOYSUTA als BONET
345 — 129
  • NINAAMELIAsudah menjelaskan bahwa pekerjaan nanti yang akan dikerjaan merupakankerjaan melakukan praktik aborsi ilegal di sebuah Apartment Bassura City saatitu, atas tawaran itu. terdakwa menerima tawaran sdri. NINA AMELIA untukbekerja di tempat praktik aborsi tersebut;Bahwa saat terdakwa menerima tawaran kerja dari sdri. NINA AMELIA untukmelakukan praktik aborsi secara illegal atau tdak sesuai kentuan tersebutterdakwa berangkat ke Jakarta menemui sdri.
    NINA AMELIAlangsung kepadanya.Bahwa banyak pasien aborsi yang telah datang dilakukan tindakan selamaterdakwa bekerja sekitar 15 s.d 20 orang pasien, dengan usia kandungan yangsering datang untuk dilakukan aborsi berumur sekitar 1 s.d 2 bulan.Bahwa selama praktik aborsi ilegal yang terdakwa lakukan terdakwa bersaadengan Sdri. SRI MULYATI dan sdri.
    NINAAMELIAsudah menjelaskan bahwa pekerjaan nanti yang akan dikerjaan merupakankerjaan melakukan praktik aborsi ilegal di sebuah Apartment Bassura City saatitu, atas tawaran itu. terdakwa menerima tawaran sdri. NINA AMELIA untukbekerja di tempat praktik aborsi tersebut .Bahwa saat terdakwa menerima tawaran kerja dari sdri. NINA AMELIA untukmelakukan praktik aborsi secara illegal atau tdak sesuai kentuan tersebutterdakwa berangkat ke Jakarta menemui sdri.
    NINAAMELIA sudah menjelaskan bahwa pekerjaan nanti yang akan dikerjaanmerupakan kerjaan melakukan praktik aborsi ilegal di sebuah ApartmentBassura City saat itu, atas tawaran itu terdakwa menerima tawaran sdri. NINAAMELIA untuk bekerja di tempat praktik aborsi tersebut . Bahwa saat terdakwa menerima tawaran kerja dari sdri. NINA AMELIA untukmelakukan praktik aborsi secara illegal atau tdak sesuai kentuan tersebutterdakwa berangkat ke Jakarta menemui sdri.
    Jatinegara Jakarta Timur,bersama dengan Lysa, Sri Mulyati, Nadia Ayu Susanti (Pasien) dan 2 (dua)orang wanita lainnya calon pasien dan pengantar calon pasien yang saksitidak ketahui namanya.Bahwa sebelum saksi terjun memberanikan diri untuk membuka praktik aborsisecara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan di Apartment Bassura Citytersebut, saksi sudah bermain didunia aborsi ini sejak sekitar satu tahun(2019) yang lalu sebagai calo pasien aborsi, Kemudian saksi sering melihat dr.Anggi praktik
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 25-07-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.NOVITA ELISABET MORONG, SH., MH.
2.EKO FEBRIANTO, S.H.
3.SUBANDI, SH.
Terdakwa:
ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
57 — 0
  • AIDITYAS KARYA MANDIRI untuk peket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.207.229.300,00 (tiga milyar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
  • 1(satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT.
    JERIS FANI HIDAYAT untuk peket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.662.717.300,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) ;
  • 1(satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT.
    Peraga/ Praktik Sekolah dengan Pasca Kualifikasi, Penyedia Jasa : PT.
    (Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah oleh Penyedia Jasa PT.
    Kelaprindo ;
  • 2 (dua) lembar Surat Ketua Gugus Tugas Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah Unit Layanan Pengadaan Sistem Lelang Elektronik Pemerintah Kota Bontang An. RUSTAMSYAH kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang tanggal 21 Juni 2010 beserta lampiran Addendum Penjelasan Pekerjaan : Pengadaan Alat-Alat Peraga dan Praktik Sekolah ;

    • Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 18-02-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019
Tanggal 18 Februari 2020 — PT ANGKASA PURA LOGISTIK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
807 — 497 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafanhakim dalam Putusan Judex Juris dapat dibenarkan dengan alasan sebagaiberikut:Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kegiatanusaha Pemohon Peninjauan Kembali di pasar bersangkutan yaitu PelayananJasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) dan Pelayanan JasaPemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (PJPK2P) di Bandar UdaraInternasional Sultan Hasanuddin Makassar, kegiatan mana menurut PemohonPeninjauan Kembali bukan praktik
    Nomor 116 PK/Pdt.SusKPPU/2019Bahwa Judex Juris pada pokoknya berpendapat kegiatan PemohonPeninjauan Kembali dalam perkara ini adalah praktik monopoli sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karenasebagai pemegang hak eksklusif penyedia PJKP2U atas dasar pelimpahanwewenang dari pemegang hak eksklusif usaha bandar udara PT Angkasa Pura dan satusatunya Regulated Agency untuk PJPK2P di pasar bersangkutan
    sengketa dalam perkara ini sehingga tidak dapatdipertimbangkan;Bahwa terlepas dari inefisiensi atau tarif eksesif yang dipungut olehPemohon Peninjauan Kembali di pasar bersangkutan, Mahkamah Agung dalampemeriksaan peninjauan kembali berpendapat bahwa dalam putusan MajelisHakim Kasasi mengandung kekhilafan dalam menilai pemenuhan unsurketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:Bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan praktik
    monopollsebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatHalaman 6 dari 9 hal Put.
    Nomor 116 PK/Pdt.SusKPPU/2019Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka TermohonPeninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semuatingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 12-10-2018 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
LOESCHE GmbH
Tergugat:
Donal Simanungkalit, S.E., Ak., ACCA, CFA,
235 — 113
  • Di samping itu, jelaspula bahwa praktik jasa konsultan pajak yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat adalah i/ega/l atau melawan hukum karena Tergugattidak memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak dan menjadi anggota pada satuAsosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajaksebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundangundangan di Indonesia;16.
    Apabila teori perbuatan melawan hukum tersebut dikaitkan denganfakta yang ada bahwa Tergugat menjalankan praktik atau memberikan jasakonsultan pajak kepada Penggugat tanpa memiliki Izin Praktik sebagaiKonsultan Pajak, maka tindakan Tergugat tersebut merupakan suatuHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Brt.perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
    Praktik Konsultan Pajak di Indonesia diatur oleh negaramelalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor111/PMK.03/ 2014 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak (PMK111/2014).
    Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan surat kepadaKementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Pajakselaku lembaga yang berwenang menerbitkan Izin Praktik Konsultan Pajak,untuk menanyakan perihal kepemilikan Izin Praktik Konsultan Pajak dariTergugat;14.
    Bahwa meskipun tindakan Tergugat yang melakukan praktik legalsebagai Konsultan Pajak tersebut telah membawa kerugian bagiPenggugat, namun Penggugat tetap berusaha menyelesaikanpermasalahan yang ada secara damai.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum
Register : 04-08-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 128/Pid.B/2020/PN Tjs
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
JOKO SUTANTO, S.H.,M.H
Terdakwa:
MUHAMMAD ANTON Alias ANTO Bin LADARI
74 — 21
  • judi togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara menyiapkan tempat, kemudian ketika ada pembeli datang,pembeli tersebut memberikan 2 (dua) kertas berisi nomor togel yangdipasang, 1 (Satu) lembar kertas diberikan kepada Terdakwa dan 1(satu) kertas lainnya dipegang oleh pembeli nomor togel:;Bahwa angka yang dibeli tersebut belum pasti keluar, bisa menangbisa kalah, sifatnya untunguntungan;Bahwa rumah kosong yang dijadikan tempat praktik judi togel olehTerdakwa tersebut merupakan tempat umum
    yang dapat dijangkauoleh semua orang;Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi togel tersebut tidakmemiliki izin dari pihak yang berwenang;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;2.
    JUMAdan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungansebesar 15% (lima belas persen);Bahwa rumah kosong yang dijadikan tempat praktik judi togel olehTerdakwa tersebut merupakan tempat umum yang dapat dijangkauoleh semua orang;Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi togel tersebut tidakmemiliki izin dari pihak yang berwenang;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan
    JUMA dan dari penjualan togeltersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 15% (lima belas persen);Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN TjsBahwa rumah kosong yang dijadikan tempat praktik judi togel olehTerdakwa tersebut merupakan tempat umum yang dapat dijangkau olehsemua orang;Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berjualan togel dan Terdakwamengetahui hal tersebut melanggar hukum namun Terdakwa terpaksatetap melakukannya;Bahwa agar orang lain mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel,Terdakwa
    JUMA, dan dari penjualan togel tersebut Terdakwamemperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen); Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi togel tersebut tidakmemiliki izin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-10-2013 — Upload : 10-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 Oktober 2013 — dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg
558 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. padatanggal 25 Oktober 2007 atau setidaktidaknya pada waktu di tahun 2007bertempat di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV Dinas KesehatanTentara (Rumah Sakit D.K.T) Jalan Pahlawan No.79 Kota Madiun atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja melakukan praktik kedokterantanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36UndangUndang RI No.29 Tahun 2004, yang dilakukan
    dengan cara sebagaiberikut :Terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktik di Jalan MayjenSungkono Madiun, pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukanpermohonan ijin praktik dokter pada Dinas Kesehatan Kota Madiun untukberpraktik di Rumah Sakit Tingkat IV Madiun (Rumah Sakit D.K.T),permohonan ijin praktik dokter tersebut sudah dilengkapi persyaratan sesuaiPeraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/Per/IV.2007, dan PeraturanDaerah Kota Madiun No.13 Tahun 2003, namun Terdakwa sebagaiPemohon tidak
    membayar retribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah) sehingga ijin praktik dokter tidak dikeluarkan oleh Dinas KesehatanKota Madiun.Meskipun tidak mempunyai ijin praktik dokter di Rumah Sakit Tingkat IV KotaMadiun (Rumah Sakit D.K.T), namun Terdakwa tetap berpraktik di RumahSakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T) sebagai dokter tamu.Pada tanggal 21 Oktober 2007 di tempat praktiknya di Jalan MayjenSungkono, Terdakwa kedatangan pasien yang bernama Johanes TriHandoko, pasien tersebut
    ke tempat praktik Terdakwa, tanggal 22 Oktober 2007 di tempatpraktik Terdakwa, tanggal 24 Oktober 2007 sekitar pukul 17.00 WIB di tempatpraktik Terdakwa dan pada tanggal 25 Oktober 2007 sekitar pukul 11.00 WIB,lalu sekitar pukul 13.00 WIB di tempat praktik Terdakwa dan kemudian jam15.00 WIB di Rumah Sakit DKT Madiun lalu Terdakwa melakukanpemeriksaan kepada pasien, hasilnya kondisi pasien baik sehingga layakuntuk dilakukan operasi, sehingga menurut kami kondisi pasien tersebutbukanlah dalam keadaan
    Menurut pendapat kamiperbuatan Terdakwa sudah merupakan perbuatan pidana karena telah diaturdalam ketentuan perundangundangan dalam hal ini UndangUndang RINomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Bahwa dalam Pasal 51huruf a UndangUndang Nomor : 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa dokteratau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyaikewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi danstandar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.Dan dalampenjelasan
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Umum
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Tsm
Tanggal 28 Desember 2020 — Penuntut Umum:
YOSEP RUSDIAWAN. SH
Terdakwa:
TRIAN YANUAR alias BAKIW bin TATANG
43 — 12
  • Yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalamPasal 108 yakni Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan
    yang tidakmemenuhi standard dan atau persyarataan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian adalah Sdr.
    TRIAN YANUAR Alias BAKIW BinTATANG tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian dari Dep Kes RI untuk mengedarkanHal. 8Sdr. TRIAN YANUAR Alias BAKIW Bin TATANG mempunyai keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dari Dep KesRI untuk mengedarkan tablet obat berwarna kuning berlogo mfdiduga obat jenis Hexymer Trihexyphenidyl.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;2.
    standard dan atau persyarataan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian adalah Sdr.
    TRIAN YANUAR Alias BAKIW BinTATANG tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian dari Dep Kes RI untuk mengedarkanSdr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 11-01-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ANDI M MA'RUF, SH
2.SUPARJAN, SH.
3.HARTONO,SH
4.MARLY DANIEL , SH
5.HADZIQOTUL A, SH
6.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
CINTHYA CHRISTIANTY SANTOSA alias TIA
396 — 100
  • OG;
  • 1 (satu) lembar Izin Praktik Dokter Spesialis Unit Pelaksana Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kecamatan Senen Nomor : 3/2.30/31.71.04/- 1.779.3/e/2017, tanggal 01 Maret 2017 atas nama dr.
    SARSANTO WIBISONO SARWONO, Sp.OG untuk praktik sebagai Dokter Spesialis

Tetap terlampir dalam berkas perkara

  • 1 (satu) buah Identitas / KTP atas nama CINTHYA CHRISTIANITY SANTOSA;
  • 1 (satu) buah Identitas I KTP atas nama LENNY HANDAYANI;
  • 1 (satu) buah Identitas / KTP atas nama HEDI RUDIANSYAH ASH WOSKAN;
  • 1 (satu) buah KTP atas nama Dr. SARSANTO W.
    OGadalah untuk melakukan praktik kedokteran karena Saksi merupakanHalaman 32 dari 59 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pstsalah satu dokter yang praktik di tempat praktik dr. SARSANTO W.S,Sp. OG. Bahwa Saksi ikut melakukan praktik Kedokteran di tempat praktik dr.Sarsanto W.S, Sp. OG terhitung mulai tanggal tidak ingat bulan Juni2019. Bahwa penanggung jawab tempat praktik dr. SARSANTO W.S, Sp. OGadalah Sdr. dr. SARSANTO W.S, Sp. OG.
    Bahwa Saksi menerima informasi akan adanya tindakan abortus atauaborsi di tempat praktik dr. SARSANTO W.S, Sp. OG adalah pada HariSenin tanggal 03 Agustus 2020 pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB ditempat praktik dr. SARSANTO W.S, Sp. OG, Jakarta Pusat. Adapuninformasi tersebut Saksi terima dari Sdri. JAINATUN Alias RAHMA. Bahwa tidak ada dokter lain di tempat praktik dr. SARSANTO W.S, Sp.OG yang melakukan pemeriksaan terhadap kandungan Terdakwa.
    Bahwa tidak ada rekam medis yang dibuat untuk pasien CINTHYACHRISTIANTY SANTOSA di tempat praktik dr. SARSANTO W.S, Sp.OG. Bahwa tidak dibuat rekam medis untuk pasien CINTHYA CHRISTIANTYSANTOSA di tempat praktik dr. SARSANTO W.S, Sp. OG adalah karenabukan Saksi yang melakukan pemeriksaan.
    Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan Terdakwauntuk melakukan aborsi terhadap kandungannya di tempat praktik dr.SARSANTO W.S, Sp. OG di tempat praktik dr. SARSANTO W.S, Sp.OG karena hal tersebut diurus oleh Sdri. JAINATUN Alias RAHMA. Bahwa Saksi tidak memiliki SIP (Surat Ijin Praktik) dalam melakukanpraktik kedokteran di tempat praktik dr. SARSANTO W.S, Sp. OG. Bahwa Saksi melakukan praktik kedokteran di tempat praktik dr.SARSANTO W.S, Sp. OG atas jin lisan dr.
    Bahwa uang jasa dokter yang Saksi terima setelah melakukan tindakanaborsi di tempat praktik dr. SARSANTO W.S, Sp. OG kisaran Rp.500.000, s.d 1.000.000,. Bahwa layanan yang disediakan di tempat praktik dr. SARSANTO W.S,Sp. OG adalah Pemeriksaan umum, USG, KB, dan Aborsi. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tarif tindakan aborsi di tempatpraktik dr. SARSANTO W.S, Sp. OG. Bahwa yang menentukan tarif tindakan aborsi di tempat praktik dr.SARSANTO W.S, Sp. OG adalah Sdri. JAINATUN Alias RAHMA.
Pengadilan PN MANNA Pidana Umum
Register : 22-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MANNA Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Muhamad Arpi SH
Terdakwa:
ARIYANDA BARA AGUSTIAN Bin SABTULANI
116 — 75
  • Bengkulu Selatan sejak tahun 2016; Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Dokter yaitu melayani pasienyang berobat dan juga konsultasi dibidang kesehatan berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentang praktik kedokteran; Bahwa yang dimaksud Praktik Kedokteran, adalah rangkaian kegiatan yangdilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakanupaya kesehatan; Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentangPraktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Dokter
    dan Dokter Gigi adalahdokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusanpendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luarnegeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai denganperaturan perundang undangan; Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentangPraktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik adalah buktitertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akanmenjalankan praktik kKedokteran
    setelah memenuhi persyaratan; Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 29 tahun 2004 tentang PraktikKedokteran menyebutkan bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yangmelakukan praktik kKedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat izin praktik;Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN MnaBahwa Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 29 tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran menyebutkan bahwa Dokter atau dokter gigi dalammenyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanankedokteran atau
    kedokteran gigi;Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang Undang RI No. 29 Tahun2004, tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa setiap orangdilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah olah yangbersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat tandaregistrasi dan / atau surat izin praktik;Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 36 Tahun 2014, tentangTenaga Kesehatan, yang dimaksud Tenaga Kesehatan
    DESI tentang keluhan yang dirasakannya;Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk menjalankanpraktikkedokteran ataupun tenaga kesehatan;Bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter (tenaga medis) atau perawatatau bidan (tenaga kesehatan) dan Terdakwa juga tidak memiliki keahliankhusus dibidang kesehatan serta tidak memiliki ijazah yang sah;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah untukmenjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 13-03-2020
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tim
Tanggal 11 Maret 2020 — Penuntut Umum:
JOICE E. MARIAI,SH.MH
Terdakwa:
HADI SUSANTO
342 — 330
  • Bahwa tindakan praktik kedokteran yang sering terdakwa lakukanterhadap pasien yang datang berobat ke klinik BCare adalah sesuaikebutuhan seperti memberikan suntikan, menyuruh untuk rawat inap danjuga memasang infus.
    Bahwa motivasi melakukan praktik kedokteran dan seolaholah menjadidokter sejak tahun 2012 di Klinik BCare yakni untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup.
    Tenaga kerja dokterHalaman 9 dari 44 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Timyang melakukan praktik kedokteran di Klinik BCare adalah saudaraANDREW SANTOSA.
    Bahwa tindakan praktik kedokteran yang sering terdakwa lakukanterhadap pasien yang datang berobat ke klinik BCare adalah sesuaikebutuhan seperti memberikan suntikan, menyuruh untuk rawat inap danjuga memasang infus. Bahwa sering kali dalam setiap rapat baik saksi maupun para tenagamedis lainnya menanyakan kepada terdakwa tentang surat tanda registrasi(STR) dan surat izin praktik (SIP) namun saudara HADI SUSANTOmengatakan bahwa STR dan SIP nya terbakar diJawa.
    Sus/2019/PN Tim Bahwa motivasi melakukan praktik kedokteran dan seolaholah menjadidokter sejak tahun 2012 di Klinik BCare yakni untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 12-07-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 30-12-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 12 Desember 2013 — TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG;1.KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI),2.MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI),3.HENRY KURNIAWAN
499 — 507
  • kedokteran yang baik palingsedikit (satu) kali. e Tujuan pembinaan praktik kedokteran yang baikbukan hukuman bagi Teradu tetapi merupakansalah satu bentuk pembinaan untuk mengubahperilaku kita agar kedepan menjadi lebih baik dalamrangka proses pendewasaan~ dan salingmengingatkan sesama profesi agar perlindungankepada masyarakat dapat terwujud ;e Makna akan kehadiran Teradu pada acarapembacaan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesiadan Pembinaan praktik kedokteran yang baik, sesuaiPasal 71 UndangUndang
    Teradu,melalui surat yang ditujukan kepada Teradu dan tembusandikirim kepada instutusi terkait dengan mengacu kepadatanggal penetapan Keputusan Tergugat I ;Halaman 45 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUNJKT46a Keputusan Tergugat I sudah sesuai dengan perundangundangandan dasar hukum : f.1f.2.3f.4Pasal 54 ayat (1), UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa dalamrangka terselenggaranya praktik kedokteran yang bermutudan melindungi masyarakat, sebagaimana
    dimaksud dalamUndangUndang ini, perlu dilakukan pembinaan terhadapdokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran ;Pasal 54 ayat (2), UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pembinaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KonsilKedokteran Indonesia bersamasama dengan OrganisasiProfesi ; Pasal 71, UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pemerinta Pusat,Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerinta Daerah,Organisasi
    (fotokopi sesuaidengan asli) ; Surat Izin Praktik di Rumah Sakit Umum MMC Nomor> 1.2.01.3171.1349/42006/09.16.1 atas nama Dr.Tamtam Otamar Samsudin, Sp. OG.yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan KotaAdministrasi Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juni 2012.(fotokopi sesuai dengan asli) ; Surat Izin Praktik di PBDS Invasif Sam Marie FamilyHealth Care Nomor : 1.2.01.3171. 1350/45007/09.16.2atas nama Dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.
    (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Keterangan Pencabutan jin Praktik Nomor :6602/1.779.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaAdministrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Kesehatan,tanggal 4 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Keterangan Pencabutan jin Praktik Nomor :6603/1.779.3 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Administrasi Jakarta Selatan Suku DinasKesehatan, tanggal 4 Juli 2013.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-12-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 880/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Juli 2017 — PT. Mitra Estetika Indonesia Lawan Ronni Untung Handayanto
176 — 102
  • Sebagaimana yang tersebutdalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
    Mengingatselama Tergugat menjalankan tugasnya di Klinik Dermaster, pada waktuitu belum mempunyai izin praktik, sedangkan pekerjaan yang dilakukanTergugat disana adalah melakukan praktik kedokteran;Secara aturan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran, menyebutkan pada :BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Maka pekerjaan yang
    PraktikKedokteran dinyatakan :BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktikkedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut;Sehingga apa yang telah dilakukan Penggugat dalam perjanjiankerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut dapat dikenakan sanksisesuai UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yakni :BAB
    praktik untuk melakukan praktikkedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.Karena perjanjian tersebut telah bertentangan dengan UU Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran maka berdasarkan Pasal 1320KUHPerdata, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ke4 sahnyaperjanjian tentang suatu sebab yang halal.Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah,maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat.
    Sudah jelas juga dikatakan di dalamundangundang praktik kedokteran pasal 42 pimpinan sarana dilaranguntuk meperkerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak mempunyai izinpraktek.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 262/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 12 Juli 2018 — RONNI UNTUNG HANDAYANTO ><PT.MITRA ESTETIKA INDONESIA
244 — 229
  • Sebagaimana yang tersebutdalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Mengingat selama Tergugat menjalankan tugasnya di Klinik Dermaster,pada waktu itu belum mempunyai izin praktik, sedangkan pekerjaan yangdilakukan Tergugat disana adalah melakukan praktik kedokteran;Secara aturan berdasarkan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan pada :BAB Vil PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi
    yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Maka pekerjaan yang dilakukan Tergugat mengacu kepada perjanjiankerjasama dokter, jelasjelas bertentangan dengan undangundangpraktik kedokteran tersebut.
    dinyatakan :BAB VIl PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktikkedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut;Sehingga apa yang telah dilakukan Penggugat dalam perjanjiankerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut dapat dikenakan sanksisesuai UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,yakni :BAB XKETENTUAN
    Dalam perjanjiantersebut diatur mengenai tehnis pekerjaan tenaga kesehatan seorangdokter yakni Penggugat Rekonvensi pada Klinik Demaster milik TergugatRekonvensi namun dalam perjanjian tersebut status dokter PenggugatRekonvensi belum memiliki surat izin praktik (SIP) sebagaimana diaturdalam UndangUndang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;Perjanjian kerjasama dokter tanggal 2016 tersebut disiapkan olehTergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi langsung disodorkanHalaman 14 Putusan No.
    (SIP), sementara surat izinpraktek (SIP) Penggugat Rekonvensi baru keluar pada tahun 2017 ini.Sehingga hal ini melanggar UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan pada :BAB VIl PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Dan:Pasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki