Sitaro;Bahwa Alexon Panauhe tidak tercantum dalam SK TGR karena sudah lebihdulu melunasi TGR nya sebelum diterbitkannya SK TGR;Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak bisa mengeluarkanuang tanopa adanya SPPD dan dokumendokumen pendukung lain danharus sepengetahuan Alexon Panauhe selaku Pengguna Anggaran;Bahwa pengambil kebijakan untuk sekretariat dewan adalah AlexonPanauhe sebagai Sekwan selaku Pengguna Anggaran;Tanggapan Terdakwa :Terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengambil kebijakan

Sitaro tahun 2010;Bahwa saksi menandatangani kwitansi perjalanan dinas fiktif sebesar Rp.7.850.000, dihadapan Terdakwa yang diperuntukkan untuk kebijakan, danatas penandatangan tersebut saksi terima Rp. 2.000.000,;Baha saksi sudah melunasi TGR yang dikenakan kepada saksi;Tanggapan Terdakwa :Terdakwa tidak mempunyai kKewenangan mengambil kebijakan, dan selebihnyaketerangan saksi benar.4.iva Chintya Watti :Bahwa saksi adalah staf di sekwan kab. Kelp.

5 juta secara bertahap sedangkan sisanya untuk kebijakan;Bahwa saksi sudah mengembalikan TGR yang dikenakan kepada saksisebesar Rp. 22.533.296.

Carolin Manauhe,M.Si dan saksi Betty Tamaka pada pokoknya menerangkan bahwa ada kebijakan,saksi Alexon Panauhe,SH.,MBA yang pada saat itu seluruh pegawai sekwandikumpul dan disampaikan terdakwa Alexon Panauhe,SH.

Carolin Manauhe,M.Si dan saksi Betty Tamaka pada pokoknya menerangkan bahwa ada kebijakan,saksi Alexon Panauhe,SH,MBA yang pada saat itu seluruh pegawai sekwandikumpul dan disampaikan saksi Alexon Panauhe,SH,MBA sehingga biayaperjalanan dinas tidak sesuai dengan jumlah dana yang ditandatangani pegawaidikwitansi karena dipakai untuk kebijakan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Betty Tamaka padapokoknya menerangkan bahwa saksi diperintahkan oleh saksi Alexon Panauhe,SH.

hal kebijakan umum masingmasing sektor pembangunan yangakan dicapai.

hal kebijakan umum masingmasing sektorpembangunan yang akan dicapai.

Setelan selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif, Kemudian diajukan keLegislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas bersamaHal. 50 dari 93 hal. Putusan Nomor 124 PK/PID.SUS/2017dalam hal kebijakan umum masingmasing sektor pembangunan yangakan dicapai.

Putusan Nomor 124 PK/PID.SUS/2017 4 Senin, 15 September 2X Memberikan kesempatan2008 sampai dengan kepada Fraksifraksi dewanSelasa, 16 September menyusun pendapat akhir Malam:2008 terhadap Kebijakan Umum 20.0022.30Perubahan APBD dan WibPPAS Perubahan APBD Tahun 2008.5 Rabu, 17 September 1x Rapat Paripurna II2008 Penyampaian Pendapanakhir Fraksifraksi Dewanterhadap kebijakan UmumPerubahan APBD Tahun2008dan PPAS PerubahanAPBD Tahun 2008 Bahwa sesuai jadwal Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBDTahun

Bahwa dalam Perjanjian Pelaksanaan Konsesi Pengelolaan AsetDaerah Nomor 003/BPTJ/PPKPAD/I/06 (koridor Ill) Pasal 16 ayat 2(halaman 8 dari 15) berbunyi Besaran Fee pada ayat 1 (satu)dapat diperhitungkan kembali apabila terjadi perubahanperubahanpada kebijakan moneter yang berpengaruh langsung terhadapkomponen biaya dan/atau kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

(buktiPK22.a) (lampiran 3.c), yang pada pokoknya isi surat tersebut sebagaiberikut:7.1.Dalam Pendapat Yang Mengikat halaman 12 butir 1 dinyatakan bahwakenaikan BBM dapat dianggap sebagai suatu kebijakan Pemerintahyang tidak lepas dari kondisi dan kebijakan moneter, seperti yangdimaksud dan tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Koridor 1antara Badan Pengelola dengan Operator Utama.

a quo bukan rnerupakan akibat atau dampakdari Kebijakan Moneter, yang dimaksudkan dalam (asal 15 ayat (2)";Bahwa, pernyataan dari Majelis Hakim BANI tersebut tidak teliti dan tidakseksama dalam membaca Pasal 13 ayat (2), dalam Pasal 13 ayat (2),Kebijakan Moneter dengan Kebijakan Pemerintah Daerah adalah suatujenis yang berbeda dalam kalimat terakhir dari Pasal 13 ayat (2) tersebutHal. 45 dari 56 hal.

Nomor 7 PK/Pdt.SusArbt/2015dinyatakan "dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah", frasa atau dapatdiartikan sebagai "kata penghubung untuk menandai pilihan diantarabeberapa hal (pilihan)" (Referensi: http://kamusbahasaindonesia.org/),dengan demikian ada dua alasan untuk menaikan Fee Rupiah per kilometermenurut Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Koridor : diberfakukan denganKebijakan Moneter, diberlakukan dengan kebijakan Pemerintah Daerah,atau duaduanya diberlakukan yaitu kebijakan moneter dan KebijakanPemerintah

Nomor 7 PK/Pdt.SusArbt/2015mengganti kerugian setiap adanya kebijakan Pemerintah Daerah yaitupenetapan UMP sebagaimana diterapkan kepeda koridor lain.

;Bahwa Para Pemohon selaku Carik Desa yang berstatus PegawaiNegeri Sipil, dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Bantul Nomor54 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penataan, MekanismePembebasan Sementara, dan Mutasi Carik Desa Yang Berasal dariPegawai Negeri Sipil, dirugikan sebagai berikut:a. Kerugian Materiil:1) Bahwa akibat diberlakukannya Peraturan Bupati a quo telahmengakibatkan Para Pemohon kehilangan jabatannya sebagaiCarik Desa.

Bahwa Carik Desa yang berasal dari pegawai negeri sipilsebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 54Tahun 2018 tentang Kebijakan Penataan, Mekanisme PembebasanHalaman 11 dari 49 halaman.

Dengan demikian pembentukan PeraturanBupati a quo tidak mempunyai landasan yuridis yang tepat;17.Bahwa muatan materi Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2018tentang Kebijakan Penataan, Mekanisme Pembebasan Sementaradan Mutasi Carik Desa Yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, padaBAB Il yang berbunyi: BAB II Kebijakan Terhadap Carik Desa YangBerasal Dari Pegawai Negeri Sipil, merupakan pengaturan baru yangtidak diatur dalam peraturan yang menjadi dasar pembentukannya,sehingga pengaturan yang ditetapbkan

Hak konstitutional Para Pemohon tersebut setidaktidaknya telahdirugikan secara potensial dengan diberlakukannya Peraturan BupatiBantul Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penataan,Mekanisme Pembebasan Sementara dan Mutasi Carik Desa YangBerasal dari Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian berdasarkanPasal 31A ayat (2) UndangUndang Mahkamah Agung makaPemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untukmengajukan permohonan hak uji materiil ini;.

Menyatakan bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2018tentang Kebijakan Penataan, Mekanisme Pembebasan Sementaradan Mutasi Carik Desa yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipiltidak bertentangan dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;3.

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

Hukum positif itu mengatur, apabila terdapatperbedaan pandangan antara pekerja dan pengusaha mengenai suatukebijakan di internal perusahaan, UU itu. mendorong pekerja danpengusaha menyelesaikan hal itu. melalui lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial;Bahwa berdasarkan alasan itu, UU tidak membenarkan pekerja menolakmelaksanakan kebijakan perusahaan, termasuk terhadap pengaturanjadwal kerja shift.

Apabila pekerja menganggap kebijakan pengusahatidak sesuai dengan hukum, pekerja wajiod melaksanakan kebijakantersebut selama lembaga pengadilan yang berwenang atau selamaPerusahaan tidak membatalkan atau mencabut kebijakan tersebut;Bahwa oleh karena itu, pekerja yang keberatan dengan kebijakanperusahaan, sesuai UU No. 2 tahun 2004, pekerja diwajibkanmenyelesaikan perbedaan pandangan itu melalui lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial;Bahwa sebagai perencana dan pengelola perusahaan,

Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, bahwa kebijakan yang diterbitkanperusahaan sifatnya mengikat dan secara hukum wajib dilaksanakanselama kebijakan itu tidak pernah dibatalkan oleh lembaga hukum yangberwenang.

pembayaran dengansistem premi tersebut Penggugat tidak pernah melakukan kesepakatandengan Tergugat, sehingga hal penerapan perubahan pembayarankelebihan jam kerja dibayar dengan premi tidak bisa bisa diterima Tergugat; Bahwa benar Tergugat tidak dapat menerima surat pemutusan hubungankerja yang diberikan oleh Penggugat maupun kebijakan penyelesaiannya,dengan alasan Penggugat telah melanggar peraturan tentang lembur yangdiatur UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanwalaupun kebijakan

sistem kerja shift denganpembayaran premi yang dilakukan Penggugat tanpa didasarkan persetujuankaryawan in casu Tergugat, dimana membuktikan Penggugatlah yangbertindak tidak beritikad baik melakukan perubahan kebijakan yang berkaitandengan hak dan kewajiban karyawan tanpa persetujuan dari karyawan danbertentangan dengan peraturan perusahaan.

atau peraturan kebijakan pada dasarnya adalah jenisTindak Administrasi Negara dalam bidang hukum publik yang bersegisatu (eenzijdige publiek rechteliike handelingen). a merupakanhukum bayangan (spiegelrecht) yang membayangi undangundangatau hukum yang terkait pelaksanaan kebijakan (policy).

Isi peraturan kebijakan dimaksud, pada nyatanya telahmerupakan peraturan umum (generale rule) tersendiri, jadi tidaksekedar sebagai petunjuk pelaksanaan operasional sebagaimanatujuan semula dari peraturan kebijkan atau beleidsregel itusendir. Badan atau pejabat tata usaha negara yangmengeluarkan peraturan kebijakan itu sama sekali tidak memilikikewenangan membuat peraturan umum (generale rule) namuntetap dipandang /egitimated mengingat beleidsrege!

adalahmerupakan perwujudan freies ermessen yang diberi bentuktertulis.Selanjutnya Bagir Manan', menyebutkan cirriciri peraturan kebijakansebagai berikut:1) Peraturan Kebijakan bukan merupakan peraturan perundangundangan;2) Asasasas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundangundangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan;3) Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karenamemamg tidak ada dasar peraturan perundangundangan untukmembuat keputusan peraturan kebijakan

tersebut;4) Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan freies ermessen dan ketiadaanwewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundangundangan; 1.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas makakeputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalamsengketa perkara ini harus diartikan sebagai suatu kebijakan yangtidak dapat dinilai, diuji dan diadili oleh peradilan tata usahanegara atas dasar norma hukum semata oleh karenanya gugatanharus dinyatakan ditolak serta pokok sengketa dalam perkara initidak perlu dipertimbangkan.2.

Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengirimkan pesansingkat (SMS) kepada Kasad (Jenderal TNI Mulyono) karenaTerdakwa tidak terima kebijakan Dandim 1301/Satal Letkol Inf SaifulParenrengi, M.Psi (Saksi1) dalam pengelolaan dana Progja TW. dan TW. Il tahun 2017 Kodim 1301/Satal.g. Bahwa Terdakwa tidak menerima kebijakan Dandim 1301/SatalLetkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi1) dalam pengelolaan danaanggaran Progja TW. dan TW.

Bahwa selama ini kebijakan Saksi dalam mengelola anggarantersebut berjalan sebagaimana mestinya, dana tersalur sesuaiperuntukannya, setiap ada pengajuan dana untuk melaksanakankegiatan dari tiaptiap Seksi selalu didukung dan seluruh kegiatanserta pengeluarannya dapat dipertanggungjawabkan.19.

Bahwa benar dengan adanya kebijakan dari Saksi1 tersebutmenurut Terdakwa dana tersebut tidak sampai ke sasaran sehinggakegiatan yang harus dilaksanakan pada Progja TW. dan TW. II tidakterlaksana secara maksimal.11. Bahwa benar karena merasa kecewa dengan kebijakan Saksi1dalam pengelolaan anggaran, maka tanpa sepengetahuan orang lainpada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita di rumah TerdakwaAsrama Kodim 1301/Sangihe Jl.

Bahwa benar Letnan Kolonel Inf Saiful Parenrengi, M.Psi(Saksi1) selaku Dandim 1301/Sangihe mempunyai kebijakan dalampengelolaan dana anggaran Progja TW. dan TW.

Bahwa benar dengan adanya kebijakan dari Saksi1 tersebutmenurut Terdakwa dana tersebut tidak sampai ke sasaran sehinggakegiatan yang harus dilaksanakan pada Progja TW. dan TW. II tidakterlaksana secara maksimal.7. Bahwa benar karena merasa kecewa dengan kebijakan Saksi1dalam pengelolaan anggaran, maka tanpa sepengetahuan orang lainpada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita di rumah TerdakwaAsrama Kodim 1301/Sangihe Jl.

Olehkarena sejauh ini tidak terdapat bukti yang dapat membenarkantuduhan Tergugat tersebut maka dalil Tergugat yang menyatakanmutasi, skorsing dan PHK itu sebagai tindakan balasan kualitasnyasama dengan asumsi yang tidak dapat dibenarkan di dalam hukum...Bahwa Termohon Kasasi tidak mungkin membuat kebijakan mutasi, PHK,dan Skorsing dengan alasan yang kongkrit/tertulis, banhwa kebijakan itudiambil dalam rangka melakukan tindakan balasan dan intimidasi terhadapPemohon Kasasi, sekaligus di peruntukan

Karena tentunya menejemen (pengusaha) tidak akan bodohmembuat kebijakan union busting dalam bentuk kebijakan tertulis. Apabilaserikat pekerja/para pengurus serikat pekerja yang mengalami tindakanunion busting harus menunggu adanya bukti kongkrit, maka bukti tersebuttidak akan pernah ada.

Adanya penetapan/pengukuhan melalui surat keputusan (SK)mutasi.Dalam hal kebijakan dan proses mutasi Pemohon Kasasi, tidakada sama sekali memenuhi ke 7 (tujuh) tahapan/ketentuanmutasi tersebut. Sehingga hal ini mempertegas bahwa memangkebijakan Termohon Kasasi untuk memutasi Pemohon Kasasi,bukanlah kebijakan yang berdasar dan bukanlah kebijakan yangdapat dibenarkan secara hukum.

Dengan demikian sangat Jjelasbahwa kebijakan Termohon Kasasi untuk memutasi PemohonKasasi merupakan suatu bentuk upaya melemahkan gerakanSEKARGA dan merupakan suatu bentuk tindakan balasan kepadaPemohon Kasasi yang terlalu vokal.g.

Dan pengajukan permohonan MutasiSdr.Sandi Siregar ke Kantor Perwakilan Banjarmasin selaku SeniorFinancial Report Officer Kantor Perwakilan Pontianak, dikarenakanmemang pekerjaan yang drastis berkurang, sehingga KantorPerwakilan Pontianak tidak lagi membutuhkan Senior FinancialReport Officer.Dengan demikian sangat jelas bahwa kebijakan Termohon Kasasimemutasikan Pemohon Kasasi ke Kantor Perwakilan Pontianak,merupakan kebijakan yang sangat dipaksakan, tanpa dasar, dan tidaksesuai dengan aturan yang

menjalani perkuliahan pada Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Buton (UMB) para penggugat telah melaksanakan segalakewajiban sebagai mahasiswa dengan mengikuti dan tunduk padaketentuan yang berlaku pada Universitas Muhammadiyah Buton (UMB)sejak Semester hingga semester VII ;Bahwa sebagai Mahasiswa Aktif para penggugat sering pula mengikuti danmelakukan kegiatankegiatan non kurikuler misalnya mengikuti kegiatanHalaman 3 dari 45 Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.BB.kegiatan demo baik dalam mengkritisi kebijakan

kebijakan pemerintahmaupun kebijakan pihak Rektorat Universitas Muhammadiyah Buton (UMB);.

Bahwa dengan seringnya para Penggugat mengikuti bahkan sebagaipelaksana Demo terhadap terhadap kebijakan kebijakan RektoratUniversitas Muhammadiyah Buton (UMB) yang merugikan hak mahasiswaUniversitas Muhammadiyah Buton (UMB) telah membuat gerah pihakRektorat dan Pimpinan Fakultas Hukum tempat para Penggugat menimbahilmu ;.

Bahwa dengan alasan oleh karena telah seringnya para Penggugatmelaksanakan Demo mengkritisi kebijakan kebijakan yang dikeluarkandan di lakukan para Tergugat terhadap Mahasiswanya dan telah membuatpara Penggugat merasa terganggu maka dengan kekuasaan yang dimilikiOleh Para Tergugat telah melakukan tindakantindakan yang merugikanpara Penggugat ;. Bahwa adapun tindakan Para Tergugat yang tidak wajar dan melanggarketentuan perundangundangan yaitu ; a.

Kebijakan Bupati menindaklanjuti kebijakan Gubernur,pelayanan diberikan kepada kapalkapal ilegal tersebut dengantanoa melalui proses hukum menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijakan tersebut menghasilkan total Rp.6.100.000.000.00 (Enam miliar seratus juta rupiah) untuk pungutanprovisi Sumber Daya Hutan (PSDH) versi Bupati.

No. 07 P /HUM/2000Kebijakan melayani kapalkapal bermuatan kayu olahan ilegaltersebut diatas adalah suatu kebijakan yang inkonstitusional.Sebab berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan (LNRI Tahun 1999 Nomor 167)Pasal 28 ayat (2)Yang mensyaratkan pemanfaatan hutan produksi dilaksanakanmelalui pemberian izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izinpemanfaatan kawasan, izin pemungutan kayu dan bukan kayu.Pasal 35 ayat (1) s/d ayat (4) menegaskan setiap pemegang

Pasal 50 ayat (3)huruf h jo Pasal 78 ayat (7) ditegskan mengenai sanksi pidana bagisetiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasi hutan yang tidak dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dipindanakanpenjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).Kebijakan memberikan pelayanan terhadap 258 kapal bermuatankayu olahan ilegal jelas merupakan suatu penyalagunaan jabatan,melanggar asas legalitas

Kemudianberdasarkan Pasal 79 ayat (1) hasil hutan dan barang lainnya baikberupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan ataupelanggaran dimaksud dilelang untuk negara.Bahwa hemat Pemohon,Penyelengaraan Negara yang terlibatpelayanan terhadap 258 kapal bermuatan kayu olahan ilegal danmemungut PSDH/DR sesuai kebijakan sendiri tanpoa melaluiprosedure hukum sesuai asas legalitas ic.

Pasal 50 ayat (3) huruf hjo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 1999, jelas perouatan inkonstitusional,melanggar hukum (onrechmatige overheidsdaad), detournementde pouvoir dan dapat dikategorikan sebagai Pelaku Turut Serta (ic.Pasal 55 KUHP) dan atau Pembantu Melakukan Kejahatan (ic.Pasal 56 KUHP).Seandainya kebijakan yang diterapbkan sesuai hukum danketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku makapendapatan negara dan atau daerah yang akan diperoleh

AINPAMERO.Bahwa menurut terdakwa surat suara yang lebih tersebut sah tetapi diambil kebijakan olehterdakwa berdasarkan Musyawarah dari pihak Panitia Penyelenggara di TPS yaitu Ketuadan Anggota KPPS beserta saksi saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupatiuntuk tidak dihitung.Bahwa ada pemilih selain dari TPS 1 Ds.

Bahwa menurut terdakwa surat suara yang lebih tersebut sah tetapi diambil kebijakan olehterdakwa berdasarkan Musyawarah dari pihak Panitia Penyelenggara di TPS yaitu Ketuadan Anggota KPPS beserta saksi saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupatiuntuk tidak dihitung. Bahwa ada pemilih selain dari TPS 1 Ds. Sekulat yang mencoblos di TPS 1 Sekulat, tetapitetap tidak dimasukkan oleh terdakwa ke dalam penghitungan keseluruhan surat suara.

Bahwa terjadi kelebihan jumlah surat suara sebanyak 1 suara pada pasangan nomor urut 6(enam) yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) menjadi 90 (sembilan puluh),sehingga terdakwa mengambil kebijakan berdasarkan musyawarah untuk mengurangi surat2y12suara tersebut yang kemudian diambilkan dari tumpukan perolehan suara pasangan calonnomor 6 sebanyak 1 suara sehinggga yang dianggap sah menjadi 89 (delapan puluhsembilan) surat suara.Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat

FENNO TREES TAHALELE, MPH. terhadap anggarantersebut dilakukan pemblokiran dengan pertimbangan karenapelaksanaan pekerjaan di Lokasi belum selesai 100 % ;Bahwa bersamaan dengan kebijakan Kepala Dinas Kesejahteraan SosialProvinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran dr.

No 1457 K/PID.SUS/2010e Bahwa dengan demikian akibat kebijakan Terdakwa DJAMALUDINMASUKU, S.H. selaku PPK telah memperkaya diri orang lain atau suatukorporasi, yaitu Saudara FERRY FENINLAMBIR (CV.

FENNO TREES TAHALELE, MPH.terhadap anggaran tersebut dilakukan pemblokiran dengan pertimbangankarena pelaksanaan pekerjaan di lokasi belum selesai 100 % ;Bahwa bersamaan dengan kebijakan Kepala Dinas Kesejahteraan SosialProvinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran dr.

Disamping itu dalam Negara Hukum juga dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum ; Bahwa Judex Facti juga hanya menjelaskan kebijakan Diskresionertersebut sesuai dengan AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik, tetapi Judex Facti juga tidak menguraikan secara jelas dantegas bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik masuk kategori yang mana karena sesuaidengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam perkara

tidak ada kevakuman hukum tentang pelaksanaanPEDOMAN PELAKSANAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ;Bahwa selain uraian tentang Kebijakan Diskresioner dari Terdakwa yang telah diuraikan di atas maka Judex facti juga telah melakukankesimpulan yang salah dan keliru terhadap Kebijakan Diskresioneryang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan pertimbangannya padahalaman 97, yang berbunyi : Majelis berkesimpulan bahwa perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah satu kebijakanDiskresioner yang dapat dibenarkan

KadisPUPR seperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan tidakada katanya habis katanya dimakan setan. Kemarin saya ke kantor sempatsaya dengar ABT titik nol. Kadis PU daripada perlakuan pejabat sepertibagus sewa helikopter bawah jak kantor PUPR ke rumah kamu. Kadis PUPRjangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenek moyang kamupunya. Keserakahan kadis seperti ini biasanya daerah pemerintah gampangmemicu konplik.

KadisPUPR seperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan tidakada katanya habis katanya dimakan setan. Kemarin saya ke kantor sempatsaya dengar ABT titik nol. Kadis PU daripada perlakuan pejabat sepertibagus sewa helikopter bawah jak kantor PUPR ke rumah kamu. Kadis PUPRHalaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Ptkjangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenek moyang kamupunya.

Kadis PUPRseperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya perkejaan tidak adakata nya habis kata nya dimakan setan. Kemaren saksi kekantor sempatsaksi dengar ABT titik nol. Kadis PU dari pada perlakuan pejabat sepertibagus sewa helikopter bawah Jak kantor PUPR kerumah kamu. KadisHalaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN PtkPUPR jangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenekmoyang kamu punya.

Kadis PUPR seperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan, tidak ada katanya, habis dimakan setan katanya.Bahwa Ahli menerangkan perihal pemerasan yang juga dilakukan oleh AbuBakar Karni melalui FBnya terhadap Pak Kadis PUPR KKR, dapat dijelaskanmelalui perspektif Filsafat Bahasa sebagai berikut.

Kadis PUPR sepertikesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan tidak ada katanyahabis katanya dimakan setan. Kemarin saya ke kantor sempat sayadengar ABT titik nol. Kadis PU daripada perlakuan pejabat seperti bagussewa helikopter bawah jak kantor PUPR ke rumah kamu. Kadis PUPRjangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenek moyang kamuHalaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Ptkpunya.

dikonfirmasikan kepada pemohon namun isinya tetap dipertahankan tanpaperubahan;Bahwa termohon dalam jawabannya secara lisan dalam persidangan tanggal 11 Maret 2010menyatakan bahwa:1. pada dasarnya termohon tidak keberatan ditalak oleh pemohon namun termohon mintakewajiban yang belum terpenuhi oleh pemohon selama 4 bulan (nafkah madliyah)perhari Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);2. termohon juga minta kewajiban selama masa iddah berupa nafkah, maskan dan kiswahyang dalam halininilainya terserah kepada kebijakan

majelis hakim;3. nafkah anak setiap bulan terserah kepada kebijakan majelis hakim;Bahwa kemudian pemohon menanggapi jawaban termohon tersebut secara lisan juga dalampersidangan tersebut dengan menyanggupi tuntutan termohon untuk:1. nafkah terhutang 4 bulan perhari Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah):2. nafkah selamamasa iddah 3 bulan terserah kepada kebijakan majelishakim;3. nafkah anak setiap bulan terserah kepada kebijakan majelis hakim:Bahwa atas kesanggupan pemohon mengenai nafkah madliyah tersebut

BagianBantuan Hukum I A pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;4 Limar Marpaung, SH: Kepala Sub Bagian Bantuan HukumI B~ pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;5 Rizal Alpiani, SH: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IC pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;6 Hasya Irma Adhana , SH : Kepala Sub Bagian BantuanHukum I D pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;7 Wilhem : Kepala Sub Bidang Tarif Khusus pada BidangKebijakan Kepabeanan dan Cukai I, Pusat KebijakanPendapatan Negara, Badan Kebijakan

PendapatanNegara, Badan Kebijakan Fiskal; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : SKU45/MK/2012 tertanggal 202012, selanjutnya disebutPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2012 yangdidaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatanggal 25 Januari 2012, dalam perkara Nomor : 19/G/2012/PTUNJKT.

TERGUGAT mengabaikan dan membiarkan tepung gandumasal Turki tanpa dikenakan bea masuk anti damping yang telahHalaman 17 dari 43 halaman Penetapan Nomor 19/G/2012/PTUNJKT.menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.69.120.765.000, tidak hanyamerupakan kebijakan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga merupakankebijakan yang melanggar asas kepentingan umum, karena kebijakan tersebuttelah menimbulkan ekses negatif bagi kehidupan sosial dan ketahanan ekonominasional dalam jangka panjang;16 Bahwa, Gubernur

Bahwa ada indikasi kuat, TERGUGAT secara sengaja dan sistematis terusmendorong dan terus melanjutkan kebijakan penundaan penerbitan BMADbagi tepung gadum impor asal Turki, kendati hal itu bertentangan danmengingkari ketentuan normatif perundangan maupun azasazas hukum sertaasas umum pemerintahan yang baik.

BuktiP1a : Surat APTINDO ( Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia)kepadaMenteri Keuangan (Tergugat) Dkk No. 345/APT/RSL/VII/II tanggal 7 Juli 2011 perihal Rencana Kebijakan BMAD (BeaMasuk Anti Dumping) Terigu Turki dan Intervensi MenteriSekretaris Kabinet, ( sesuai dengan asli);Bukti P 1b2. Bukti P23. Bukti P34. BuktiP45. Bukti P56.

SR549/D6/1/2015 tanggal 5 Agustus2015 dan Nomor SR550/D6/1/2015 tanggal 5 Agustus 2015 menyimpulkanbahwa terdapat penyalahgunaan kewenangan, oleh karena itu untuk kepastianhukum atas kebijakan Pemohon selama menjabat sebagai Menteri Agama RI,pemohon berhak mengajukan Permohonan ini ; IV. Alasan Permohonan : Pertama: KEBIJAKAN PENGGUNAAN DOM TAHUN 20112014 ; 5.

Bahwa menurut Pemohon tidak ada pelanggaran hukum administrasi yangberkaitan dengan kebijakan penggunaan DOM dengan alasan sebagai berikut6.1.

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan diatas, maka telah terbuktiPemohon tidak melakukan~ pelanggaran hukum dan/ataupenyalahgunaan wewenang dalam penggunaan DOM padaKementerian Agama RI periode 27 September 2011 sampai dengan 19Mei 2014 ; KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUNHOT 001 3, xe saceere nents emaieaenetruneeE RMRBahwa Pemohon sebagai Menteri Agama RI memiliki kewenangan atribusiyang diberikan undangundang untuk merumuskan, membuat, menetapkandan melaksanaan kebijakan di bidang keagamaan

dan standarnisasi teknis dibidang penyelenggaraan haji dan umrah ; Pasal 244 ; 20202 222 o nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn1212Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 243,Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakana.perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraanhaji dan umrah ; pemberian bimbingan

Bahwa oleh karena kebijakan pengisian atau penggunaan sisa kuotanasional dilakukan sesuai dengan ketentuan PMA No. 11 Tahun 2010dan PMA No. 34 Tahun 2013 maka tidak ada pelanggaran hukum dantidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pemohon dalampenggunaan sisa kuota nasional pada penyelenggaraan ibadah hajiTahun 2010 s/d tahun 2013 ;Bahwa menurut Pemohon tidak ada pelanggaran hukum administrasi dan /atau penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan penyelenggaraan ibadahhaji, kalaupun ada permasalahan

barang bukti berupa : Keputusan DPRD Kabupaten TulangBawang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPeraturan Tata Tertib DPRDKabupaten Tulang Bawang MasaKeanggotaan 2004 2009.Keputusan DPRD Kabupaten TulangBawang Nomor 98 Tahun 2007 tentangPeraturan Tata Tertib DPRDKabupaten Tulang Bawang MasaKeanggotaan 2004 2009.Himpunan Keputusan Bupati TulangBawang tentang Penjabaran TugasPokok dan Fungsi Perangkat DesaKabupaten Tulang Bawang.1 (satu) berkas Risalah APBDPKabupaten Tulang Bawang TA. 2006dan Penyampaian Kebijakan

dengan pembicaraan Tahap PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah14Perubahan (APBDP) TA. 2006 ;Bahwa, kemudian atas penyampaian Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan UmumAnggara (KUA) tersebut, Pimpinan dan AnggotaPanitia Anggaran Legislatif DPRD KabupatenTulang Bawang secara internal melakukanpembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2(dua) kali yaitu) pada hari Senin tanggal 31Juli 2006 dan hari Selasa tanggal 01 Agustus2006 akan tetapi pembahasan tersebut tidakmelibatkan

UmumAnggota (KUA) TA.2007 sedangkan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) merupakan acuan untuk15penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA)maka penyusunan RAPBD sampai dengan bulanSeptember 2006 terjadi keterlambatan ;Bahwa, oleh karena Pemerintah Daerah KabupatenTulang Bawang dalam penyusunan RAPBD TA. 2007berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah danmengingat persetujuan RAPBD menjadi APBD olehDPRD dilakukan selambat

MARSUP Bin BASRI (dilakukanpenuntutan secara terpisah) menerima uang dariSaksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mewakili Fraksifraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang' makaproses penyusunana RAPBD TA. 2007 PemerintahDaerah Kabupaten Tulang Bawang yang berpedomanpada Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaituproses penyusunan RAPBD TA. 2007 seharusnyamelalui tahapan pembahasan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) TA. 2007, Pembahasan Prioritasdan Plafon

dengan pembicaraan Tahap PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPerubahan (APBDP) TA. 2006 ;25Bahwa, kemudian atas penyampaian Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan UmumAnggara (KUA) tersebut, Pimpinan dan AnggotaPanitia Anggaran Legislatif DPRD KabupatenTulang Bawang secara internal melakukanpembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2(dua) kali yaitu) pada hari Senin tanggal 31Juli 2006 dan hari Selasa tanggal 01 Agustus2006 akan tetapi pembahasan tersebut' tidakmelibatkan

HARAPAN RAYA tersebut diterimaoleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank ICB Bumiputera CabangTarakan untuk diproses sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)yaitu Kebijakan dan Prosedur Administrasi (KDPA) Bank Garansi No : 575Bank ICB Bumiputera 575.3 tentang Prosedur Penerbitan Bank Garansi ICBHal. 2 dari 31 hal. Put. No. 552 K/Pid.Sus/2017Bumiputera.

HARAPAN RAYA tersebut diterimaoleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank ICB Bumiputera CabangTarakan untuk diproses sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)yaitu Kebijakan dan Prosedur Administrasi (KDPA) Bank Garansi No : 575Bank ICB Bumiputera 575.3 tentang Prosedur Penerbitan Bank Garansi ICBBumiputera.

Judex Facti Telah melampaui batas kewenangannya karena tidakmemperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwapertimbangan hukum dari Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pidanaterhadap Terdakwa adalah karena pelanggaran terhadap (SOP) Bank ICBBumi Putera yaitu Kebijakan Dan Prosedur Administrasi (KDPA) No. 575Hal. 16 dari 31 hal. Put.

Dan Prosedur Administrasi (KDPA) No. 575, akan tetapiJudex Facti menghukum Terdakwa dengan ketentuan UU No. 10 Tahun1998 tentang Perbankan tanpa memberikan pertimbangan hukumterhadap ketentuan Kebijakan Dan Prosedur Administrasi (KDPA) No.575 Bank ICB Bumi Putera yang tidak ada korelasinya dengan UU No.Hal. 17 dari 31 hal.

Judex Facti tidak mempertirnbangkan serta tidak memperhatikan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwadiduga meiakukan pelanggaran terhadap terhadap SOP Bank ICBBumiputera yaitu Kebijakan dan Prosedur Administrasi (KDPA) No.575 Bank ICB Bumiputera sehingga Bank ICB Bumiputera mengalamikerugian kurang lebih sabesar Rp. 1.500.223.000.;i)Bahwa berdasarkan dalil surat tuntutan dari Sdr.

lempar kamu punyarumah);e Bahwa, awal kejadiannya yaitu ketika istri terdakwa datang lalu marahmarah kepada saksi kKemudian datang lagi anaknya sambil marah marah danterakhr datang terdakwa sambil marah marah;e Bahwa, masalahnya yaitu ketika ada pembagian beras raskin yang sedangdibagikan dirumah saksi selaku sangadi dan pada saat itu keluarga terdakwaseharusnya mendapatkan 3 bagian atau 3 orang dalam rumah sedangkanberas tersebut dibutuhkan oleh banyak orang sehingga saksi selaku sangadimengambil kebijakan

Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2011 terdakwa telah mendatangirumah saksi korban yaitu sangadi di Desa Bangunan Wuwuk kemudianmengeluarkan kata kata kasar berupa makian;Bahwa, awal kejadiannya yaitu ketika istri terdakwa mendatangi rumah saksikorban yang merupakan sangadi Desa Bangunan Wuwuk untuk mengambilberas raskin dari pemerintah yang setiap bulan diberikan kepada keluargaterdakwa sebanyak 4 bagian;Bahwa, ketika akan mengambil beras tersebut kemudian saksi korban selakusangadi mengeluarkan kebijakan

untuk mengurangi jatah keluarga terdakwakarena keluarga terdakwa selalu mendapatkan 4 bagian sedangkan masihbanyak keluarga yang seharusnya mendapatkan pembagian beras belumpernah mendapatkannya sehingga saksi korban mengatakan hal tersebutkepada istri terdakwa;Bahwa, setelah saksi korban mengatakan hal tersebut istri korban tidakmenerimanya dan langsung marah marah sehingga saksi korban tidakmelaksanakan kebijakan tersebut dan tetap memberikan jatah beras sepertibiasanya kepada keluarga terdakwa

bahwaPada hari rabu tanggal 26 Oktober 2011 terdakwa telah mendatangi rumah saksikorban yaitu sangadi di Desa Bangunan Wuwuk kemudian mengeluarkan kata katakasar berupa makian dimana awal kejadiannya yaitu ketika istri terdakwamendatangi rumah saksi korban yang merupakan sangadi Desa Bangunan Wuwukuntuk mengambil beras raskin dari pemerintah yang setiap bulan diberikan kepadakeluarga terdakwa sebanyak 4 bagian namun ketika akan mengambil berastersebut kemudian saksi korban selaku sangadi mengeluarkan kebijakan

untukmengurangi jatah keluarga terdakwa karena keluarga terdakwa selalu mendapatkan4 bagian sedangkan masih banyak keluarga yang seharusnya mendapatkanpembagian beras belum pernah mendapatkannya sehingga saksi korbanmengatakan hal tersebut kepada istri terdakwa dan setelah saksi korbanmengatakan hal tersebut istri korban tidak menerimanya dan langsung marahmarah sehingga saksi korban tidak melaksanakan kebijakan tersebut dan tetapmemberikan jatah beras seperti biasanya kepada keluarga terdakwa tetapi