Tidak diperlukan jaminan penawaran;(2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 TentangETendering:Pasal 4:(1) Secara umum pelaksanaan ETendering sebagaimanadimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan:a. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran;Halaman 7 dari 21 halaman.

Tidak diperlukan jaminan Penawaran'".Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 20015:Secara umum pelaksanaan ETendering sebagaimana dimaksud padaPasal 3 dilakukan dengan ketentuan:a.

Tidak diperlukan jaminan Penawaran'".Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 20015:Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2016Secara umum pelaksanaan ETendering sebagaimana dimaksud padaPasal 3 dilakukan dengan ketentuan:a.

Tidak diperlukan jaminan Penawaran,Dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2005 dan PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1Tahun 2015, tidak terdapat pertentangan dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, dan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014. Hal ini secara tegasdinyatakan oleh Ahli Dr. H. FAHRURRAZI.

Jika dilakukansecara elektronik tidak perlu menggunakan jaminan penawaran.Bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon Kasasi/Terbanding/T ergugatmenggunakan penawaran jasa konstruksi sistem ETendering, maka secarahukum harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahHalaman 19 dari 21 halaman.

Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedurdi cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankandan pemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan proseduryang berlaku;c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukanstrategi dan kebijakan;d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untukbekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC; Costumer/Pelanggan:a.

Hal. 8 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIRtanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan danPelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IllOrganisasi dan Manajemen Perkreditan.

Perkreditan,Angka 7.7.1 Kebijakan Agunan/Jaminan.

Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedurdi cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan danpemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan proseduryang berlaku;c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukanstrategi dan kebijakan;d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untukbekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC; Costumer/Pelanggan:a.

Selainitu, kebijakan juga ditelurkan untuk meredam volatilitas pasarkeuangan.Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, telahmemberi ruang gerak bagi sektor rill. Seperti programrestrukturisasi perbankan, perusahaan pembiayaan dan LKM,relaksasi penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau Halaman 3 dari 10 hal. Put.

Adapun kebijakan ini agarnasabah tidak dikejar perbankan."

Dari OJK kami telah mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya bagaimana para nasabah tidak dikejarkejar oleh banktidak dikategorikan macet dan perbankan tidak perlu membuatpencadangan yang cukup besar, sehingga kita keluarkan POJKrestrukturisasi yang disebut POJK 11," ujar Wimboh dalam diskusivirtual, Jakarta, Minggu (27/9).Dia mengatakan OJK juga diberikan mandat yang lebih besardalam melakukan eksekusieksekusi kebijakan di antaranya adajaring pengaman sosial yang luar biasa besarnya dari pemerintahdalam

Menyatakan Tergugat danIl tidak mengindahkan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dan semua itu Tergugat tidak pernah mentaati / mematuhi tentang isihal tersebut diatas.4. Menghukum para Tergugat(tergugat I, Il dan Ill) membayar tanggung rentang kerugian paraPenggugat sebesar :a. Kerugian Moril sebesarRp. 10.000.000.000b. Kerugian Matril sebesarRp. 2.000.000.000Jumlah Total Rp. 12.000.000.000Terbilang : Dua belas milyar rupiah Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 56/PDT/2021/PT TJK5.

Nomor 56/PDT/2021/PT TJKKredit dan Restrukturisasi Kredit dan Penjadwalan Kembali Pembayaran Hutangdalam waktu jauh sebelum adanya kebijakan Pemerintah/Otoritas JasaKeuangan untuk keringanan serta penundaan pembayaran hutang nasabahsebagai akibat wabah Covid 19 sebagaimana yang didalilkan ParaPembanding.Sehubungan dengan itu.

Kebijakan Bupati menindaklanjuti kebijakan Gubernur,pelayanan diberikan kepada kapalkapal ilegal tersebut dengantanoa melalui proses hukum menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijakan tersebut menghasilkan total Rp.6.100.000.000.00 (Enam miliar seratus juta rupiah) untuk pungutanprovisi Sumber Daya Hutan (PSDH) versi Bupati.

No. 07 P /HUM/2000Kebijakan melayani kapalkapal bermuatan kayu olahan ilegaltersebut diatas adalah suatu kebijakan yang inkonstitusional.Sebab berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan (LNRI Tahun 1999 Nomor 167)Pasal 28 ayat (2)Yang mensyaratkan pemanfaatan hutan produksi dilaksanakanmelalui pemberian izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izinpemanfaatan kawasan, izin pemungutan kayu dan bukan kayu.Pasal 35 ayat (1) s/d ayat (4) menegaskan setiap pemegang

Pasal 50 ayat (3)huruf h jo Pasal 78 ayat (7) ditegskan mengenai sanksi pidana bagisetiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasi hutan yang tidak dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dipindanakanpenjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).Kebijakan memberikan pelayanan terhadap 258 kapal bermuatankayu olahan ilegal jelas merupakan suatu penyalagunaan jabatan,melanggar asas legalitas

Kemudianberdasarkan Pasal 79 ayat (1) hasil hutan dan barang lainnya baikberupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan ataupelanggaran dimaksud dilelang untuk negara.Bahwa hemat Pemohon,Penyelengaraan Negara yang terlibatpelayanan terhadap 258 kapal bermuatan kayu olahan ilegal danmemungut PSDH/DR sesuai kebijakan sendiri tanpoa melaluiprosedure hukum sesuai asas legalitas ic.

Pasal 50 ayat (3) huruf hjo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 1999, jelas perouatan inkonstitusional,melanggar hukum (onrechmatige overheidsdaad), detournementde pouvoir dan dapat dikategorikan sebagai Pelaku Turut Serta (ic.Pasal 55 KUHP) dan atau Pembantu Melakukan Kejahatan (ic.Pasal 56 KUHP).Seandainya kebijakan yang diterapbkan sesuai hukum danketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku makapendapatan negara dan atau daerah yang akan diperoleh

MT
4.AMRIZAL, ST
5.DONNY EKA PUTRA, ST
6.TOMMY PRIMA PUTRA, ST
7.NOVI ERIANTO, ST
8.APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH APIP
9.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)( Oknum yang menayangkan di Webset LKPP ) beralamat Gedung LKPP Komplek Rasuna Epecentrum Jalan Epecentrum Lot 11B Jakarta 12940.Indonesia dalam hal ini digugat secara pribadi Selanjutnya disebut sebagaiTergugat IX.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta Suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihakmasing

Bentukpenguasaan Negara pada peringkat pertama dan yang palingpenting adalah Negara melakukan pengelolaan langsung atassumber daya alam sehingga Negara mendapatkan keuntunganyang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam.Penguasaan Negara pada peringkat kedua adalah Negaramembuat kebijakan dan pengurusan.

Perusahaan juga membayar retribusi daerahdan pungutan lain sesuai kebijakan pemerintah;c. kewajiban divestasi meningkat hingga 51 % sebagai jalanPemerintah meningkatkan kendalinya;B.

Putusan Nomor 29 P/HUM/2017Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Termohon menolakdalil yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa PP a quobertentangan dengan UU Minerba dan UU 12/2011;17.Bahwa pada oprinsipnya, Pemerintah tetap konsisten untukmelaksanakan kebijakan peningkatan nilai tambah (hilirisasi)sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba.

Bahwa dengan demikian, Termohon menolak dalil yang diajukan olehPara Pemohon yang menganggap Pasal 112C angka 4 PP 1/2017bertentangan dengan Pasal102 dan Pasal103 UU Minerba;Ketentuan Pasal 112C angka 4 PP 1/2017 justru merupakan upayapemerintah untuk konsisten melaksanakan kebijakan peningkatan nilaitambah sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba;B.

Putusan Nomor 29 P/HUM/2017pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan peningkatan nilai tambahsebagaimana tercantum dalam UU Minerba;2. Bahwa apabila PP a quo dibatalkan, akan menimbulkan antara lain:a. Kekosongan hukum karena tidak adanya pengaturan lebih lanjutmengenai kebijakan peningkatan nilai tambah sebagaimana diaturdalam UU Minerba;b.

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

Bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan tersebut.

;Jelas bahwa diskriminasi tidak boleh dilakukan berkenaan denganstatus pribadi narapidana dan terkait jenis tindak pidana tidakdisebutkan dalam standar minimum tersebut dan oleh karenanyaboleh dilakukan sesuai dengan gradasi atau tingkat kejahatan ; Kebijakan Pengetatan Remisi dan PembebasanBersyarattidakBerlaku Retroaktif Bahwa kebijakan pengetatan tidak berlaku retroaktif.

Harus diingat bahwa kebijakan yangmenjadi Objek Sengketa ini merupakan kebiajakan dalam ranah hukumpidana formil, oleh karenanya kebijakan ini tetap dapat dibenarkansecara hukum. ; Selain itu, Objek Sengketa juga bersifat eenmalig, yang melakukanpenarikan kembali atau pembatalan terhadap SK PB yang belumdilaksanakan. Wajar jika kemudian Menteri mencabut keputusan yangdianggap tidak tepat.

Kebijakan yang diambil oleh Tergugatadalah memperketat syarat pemberian hakhak narapidana, danbukan menghilangkan sama sekali hak tersebut.

Ketentuan dalamUNCAC tersebut sejalan/mendukung kebijakan pengetatanpemberian remisi dan PB ; Hasil review UNCAC, Indonesia diberi catatan khusus soalpemberian remisi kepada koruptor.

;e Bahwa awalnya saudara ATIN datang kerumah Saksi menawarkan kepadaSaksi Pengangkatan CPNS di Pemprov Banten dengan jalur kebijakan,Saudara ATIN bisa melalui Saudara ANDRI, lalu Saksi menelpon PamanSaksi H.Jahidi Saksi mengatakan bahwa ada pengangkatan CPNS diPemprov.Banten melalui jalur kebijakan;e Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah Saksi telpon, Paman Saksi mintadipertemukan dengan Saudara Andri, lalu Saksi menghubungi Saudara Atinuntuk bisa mempertemukan Saudara Andri dengan Paman Saksi; Bahwa

kemudian Saksi Ferry dan Andri mengenalkan Terdakwa kepada H.Jahidi dimana anak Saksi Jahidi yaitu Saudara H.lim Sumarna, Mimin Mintarsih dankeponakannya Paujin hendak mengikut penerimaan CPNS melalui jalur kebijakan tersebut.Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang untuk salah satu syarat yaitu sebesarRp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) per orang.

Jahidi dimana anakSaksi Jahidi yaitu Saudara H.lim Sumarna, Mimin Mintarsih dan keponakannya Paujinhendak mengikut penerimaan CPNS melalui jalur kebijakan tersebut. Bahwa Terdakwameminta sejumlah uang untuk salah satu syarat yaitu sebesar Rp150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) per orang.

Bahwa total uang yang didapatakan dari ke 3 (tiga) orangtersebut Rp450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saudara Ferry dan Andriuntuk mencarikan orang yang berminat diangkat CPNS melalui jalur kebijakan kemudianSaksi Ferry dan Andri mengenalkan Terdakwa kepada H. Jahidi dimana anak Saksi Jahidiyaitu Saudara H.lim Sumarna, Mimin Mintarsih dan keponakannya Paujin hendakmengikut penerimaan CPNS melalui jalur kebijakan tersebut.

Bahwa Terdakwa menyuruhSaudara Ferry dan Andri untuk mencarikan orang yang berminat diangkat CPNS melaluijalur kebijakan kemudian Saksi Ferry dan Andri mengenalkan Terdakwa kepada H. Jahididimana anak Saksi Jahidi yaitu Saudara H.lim Sumarna, Mimin Mintarsih dankeponakannya Paujin hendak mengikut penerimaan CPNS melalui jalur kebijakan tersebut.Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang untuk salah satu syarat yaitu sebesarRp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) per orang.

Putusan Nomor 60 P/HUM/201749.50.yang mengatur bahwa secara filosofis penyelenggaraan kebijakan danManajemen ASN harus didasarkan pada asas kepastian hukum yangmenurut Penjelasannya mengandung arti bahwa setiappenyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan serta asas keadilan dankesetaraan yang menurut Penjelasannya mengandung arti yang harusmencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh fungsidan peran sebagai pegawai ASN;Bahwa dalam teknis

Pasal 2 huruf a dan huruf UndangUndang ASN:1)Uraian Pasal:Pasal 2:Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkanpada asas:a. kepastian hukum;b. ...;Halaman 48 dari 67 halaman.

Putusan Nomor 60 P/HUM/20172)Jawaban/Keterangan Pemerintah:Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 354 PP Manajemen PNStidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 51 UndangUndang ASN dengan argumentasi sebagai berikut:a)Bahwa sistem merit tidak boleh membedakan umur dalampenyusunan kebijakan dan Manajemen ASN.

melaksanakan fungsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);(2) Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yangdapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsurSistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan PenerapanIImu Pengetahuan dan Teknologi;(3) Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) dapat berbentuk dukungan sumber daya,dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan programilmu

Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk membukakesempatan yang luas bagi diaspora dan Warga Negara Indonesiapada umumnya yang memiliki kualifikasi, kompetensi danpengalaman pada tingkat global dapat mengabdi dan memajukannegara, salah satunya melalui bidang penelitian, (Vide Bukti T9).Sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan penelitianmelalui jalur PPPK. Kebijakan ini sejalan dengan sistem merit yangmerupakan basis utama pengaturan dalam UndangUndang ASN;i.

DUTA MAS INDAH
2.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Turut Tergugat:
3.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
5.KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

dikonfirmasikan kepada pemohon namun isinya tetap dipertahankan tanpaperubahan;Bahwa termohon dalam jawabannya secara lisan dalam persidangan tanggal 11 Maret 2010menyatakan bahwa:1. pada dasarnya termohon tidak keberatan ditalak oleh pemohon namun termohon mintakewajiban yang belum terpenuhi oleh pemohon selama 4 bulan (nafkah madliyah)perhari Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);2. termohon juga minta kewajiban selama masa iddah berupa nafkah, maskan dan kiswahyang dalam halininilainya terserah kepada kebijakan

majelis hakim;3. nafkah anak setiap bulan terserah kepada kebijakan majelis hakim;Bahwa kemudian pemohon menanggapi jawaban termohon tersebut secara lisan juga dalampersidangan tersebut dengan menyanggupi tuntutan termohon untuk:1. nafkah terhutang 4 bulan perhari Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah):2. nafkah selamamasa iddah 3 bulan terserah kepada kebijakan majelishakim;3. nafkah anak setiap bulan terserah kepada kebijakan majelis hakim:Bahwa atas kesanggupan pemohon mengenai nafkah madliyah tersebut

dan / atau membuat dapat diaksesnya InformasiElektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanpenghinaan dan / atau pencemaran nama baik, jika antara beberapaperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perouatan Terdakwadilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa bermula dari Terdakwa memiliki akun media sosial berupafacebook yang bernama Navias Tanjung (Kritikus Kebijakan

Kemudian pada hariMinggu tanggal 12 Juni 2016 bertempat di Komplek Tegalega Jalan TunasIndah Nomor 01 Dumai Propinsi Riau Terdakwa menulis pernyataan disertaigambar yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baiklalu mempostingnya di akun facebook milik Terdakwa atas nama NaviasTanjung (Kritikus Kebijakan Penguasa) sebagai berikut: = Navias Tanjung Feddy Agino Valoma 14 lainnyaBARU SAJA SEBUAH INBOX MASUK DARI SESEORANG PADAKUTEPAT JAM 5.40 pagiSengaja tidak aku SCREN UNTUK RAHASIAKAN

Penguasa);Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 101/PID/2018/PT.SMRe 1 (satu) Bundel print screenshots postingan akun facebook NaviasTanjung (Kritikus Kebijakan Penguasa);Dilampirkan dalam berkas perkara;4.

Penguasa);e 1 (satu) Bundel print screenshots postingan akun facebook NaviasTanjung (Kritikus Kebijakan Penguasa);Dilampirkan dalam berkas perkara;6.

KadisPUPR seperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan tidakada katanya habis katanya dimakan setan. Kemarin saya ke kantor sempatsaya dengar ABT titik nol. Kadis PU daripada perlakuan pejabat sepertibagus sewa helikopter bawah jak kantor PUPR ke rumah kamu. Kadis PUPRjangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenek moyang kamupunya. Keserakahan kadis seperti ini biasanya daerah pemerintah gampangmemicu konplik.

KadisPUPR seperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan tidakada katanya habis katanya dimakan setan. Kemarin saya ke kantor sempatsaya dengar ABT titik nol. Kadis PU daripada perlakuan pejabat sepertibagus sewa helikopter bawah jak kantor PUPR ke rumah kamu. Kadis PUPRHalaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Ptkjangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenek moyang kamupunya.

Kadis PUPRseperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya perkejaan tidak adakata nya habis kata nya dimakan setan. Kemaren saksi kekantor sempatsaksi dengar ABT titik nol. Kadis PU dari pada perlakuan pejabat sepertibagus sewa helikopter bawah Jak kantor PUPR kerumah kamu. KadisHalaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN PtkPUPR jangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenekmoyang kamu punya.

Kadis PUPR seperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan, tidak ada katanya, habis dimakan setan katanya.Bahwa Ahli menerangkan perihal pemerasan yang juga dilakukan oleh AbuBakar Karni melalui FBnya terhadap Pak Kadis PUPR KKR, dapat dijelaskanmelalui perspektif Filsafat Bahasa sebagai berikut.

Kadis PUPR sepertikesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan tidak ada katanyahabis katanya dimakan setan. Kemarin saya ke kantor sempat sayadengar ABT titik nol. Kadis PU daripada perlakuan pejabat seperti bagussewa helikopter bawah jak kantor PUPR ke rumah kamu. Kadis PUPRjangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenek moyang kamuHalaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Ptkpunya.

FENNO TREES TAHALELE, MPH. terhadap anggarantersebut dilakukan pemblokiran dengan pertimbangan karenapelaksanaan pekerjaan di Lokasi belum selesai 100 % ;Bahwa bersamaan dengan kebijakan Kepala Dinas Kesejahteraan SosialProvinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran dr.

No 1457 K/PID.SUS/2010e Bahwa dengan demikian akibat kebijakan Terdakwa DJAMALUDINMASUKU, S.H. selaku PPK telah memperkaya diri orang lain atau suatukorporasi, yaitu Saudara FERRY FENINLAMBIR (CV.

FENNO TREES TAHALELE, MPH.terhadap anggaran tersebut dilakukan pemblokiran dengan pertimbangankarena pelaksanaan pekerjaan di lokasi belum selesai 100 % ;Bahwa bersamaan dengan kebijakan Kepala Dinas Kesejahteraan SosialProvinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran dr.

Disamping itu dalam Negara Hukum juga dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum ; Bahwa Judex Facti juga hanya menjelaskan kebijakan Diskresionertersebut sesuai dengan AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik, tetapi Judex Facti juga tidak menguraikan secara jelas dantegas bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik masuk kategori yang mana karena sesuaidengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam perkara

tidak ada kevakuman hukum tentang pelaksanaanPEDOMAN PELAKSANAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ;Bahwa selain uraian tentang Kebijakan Diskresioner dari Terdakwa yang telah diuraikan di atas maka Judex facti juga telah melakukankesimpulan yang salah dan keliru terhadap Kebijakan Diskresioneryang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan pertimbangannya padahalaman 97, yang berbunyi : Majelis berkesimpulan bahwa perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah satu kebijakanDiskresioner yang dapat dibenarkan

CPNS 2014/2015 lewat jalur kebijakan danmenjamin kelulusan tersebut jika menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.(tga puluh juta rupiah) dan agar Terdakwa III mencan orang yang Ingin aaPada seleksi CPNS 2014/2015 lewat jalur kebijakan dan agar terdakwa Ill jugasis ing sebesar Rp. 30.000.000.Mengumputkan uang dari mereka masingmasing ictus ti(tiga putuh juta rupiah) untuk biaya pengurusan lalu pada saat terda CPNS 2014/2015, pada bulan OktoberSdang mencari orang yang ikut seleks!

menemui Terdakwa III dan mengatakan kepada Terdakwa III bahwa TerdakwaHalaman 10 dari 40 Putusan Nomor. 39/Pid.B/2015/PN Mar mempunyai kenalan seseorang yang bekerja di BKN Pusat di Jakarta yangdapat meluluskan peserta seleksi CPNS 2014/2015 lewat jalur kebijakan danmenjamin kelulusan tersebut jika menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.

(tiga puluh juta rupiah) dan agar Terdakwa III mencari orang yang ingin luluspada seleksi CPNS 2014/2015 lewat Jalur kebijakan dan agar terdakwa III jugamengumpulkan uang dari mereka masingmasing sebesar Rp. 30.000.000.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomar. 39/Pid.B/2015/PN Mar kenalan Terdakwa Il tersebut dapat meluluskan para saksi yang ikut seleksipenerimaan CPNS 2014/2015 melalui jalur kebijakan dan Terdakwa Illmenjamin kelulusan para saksi jika para saksi menyerahkan sebesar Rp.40.000.000.

Mar Bahwa setelah saksi mendaftar sebagai calon CPNS kemudian saksidisampaikan kepada Terdakwa III menawarkan untuk masuk sebagaiPNS melalui jalur kebijakan: Bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi menyampaikanmempunyai teman di Mempan yang bernama pak Leo yang dapatmembantu dalam penerimaan formasi CPNS melalui jalur kebijakan dandijamin lulus dengan diminta membayar sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah); Bahwa saksi menyampaikan penerimaan formasi jalur kebijakan tersebutkepada orang tua

nilai limit Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) ;Bahwa mengingat usaha dari penggugat mengalami kemunduran sehingga tidakmampu melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, namun sebagai tandaitikad baik dari penggugat maka penggugat sudah tiga kali mengajukanpermohonan keringanan angsuran yakni pada tanggal 12 Oktober 2015, tanggal15 Nopember 2015, dan tanggal 02 Februari 2016, namun tergugat belummemberikan balasan dan persetujuan ;Bahwa penggugat selama ini belum pernah diberikan kebijakan

antara lainseperti restrukturisasi, rescheduling, atau keringanan pembahyaran utanglain yang seharusnya dilakukan oleh bank berdasarkan Peraturan BankIndonesia (PBI) nomor : 7/2015 pasal 1 angka 25, meskipun penggugatsering meminta kepada tergugat melalui pegawainya yang datangmenagih kepada penggugat baik secara lisan dan telah tiga kali bermohonsecara tertulis terakhir permohonan tanggal 28 Februari 2016 ;Bahwa tergugat tidak menyetujui dan tidak meberikan kebijakan kepadapenggugat, maka penggugat

merasa sangat dirugikan dengandilakukannya lelang oleh tergugat ; Hal 3 dari 10 Hal Put.25/PDT/2017/PT.MKS10.Bahwa meskipun permohonan penggugat untuk mengangsur ke banksetiap bulan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikanmengingat usaha penggugat mengalami kemunduran, namun penggugatjuga belum pernah diberikan kebijakan seperti restrukturisasi,rescheduling, atau keringanan pembahyaran utang lain yang seharusnyadilakukan oleh Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor

Persyaratan kembali (reconditioning)termasuk penyertaan modal sementara, Penataan kembali (restructuring) Hal 4 dari 10 Hal Put.25/PDT/2017/PT.MKS11.12.13.14.termasuk pengurangan angsuran, pengurangan pokok, penghapusanpiutang, hapus buku, hapus tagih, dan terakhir baru dilakukan eksekusiagunan ;Bahwa penggugat masih tergolong pengusaha kecil menengah dan usahapenggugat saat ini adalah perdagangan perbengkelan dan kemungkinanapabila diberikan kebijakan maka harapan untuk berkembang di kKemudianhari

agar tergugat memberikan kepada kami salinanperjanjian kredit dan perjanjian penjaminan antara penggugat dengantergugat ;berdasarkan alasanalasan di atas dengan ini PENGGUGAT mohonkiranya Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memanggil keduabelah pihak untuk didegar dan diperiksa di muka persidangan sertamemutuskan sebagai berikut :Primair :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;Memerintahkan kepada tergugat (PT.Bank Rakyat Indonesia CabangParepare) untuk meberikan kebijakan

Partisipasi masyarakat dalampembentukan peraturan perundangundangan (perda) sesuaidengan Pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 12 tahun 2011tentang pembentukan peraturan perundangundangan yangmenyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukansecara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukaan peraturanperundangundangan, dan atas kebijakan Perbuatan MelawanHukum para TERGUGAT dalam mengeluarkan Perda APBD ;7.

anggaran belanjasebesar Rp. 8.866.922.252.506 dengan pertambahan belanjaanggaran sebesar Rp. 158.495.436.492 (bukti P6);Bahwa atas realisasi anggaran belanja pada APBD TA 2013pendapatan pajak daerah Propinsi Sumut terdapat bagiankabupaten/kota sebesar Rp. 1.377.104.138.953 atas hakpembagian tersebut Tergugat selaku Kepala Daerah Tingkat Propinsi Sumatera merealisasikan pendapatan pajak daerahPropinsi Sumatera Utara bagian Kabupaten/kota hanya sebesarRp.522.121.373.000 (bukti P7) ;12.Bahwa atas kebijakan

tergugat selaku Gubernur PropinsiSumatera Utara dalam Tren Kebijakan Umum Anggaran Daerahpada APBD TA 2011, TA 2012, TA 2013 cenderung turunsedangkan jumlah pendapatan pajak daerah yang menjadi hakkabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara dari TA 2011, TA 2012,TA 2013 terus mengalami kenaikan yang signifikan (bukti P8) ;13.Bahwa atas permasalahan tersebut kebijakan Tergugat selakuGubernurPropinsi Sumatera Utara dalam pembagian realisasipajak daerah Propinsi Sumatera Utara yaitu belanja transfer/

KERUGIAN PENGGUGAT29.Bahwa atas permasalahan tersebutTergugat selaku GubernurPropinsi Sumatera Utara selaku pemangku Kebijakan dalammenerbitkan Perda No. 4 tahun 2011 tentang APBD PropinsiSumatera Utara TA 2011, Perda No. 5 tahun 2011 tentang APBDPropinsi Sumatera Utara TA 2012 dan Perda No. 11 tahun 2012tentang Perubahan APBD Propinsi Sumatera Utara TA 2013 dalamHalaman 15Putusan No. 168/Pdt.G/2015/PN/Man.Kebijakan Umum anggaran tidak berdasarkan pedoman yangberlaku dan proses kebijakan yang diambil

publik, kebijakan politik yang dikeluarkan olehPemerintah agar lebih mendukung kesejahteraan masyarakat sertamenolak kebijakan politik yang merugikan rakyat Indonesia ;Menimbang, bahwa demikian pula mencermati dan mempelajaribukti P3, yakni berupa kliping kliping, Majelis Hakim berpendapat, bahwaPenggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai tujuan yang sebagaimanadisebutkan dalam anggaran dasar LSM Basis Demokrasai, sehinggadapat dilihat, syarat kKedua dan syarat ketiga sebagaimana ditentukan diatas