PENETAPANNomor 22/Pid.SusAnak/2020/PN UnhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Unaaha;Membaca, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor01/Pen.Div/2020/PN Unh jo. Nomor 22/Pid.SusAnak/2020/PN Unh tanggal 16September 2020 tentang penghentian pemeriksaan perkara Anak;Nama lengkap : Anak;Tempat lahir : Kab. Konawe;Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 28 Januari 2003;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kab.

Century MegaInvestindo, bertempat tinggal di Jalan Simpruk Golf 14 Kavling A1 Nomor10, RT.002, RW.08, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Baru;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu disebut Pemohon;melawan;KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di JalanMerpati BXII Nomor 5, Kemayoran, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu disebut Termohon;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembalitertanggal O9 Februari 2011 yang didaftar dalam register Nomor01

Hal ini telah menjadi salah satupertimbangan Majelis hakim sebagaimana termuat dalam putusan Nomor339/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2010;Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor01/PID/KEBERATAN/2011/PN.JKT.PST tanggal 26 April 2011 yang amarlengkapnya sebagai berikut :1. Menolak keberatan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

perampasan aset milik Pemohon Peninjauan Kembalitersebut, Pemohon Peninjauan Kembali amat dirugikan sebab PemohonPeninjauan Kembali adalah pihak ketiga yang tidak pernah didakwaataupun dipidana melakukan korupsi atau melakukan pencucian uangbersamasama dengan terpidana Hesham Talaat Mohamed Besheer AlWaraq alias Hesham Al Warrag dan Terdakwa II Rafat Ali Rizvi dan jugabukan salah satu Terdakwa dalam perkara pidana in absentia Nomor339/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst, selain itu selama persidangan perkara Nomor01

menandatangani LOC tersebut;Bahwa LOC tanggal 15 Oktober 2008 dan 16 November 2008 tersebuttidak menjelaskan ataupun membuktikan adanya aliran danahasilkejahatan korupsi dan money loundering yang dilakukan oleh Rafat AliRizvi dan Hesham Al Waraq kepada Pemohon Peninjauan Kembali danmengenai permasalahan suratsurat berharga yang bermasalah sendiriadalah menjadi tanggung jawab dari Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Waraqsepenuhnya (vide bukti P3 dan P4);Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan Nomor01

Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor01/Pdt.G/2014/PN.Bky, yang termuat dalam halaman 41, Penggugat(Arman.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor01/Pdt.G/2014/PN.Bky tanggal 16 Juli 2014 dikuatkan lagi dengan PutusanPengadilan Tinggi Pontianak oleh Yang Mulya Majelis Hakim BandingNomor: 59/PDT/PT.PTK, dan dikuatkan lagi dengan putusan MahkamahAgung Republik Indonesia oleh Yang Mulya Maielis Hakim KasasiMahkamah Agung Nomor: 1209 K/Pdt/2016;4.

Abdullah, S.Sos., M.Si;T.l4: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor01/Pdt.G/2014/PN Bek;T.l5: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 1209K/Pdt/2015;T.l6 : Fotokopi Surat Penyerahan dari Arman kepada Syamsudin tanggal 5Juli 2001;T.l7 : Fotokopi Surat Pernyataan Syamsudin tanggal 5 Juli 2001;T.l8 : Fotokopi Surat Penyerahan dari Syamsudin kepada Usman H.Abdullah tanggal 25 November 2011;T.l9 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Usman H.

Abdullah, S.Sos., M.Si;T.ll4 =: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor01/Pdt.G/2014/PN Bek;T.ll5 =: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 1209K/Pdt/2015;T.ll6 : Fotokopi Surat Penyerahan dari Arman kepada Syamsudin tanggal 5Juli 2001;T.ll7 : Fotokopi Surat Pernyataan Syamsudin tanggal 5 Juli 2001;T.ll8 =: Fotokopi Surat Penyerahan dari Syamsudin kepada Usman H.Abdullah tanggal 25 November 2011;T.ll9 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Usman H.

ditetapbkan Pemohon telah hadirsecara inperson di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati danmemberikan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannyadan menunda perkawinan sampai batas usia yang ditentukan oleh UndangUndang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonandalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan), maka mediasisebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor01

berpendapat bahwapemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati danmemberikan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannyadan menunda perkawinan sampai batas usia yang ditentukan oleh UndangUndang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonandalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan), maka mediasisebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor01

Apriani Binti Darul Qotni Andhi Diari Bin Darul Qotni (Alm) Nhini Natalia Binti Darul Qotni Bahwa benar anak pemohon yang ketiga (3) atas nama AndhiDiari (Alm) Adalah Pegawai Negeri sipil (PNS) dan telah meninggal duniapada tahun 2011 dan pada saat itu status perkawinan Alm sudah berceraisedangkan Anaknya (cucu) ikut Alam Andhi Diari Bahwa benar sebagai ahli waris yang sah untuk pengambilan gajiAlm Andhi Diari adalah suami saya yaitu Darul Qotni berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor01

dalam akta tersebut adalah ahli waris dari Sahar Boenjamin,S.H. dengan Jie Choen Koei;Bahwa Akta Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2007 Nomor 01/KAW/NOTAK/2007 yang diterbitkan oleh Tergugat VI sehingga dipergunakan olehPara Tergugat , Il, Ill, IV, V untuk memberitahukan kepada instansiPemerintah baik itu pihak Camat dan Lurah di Kota Medan serta pihakKepolisian kalau Para Tergugat , Il, Ill, IV, V merupakan ahli waris yang sahsesuai dengan Akta Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2007 Nomor01

Nomor 1113 K/Pdt/201510.1112.13.14.cacat hukum;Bahwa penerbitan Akta Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2007 Nomor01/KAW/NOTAK/2007 yang dibuat oleh Tergugat VI telah bertentangandengan hukum karena telah didasari dengan suatu kebohongan dan dustakarena telah mengakui Para Tergugat , Il, Ill, IV, V sebagai ahli waris yangsah dari Sahar Boenjamin, S.H. dengan Jie Choen Koei, maka Akta KeteranganAhli Waris tanggal 23 April 2007 Nomor 01/KAW/NOTAK/2007 yang dibuat olehTergugat VI tidak berkekuatan

Nomor 1113 K/Pdt/2015perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa bukti nyata Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2007 Nomor01/KAW/NOTAK/2007 merupakan perbuatan melawan hukum karena didalamKeterangan Ahli Waris tersebut membuat suatu kesimpulan mengenai AhliWaris Sahar Boenjamin, S.H./Boen Foet Chong yang tidak sesuai denganhukum. Sebab yang dinyatakan Ahli Waris adalah apabila perkawinan dinyatakansah oleh hukum dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.

/Boen Foet Chong adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2007 Nomor01/KAW/NOTAK/2007 tersebut adalah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa pendapat Judex Facti pada tingkat pemeriksaan banding yangmenyatakan ahli waris Sahar Boenjamin, S.H./Boen Foet Chong termasuk jugaanak yang lahir dengan perkawinan yang tidak sah adalah pendapat keliru dansilap.

bertanda P14 berupaBukti bertanda P15 berupaFotokopi Putusan Banding PengadilanTinggi Kupang Nomor 18/Pdt/2014/PTKtanggal 9 Juni 2014;Fotokopi Putusan Kasasi MahkamahAgung Nomor 522 K/Pdt/2015 tanggal 28Mei 2015;Fotokopi Surat Termohon Eksekusi Il atasAanmaning Pelaksanaan EksekusiGedung DPRD Nagekeo Nomor180/HKM/67/09/2016 tanggal 27September 2016 beserta lampirannya;Fotokopi Permohonan PenawaranPembayaran diikuti dengan Penitipan(Konsinyasi) tanggal 18 November 2016;Fotokopi Berita Acara Aanmaning Nomor01

YUSRAN, S.H. & Rekan;Fotokopi Kuitansi Surat Kuasa UntukMembayar (SKUM) Pengadilan NegeriBajawa untuk pembayaran tambahanpanjar biaya eksekusi tanggal 14 Juni2016;Fotokopi Berita Acara Aanmaning Nomor01/BA.Pdt/2016/PN Bjw tanggal 27September 2016 oleh Ketua PengadilanNegeri Bajawa;Fotokopi Berita Acara Penjelasan HasilAanmaning tanggal 29 September 2016oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawaterhadap Termohon Eksekusi II(Pemerintah Kabupaten Nagekeo) danTermohon Eksekusi Ill (DPRD KabupatenHalaman 12

Bukti bertanda T15 berupa Fotokopi Surat PerkembanganPermohonan Eksekusi Perkara, Nomor01/YSY/RTG/V/2017 tanggal 11 Januari2017, oleh Kantor Advokat/PenasihatHukum YODY S.

keamanan (Polisi), sesuaiBukti bertanda P1 sampai dengan P9 dan Bukti bertanda T1 sampaidengan T7;Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.Konsy/2016/PN BjwBahwa atas amar putusan tersebut sudah ada Permohonan eksekusiyang diajukan oleh Termohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawadan sudah membayar panjar biaya eksekusi pada tanggal 14 Juni 2016,sesuai Bukti bertanda T8, T9, T12, T13, dan T15;Bahwa kemudian Permohonan eksekusi tersebut sudah mulaiditanggapi dengan terbitnya Berita Acara Aanmaning Nomor01

Pradilan dengan register Nomor01/Pid.Pra/2019/PN Tng dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencoretperkara tersebut dari daftar perkara perdata di Pengadilan NegeriTangerang3.

Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Cbn.tanggal 25 Juni 2012;Maka, dengan demikian, berdasarkan pada uraian tersebut di atas, mohonagar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenanmenjatuhkan putusan yang menunda pelaksanaan Penetapan Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Dpk. jo. Nomor 06/Pen.Pdt/Sita Eks/2012/PN.Cbn. jo. Nomor 1644 K/PDT/2005 jo. Nomor 182/PDT/2004/ PT.Bdg. jo.Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Cbn. tanggal 25 Juni 2012 Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Dpk. jo.

Direktorat Jenderal Pajak, maka tindakan penyitaan dan pengosonganterhadap Penetapan a quo adalah tindakan yang melanggar undangundang;16.Bahwa berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut di atas, sangatlahtepat dan berdasarkan hukum untuk membatalkan Penetapan Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Dpk. jo. Nomor 06/Pen.Pdt/SitaEks/2012/PN.Cbn. jo. Nomor 1644 #&K/PDT/2005 jo. Nomor182/PDT/2004/PT.Bdg. jo.

, kedua bidang tanah tersebutterletak di Jalan Pemuda Nomor 40 Depok;Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Dpk. jo. Nomor 06/Pen.Pdt/Sita.Eks/2012/PN.Cbn jo. Nomor 1644 K/Pdt/2005 jo. Nomor 182/Pdt/2004/PT.Bdg jo.

Nomor 103/Pdt.G/2003/PN.Cbn.tanggal 25 Juni 2012 maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawanyang tidak baik;Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah PenetapanEksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita Eks/2012/PN.Dpk. Jo Nomor 06/Pen.Pdt/SitaEks/2012/PN.Cbn. Jo. Nomor 1644 #K/PDT/2005. Jo Nomor182/Pdt/2004/PT.Bdg. Jo.

ARIVIANTO menyanggupi permintaan tersebut tanpamelakukan pengujian secara riil terhadap material dimaksud lalu YUDIARIVIANTO membuat surat Mechanical Testing Record type Tensile TestRecord Nomor 01/QCMET/12 dan Record Nomor 02/QCMET/12 tanggal3 April 2012 Item WF 450, standard Asme IX yang ditandatangani olehExaminer YUDI A dan QC Manager MIFTAHUL H dan cap stempel PTBoma Bisma Indra, sedangkan customer, user dan nomor order tidak diisidi mana surat Mechanical Testing Record type Tensile Test Record Nomor01

No. 784 K/PID/2015(MTR) WF 400 dan YUDI ARIVIANTO menyanggupi permintaan tersebut laluYUDI ARIVIANTO membuat surat Mechanical Testing Record type TensileTest Record Nomor 01/QCMET/12 dan Record Nomor 02/QCMET/12tanggal 3 April 2012 Item WF 450, standard Asme X yang ditandatanganioleh Examiner YUDI A dan QC Manager MIFTAHUL H dan cap stempel PTBoma Bisma Indra, sedangkan customer, user dan nomor order tidak diisi dimana surat Mechanical Testing Record type Tensile Test Record Nomor01/QCMET/12 dan

Boma Bisma Indra tidak pernahmengeluarkan surat MTR tersebut;Terlampir dalam berkas perkara;e 1 (satu) lembar Surat Hasil Pengujian Material Mechanical TestingRecord Type Tensile Test, Date of Exam April 03 2012, Record Nomor01/QCMET/12 yang seolaholah dikeluarkan oleh PT. Boma BismaIndra (Persero) yang ditandatangani oleh Sdr. Yudi. A dan Sdr.

Putra Negaratermasuk tidak terbatas pada yang diperbuat oleh Terdakwa yangakhirnya menyuruh saksi Ashari untuk mencari surat Mechanical TestingRecord (MTR)WF 400 lalu dikerjakan oleh saksi Yudi Arivianto masingmasing melalui surat MTR Record type Tensile Test Record Nomor01/QCMET/12 dan Record 02/QCMET/12 tanggal 3 April 2012 menjadibagian tanggung jawab PT. Putra Negara kepada PT. Bayu BuanaGemilang (PT. BBG).

Boma Bisma Indra tidak pernahmengeluarkan surat MTR tersebut;e 1 (satu) lembar Surat Hasil Pengujian Material Mechanical TestingRecord Type Tensile Test, Date of Exam April 03 2012, Record Nomor01/QCMET/12 yang seolaholah dikeluarkan oleh PT. Boma BismaIndra (persero) yang ditandatangani oleh Sdr. Yudi A dan Sdr.

RIDWAN IDRUS, S.H. 5 2222222222 nnnsemuanya berkewarganegaraan Indonesia; berkantor di jalan Cumicumi,Lr.1, No.14, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, KotaMakassar, Propinsi Sulawesi Selatan; pekerjaan Advokat;selanjutnya disebut PENGGUGAT:melawan:BUPATI BULUKUMBA; tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor01, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,Propinsi Sulawesi Selatan; 2m nnn nnmennne neonberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 115/VI/2017/Huk, tanggal 06Juni

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret/mengeluarkan perkara Nomor01/Pdt.G/2012/PN.GS. tersebut dari daftar register perkara perdata ;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 331.000, ( Tigaratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;Demikian Demikian ditetapkan di Gresik, pada hari SELASA, tanggal6 MARET 2012.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAttdttdSUDARWIN, SH.MH.1 Drs. BAMBANG SUPRASNO,SH.M. Hum,ttd2.

Soritua Hasibuan selaku Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kota Sibolga.Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 kontrak cange order (CCO) Nomor01/CCO/PPKDPKAD/VIII/2011 atas pekerjaan pembangunan gedung kantordalam hal ini penambahan Ruang Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran2011 untuk pengerjaan pembangunan gedung kantor dalam hal ini penambahanruang kantor Dinas PKAD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2011 telah dibuatlaporan hariannya oleh Yovi Ansyah Putra, S.T. selaku tenaga teknik daripelaksana

BANK SUMUT Cabang Sibolga untuk keperluan belanja langsungpembayaran angsuran Ill 5% dari harga kontra pekerjaan pembangunangedung kantor dalam hal ini penambahan ruang Kantor Dinas PKAD KotaSibolga Tahun Anggaran 2011 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor01/SPPK/PPKDPKAD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 termasuk PPNsebesar Rp5.654.805,00 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu delapanratus lima rupiah) dan PPh Pasal 4 jasa konstruksi sebesar Rp1.130.961,00(satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan

YUDDI AGUNG).14) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kontruksi (kontrak)Nomor 01/SPK/PPKDPKAD/VIII/2011 tanggal 08 Agustus2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DhiPenambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota SibolgaTahun 2011 biaya anggaran Rp1.244.057.000,00 (satumiliar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuhribu rupiah).15) 1 (satu) lembar Surat Perintan Mulai Kerja Nomor01/SPMK/PPKDPKAD/VIII/2011 antara Pejabat PembuatKomitmen atas nama AGUSTINUS HUTABARAT, S.E.dengan Penyedia

Penambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota Sibolgasesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor01/SPKK/PPKDPKAD/VII/2011 tanggal 8 Agustus sebesarRp1.224.057.000,00 dan Berita Acara Pembayaran Nomor04/PPKDPKAD/BAP/2011 tanggal 28 Desember 2011sesuai dengan permintaan terlampir.1 (satu) lembar lembaran disposisi SPMLS pembayaran5% pembangunan kantor SPM Nomor 01/SPKK/PPKDPKAD/VIII/201 1.1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Uang Langsung (SPPLS Barang dan Jasa)903/239/SPPLSBJ/2011

YUDDI AGUNG).14) 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kontruksi (kontrak)Nomor 01/SPK/PPKDPKAD/VIII/2011 tanggal 08 Agustus2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DhiPenambahan Ruang Kantor Dinas PKAD Kota SibolgaTahun 2011 biaya anggaran Rp1.244.057.000,00 (satumiliar dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tujuhribu rupiah).15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor01/SPMK/PPKDPKAD/VIII/2011 antara Pejabat PembuatKomitmen atas nama AGUSTINUS HUTABARAT, S.E.dengan Penyedia

BPR Syariah Tanmiya Artha, bertempat tinggal di RukoBrawijaya A17, menurut surat gugatan dalam perkara nomor01/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr, sebagai Penggugat:TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Kediri, 4 Desember 1976, pekerjaanwiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, menurut surat gugatantersebut sebagai Tergugat:Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antaramereka itu yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut dengan mengadakanperdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai

ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di JalanKetintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut, dalam perkara antara : 20002 2n nnn onoLALUTAAT, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Selebung Ketangga, KecamatanKeruak, Kabupaten Lombok Timur; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01

Kecamatan PanyipatanKabupaten Tanah Laut Nomor 02/SKPTKL/1995 tanggal 1 November1995 yang isi surat terdaftar atas nama Aliansyah yang saat ini baik suratasli maupun fisik objek berada/dikuasai oleh tergugat;Tanah perkebunan seluas + 1.260 m* yang objek terletak di JalanDadaptua Rt.06 Rw.03 Desa Kandangan Lama Kecamatan PanyipatanKabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yangdiregistrasikan pada Kantor Desa Kandangan Lama Nomor01

yang objek terletak di JalanDadaptua Rt.06 Rw.03 Desa Kandangan Lama Kecamatan PanyipatanKabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yangdiregistrasikan pada Kantor Desa Kandangan Lama Nomor01/Pem/DKL/11/2009 tanggal 13 November 2009 yang isi surat terdaftaratas nama Aliansyah yang saat ini baik surat asli maupun fisik objekberada/dikuasai oleh tergugat;Pihak penggugat atau pihak pertama berhak atas 4 (empat) objek hartabersama

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00641/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00128/407/14/091/16 Tanggal 27 Juli 2016 Masa Pajak Januari2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9" Floor Lot901906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor00128/407/14/091/16 tanggal 27 Juli 2016 Masa Pajak Januari2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9" Floor Lot901906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan

tersebut ;Telah membaca dan memperlajari berkas perkara;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 04Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal07 Januari 2016 dibawah register Nomor : 01/Pdt.P/2016/PN.Sdr;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya dengan surattertanggal 14 Januari 2016 tentang mencabut perkara permohonannya Nomor01

Dorotangga, Kec.Dompu, Kab. dompu, Provinsi Nusa Tenggara Baratberdasarkan surat kuasa khusus nomor01/Pid/SKK/AD/6/2019, tanggal 15 Juni 2019, yangselanjutnya disebut sebagai : PEMOHON , Melawan:KEPALA KEPOLISIAN RIL, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Cq.

Menyatakan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebutPengadilan Negeri Sampittelah menjatuhkan putusan Nomor01/Pid.Sus/2018/PN Spt., tanggal 14 Pebruari 2018 yang amarnyasebagai berikut :1.Menyatakan TerdakwaAliansyah Als. lyan Bin H.Idrus, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja melakukan pembakaran lahan tanpa ijin;.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor01/Pid.S/2018/PNSpt tanggal 14 Pebruari 2018 yang dimintakanbanding;3. Membebankan biaya perkara kepadaTerdakwa dalam kedua tingkatperadilan, sedangkan ditingkat banding sebesarRp 5.000,00 (limariburupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal26April 2018 oleh BAMBANG KUSTOPO S.H.