Anggapan ilmu hukum ini diterima dalam yurisprudensi Hoge Raadtahun 1919.Bahwa Yurisprudensi Hoge Raad Tahun 1919 tersebut, hingga sekarangmenjadi pedoman pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal1865 KUH Perdata, bukan saja terhadap perbuatan yang bertentangandengan undangundang, tetapi juga bertentangan dengan kaedah normasosial dan normanorma yang lain;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugatadalah membuat kebijakan tidak memberikan ganti rugi kepada ParaPeatani Usaha

Daerah Kabupaten untuk menyusun Zonasi.Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjutidengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil tahun 2014 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan DaerahPemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapatpada Pasal 6 yang berbunyi RZWPS3K Kabupaten berkedudukan : a.melengkapi RIRW Kabupaten ; dan b. bersama dengan RIRWKabupaten sebagai instrumen kebijakan

Bukan saja terhadap perbuatan yang bertentangandengan undangundang, tetapi juga bertentangan dengan kaedahnorma sosial dan normanorma yang lain dan perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah kebijakan tidakmemberikan ganti rugi kepada para petani usaha Tambak antara lainterhadap diri Penggugat, dengan alasan adanya pendapat Hukum(Legal Opinion) dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, yang notabenePihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tidak mempunyai kewenanganmencampuri proses Pelaksanaan

Putusan Gugatan Nomor 146/Pat.G/2016/PN Watnegara atau pemerintah, meliputi lembaga/Badan Negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha MilikNegara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untukmenyelamatkan, memulihkan kekayaan negara menegakkankewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayananhukum kepada masyarakat.Bahwa Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) merupakanmasukan dan pendapat yang menjadi bahan referensi tambahan bagi sipemohon LO dalam mengambil suatu kebijakan

Jadi tidak tepat dalilPENGGUGAT yang mengatakan pembayaran dilakukan dengan KURSTETAP pada saat pembelian.Bahwa dalil PENGGUGAT yang mengatakan permintaan TERGUGAT agarPENGGUGAT membayar kewajibannya dengan mata uang DOLARAmerika bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang mengharuskanTRANSAKSI di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk RUPIAH adalahPREMATURE.

Karena kebijakan ini dikeluarkan sekitar Pertengahan Tahun2015 sedangkan Transaksi antara TERGUGAT dan PENGGUGAT teijadisebelum Pemerintah mengeluarkan kebijakan itu (hal ini sesuai denganazas RETRO AKTIF).Halaman 14 dari 49 Putusan No. 66/Pdt.G/2016/PN.Bdg.11.12.13.14.Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 10, 11 dan 12 gugatannya harusditolak dalam perkara ini karena tidak beralasan secara hukum.

Permintaan TERGUGAT untuk membayar dengan DollarAmerika tersebut bertentangan dengan kebijakan Pemerintah RI yangmelarang transaksi perdagangan atau pembayaran dalam mata uangasing, dan meminta agar pengadilan menyatakan bahwa pembayarandari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dapat dilakukan secara mencicilsebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) setiap bulannya;Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih banyak dan agar tidakterjadi pemutusan hubungan kerja besar besaran maka PENGGUGATmengajukan

Bahwa Terdakwa sebagai penjaga gudang senjata dari Ba FourierYonkav9/SDK bersama dengan Kopda Rian Ba Fourier Yonkav7/PSdan Serka Chandra Ba Fourier Denarhanud Rudal 003 membuatjadwal jaga gudang senjata sesuai kesepakatan bersama yaitu naikjaga 3 (tiga) hari kemudian turun/istirahat 3 (tiga) hari atas persetujuandan kebijakan Danki sebagai Pa Tertua dan jadwal giliran piket jagagudang senjata di Satpamwal Denma Mabes TNI pada tanggal 28 s.d.30 Juni 2019 adalah dijabat/dilaksanakan oleh Terdakwa.12

Bahwa benar Terdakwa sebagai penjaga gudang senjata dari BaFourier Yonkav9/SDK bersama dengan Kopda Rian Ba FourierYonkav7/PS dan Serka Chandra Ba Fourier Denarhanud Rudal 003membuat jadwal jaga gudang senjata sesuai kesepakatan bersamayaitu naik jaga 3 (tiga) hari kemudian turun/istirahat 3 (tiga) hari ataspersetujuan dan kebijakan Danki sebagai Pa Tertua dan jadwal giliranpiket jaga gudang senjata di Satpamwal Denma Mabes TNI padatanggal 28 s.d. 30 Juni 2019 adalah dijabat/dilaksanakan olehTerdakwa

Apabila diambil kebijakan untuk dilaksanakan dengan metode lain,mempertimbangkan pendapat BPKP RI Perwakilan Jawa Timur, wajibsyaratnya kebijakan yang diambil tersebut didasarkan padapertimbangan objektif, logis dan tidak menyalahi ketentuan pengadaanbarang dan jasa;3.

Apabila diambil kebijakan untuk dilaksanakan dengan metode lain,mempertimbangkan pendapat BPKP RI Perwakilan Jawa Timur, wajibsyaratnya kebijakan yang diambil tersebut didasarkan padapertimbangan objektif, logis dan tidak menyalahi ketentuanpengadaan barang dan jasa;3.

Putusan Nomor : 25/G/2020/PTUN.MdoMenjamin Hak Warga Negara untuk mengetahui rencana perbuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambiian suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Meningkatkan peran aktif masayarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan pengelolaan badan publik yang baik; Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yangtrasparan, efektifdan efisien, akuntabel

serta dapat dipertanggung jawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orangbanyak; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;dan/atau Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publikuntuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas..

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 30/PMK.010/2010tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga KeuanganNon Bank (LKNB) mengatur bahwa Lembaga Keuangan Non Bank wajibmenetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, kebijakan danprosedur dalam mengidentifikasi nasabah.5.

Kebijakan khusus angka 1 yang = ~menyatakan bahwapertanggungan/penjaminan yang dapat diterima adalah apabila kualitaspembiayaan menurut ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia adalahlancar (kolektibilitas 1).c. Collateral merupakan pengaman yang diberikan kepadakreditur/penjamin yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasandalam hal debitur tidak dapat melunasi kreditnya dari Sumber yangnormal. Collateral harus clean dan marketable atau saleable dancontrollable.9.

Point. 11 Manual Underwriting Produk Asuransi Kredit LampiranSurat Keputusan Direksi Nomor : 23/070/KEP.DIR/HKM tanggal 25November 2008, pada Bagian Kebijakan Khusus, yang mengatur bahwa :a. Dokumendokumen L/C atau SKBDN yang diterima BankPembuka/Bank yang dijamin oleh ASEI, tidak memuat discrepancies(penyimpanganpenyimpangan).b. Dalam hal terjadi discrepancies, ASEl/Cabang harusmengetahui dan menilai discrepancies tersebut.C.

Dalam hal discrepancies tersebut tetap tidak dapatdiselesaikan (uncorrectable) kantor cabang/undemwriter menganalisisberbagai langkahlangkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehinggarisiko atas discrepancies tidak ada.10. Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKMtanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagikantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan FasilitasCommercial Line Khusus BNI. (Juklak Revisi ke Il, Kerjasama PT. ASEIdengan PT.

Dalam hal discrepancies tersebut tetap tidak dapat diselesaikan(uncorrectable) kantor cabang/undemwriter menganalisis berbagailangkahlangkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehingga risikoatas discrepancies tidak ada. Kemudian pada tanggal 02 April 2013, DANU PRIHANTARANURRACHMAN juga mendiskontokan L/C Nomor : ILMTG01436X13tanggal 21 Maret 2013, senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilanratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima dan lima puluh empatsen Dolar Amerika), kepada PT.

kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan;bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai danMemori Penjelasan Pasal 16B Undangundang PajakPertambahan Nilai menghendaki keadilan pembebanan pajak dandiberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadapHalaman 41 dari 49 Halaman Putusan Nomor 831 /B/PK/PJK/2015 semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama,bahwa pendirian dan kebijakan

Norma atau kaidah didalam PMK78/PMK.03/2010 sebagai pelaksana Pasal 9 ayat (6)UU PPN pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidahdalam Ketentuan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6) UU PPN;Dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku, kemudiansecara materi dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa PajakMasukan yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) adalah terkait dengan

Selanjutnya,kebijakan Terbanding dalam pengenaan implementasi atas pengenaan PPNterhadap kegiatan terpadu integrated) tertuang dalam keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6)UU PPN yang didalamnya mengatur implementasi Pasal 9 ayat (5) danPasal 16B UU PPN yang telah diperkuat konstelasi hukumnya melaluikaidah dan norma hukumnya sebagai pengganti dari keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/200.0 menjadi Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010 yang

telah dilakukan judicial review, dimana dalamPutusan Uji Materi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 57 P/HUM/2010 tanggal 18 Januari 2011, yang dalam amarnya telahmenolak Pemohon HUM sehingga memenangkan Terbanding (DUP).Sejalan dengan kebijakan tersebut yang didalilkan juga oleh PemohonPeninjauan Kembali dalam Putusan Perkara Permohonan Hak Uji MateriNomor 70 P/HUM/2014 tanggal 25 Februari 2014, yang amar putusannyamengabulkan permohonan HUM Kamar Dagang Indonesia dan dalamperkara

Bahwa selanjutnya, dalam Buku Il Pedoman Teknis Peradilan MahkamahAgung 2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumenini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentinganorang banyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat mengubahatau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatuaturan perundangundangan, BUKAN untuk kepentingan individualsuatu pihak i.c. Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo.4.

*Menimbang, bahve sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapatmerubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifatumum atau suatu aturan peraturan perundangundangan.

jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.Pasal8:Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:1. menetapkan peraturan pelaksanaan UndangUndang ini;2. menetapkan peraturan perundangundangan di sektor jasakeuangan;3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasakeuangan;5. menetapkan kebijakan

penetapan pengelolastatuter pada Lembaga Jasa Keuangan;Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 19/Pdt.G/2016/PN.Tlg8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, sertamengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dankewajiban; dan9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan disektor jasa kKeuangan.Pasal 9:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:1.menetapkan kebijakan

Anggapan ilmu hukum ini diterima dalam yurisprudensi Hoge Raadtahun 1919.Bahwa Yurisprudensi Hoge Raad Tahun 1919 tersebut, hingga sekarangmenjadi pedoman pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal13865 KUH Perdata, bukan saja terhadap perbuatan yang bertentangandengan undangundang, tetapi juga bertentangan dengan kaedah normasosial dan normanorma yang lain;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugatadalah membuat kebijakan tidak memberikan ganti rugi kepada ParaPeatani Usaha

Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjutidengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil tahun 2014 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan DaerahPemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapatpada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupaten berkedudukan :Halaman 23 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 159/PDT.G/2016/PN Wata. melengkapi RTIRW Kabupaten ; dan b. bersama dengan RIRWKabupaten sebagai instrumen kebijakan

Bukan saja terhadap perbuatan yang bertentangandengan undangundang, tetapi juga bertentangan dengan kaedahnorma sosial dan normanorma yang lain dan perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah kebijakan tidakmemberikan ganti rugi Kepada para petani usaha Tambak antara lainterhadap diri Penggugat, dengan alasan adanya pendapat Hukum(Legal Opinion) dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, yang notabenePihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tidak mempunyai kewenanganmencampuri proses Pelaksanaan

pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepadanegara atau pemerintah, meliputi lembaga/Badan Negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha MilikNegara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untukmenyelamatkan, memulihkan kekayaan negara menegakkankewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayananhukum kepada masyarakat.Bahwa Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) merupakanmasukan dan pendapat yang menjadi bahan referensi tambahan bagi sipemohon LO dalam mengambil suatu kebijakan

Mengingatkan Pihak Rektorat, para pengambil kebijakan di UPBsesuai dengan tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupanbangsa, serta lebih memperhatikan hakhak mahasiswa,meningkatkan mutu (kualitas lulusan) harus memiliki kKompetensiyang terukur, dan setiap aturanaturan harus sesuai denganketentuan, harus ada reformasi birokrasi, struktur yang jelas, harusada perubahan setelah kegiatan ini berdasarkan kritik dan sarandari seluruh mahasiswa, pihak rektorat harus peka dan janganHalaman 8 dari 84 halaman

TonyWangdra yang menginginkan perubahan di UPB hanya oknumHalaman 13 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUNTPImahasiswa (hal ini sangat tidak mencerminkan seorang dosen yangseharusnya memberi motivasi dan menjadi contoh bagimahasiswanya justru berlaku sebaliknya memberikan pernyataansikap memilih mahasiswa atau dosen).Halhal yangdisebutkan di atas yang menjadi alasan PENGGUGAT(termasuk pengurus BEM juga) meninggalkan pertemuan karena semuapengambil kebijakan di UPB ngawur dan tidak paham tentang

Bahwa Pihak rektorat (tergugat) sudah menjalankan kebijakan sesuaidengan ketentuan yang berlaku namun tidak menutup diri untuk kritikdan saran baik dari mahasiswa maupun dosen.

, dosen sebagai pelengkappenderita.Dosen melakukan bhakti sosial bagian dari Tridharma perguruantinggi. kampus tidak memberikan apaapa dan Dosenmendapatkan uang dari kampus setelah memberikan laporankegiatan tersebut.Halaman 49 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUNTPI5)1)7)Keprihatinan seorang mahasiswa (tidak ditulis namanya) mengalamioperasi saat ujian berlangsung, lalu membayar ujian susulan, pdsaat ujian susulan mahasiswa tersebut komplikasi dan harusdioperasi ulang, meminta dispensasi (kebijakan

Bertentangan dengan Asasasas Kepastian Hukumyang adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan Perundangundangan, kepatutan dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, maka dalam halmengeluarkan keputusannya harus tidak boleh bertentangan denganperaturan perundanganundangan, kepatutan dan jugakeadilan;Halaman 23 dari Halaman 71 Putusan Nomor :109/G/2015/PTUNBDG23 712.

Danau Toba Hotel (sekarang) (in casuPenggugat), maka dalam hal ini bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik terkait asas bertindak cermat(Principle of Carefulness), yang mensyaratkan agar pemerintahsebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yangrelevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya.

Dalam hal ini Tergugat (in casu KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bogor) tidak cermat dalam melakukanatau menerapkan kewenangannya dalam hal mengeluarkan suratkeputusan yang menjadi objeksengketa;Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kewajaran (principle ofreasonableness of prohibition of arbitariness), bahwasanyapenyelenggara tidak boleh membuat kebijakan yang sewenangwenang, karena kebijakan demikian itu dapat menimbulkan kerugianbagi masyarakat, asas ini menuntut adanya suatu tindakan yangproporsional

Bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan MahkamahAgung 2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen inisebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orangbanyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah ataumemperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturanperundangundangan, BUKAN untuk kepentingan individual suatu pihak ic.Penggugat IT;4.

Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapatmerubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umumatau suatu aturan peraturan perundangundangan.""

risiko; (2) tata kelola bank; (3) prinsipmengenai nasabah dan anti pencucian uang; dan (4) pencegahanpembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; danpemeriksaan bank.Pasal 8 :Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, OJK mempunyai wewenang:a menetapkan peraturan pelaksanaan UndangUndang ini;bmenetapkan peraturan perundangundangan di sector jasakeuangan;menetapkan peraturan dan keputusan OJK;menetapkan peraturan mengenal pengawasan di sektor jasakeuangan;menetapkan kebijakan

Jasa Keuangan dan pihak tertentu;menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapanpengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, sertamengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dankewajiban; dani menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektorjasa keuangan.Pasal 9 :Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, OJK mempunyai wewenang:a.Bi.menetapkan kebijakan

pemberian bantuanberas dan bantuan perumahan/uang pengganti perumahan yang telah disusunTergugat dengan kriteria dan persyaratan yang harus terpenuhi dalam perkara aquo, sebagaimana yang menjadi tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya,untuk itu perlu kiranya Tergugat jelaskan kembali mengenai kebijakan pemberianbantuan beras bagi keluarga dan bantuan perumahan/uang pengganti perumahantersebut sebagaimana uraian berikut :> Bahwa, pemberian bantuan beras bagi keluarga maupun bantuanperumahan/uang

GandaerahHendana), pada kenyataannya tidak semua karyawan yang mendapatkanbantuan beras bagi keluarga maupun bantuan perumahan/uang gantiperumahan sesuai kebijakan perusahaan Tergugat sebagaimana tertuangdalam SK.

Kriteriakriteria ini sudah jelas terteradalam Kebijakan Management Perusahaan Tergugat dan sudah diketahui olehsemua karyawan dan telah dilaksanakan termasuk Para Penggugat sendiri.

Bahwa Para Penggugat tidak memahami secara benar atas dasarkonsep kebijakan pemberian bantuan beras dan bantuan perumahan / uangpengganti perumahan yang telah disusun oleh Tergugat dengan kriteria danpersyaratan yang harus terpenuhi sebagaimana yang menjadi tuntutan ParaPenggugat dalam gugatannya.

Bahwa Tergugat tidakmemberikan bantuan beras dan perumahan kepada Para Penggugat berdasarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) yang dibuat dan ditandatangani oleh ParaPenggugat dan berdasarkan Kebijakan managemen perusahaan Tergugat. Bahwatindakan Tergugat yang memberikan sejalan dengan ketentuan Pasal 100 ayat (2)UU No.13 Tahun 2003. Bahwa Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau,kecuali atas persetujuan pihak .

TUBS DevelopmentPutusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 38 dari 116sehingga saksi juga tidak ada pelaporan dari bagiankeuangan kepada Saksi.e Bahwa benar saksi tidak mengetahui atas kebijakan siapakewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib PajakBadan PT. TUBS DEVELOPMENT tahun 2008 tidakdisampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak PratamaPurwakarta.e Bahwa benar saksi juga tidak mengetahui atas kebijakanSiapa kewajiban penyampaian SPT Masa PPN masa pajakJanuari s.d.

Menurut teori pertanggung jawaban korporasibahwa yang mempunyai kewenangan atas dasar kuasakewenangannya dapat dipertangung jawabkan, atau yang memilikiperanan yang penting dalam mengambil keputusan/kebijakan, posisiini biasanya Pucuk Pimpinan/Direksi/Direktur ini terkait denganpertanggung jawaban pelimpahan (vicarious liability).

melakukan suatu perbuatan melawan hukum, danada indikasi keinginan atau niat secara sadar disertai motivasi untukmencari keuntungan' korporasi atau kepentingan pemenuhanpencapaian perusahaan dapat dikualifikasi untuk dijadikan dasaradanya unsur dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal39 ayat (1) huruf c UU KUP.Bahwa benar dengan adanya fakta yang mengindikasikan bahwabenar dari pihak pengurus atau Direksi telah melakukan pembiaran,bahkan tidak melakukan pencegahan sesuai dengan prosedur,kebijakan

TUBS DEVELOPMENT yang memiliki posisisebagai penentu kebijakan korporasi dan memiliki kKewenangan sahuntuk melakukan perbuatan yang menjadi kewajiban PT.

TUBS DEVELOPMENT sejak November 2007 sampaidengan Oktober 2009, adalah orang yang memiliki posisi sebagaipenentu kebijakan perusahaan atau memiliki kewenangan sah untukmelakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menjadi kewajibanperusahaan, sehingga dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakan PT.

,Denbgan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;23. Fotocopy Dokumen Permohonan Pengadaan Tanah Perluasan BandaraNomor :AP.1.01/HM.01/2013/GMD.; 24. Fotocopy Dokumen Standar Dokumen Secara Elektronik (DokumenPemilinan) Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Untuk Metode ESeleksi Umum Denbgan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;25. Fotocopy Dokumen Kwitansi Pembayaran GantiKerugian ;26.

Fotocopy DokumenStandar Dokumen Pengadaan Secara ElektronikPengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Untuk Metode ESeleksi UmumDenbgan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / JasaPemerintah; 23. Fotocopy Dokumen Permohonan Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Nomor :AP.!.01/HM.01/2013/GMD;24.

Fotocopy DokumenStandar Dokumen Pengadaan SecaraElektronik Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Untuk Metode ESeleksi Umum Denbgan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan PengadaanBarang /Jasa Pemerintah;23. Fotocopy Dokumen Permohonan Pengadaan Tanah PerluasanBandara Nomor AP.1.01/HM.01/2013/GMD.;24.

Kondisi tersebut trentu dapat menyebabkan pejabatpublic takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akandikenakan tindak pidana korupsi, sehingga di antaranya akan berdampak padastagnasi proses penyelenggaraan Negara, rendahnya penyerapan anggaran, danterganggunya pertumbuhan investasi.

Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapatperbedaan permaknaan kata dapat dalam unsur merugikan keungan Negara dalamHal 89 dari 140 halaman putusan perkara No.18 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS..

Bahwa pinjaman seperti dilakukan Terdakwa adalah kebijakan Bupati yangmembolehkan pinjaman tersebut Bupati mau membantu masyarakat danperlu mendesak maka diperbolehkan meminjam dari Pos SekertariatDaerah Kabupaten Tanah laut karena mata anggaran untuk bantuanmasyarakat memang ada pada Setda dan kwitansi bon sifatnya sementaradan sewaktu waktu perlu saja dan kebijakan Bupati mengenai kwitansi bonsudah ada sebelum Terdakwa meminjam uang ;Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/20094.

No. 514 K/PID.SUS/2009menjalankan tugas Terdakwa sebagai Wakil Bupati Tanah Laut oleh karena ituTerdakwa selaku Wakil Bupati Tanah Laut mengambil kebijakan untukmeminjam uang ke kas Sekertariat Daerah Tanah Laut dengan mengirimmemo/nota dinas yang ditujukan kepada Bendahara/Kas Sekretariat DaerahTanah Laut saksi Sdr. Fitriadi ;Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPK RI yaitu R.

Bahwa begitu pula dengan Penggugat, sejak suaminya pensiun dan telahmeninggal dunia, yang bersangkutan dan keluarganya sama sekali sudah tidakmemiliki hak apapun untuk tetap tinggal di rumah dinas tersebut, namundemikian Tergugat masih rnempunyai kebijakan kepada Penggugat untuk tetaptinggal dirumah tersebut tetapi dengan sejumlah uang sewa yang sepadandengan lokasi serta nilai sewa rumah yang berlaku pada saat itu;.

Cipunegara No. 31 Bandung tersebut ;Bahwa terhadap pegawai yang menempati rumah dinas tersebut bisa tinggalberdasarkan SPR dan itu selama masih berkerja dan setelah pensiun,penghuni harus meninggalkan rumah dinas tersebut tetapi ada kebijakan dariPJKA, bagi penghuni bisa tinggal dirumah dinas tersebut meskipun sudahpensiun namun harus membayar sewa kepada PJKA ;Halaman18dari35 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2014/PN.

Bahwa begitu pula dengan Penggugat, sejak suaminya pensiun dan telahmeninggal dunia, yang bersangkutan dan keluarganya sama sekali sudahtidak memiliki hak apapun untuk tetap tinggal di rumah dinas tersebut, namundemikian Tergugat masih rnempunyai kebijakan kepada Penggugat untuktetap tinggal dirumah tersebut tetapi dengan sejumlah uang sewa yangsepadan dengan lokasi serta nilai sewa rumah yang berlaku pada saat itu;Halaman23dari35 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2014/PN.

Arief dalam bukunya Teoriteori Kebijakan Pidanamenjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapayang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapatdipertangggungjawabkan.c.

Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalampenjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapatdijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus sebuahperkara. Kebijakan pimpinan TNI tersebut bukan merupakan bentukintervensi kepada Peradilan Militer, Majelis Hakim tetap independen terhadapST. Panglima TNI tersebut.c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutankeharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 17.00wib Terdakwa mendapat perintah dari Danramil 0827/18 Kangean(Kapten Czi Mulyono) melalui Wathsapp grup Koramil Kangenauntuk mengikuti upacara bendera hari Senin tanggal 18 April 2017di Makodim 0827 Sumenep dan saat itu keberadaan Terdakwaberada dirumah di Magetan atas seijin dari Danramil melaluipertelepon tanpa ada aurat ijin jalan dalam lingkup KoramilKangean, karena ada kebijakan setiap dua minggu di Koramil dansatu minggu dirumah dan

diLibanon dan mendapatkan penghargaan Satya LencanaSanti Dharma.Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekirapukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dariDanramil 0827/18 Kangean Kapten Czi Mulyono melaluiWathsapp grup Koramil Kangean untuk mengikuti UpacaraBendera hari Senin tanggal 18 April 2016 di Makodim 0827/Sumenep dan saat itu keberadaan Terdakwa berada dirumah di Magetan atas seijin dari Danramil melaluipertelepon tanpa ada Surat Ijin Jalan dalam lingkup KoramilKangean, karena ada kebijakan

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekirapukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dariDanramil 0827/18 Kangean Kapten Czi Mulyono melaluiWathsapp grup Koramil Kangean untuk mengikuti UpacaraBendera hari Senin tanggal 18 April 2016 di Makodim 0827Sumenep dan saat itu keberadaan Terdakwa beradadirumah di Magetan atas seijin dari Danramil melalui telepontanpa ada Surat ljin Jalan dalam lingkup Koramil Kangean,28karena ada kebijakan setiap dua minggu di Koramil dan satuminggu dirumah

Asas Fair Play (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbukasebelum mengeluarkan Keputusan, yaitu Tim Pemeriksa dalammelakukan pemeriksaan tidak seimbang, mengingat ketika memintaketerangan dapat dipastikan akan meminta keterangan denganorangorang yang tidak suka dengan kebijakan yang dikeluarkan olehPenggugat, mengingat kebijakan yang dilakukan oleh Penggugattentukan akan ada pro dan konira, terutama terhadap orang orangyang protes karena merasa kenyamanannya terganggu setelahdiatas 10 (tahun

karena SK a quo diterbitkan denganmengumpulkan, memperhatikan dan mendengar keterangan atauinformasi dari berbagai pihak, baik pelaksana/staf, pejabat fungsional(misalnya guru, atau pengawas madrasah) maupun pejabat struktural(misalnya kepala subbagian tata usaha atau kepala seksi);Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, karena karena SK a quoditerbitkan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai landasan hukum, dan memperhatikan kepatutan,keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan