Ditemukan 20498 data
25 — 6
alat bukti lain yang dapatmendukung permohonan Para Pemohon terutama tentang pelaksanaan akadnikah Pemohon dengan Pemohon Il, maka berdasarkan pertimbangantersebut Majelis Hakim menilai bahwa nilai pembuktian yang telah diajukan olehPara Pemohon baru merupakan bukti permulaan, maka berdasarkan ketentuanPasal 182 Ayat (1) R.Bg secara ex officio Majelis Hakim telah memerintahkanPara Pemohon untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap (Supletoir Eed) yangbunyinya sebagaimana termuat dalam diktum putusan sela nomor28
13 — 11
Bg. dan Pasal 119ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yangdijatuhkan Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bainsugra yang pertama terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnyaTergugat (verstek);Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib adimistrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengankewajiban
11 — 3
Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belumpernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raji satu kali, makapetitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak rajitersebut memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor28
7 — 4
Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor140/05/SA/VII/2019 Tanggal 28 Juli yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;halaman 4 dari xx halaman Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Gsg1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Seputin Agung Kabupaten Lampung Tengah, Nomor28/8/
7 — 0
terbukti dengan buktibukti istri ataukarena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidakdapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, danPengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka bolehdijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I1 Nomor28
8 — 4
Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkanPengadilan adalah talak bain sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatanPenggugat telah terbukti dan patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib adimistrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengankewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana
12 — 10
Pasal 119Hal. 12 dari 15 hal.Ptsn.No.1573/Pdt.G/201 7/PA.Pbr.Tgl.20042017ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yangdijatuhnkan Pengadilan adalah talak bain shugra, maka Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satubain shugra Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpahadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertio adimistrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor28
11 — 0
dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbuktidisebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir;Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukumdan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohondikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor28
5 — 4
Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2)dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor28/Tuada/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, Panitera PengadilanAgama Gunung Sugih berkewajiban untuk mengirimkan salinan PenetapanlIkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yangwilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempatperkawinan
64 — 15
Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat aquo telah beralasan dan tidakmelawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patutuntuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atasPenggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertiod administrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor28
16 — 13
Kompilasi Hukum Islam masingmasing huruf (f), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izinmenjatuhkan talak termohon patut dikabukan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasandan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh suamiterhadap isterinya adalah talak satu rajl;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertiod administrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor28
13 — 11
Bg. dan Pasal 119ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yangdijatunkan Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bainsugra yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnyaTergugat (verstek);Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertiod adimistrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengankewajiban
9 — 3
Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkanPengadilan adalah talak bain sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatanPenggugat telah terbukti dan patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertio adimistrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengankewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana
23 — 11
dalildalil gugatannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikandalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepadaPenggugat.Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib Administrasi tentangperceraian sebagaimana dimaksud oleh Surat Mahkamah Agung RI Nomor28
42 — 18
tidak pernahhadir ke persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapatHalaman 4 dari 15 putusan Nomor 223/Pat.G/2019/PA.Mkmdilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnyaTergugat;Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan suratgugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan olehPenggugat, tanpa perubahan atau tambahan;Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalildalil gugatannya telahmengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor28
13 — 6
Kompilasi Hukum Islam masingmasing huruf (f), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izinmenjatuhkan talak termohon patut dikabukan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasandan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh suamiterhadap isterinya adalah talak satu rajl;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertio administrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor28
10 — 4
dipertahankan lagi, telan cukup beralasan dan sesuai puladengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi HukumIslam Tahun 1991 di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan talak satubain sughra sepatutnya untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib adimistrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor28
9 — 11
Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkanPengadilan adalah talak bain sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatanPenggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkantanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib adimistrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengankewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan
11 — 0
ibu dinilai layak dan memenuhi syarat untuk mengasuh anak;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atasanak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III, umur 8 tahun, dapat untukdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor28
11 — 12
Bg.dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakanbahwa talak yang dijatuhnkan Pengadilan adalah talak bain sugra, makaMajelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkantalak satu bain sughra terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnyaTergugat (verstek);Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib adimistrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengankewajiban Panitera