Renda, 20 Oktober 1986, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman RT 002RW O01 XxXxXxX XXXXX, XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXX,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hariSenin tanggal O4 Januari 2021 dengan register perkara Nomor6

Penggugat.Memperhatikan pasalpasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 dan peraturan perundangundangan lainnya serta hukum syarayang berkaitan dengan perkara ini;.MENGADILIMengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telahterdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor6

Jawa Tengah luas + 77 M2 tercatat atas namaDEWI HANDAYANI;Pasal 2:Bahwa 3 (tiga) bidang obyek yang didalilkan oleh para Pelawanmelalui kuasa hukumnya berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor6/Pen.Padt/Eks/2017/PN Skt, kami sebagai pihak Terlawan bersediamelakukan Pengangkatan Sita Eksekusi sehingga atas tanah dan bangunantersebut.Adapun 3 (tiga) bidang tanah tersebut keseluruhannya adalah atasnama MARGINI, tercantum dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor6/Pen.Pdt/Eks/2017/PN Skt, yangmana sebagai berikut

Menimbang, bahwa pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidakbertentangan dengan hukum dan perundangan (Vide Pasal 271 Rv), maka permohonanpencabutan perkara tersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret Perkara Nomor :6/Pdt.G/2019/PN.Btg tersebut dari register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor6

Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor6/Pdt.G.S/2019/PN.Btg. ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret PerkaraNomor : 6/Pdt.G.S/2019/PN.Btg. tersebut dari Register Perkara Perdata yangsedang berjalan ;3.

menyatakan mencabut permohonanPemohon' secara lisan pada persidangan tanggal 29 Januari 2019 yangtelah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran denganNomor 6/Pdt.P/2019/PA.Kis. pada tanggal 16 Januari 2019 dengan alasanantara Pemohon telah berdamai ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berdamai danPemohon telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi MajelisHakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harusmenyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor6

bidangperkawinan, sesual dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan(5) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama makasemua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertahukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor6

Hakim Pengadilan Negeri Marisa;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MarisaNomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar tanggal 16 Juni 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim;Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMarisa Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar tanggal 16 Juni 2021 tentangPenetapan Hari Sidang;Setelah membaca surat gugatan tertanggal 16 Juni 2021 yang telahditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri MarisaMar pada tanggal 16 Juni 2021 dengan register perkara nomor6

/PN Mar, secara formal telah sesuaidengan ketentuan Pasal 271 Rv, yaitu Penggugat mencabut perkaranyasebelum ada jawaban dari Para Tergugat, dan secara materiil alasan yangdigunakan Penggugat dalam permohonan pencabutan gugatannya adalahkarena keinginan dari Penggugat agar Kuasa Hukum Penggugat melakukanperbaikan pada surat kuasanya dan melakukan perbaikan pada gugatan incasu, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan apa yangdimintakan oleh Penggugat, yaitu mencabut perkara gugatan Nomor6

Berkas Perkara tanggal 26 April 2018 dengan Register Nomor6/Pdt.G/2017/PN Tbt, Putusan tanggal 10 Oktober 2017 dari PengadilanNegeri Tebing Tinggi Nomor : W2.U10/1311/HK.02/IV/2018;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 16Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTebing Tinggi pada tanggal O02 Februari 2017 dalam Register Nomor6/Pdt.G/2017/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1Bahwa Penggugat bersamasama dengan

/Pdt.G/2017/PN Tbt, putusan tanggal 10 Oktober 2018 yang dimintakanbanding tersebut, kepada Kuasa Hukum Tergugatl/Pembanding tanggal 5Februari 2018;Relaas pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor6/Pdt.G/2017/PN Tbt, putusan tanggal 10 Oktober 2018 yang dimintakanbanding tersebut, kepada Penggugat / Terbanding tanggal 30 Januari 2018;Relaas pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor6/Pdt.G/2017/PN Tbt, putusan tanggal 10 Oktober 2018 yang dimintakanbanding tersebut, kepada Tergugat

ll, IIl/ Turut Terbanding masingmasingtertanggal 2 Maret 2018;Bahwa Relaas relaas tersebut telah diberitahukan kepaa para pihakPembanding dan Terbanding serta para Turut Terbanding, yang isinyamenerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelahtanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telahdiberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor6/Pdt.G/2017/PN Tbt tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;Halaman 22 dari 26 halaman

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor6/Pdt.G/2017/PN TBT tertanggal 10 Oktober 2017.MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugatl/Pembanding;DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding Untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk Membayar biayabiayayang timbul dalam perkara ini.Atau : Bila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medanyang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusanseadiladilnya (ex aquo

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor6/Pdt.G/2017/PN Tbt, tanggal 10 Oktober 2017 yang dimohonkanbanding;3. Menghukum Tergugat!

kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur : 38 tahun, agama : Islam, pendidikan : SD, pekerjaan :Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Nabire, selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor6

permohonan pencabutanpermohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakanselesai;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANi, Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor6

Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankanpemerintahan secara umum.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/Kmk.04/ 2000Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.03/2006;Konsideran Menimbang.Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 UndangUndang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruhnyapermohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebagaimana diuraikan pada point A di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding ) menyampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut:15Dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 UndangUndang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2000, dijelaskan

bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatanuntuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnyauntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuanlain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2000, diatur bahwa:Direktur

Dan hal ini nyatanyatabertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 2000, berikut memori penjelasannya;Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2000, diatur

yang diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang perubahandata dalam hal ini nama Pemohon di dalam Paspor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ternyata Pemohon adalahWarga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin,maka dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah benar mengajukanpermohonannya di Pengadilan Negeri Batulicin;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor6

Pendidikan Blok A RT 003/001Sarimulya Sebamban Kecamatan Sei Loban Kabupaten Tanah Bumbu;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2014

makapermohonan Pemohon tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum untukdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telahdikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang voluntair makawajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;Memperhatikan, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor6

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).Telah memperhatikan, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yangmana pada pokoknya memohon Putusan supaya Terdakwa di Rehabilitasi,namun apabilan Majelis Hakim mohon Putusan yang seringan ringannya darituntutan Penuntut Umum ;Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor6/Pid.Sus/2020/PN Skw, tanggal 20 Februari 2020, yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.

.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PNSkw Juncto Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Skw, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Singkawang, yang mana isinya menyatakan Terdakwamelalui Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal24 Februari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No.6/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 20 Februari 2020, dan Akta PermintaanBanding Penuntut Umum Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN Skw Juncto Nomor6

Negeri Singkawang No. 6/Pid.Sus/2020/PN Skw,tanggal 20 Februari2020 ;Telah membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepadaPenuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2020 oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Singkawang dengan Akta Pemberitahuan PermintaanBanding (Terdakwa) melalui Penasehat Hukum Nomor.Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT PTK6/Akta/Akta.Pid/2020/PN Skw, dan Akta Pemberitahuan Permohonan BandingKepada Kuasa Hukum Terdakwa No.3/Akta Pid/2020/PN Skw Juncto Nomor6

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor6/Pid.Sus/2020/ PN Skw, tanggal 20 Februari 2020, yang dimintakanBanding tersebut ;3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

Gunung DukuhNo.35, RT 003 RW 010, Desa Citapen, KecamatanCihampelas, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17Desembe 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprahpada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor6/Pdt.G/2021/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor6/Pdt.G/2021/PA.Nph dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Pohuwato, selanjutnyadisebut sebagai Pihak Turut Tergugat 2 ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor :6/Pdt.G/2018/PN.Mar tertanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan MajelisHakim dalam perkara tersebut ;Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri MarisaNomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar tertanggal 20 Februari 2018 tentang PenunjukanPanitera Pengganti;Setelan membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor6/Pdt.G/2018/PN.Mar tertanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan

Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat bahwa permohonandari Penggugat I, Kuasa Penggugat II dan Penggugat III untuk mencabutPerkara perdata Gugatan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mar adalah beralasanmenurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena permohonan dari Para Penggugat untukmencabut perkara perdata gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar telahdikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisauntuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor6

Menghukum Tergugat dan Tergugat II secara tanggung renteng membayarbiaya perkara;Atau, menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum (ex aeguo etbono);Menimbang, bahwa Para Tergugat atas gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak mengajukan jawaban;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriBanjarbaru, telah menjatuhnkan putusan tanggal 25 Mei 2021, Nomor6/Pdt.G/2021/PN Bjb yang amarnya berbunyi sebagai berikut A.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung rentenguntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlahRp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor6/Pdt.G/2021/PN Bjb., diucapkan pada tanggal 25 Mei 2021, dengan dihadiri olehPenggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat I, dan Tergugat Il, selanjutnyaPembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimanaAkta Permohonan Banding Nomor 6/

Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembandingsemula Penggugat tersebut tidak disertai memori banding;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat tersebut sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor6/Pdt.G/2021/PN Bjb., tanggal 3 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Banjarbaru;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat

Bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam Perkara Perdata Nomor6/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tertanggal 25 Mei 2021 telah menjatuhkanputusannya dengan amar sebagai berikut :A. DALAM PROVISI : Menolak tuntutan Provisi PenggugatHalaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/PDT/2021/PT.BJIMB. DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat II tersebut telahdipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangannamun tidak hadir;2.

Membatalkan pertimbangan juga membatalkan Putusan PengadilanNegeri Banjarbaru tertanggal 25 Mei 2021 Perkara Perdata Nomor6/Pdt.G/2021/PN Bjb DALAM POKOK PERKARA yang mengabulkanpermohonan Terbanding/Penggugat.3. Menyatakan tidak sah juga melawan hukum gugatan ataupun alatbukti Terbanding/Penggugat : Surat Keterangan Kepala Kampung No.117/AGR/LU/IX/76 An. ANWAR dengan luas 20.000M? dan SuratKeterangan Kepala Kampung No. 120/AGR/LU/IX/76 An. Gt. BachruddinNoor dengan Luas 20.000 M?.4.

CjrAgustus 1988, tentunya akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan pasporbaru, atau paspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang nomor6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telahdirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

petitum keempat ini ini beralasan untuk dikabulkan;Memperhatikan Pasal 52 Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor6

tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telahdirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, HIR, sertaperaturanperaturan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telahmenerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPungging, Kabupaten Mojokerto dengan nomor6/557/1973 tanggal 17 Desember1973 3 ee eee er eee eee4. Bahwa ternyata didalam buku Kutipan Akta NiIkah yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPungging, Kabupaten Mojokerto tanggal 17. Desember1973, tersebut terdapat kesalahan penulisan namaPemohon I namanya tertulis USMANal. P.TIK bin P.

KEMAT dalam Kutipan Akta WNikah(termasuk Akta Nikah)nya adalah MAKIN binNASIP; ++ ++ Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebutdapat mendukung dan menguatkan alasan permohonan paraPemohon sehingga permohonan para Pemohon patutdikabulkan dengan menetapkan bahwa nama Pemohon Iyang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor6/557/1973 tanggal 17 Desember 1973 yang sebenarnyaadalah MAKIN bin NASIP Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidangperkawinan dibebankan kepada Pemohon (pasal 89 (1)Undang undang Nomor

., bertempat tinggal di Apartemendan Rukan Graha Cempaka Mas, Blok C 2 Lantai 18, Nomor6, Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Jakarta Pusat;5. MUSTAD R. H. SIDIKI, bertempat tinggal di Apartemen danRukan Graha Cempaka Mas, BlokA 1 Lantai 7 No mor 6,Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Jakarta Pusat;6. TONY SOENANTO, bertempattinggal diApartemen danRukan Graha Cempaka Mas, BlokA 2Lantai8 No mor 1,Jalan Letnan Jenderal Suprapto Jakarta Pusat;7.

bertempat tinggal di Apartemendan Rukan Graha Cempaka Mas, Blok E2 Lantai17 Nomor01, Jalan Letnan Jenderal Suprapto Jakarta Pusat;18.LIM ANDRY, bertempattinggal diApartemen dan RukanGraha Cempaka Mas, BlokA 2Lantai8 Nomor 5, JalanLetnan Jenderal Suprapto Jakarta Pusat;19.CHANDRU BHAVNANI, bertempat tinggal di Apartemen danRukan Graha Cempaka Mas, BlokA 1 Lantai 23 Nomor 1,Jalan Letnan Jenderal Suprapto Jakarta Pusat;20.EDO, bertempat tinggal diApartemen dan Rukan GrahaCempaka Mas, BlokE 2Lantai8 Nomor6

Putusan Nomor 216 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor6/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 29 Juli 2019, kKemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dengan Putusan Nomor 235/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21November 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Desember 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 235/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21 November 2019 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor6/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 29 Juli 2019;4. Mengadili sendiri gugatan terhadap keputusan tata usaha negara berupaSurat Hasil Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tanpa nomor tanggalHalaman 3 dari 6 halaman.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 2.006.000, (duajuta enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan bandingNomor 6/Pdt.G/2020/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBulukumba yang menyatakan bahwa kuasa Para Pembanding semula ParaTergugat telah menyatakan banding pada tanggal 20 Juli 2020 terhadapputusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal O09 Juli 2020 Nomor6/Pdt.G/2020

Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini Secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkasperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor6/Pdt.G/2020/PN Blk tanggal 09 Juli 2020 , memori banding yang diajukan olehPara Pembanding semula Para Tergugat, serta suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi tidaksependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahputusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal O09 Juli 2020 Nomor6/Pdt.G/2020/PN Blk yang dimohonkan banding tersebut telah didasarkan padapertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta yang terungkapdipersidangan, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari fakta

banding dari pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa dari alasanalasan banding yang diajukanPembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :PRIMAIR: Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor6

demikian juga pada saatmediasi tanggal 29 Agustus 2020 dan tanggal 1 September 2020 dimanaketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah makasesuai ketentuan pasal 148 dan 150 Rbg cukup alasan bagi Majelis HakimTingkat Banding untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PDT/2021/PT.PBRMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor6

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor6/Pdt.G/2020/PN.Tbh tanggal 19 November 2020 yang dimohonkanbanding tersebut ;Mengadili sendiri Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Gugur ; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000, (Sseratus limapuluh ribu rupiah);Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis

agamaIslam, pekerjaan Guru Honorer (SMP AlKhairaatBanggai), pendidikan Si, tempat kediaman di ,Kabupaten Banggai Laut, Selanjutnya disebut Tergugat,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai padahari Senin tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor6

berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat dan Tergugatdatang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikankedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka ataspilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan PutriMiftakhul Khusnaini, S.H.1. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor6