Ditemukan 15357 data
1.YUNARIS
2.SENADI
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
137 — 131
Penggugat:
1.YUNARIS
2.SENADI
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUASBerdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 21 Maret 2018.Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;Lawan :Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUASBerkedudukan : Jalan Pemuda KM. 3 Kuala Kapuas,Propinsi Kalimantan Tengah;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, telah membaca :1.
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
235 — 0
M.M
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
Turut Tergugat:
Direktur Politehnik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PTSDP) Palembang di Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan
128 — 30
PERDANA ABADI MANDIRI (KSO)
Turut Tergugat:
Direktur Politehnik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PTSDP) Palembang di Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan
219 — 51
Menteri Perhubungan Cq. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
Kementerian Perhubungan RI. Oleh karena PihakPemerintah RI Cq.
UdaraKementerian Perhubungan Nomor 032/3527/BPIII/2016 dan Nomor B A. 133Tahun 2016.
Kementerian Perhubungan Jakarta, 20 Juli2016,yang diberi tanda (T.Il 9) ;10.
Bahwa oleh karenaTanah Asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakanPembangunan Bandar Udara Samarinda Baru (BSB) ini sudah diserahkan kepadaDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan incasuPemerintah Pusat maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkanPenggugat untuk tidak menarik dan melibatkan Pemerintah RI Cq. KementerianPerhubungan RI. Oleh karena Pihak Pemerintah RICq.
KALTIM, dan bukan bukan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIACq.Menteri Perhubungan Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI KALIMANTAN TIMURsebagaimana dimaksud surat gugatan Penggugat; menurut Majelis Hakim, penyebutanPemerintah Negara Republik Indonesia Cq.
DOS SANTOS RODRIGUES MARIA DO ROSARIA
Termohon:
Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CQ. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri Sipil
337 — 9450
Pemohon:
DOS SANTOS RODRIGUES MARIA DO ROSARIA
Termohon:
Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CQ. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri SipilUmalasKauh, Kerobokan, Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. OtoritasBandar Udara Wilayah IV Cq. Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di KantorUPBU Komodo, Labuan Bajo, beralamat di JI. Juanda No. 1 Tuban, KabupatenBadung, Bali 80361, yang dalam ini memberi kuasa kepada Endah PurnamaSari, Budianto, M. Anshar, Yuniza Diantini, Rachellin Debby, Robert A.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq.Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq.
Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP/03/VI/2018/PPNSPENSIPtanggal 26 Juni 2018 atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara;b.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq.
87 — 37
PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN II. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN II (TAHUN 2015) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN III. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN I (TAHUN 2013-2014) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN
., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKasubbag Perundangundangan Setda Kota Banjarmasin ;Beralamat di Jalan R.E Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 183.1/05/KUM/2016;selanjutnya disebut sebagai ......... 2.00.0... 0.0 ee eee eee eee TERGUGAT I;PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Il (TAHUN 2015) PADAKANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANJARMASIN ; Berkedudukan di Jalan Karya Bhakti nomor 54,Pasirmas Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dalam
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (TAHUN 20132014) PADAKANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANJARMASIN ; Berkedudukan di Jalan Karya Bhakti nomor 54,Pasirmas Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberikan Kuasa Khusus kepada :1. DR.H.LLUKMAN FADLUN, SH.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan PNS / Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KotaBanjarmasin ;2. IGNASIUS RIZKI P. SALAN, SH.
Kontrak Kerja antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi,dan Informatika Kota Banjarmasin dengan PT. Anugerah Bangun KencanaNomor : 551.10/465/Dishubkominfo/2013 tertanggal 28 November 2013tentang Melaksanakan Jasa Konstruksi (Pemborongan) PekerjaanPembangunan Fisik Terminal Km. 6 (Tahun Jamak/ Multi Years);f. Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor551.10/465.B/Dishubkominfo tanggal 28 November 2013;g.
Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Bpk.
Tergugat tidak mempedomani Kontrak kerja yang ditanda tangani antaraTergugat (Pengguna Anggaran Dinas perhubungan, Komunikasi danInformatika Kota Banjarmasin) dengan Penggugat (PT.
Christiana Istini
Tergugat:
1.PT.Putera Mulya Sejahtera
2.kurnia lesani adnan
Turut Tergugat:
2.Robby Kurniawan.Sh.Mkn
3.direktorat jenderal perhubungan darat kementrian perhubungan darat
30 — 0
Penggugat:
Christiana Istini
Tergugat:
1.PT.Putera Mulya Sejahtera
2.kurnia lesani adnan
Turut Tergugat:
2.Robby Kurniawan.Sh.Mkn
3.direktorat jenderal perhubungan darat kementrian perhubungan darat
37 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAU KUPANG, DKK. DAN 1. PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG, DKK.
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PTPELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAUKUPANG, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, kelurahanAlak, Kecamatan Alak, kota Kupang, dalam hal ini memberikuasa kepada Agung Prasetyo Guritno, dan kawankawan,Kepala Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;2.
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cqDISTRIK NAVIGASI KLS II KUPANG, berkedudukan di JalanYos Sudarso, RT 16 RW 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MahmudSengaji, SH.M.Hum., dan kawan, Penyusun ProgramPemeliharaan Sarana dan Prasarana, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;7. USMAN SIDI;8. LORENS SUI;9. MIRNA TARHANI;10. ANDERIAS;11. TANEL;12. LUKAS KADJA;13. MAYA;14.
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
151 — 53
PEMIMPIN DIVISI RRD,
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTKEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat , sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2018/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Capitalinc Finance, telah membeli 2 (dua) Unit kapal dari PT.Capitalinc Finance yaitu Tugboat Widmarine eks Dillan Samudra IXsesual Grosse Akta Baliknama Kapal No. 4202 tanggal 02112007 yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal diSamarinda dan Tongkang Widmarine 2 eks Dillah Samudra XI sesuaiGrosse Akta Baliknama Kapal No. 3497 tanggal 02102007 yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal diSurabaya, Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubunganlaut
Bahwa Penggugat ingin mengoperasikan Kapal Tugboat danTongkang tersebut namun belum dapat dioperasikan karena berkaitandengan kepemilikan dan pendaftaran kapal pada Direktorat Perkapalandan Kepelautan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, hingga saat inikami belum bisa melakukan pendaftaran kapal karena belum melakukantanda tangan JualBeli Kapal dan Balik nama kapal untuk didaftarkan diDirektorat Jenderal Perhubungan laut, sehingga Penggugat sangatdirugikan sekali dengan keadaan ini karena biayabiaya
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) dalam kaitannya dengan perkaraini adalah sebagai Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, makaberkaitan dengan tuntutan terhadap Tergugat Ill yang menuntut supayaTergugat III menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal Kepada PT.Armada Arung Samudra selaku pemilik yang sah Tugboat Widmarine 1 eksPerkasa 10 eks Dillah Samudra IX sesuai Grosse Akta No. 4202 tanggal 02112007 dan Tongkang Widmarine 2 eks PSPM 10 eks Dillah Samudra XI sesuaiGrosse Akta
32 — 16
DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (DPW APBMI) JAWA TENGAH ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
. ; Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 142/G/2016/PTUNJKTSemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan advokatpada Kantor Hukum JANTRA KEADILAN, beralamat diRuko Peterongan Plasa Blok C2, Jalan MT Haryono No.719, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai ..eect eee eeeeseeeeeeeaeeeeeeees PARA PENGGUGAT ;Melawan :DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, berkedudukan di Gedung KaryaNo. 12 s,d 17, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasanya : 1. Ir. M. Tohir, M.Si. ;2.
695 — 461 — Berkekuatan Hukum Tetap
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
., dan kawankawan,Advokat pada Kantor Hukum AFF Law Office, beralamat diJalan Proklamasi, Nomor 46, RT 04, RW 21, KelurahanMekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021;Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan PutusanArbitrase;LawanPEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq.DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukan di Taman Jatibaru, Nomor 1, Jakarta Pusat,yang diwakili oleh Syafrin Liputo selaku Kepala DinasPerhubungan Provinsi DKI
1.Khoiri Soetomo
2.Aminuddin Rifai
Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia
88 — 0
Penggugat:
1.Khoiri Soetomo
2.Aminuddin Rifai
Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia
10 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI KANTOR PUSAT DI JAKARTA, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNIT BUS KOTA BANDUNG vs Ny. WATI,
1.WAHYU DWI SULISTYO
2.DIKI HARDIKA
Tergugat:
2.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI
3.KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI SELAKU PPK KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
8 — 0
Penggugat:
1.WAHYU DWI SULISTYO
2.DIKI HARDIKA
Tergugat:
2.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI
3.KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI SELAKU PPK KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
660 — 827
Jasa Angkasa Semesta,Tbk
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat I : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro Layanan
41 — 14
,CPCLE
Terbanding/Tergugat I : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
22 — 11
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TERGUGAT / PEMBANDING 2. EDI CASMANTO PENGGUGAT / TERBANDING
PUTUSANNomor : 56 / B/ 2010 / PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negaradi tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikutdalam sengketa antaraKEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG, berkedudukanJalan HOS.
1.Gunung Hendrarto
2.Ny Sartinah
3.Teddy Erwinanto
4.Imam Agnianto
Tergugat:
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Turut Tergugat:
KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
37 — 0
Penggugat:
1.Gunung Hendrarto
2.Ny Sartinah
3.Teddy Erwinanto
4.Imam Agnianto
Tergugat:
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Turut Tergugat:
KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
42 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
Terbanding/Tergugat I : Bandung Pilot Academy
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat III : Direktorat Kelaik-Udara-An dan Pengoperasian Pesawat Udara
105 — 39
Pembanding/Penggugat : Prasandi Prasatria
Terbanding/Tergugat I : Bandung Pilot Academy
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat III : Direktorat Kelaik-Udara-An dan Pengoperasian Pesawat Udara