Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghitungan perhubungan perlidungan peruntungan pengitungan perhiangan
Penelusuran terkait : Perhitungan ppn Perhitungan suara Hasil perhitungan suara Rekapitulasi perhitungan suara Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Pemilih tidak terdaftar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-05-2023 — Upload : 14-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA VS DARMADI M. SATAR
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan perhitungan uang pensiun kepada Penggugat sejumlah Rp60.459.243,00 (enam puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada negara;
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Waris Islam
Register : 23-11-2021 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PA SURABAYA Nomor 5767/Pdt.G/2021/PA.Sby
Tanggal 20 Juni 2022 — Penggugat melawan Tergugat
128 — 37
  • Bagian untuk Ermi Lusita binti Mustafa Lian (istri / janda / Tergugat) yaitu 1/4 (seperempat) = 1/4 x 36 = 9 dengan perhitungan yaitu 9/36 x 100 % = 25 %.

    6.2.

    Bagian untuk Edy Yuwono bin Abdoellah Effendi (saudara laki-laki / Penggugat I) yaitu 2/9 x 27 = 6 dengan perhitungan yaitu 6/36 x 100 % = 16,7 %

    6.3 Bagian untuk Endra Christanto bin Abdoellah Effendi (saudara laki-laki / Penggugat II) yaitu 2/9 x 27 = 6 dengan perhitungan yaitu 6/36 x 100 % = 16,7 %.

    6.4. Bagian untuk Pantja Prijanto bin Abdoellah Effendi (saudara laki-laki / Penggugat IV) yaitu 2/9 x 27 = 6 dengan perhitungan yaitu 6/36 x 100 % = 16,7 %.

    6.5. Bagian untuk Kurnia Lestari binti Abdoellah Effendi (saudara perempuan / Penggugat V) yaitu 1/9 x 27 = 3 dengan perhitungan yaitu 3/36 x 100 % = 8,3 %.

    6.6.

    Bagian untuk Maya Susanti, S.H. binti Abdoellah Effendi (saudara perempuan) yaitu 1/9 x 27 = 3 dengan perhitungan yaitu 3/36 x 100 % = 8,3 %.

    7. Menetapkan bagian untuk Tony Anugerah bin Abdoellah Effendi (saudara laki-laki non Muslim / Katholik) sebagai penerima wasiat wajibah yaitu 1/9 x 27 = 3 dengan perhitungan yaitu 3/36 x 100 % = 8,3 %.

    8.

Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama Perceraian
Register : 11-11-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA SLAWI Nomor 2595/Pdt.G/2011/PA.Slw
Tanggal 6 Januari 2012 — PEMOHON Lawan TERMOHON
16 — 7
  • Nafkah anak atas nama (ANAK) umur 3 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.-( Dua ratus sebelas ribu rupiah;-
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-11-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 45/PDT.Sus-PHI /G/2015/PN Smg
Tanggal 19 Nopember 2015 — WALUYO (PENGGUGAT) MELAWAN PT SEMARANG ARSANA KREASI TRUSTA (TERGUGAT)
161 — 42
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :1. Uang pesangon9 x Rp. 1.685..000 = Rp. 15.165.0002. Uang Penghargaan masa kerja 4 x Rp.1.685.000 = Rp. 6.740.000 Rp. 21.905.0003.
    majelisakan memberikan pertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena PHK terjadi karena Penggugat telahmelakukan kesalahan maka hakhak yang diperoleh Penggugat dalam perkara aquo adalah sesuai dengan ketentuan seperti diatur dalam pasal 161 UU Nomor 13Tahun 2003 yaitu uang pesangon 1 ( kali ) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)Menimbang, bahwa komponen untuk perhitungan
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugatdengan perhitungan sebagai berikut :1. Uang pesangon9x Rp. 1.685..000 = Rp. 15.165.0002. Uang Penghargaan masa kerja4x Rp.1.685.000 = Ro. 6.740.000Rp. 21.905.0003. Uang Penggantian hak,perumahan, pengobatanDan perawatan =15 % x Rp. 21.905.000 = Rp. 3.285.750Jumiah total RP. 25.190.750.,3.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 14-02-2012 — Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-45343/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 30 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
106 — 21
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put45343/PP/M.1X/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Diekspor: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor RDB P S I B, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB) Nomor: 002687 tanggal 30 September 2010 pos tarif 1511.90.90.30dengan Tarif Bea Keluar 3,00%, Harga Ekspor USD 809.00/MT
    Yang bersangkutan memanfaatkan keuntungan dari pengajuanPEB di depan karena tarif dan HE lebih rendah namun yang bersangkutantidak mematuhi konsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 PMK 214/PMK.04/2008;Menurut Pemohon Banding:Pendapat Majelis :bahwa Bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding sudahsesuai saat barang tersebut diekspor sehingga tidak diperlukan penetapankembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang;bahwa sesuai keputusan Nomor: KEP323/WBC.03/2011 tanggal 19Desember
    Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayarakibat penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor yangPemohon Banding lakukan.2. Bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding sudahsesuai saat barang tersebut diekspor sehingga tidak diperlukanpenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang.3.
    Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai denganperaturan yang berlaku.5.
    Bea Keluardalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuanpabean ekspor mendapat nomor pendaftaran, dalam hal :a. berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor;ataub. dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaanTarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.Ayat (2): Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23PPh23
Register : 17-03-2010 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49896/PP/M.XV/12/2014
Tanggal 13 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
128 — 25
  • Putusan PengadilanJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat MajelisPajak Nomor : Put49896/PP/M.XV/12/2014: Pajak Penghasilan Pasal 23: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi sebesar Rp5.371.700,00 dengan pokok sengketa Jumlah DasarPengenaan Pajak sebesar Rp5.371.700,00;bahwa seharusnya rekapitulasi perhitungan Pasal 23 menurut PemohonBanding tersebut disampaikan bersama semua bukti pendukungnya agar dapatdiyakini bahwa
    transaksitransaksi dalam rekapitulasi perhitungan PPh Pasal23 tersebut benar adanya, namun Pemohon Banding hanya memberikansebagian kecil dari dokumen yang menjadi sumber perhitungan Pasal 23menurut Pemohon Banding, sehingga tidak dapat diketahui kebenaran daripenentuan Objek Pajak dan penerapan tarif atas semua pemenuhan kewajibanpenyetoran PPh Pasal 23 yang telah dipotongnya.: bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per178/PJ./2006 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan
    obyek Pajak PenghasilanPasal 23 yang disampaikan, sehingga Terbanding tidak dapat meyakinikebenaran perhitungan Pemohon Banding dan tetap mempertahankankoreksinya.bahwa selanjutnya dalam proses pengujian bukti tersebut, Pemohon Bandingjuga mempermasalahkan mengenai perhitungan tarif PPh Pasal 23 yang tidakpernah dipermasalahkan ataupun diajukan keberatan ataupun bandingsebelumnya.bahwa Majelis juga telah menguji buktibukti yang disampaikan olehPemohon Banding dalam persidangan tersebut, dan atas
    hasil pengujiantersebut, Majelis berpendapat sama dengan Terbanding yaitu bahwa buktiyang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak cukup memadai untukmendukung kebenaran perhitungan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23menurut Pemohon Banding karena hanya berupa rekapitulasi tanpa didukungdengan dokumendokumen sumber dan vouchervoucher pembayaran/pengeluaran biaya terkait.bahwa rekapitulasi perhitungan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 yangdibuat oleh Pemohon Banding juga berubahubah mulai dari pelaporan
    koreksinya dalam bentuk SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada PemohonBanding.bahwa dalam proses keberatan, Terbanding juga telah memberikan informasimengenai perincian perhitungannya kepada Pemohon Banding, sehingga alasan Pemohon Banding baru mengetahui perhitungan Terbanding dalampersidangan tidak dapat diterima.bahwa kewajiban Pemohon Banding untuk membuktikan ketidakbenaranperhitungan Terbanding dan membuktikan bahwa selisih koreksi tersebutbukan merupakan obyek Pajak
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama
Register : 29-05-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 25-02-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 143/Pdt.G/2017/MS.Bna
Tanggal 17 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 11
  • Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dengan perhitungan bertambah setiap tahun 10 %
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) .
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 17-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ANDI IRFAN, SH, MH
Terdakwa:
1.FITRIANI ARIFUDDIN
2.ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL
3.MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI
4.FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN
173 — 46
  • apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
  • Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Sertifikat hasil Perhitungan
      Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61 s/d
    2. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DB 1 SALINAN ) Kecamatan Panakukang.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan
      , 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;3) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Tamamaung TPS6, 27, 61 dan 74.4) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Masale TPS 445) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan
      Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS730) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi TPS1931) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il
      ) Kelurahan Masale TPS4436) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( C1 HOLOGRAM ) Kelurahan Tello BaruTPS 737) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( C1 HOLOGRAM ) Kelurahan KaruwisiBaruTPS 1938) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan
      35, 40, 42 dan 44;45) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.46) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 4447) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan
      Bahwa Mekanisme Perhitungan suara pada tingkat TPS yaitusetelah TPS ditutup langsung di lakukan proses perhitungan suaradengan cara didahulukan Kotak Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kota dengan menggunakan Dokumen C1 Hologram, C1Plano dan C1 Salinan.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Putus : 23-05-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PT MANADO Nomor 9/PID.SUS/2017/PT MND
Tanggal 23 Mei 2017 — IR. BRAMMY JELDY TICOALU
48 — 67
  • e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha ~ : 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m?(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650 m?e = Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?
    Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 2.247 m?Perhitungan oleh Ahli > 3.819,5 m?Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?
    oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.96e Perhitungan oleh Ahli :2.19Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 0.23Bahwa adapun perbedaan perhitungan disebabkan perhitungan antara lain:+ Untuk perbedaan perhitungan luas bangunan fungsi usaha dan huniandisebabkan karena dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamananmenghitung lebih untuk luas bangunan yang dijadikan tempat hunianmenjadi 2 lantai untuk Ruko 3 Lantai yang semestinya hanya 1 lantaikarena pertimbangan tempat usaha;** Untuk perbedaan luas
    Halam an 36 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2017/PT MND.e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m? Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m? Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : = 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian : Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko(Rumah) 6 unit 15m 5m = 450 m?8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650 m?e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m?
    e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?3) Luas Pelataran Prasarana Lokasi Panjang Lebar LuasPelataran Depan 105 m 19m = 1.995 m?Tengah 89m 20.5m = 1.824,5 m?Jumlah = 3.819,5 m? e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan 2.247 m? Perhitungan oleh Ahli > 3.819,5 m?e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-04-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 29 April 2019 — 1. EDI HARTONO, DKK VS PT. LUCKY PRINTABADI
114 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(2)1)2)3)4)=)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 15 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092,Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 15 18 tahun = 6 x Upah,Jumlah: 6 x Rp 2.496.394, =Rp 14.978.364,Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040,=Rp 1.143.542,40
    Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(5)1)2)3)4)=)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 14 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092.Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 12 15 tahun = 5 x Upah,Jumlah: 5 x Rp 2.496.394, =Rp12.481.970,Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040, = Rp1.143.542,40
    Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(7)1)2)3)4)=)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 14 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI No 13/Thn 2003 tentangKetenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092,Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 12 15 tahun = 5 x Upah,Jumlah: 5 x Rp 2.496.394, =Rp 12.481.970,Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040,=Rp 1.143.542,40
    Nomor 64PK/Padt.SusPHI/20191) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 14 tahun plus = 9 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp 44.935.092.2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 12 15 tahuh = 5 x Upah,Jumlah: 5 x Rp2.496.394,= Rp 12.481.970,3) Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besar Thn 2013 14/25 x 2.042.040,= Rp 1.143.542,40
    Nomor 64PK/Padt.SusPHI/2019(14)1)2)Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja: 3 tahun plus = 4 x Upah,Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 UU RI Nomor 13 Thn 2003Tentang Ketenagakerjaan)Jumlah: 4x 2 x Rp 2.496.394 = Rp19.971.152,Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Perhitungan Uang PenghargaanMasa kerja: 3 6 tahun = 2 x Upah,Jumlah: 2 x Rp 2.496.394,=Rp 4.992.788,3)4)9)Uang Pergantian Hak(1) Uang Transpor Rp 1.000.000,(2) Uang pergantian Cuti besarY Thn 2013 14/25 x 2.042.040,= Rp 1.143.542,40Y
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 26-09-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 16-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr
Tanggal 20 Desember 2023 — Penggugat:
Widyo Leksono
Tergugat:
PT. Karunia Indo Alam
12 — 6
  • strong>DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 5 Mei 2020 dengan didasarkan pada Pasal 54 ayat ( 5 ) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
    3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat .dengan perhitungan

    1. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Penggugat berupa fee marketing .dengan perhitungan sebagai berikut :

    fee marketingsebesar Rp. 15.977.263,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50767/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
110 — 24
  • diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Februari 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.267.791DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.014.233Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 253.558PPN (10/100xDPP) Rp 25.355bahwa menurut Terbanding
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Februari 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50763/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
105 — 19
  • disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Oktober 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Oktober 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 921.55:DPP (80/100xDPP Pk) Rp 737.24.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 184.31:PPN (10/100xDPP) Rp 18.43:bahwa menurut Terbanding
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Oktober 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50749/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
108 — 19
  • ' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Maret 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.145.244.17DPP (80/100xDPP Pk) Rp 916.195.34Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 229.048.83PPN (10/100xDPP) Rp 22.904.88bahwa menurut
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 420/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI IRFAN, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : FITRIANI ARIFUDDIN Diwakili Oleh : FITRIANI ARIFUDDIN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL Diwakili Oleh : ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI Diwakili Oleh : MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa IV : FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN Diwakili Oleh : FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN
106 — 68
  • 3) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihnan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan74,Hal. 10 dari 41 Putusan No 420/PID.SUS/2019/PT MKS4) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Masale TPS 445) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah
    . 12 dari 41 Putusan No 420/PID.SUS/2019/PT MKS23) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DAA1 Salinan Menggunakan Kertas A 3 ) KelurahanTello Baru TPS 724) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3 ) KelurahanKaruwisi TPS 19.25) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara
    , 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;34) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.35) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Masale TPS4436) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon
    hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 SALINAN) Kelurahan Masale TPS4453) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 SALINAN ) Kelurahan Tello BaruTPS 754) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B
    Pampang63) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Pandang64) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Karuwisi Utara65) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-05-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 6/Pid.S/2014/PN Gst
Tanggal 12 Mei 2014 — YAKUB LAIA
27 — 9
  • suara, dan proses perhitungan suara selesaihingga pukul 14.00WIB. ; Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa pengisian Berita Acara Pemungutan danperhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara dilaksanakan.
    ;Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPSI desa Hilialitosaua adalahpada pukul 07.00WIB. ; Bahwa proses pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 WIB dandilanjutkan dengan perhitungan suara, dan proses perhitungan suaraselesai hingga pukul 14.00 WIB. ; Bahwa Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikathasil perhitungan suara (Formulir C1) baru selesai dikerjakan sekirapukul 01.30 Wib.
    Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada saya pada pukul 17.00 Wib tanggal 09 April 2014.
    suara dan proses perhitungan suaraselesai hingga pukul 14.00 WIB. ; Bahwa benar saksi Erianto Gaho sebagai petugas Pengawas PemiluLapangan (PPL) Desa Hilialitosaua telah meminta Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Terdakwa sebagai Ketua Kelompok PenyelengaraPemungutan Suara (KPPS) TPSI pada pukul 17.00 Wib, akan tetapiTerdakwa belum ada menyerahkan atau memberikan Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil
    suara dan proses perhitungan suara23selesai hingga pukul 14.00WIB. ; Bahwa benar saksi Erianto Gaho sebagai petugas Pengawas PemiluLapangan (PPL) Desa Hilialitosaua telah meminta Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Terdakwa sebagai Ketua Kelompok PenyelengaraPemungutan Suara (KPPS) TPSI pada pukul 17.00 Wib, akan tetapiTerdakwa belum ada menyerahkan atau memberikan Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama Perceraian
Register : 06-10-2011 — Putus : 23-12-2011 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA SLAWI Nomor 2311/Pdt.G/2011/PA.Slw
Tanggal 23 Desember 2011 — PEMOHON Lawan TERMOHON
13 — 4
  • Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan setiap tahun naik 10 % dari jumlah tersebut;3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000.- ( sembilan ratus ribu rupiah );-3.3. Mutah sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah );-4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000.-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah;-
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-10-2011 — Putus : 02-12-2011 — Upload : 23-07-2014
Putusan PA SLAWI Nomor 2295_Pdt.G_2011_PA.Slw
Tanggal 2 Desember 2011 — PEMOHON Vs TERMOHON
9 — 4
  • Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama M.Hawin Ardiansyah setiap bulan sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.-(Dua ratus sebelas ribu rupiah;
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama Perceraian
Register : 22-07-2010 — Putus : 21-10-2010 — Upload : 01-10-2014
Putusan PA SLAWI Nomor 1381_Pdt.G_2010_PA.Slw
Tanggal 21 Oktober 2010 — PEMOHON vs TERMOHON
11 — 4
  • Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ADIRA HAYU AR-RAUF setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.226.000.-(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah;
    Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ADIRAHAYU ARRAUF setiap bulan sebesar Rp.200.000,(Dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebutdewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiaptahun;4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp.226.000.(Dua ratus dua puluh duaribu rupiah;Demikian putusan ini diputuskankan dalampermusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13Dzulgodah 1431 Hijriyah, oleh Drs.H.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-07-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 28 Oktober 2014 — PT. EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK (EJIP); L A W A N; AGUSLIN;
57 — 17
  • Menghukum Penggugat untuk membayar Hak-hak Tergugat yang perhitungan terdiri dari: - Uang Penggantian Hak :Sisa cuti tahunan yang belum habis dan belum gugur:30/25 x Rp.3.001.407 = Rp. 3.601.688,--Uang Pisah : 4 bulan x Rp.3.001.407 = Rp. 12.005.628,- JUMLAH = Rp. 15.607.296