Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
RHAKSY GANDHY ARIFRAN SH MH
Terdakwa:
BAMBANG HERMANTO Bin H PANDI
7626
  • ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp. 8.550.000,-(delapan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
  • 44 (empat puluh empat) lembar surat kirim Pasir dari UD. ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah);
  • 9 (sembilan) lembar surat kirim Batu kerikil dari UD.
    ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp. 5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
  • 31 (tiga puluh satu) lembar surat kirim Batu Gunung dari UD.
    ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
  • 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembayaran upah tukang JUT Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 67.700.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
  • 6 (enam) lembar nota pembelian semen untuk pembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp. 11.835.000,- (sebelas juta delapan
    ALYA untuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu Rupiah);
  • 2 (dua) lembar surat kirim Tanah dari UD. ALYA untuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
  • 4 (empat) lembar surat kirim Batu gunung dari UD.
    ALYA untuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
  • 15 (lima belas) lembar nota pemebelian dan kwitansi pembelian bahan untuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 27.493.500,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);
  • 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran pembuatan batako untuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 1.414.000,- (satu juta empat ratus empat
    ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAI denganperhitungan Rp. 23.250.000, (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluhribu Rupiah);14) 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembayaranupah tukang JUT Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 67.700.000,(enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);15) 6 (enam) lembar nota pembelian semen untukpembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp.11.835.000, (Sebelas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);16) 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pembayaranupah
    ALYAuntuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur dengan perhitungan Rp.650.000, (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);22) 4 (empat) lembar surat kirim Batu gunung dari UD.ALYA untuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur denganperhitungan Rp. 3.000.000, (tiga juta Rupiah);23) 15 (lima belas) lembar nota pemebelian dankwitansi pembelian bahan untuk pembuatan pagar kantor Desa5Bungur dengan perhitungan Rp. 27.493.500, (dua puluh tujuh jutaempat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);24) 5 (lima) lembar
    ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAIdengan perhitungan Rp. 23.250.000, (dua puluh tiga juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah);14) 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembayaranupah tukang JUT Desa Bungur dengan perhitungan Rp.67.700.000, (enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);15) 6 (enam) lembar nota pembelian semen untukpembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp.11.835.000, (sebelas juta delapan ratus tiga puluh lima ribuRupiah);4816) 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pembayaranupah
    Untuk Pembuatan JUT setelah dilakukan survey di lapangankemudian diketahui jenis konstruksi, jenis bahan yang sesuai dengan lokasikegiatan kemudian melakukan pengukuran unutk mengatahui dimensipekerjaan, dibuat sketsa sesuai kondisi dengan kondisi di lapangan dan setelahitu dibuatkan perhitungan volume kemudian ditentukan harga satuan kemudiandibuat rencana anggaran biaya dari perhitungan volume kemudian ditentukanharga satuan kamudian dibuat rencana anggaran biaya dari perhitungan bahwavolumenya
    ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAIdengan perhitungan Rp. 23.250.000, (dua puluh tiga juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah);14) 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembayaranupah tukang JUT Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 67.700.000,(enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);15) 6 (enam) lembar nota pembelian semen untukpembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp.11.835.000, (Sebelas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);16) 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pembayaranupah
Register : 21-12-2012 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.48889/PP/M.XV/16/2013
Tanggal 5 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11423
  • Keputusan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanBanding atas sengketa PPN dengan perhitungan
    Dengan demikian,nilai sengketa per bulan adalah Re124.916.696.903,00 Re113.264.221.943,00 =Rp11.652.474.960,00 / 12 bulan = Rp971.039.580,00;2) Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak Maret 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2009 yang juga diajukan Banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 0Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak .....
    ,berpendapat Surat Banding telah memenuhi syarat formal Banding, sehinggadilanjutkan ke tahap pemeriksaan material;Aspek Materialbahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukandalam perhitungan PPh Badan;bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini, adalah perhitunganSKPKBT PPN Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp675.335.054,00 yang tidakdisetujui seluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.
    KeputusanKeberatan Terbanding Nomor: KEP81 1/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September2012 menerima sebagian sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2009menjadi sebesar Rp574.300.034,00. Atas Keputusan tersebut Pemohon Bandingbelum menerima, dan mengajukan Banding dengan Surat Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding perhitungan PPNyang seharusnya adalah sebesar Nihil.
Putus : 18-03-2008 — Upload : 19-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02PK/KPUD/2008
Tanggal 18 Maret 2008 — KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI SELATAN ; H. M. AMIN SYAM ; PROF. DR. MANSYUR RAMLY
9257 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD danhasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;b.
    Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD danhasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yangdiumumkan KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benarmenurut pemohon;. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3), (4) dan 5 PERMA Nomor 2 Tahun2005 Mahkamah Agung atas permohonan keberatan tersebut hanyadapat menjatuhkan putusan yang terdiri dari :a.
    Permohonan keberatan dikabulkan dalam hal Mahkamah Agungberpendapat bahwa permohonan keberatan tersebut beralasan, danselanjutnya menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yangditetapkan oleh KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suarayang benar ;.
    masyarakat yangmengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS,PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota dan KPUD Provinsi atas dasar bahwadalam jalannya perhitungan suara tersebut terdapat halhal yang tidaksesual dengan peraturan perundangundangan, sehingga oleh karena itupula Berita Acara dan Sertifikat Rekapilutasi Hasil Perhitungan Suarayang dibuat mengenai perhitungan suara tersebut harus dinyatakan sah(vide Pasal 86 ayat 6 dan Pasal 88 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2005
    Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasilperhitungan suara yang benar menurut pemohon;b.
Putus : 12-04-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 1/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 12 April 2016 — DANIEL SYAHFRUDIN, DKK MELAWAN PT. DIANSARANA NUSANTARA
2710
  • Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah sebesar 4 (empat) bulan upah, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut :------------------------------------------------------------------ Sehingga jumlah seluruhnya yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 11.110.000,- + Rp. 11.110.000,-= Rp. 22.220.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);----
Register : 22-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 932/Pid.B/2014/PN.Jmr
Tanggal 9 Februari 2015 — SUGIYONO
4112
  • Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) bendel berkas perhitungan dan 3 (tiga) bendel berkas nasabah, dikembalikan ke KSP Bhakti Mulya Cabang Sukowono Kabupaten Jember melalui saksi Soeprapto, SE;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
    pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa SUGIYONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta denganperintah agar Terdakwa tetap ditahan;3 Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) bendel berkas perhitungan
    Mitsubhisi Eternatahun 1989, 2 (dua) unit sepeda motor dan tanah kavlingan serta rumah;e Bahwa cara Terdakwa yaitu dari rentang waktu tahun 2009 sampi dengantahun 2013 Terdakwa selaku Ketua KSP BHakti Mulya Sukowonomenerima pelunasan kredit dari kurang lebih 42 (empat puluh dua) nasabahnamun uangnya tidak disetor ke kasir sedangkan jaminannya dikeluarkanlangsung oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada nasabah;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1(satu) bendel berkas perhitungan
    SUGIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orangyang memegang barang itu berhubung dengan jabatannya;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIYONO oleh karena itu denganpidana penjara selama ( satu) tahun dan 10 ( sepuluh ) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) bendel berkas perhitungan
Register : 17-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ANDI IRFAN, SH, MH
Terdakwa:
1.FITRIANI ARIFUDDIN
2.ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL
3.MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI
4.FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN
17346
  • apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
  • Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Sertifikat hasil Perhitungan
      Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61 s/d
    2. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DB 1 SALINAN ) Kecamatan Panakukang.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan
      , 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;3) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Tamamaung TPS6, 27, 61 dan 74.4) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Masale TPS 445) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan
      Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS730) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi TPS1931) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il
      ) Kelurahan Masale TPS4436) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( C1 HOLOGRAM ) Kelurahan Tello BaruTPS 737) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( C1 HOLOGRAM ) Kelurahan KaruwisiBaruTPS 1938) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan
      35, 40, 42 dan 44;45) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.46) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 4447) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan
      Bahwa Mekanisme Perhitungan suara pada tingkat TPS yaitusetelah TPS ditutup langsung di lakukan proses perhitungan suaradengan cara didahulukan Kotak Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kota dengan menggunakan Dokumen C1 Hologram, C1Plano dan C1 Salinan.
Register : 13-04-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 104/Pdt.Bth/2018/PN Btm
Tanggal 10 Desember 2018 — Penggugat:
Dr NUR ELFI HUSDA S Kom MSI
Tergugat:
PT. Pelayanan Listrik Negara Kota Batam
4523
  • Pelayanan Listrik Nasional (Batam) berdasarkan rinciantagihan (detail Invoice) terhadap Nomor Konsumer 152001655588 YayasanPutera Batam, 152000398098 Yayasan Komputer Batam, 151000095411Yayasan Komputer Batam (Universitas Putera Batam) dari bulan Januari 2017sampai dengan Desember 2017 tidak sesuai dengan perhitungan golonganS2K(Sosial Komersial) yang tertera pada perhitungan yang telah ditagihkankepada Klien kami, dan sudah dibayar lunas semuanya..
    Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.7. Nomor Rekening 059798 Rekening Bulan 072017 (S2K197000VA) totalTagihan Rp 24.986.206 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluhenam ribu dua ratus enam rupiah)18 Juli 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.8.
    Tidak sesuai dengan perhitungan hargagolongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulananyang tertera pada rincian pemakaian listrik.2. Nomor Rekening 049754 Rekening Bulan 022017 (S2K82500VA) total TagihanRp 11.521.154 (sebelas juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluhempat rupiah)17 Februari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.3.
    Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik.. Nomor Rekening 059662 Rekening Bulan 062017 (S2K82500VA) total TagihanRp 10.129.722 (Sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus duapuluh dua rupiah)18 Juni 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik..
    Tidak sesuai dengan perhitungan harga golonganS2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang terterapada rincian pemakaian listrik.3. Nomor Rekening 059920 Rekening Bulan 032017 (S2K164000VA) totalTagihan Rp 11.214.018 (Sebelas juta dua ratus empat belas ribu delapan belasrupiah)18 Maret 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K(sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera padarincian pemakaian listrik.4.
Register : 09-02-2010 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44890/PP/M.X/15/2013
Tanggal 13 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
299214
  • Pinjaman terdapat biaya yang terjadi di cabang Luarnegeri sejumlah Rp. 32.666.034.032,00 yang telah Pemohon Banding keluarkan,sehingga perhitungan fiskal PPAP atas Selain Pinjaman menjadi sejumlah Rp.40.246.358.665,00.
    Wajib Pajak;Nilai PPAP berdasarkan perhitungan Pemohon banding Rp 112.546.559.092,00Nilai mapping menurut SPT Rp 108.675.219.361Rp 3.781.339.731,00bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa selisih timbul karena beda alokasi,namun secara total sama;*) pembentukan cadangan menurut perhitungan Pemohon Banding:Beban Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif Rp 112.546.559.092,00Beban Penyisihan Kerugian Komitmen dan Kontijensi Bp 42.368.610.224,00Rp 154.915.169.316,00*) Pembentukan cadangan menurut Mapping
    Perhitungan koreksi fiskal Pemohon Banding,Rp 154.915.169.324,00 dari (Rp 112.546.559.092, + Rp 42.368.610.224.)
    ,sedangkan menurut mapping SPT Rp 154.915.169.324,00 diperoleh dari: (Rp108.675.219.361,00 + Rp 46.239.949.963,00);bahwa andaikan Terbanding tetap membandingkan satu per satu, apple to applemaka total perbedaan akhir adalah nihil/tidak ada perbedaan;bahwa simulasi perhitungan adalah sebagai berikut:Rp 112.546.559.092,00 Rp 108.675.219.361,00 = Rp 3.781.339.731,00Rp 42.368.610.224,00 Rp 46.239.949.963,00 = Rp (3.781.339.731,00)Perbedaan Rp 0,00bahwa perhitungan Terbanding dan Pemohon Banding pada
    pembentukan dana cadangan piutang tidak tertagih wajib diauditoleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutangtak tertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telahdiperhitungkan dalam perhitungan rugi laba komersial ;bahwa menurut Pemohon Banding, perhitungan cadangan piutang yang tidaktertagih tersebut telah diaudit oleh akuntant Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan
Register : 20-10-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN SAMPIT Nomor 446/Pid.B/2014/PN Spt
Tanggal 7 Januari 2015 — BOBBY ADOLF AUGUST TEWU Als BOBBY Bin ADOLF WENSIN MATULANDI TEWU
8134
  • Sampit atas nama BOBBY ADOLF AUGUST TEWU;- 15 (lima belas) lembar nota penjualan jasa kepelabuhan;- 15 (lima belas) lembar kertas warna putih bertuliskan perhitungan jasa dermaga yang ditandatangani manager operasi & komersial an. KARTOMO dan distempel oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Dikembalikan kepada PT PUNDI ABADI INTISARI melalui saksi SUGIANTO Bin AGUNG;6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    SULKAN untukmengambil Perhitungan Jasa Dermaga dari Sdr. KARTOMO (pegawaiPT. Pelindo);Bahwa dengan Sdr. KARTOMO saksi kenal karena dikenalkan olehSdr. SULKAN;Bahwa setelah Perhitungan Jasa Dermaga terdakwa terima dari Sdr.SULKAN, kemudian terdakwa ajukan ke PT. Pundi Abadi Intisari Pusatdengan memerintahkan Sdr. YULIANI (staf terdakwa pada waktu itu)membuat dokumen usulan biaya jasa dermaga PELINDO dengan nilaisebagaimana tercantum dalam Perhitungan Jasa Dermaga yang dibuatoleh Sdr.
    SULKAN;Bahwa benar setelah Perhitungan Jasa Dermaga terdakwa terima dari saksi SULKAN,kemudian terdakwa ajukan ke PT. Pundi Abadi Intisari Pusat dengan memerintahkansaksi YULIANI (staf terdakwa pada waktu itu) membuat dokumen usulan biaya jasadermaga PELINDO dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Perhitungan JasaDermaga yang dibuat oleh Sdr.
    Pundi Abadi Intisariterlebih dahulu terdakwa meminta saksi SULKAN untuk mengambil Perhitungan JasaDermaga dari Sdr. KARTOMO (pegawai PT. Pelindo) dan terdakwa kenal dengan Sdr.KARTOMO karena dikenalkan oleh Sdr. SULKAN;Bahwa setelah Perhitungan Jasa Dermaga terdakwa terima dari saksi SULKAN,kemudian terdakwa ajukan ke PT.
Register : 02-10-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 08-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 712/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18649
  • , namun tidak hadir ;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
  • Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) ;
  • Menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.3.136.569.399,- (tiga milyar serratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    1. Perhitungan
      bunga terhadap pinjaman Fasilitas Modal Kerja berubah menjadi 6% per tahun (0,5% per bulan), sehingga nilai tagihan terhadap Pinjaman Fasilitas Modal Kerja adalah :

    Hutang pokok Rp. 1.150.000.000,-

    Hutang Bunga : 17 tahun x 12 bulan x 0,5% = 1.02% x Rp. 1.150.000.000,- = Rp. 1.173.000.000,-

    Sehingga total tagihan untuk Pinjaman Fasilitas Modal KerjaRp. 1.150.000.000,- + Rp. 1.173.000.000,- = Rp. 2.323.000.000,-

    1. Sedangkan perhitungan untuk pinjaman Kredit
Register : 19-08-2021 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap
Tanggal 16 September 2020 — - Penggugat : Ir. YULIUS MATIPPANA - Tergugat : PT SMART Tbk
189120
  • Kompensasi sebesar Rp859.514.600,00a) Jumlah perhitungan sesuai UU 13/2003. = Rp 859.514.600,00 b) Saldo manfaat dana pensiun = Rp 472.441.571,00 ()c) Pencairan OC 2017 = Rp 180.000.000,00 ()Kewajiban perusahaan membayar selisihDana Pensiun sebesar = Rp 207.073.020,00Halaman 4 dari 41halaman Putusan No: 12/Padt.SusPHI/2020/PN Jap15.16.17.18.19.20.Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan hasil perhitungan tersebutkarena Tergugat telah menghilangkan beberapa tunjangan tetap yang telahPenggugat terima
    Pihak Tergugat tidak mau menunjukkan kepadaPenggugat dokumen perhitungan pesangon dan juga tidak dapatmenjelaskan apa dasar hukumnya merubah atau menghilangkan tunjangantetap yang seharusnya menjadi dasar perhitungan pesangon akan tetapiTergugat mengakui bahwa tiga komponen upah yang merupakan tunjangantetap yaitu (1) tunjangan staf, (2) tunjangan masa staf dan (3) tunjanganmasa golongan sebagian dimasukkan dalam gaji pokok dan sebagian lagidimasukkan dalam Insentif Kinerja (IK).
    sisa saldo tanggal 27 juni 2016 yangdi beri tanda bukti P19A;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Agustus 2016yang di beri tanda bukti P19B;Halaman 28 dari 41halaman Putusan No: 12/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap37.38.39.40.41.42.43.4A,45.46.47.48.49.50.51.52.Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 September 2016yang di beri tanda bukti P19C;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Oktober 2016yang di beri tanda bukti P19D;Fotokopi sesuai print
    out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Nopember 2016yang di beri tanda bukti P19E;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Desember 2016yang di beri tanda bukti P19F;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Januari 2015yang di beri tanda bukti P20;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Februari 2015yang di beri tanda bukti P20A;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Maret 2015yang di beri tanda bukti P20B;Fotokopi sesuai
    print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 April 2015 yangdi beri tanda bukti P20C;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Mei 2015 yangdi beri tanda bukti P20D;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Juni 2015 yangdi beri tanda bukti P20E;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Juli 2015 yangdi beri tanda bukti P20F;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Desember 2015yang di beri tanda bukti P20G;Fotokopi sesuai aslinya
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50753/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
10936
  • maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juli 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juli 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.149.2DPP (80/100xDPP Pk) Rp 919.4Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 229.PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juli 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50755/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
10819
  • disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa November2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak November 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.151.DPP (80/100xDPP Pk) Rp 921.2Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 230.3PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa November 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50756/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11424
  • diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Januari 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK RpDPP (80/100xDPP Pk) RpSelisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,penjelasan
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Januari 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :1.316.1.053.263.26
Putus : 08-09-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 941 K/PID.SUS/2016
Tanggal 8 September 2016 — BETI NURBAETI binti H. SAIDI ABBAS;
132104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 9 (sembilan) lembar buktipengeluaran kas bulan Maret 2005;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 4 (empat) lembar buktipengeluaran kas bulan April 2005;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 4 (empat) lembar buktipengeluaran kas bulan Mei 2005;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (
    empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar;Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulanJuni 2005;Hal. 16 dari 59 hal, Putusan Nomor 941 K/PID.SUS/20162 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Juli 2005;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Agustus 2005;2
    (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan September 2005;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 9 (sembilan) lembar buktipengeluaran kas bulan Oktober 2005;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 6 (enam) lembar buktipengeluaran kas bulan November
    ) lembar Nota perhitungan dan 7 (tujuh) lembar asli buktipengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Agustus 2006 (saving taxPHR);Hal. 17 dari 59 hal, Putusan Nomor 941 K/PID.SUS/20162 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 5 (lima) lembar asli buktipengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan September 2006;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota perhitungan dan 5 (lima) lembar
    SKPD, 2 (dua)Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran September 2008;2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran Oktober 2008;2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran November 2008;2 (dua
Register : 15-12-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 231/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
Tergugat:
1.Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
2.Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4941228
  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI:

    • Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan Batal Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama
    Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 2018 ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja
    Perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerjaJika terdapat perbedaan pendapat para pihak ataupekerna belum terdaftar sebagai peserta program jaminansosial ketenagakernjaan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaanpada unit keya Pengawasan Ketenagakerjaan daerah;(3) Dalam hal para pihak tidak menerima perhitungan danpenetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmeminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteriatau
    pejabat yang ditunjuk;(4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabatyang ditunjuk merupakan keputusan final dan wajibdilaksanakan;(5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakeraansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menten ini;(6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (3) Format 5 sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan
    Oleh karena itu, padatanggal 7 Januari 2019 Penggugat mengajukan surat permohonanperhitungan dan penetapan ulang atau Banding kepada Tergugat;Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang berisidiktum sebagai berikut:KESATU : Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yangtelah dilakukan, Pengawas KetenagakenjaanKementerian RI menguatkan perhitungan danPenetapan Ketenagakenaan ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 556/3964/PPK/DTKT/2018 Tentang Perhitungan danPenetapan Kekurangan Upah Kena LemburAtas
    Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari darimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang dihitung pertahun tanpa perincian yang jelas dasar perhitungan upah lembur didalam Objek Sengketa terdiri dari Komponen upah apa saja?Apakah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, atau upahpokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap? Selanjutnyaapakah perhitungan upah lembur tersebut pada hari kerja atau hariistirahat mingguan dan/atau hari libur resmi?
    Perhitungan hari libur nasional, jika mereka bekerja 12 jam7 jam pertama dikali 2, 1 jam ke 8 dikali 3, 1 jam ke 9 dikali 4 dst.
Putus : 07-01-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 111 / G / 2014 / PHI.Sby
Tanggal 7 Januari 2015 — ABDUL HAFID Direktur PT. MARITIM BATUBARA PERTAMA MELAWAN UYUN TRIAS WARDANA
6714
  • Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan ;( 20 X Rp. 9.249 X 1,5) + (60 X Rp. 9.249 X2) =Rp.1.387.350,4. Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun ;(20 X Rp. 9.249 X 1,5) +( 60 X Rp. 9.249X2)X12 =Rp.16.648.200. ; 0 222 2) TAHUNUpah PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp, 1.852.000,/bulan jika dibagi 173 = Rp. 10.075, ;16161. Jam pertama Rp. 10.075 X1,5 = Rp. 15.112.5, ;20 X Rp.10.075. X 1,5 = Rp. 302.250, ;2.
    Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan ;20 xRp.10.075,X1,5 +60 X Rp.10.075, X 2 = Rp.1.511.250,4. Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun ;(20 X Rp. 10.075, X 1,5) + (60 X Rp. 10.075,X2)x 12 =FR, 98, B50 ne genannten4) TAHUN17Upah PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 1.852.000,/bulan jika dibagi 173 = Rp. 10.075,/ jam. ;1. Jam pertama Rp. 10.075 X1,5 = Rp. 15.112.5, ;20 X Rp.10.075. X 1,5 = Rp. 302.250, ;2.
    Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan ;20 X Rp.10.075,X1,5 + 60 X Rp.10.075, X 2 = Rp.1.511.250,4. Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun ;(20 X Rp. 10.075, X 1,5 )+( 60 X Rp. 10.075, X2) x 12 =FR 15 1S 00 eg aan5) TAHUNUpah PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.1.852.000,/bulan jika dibagi 173 = Rp. 10.075,/ jam. 51. Jam pertama Rp. 10.075 X1,5 = Rp. 15.112.5, ;20 X Rp.10.075. X 1,5 = Rp. 302.250, ;2.
    Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan ;20 X Rp.14.341,X 1,5 + 60 X Rp.14.341,X2 = Rp.2.151.150,4. Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun ;(20 X Rp. 14.341, X 1,5) + (60 X Rp. 14.341, X2)x 12 =Rp.25.813.800. ;2 222227) TAHUNUpah PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp, 2.481.000,/bulan jika dibagi 173 = Rp. 14.341,/ jam. 51. Jam pertama Rp. 14.341 X 1,5 = Rp. 21.511,5, ;20 X Rp. 14.341. X 1,5 = Rp.430.230, ;2.
    Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan ;20 X Rp.14.341, X 1,5 +60 X Rp.14.341,X2 = Rp.2.151.150,4. Untuk perhitungan kerja lembur 9 bulan ( Januari , Februari ,Maret , April, Mei Juni , Juli , Agustus dan September ) ;20 X Rp. 14.341, X 1,5 + 60 X Rp. 14.341, X 2x9 =Rp.19.360.350, ;5.
Register : 12-01-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2015 — UNANG JUARSAH
6513
  • Tertanggal 20 April 2012, Jumlah 30,000Kg, perhitungan harga 30,000 x Rp 6.600, =198.000.000. (seratus sembilan puluhdelapan juta rupiah).2. Tertanggal 28 April 2012, Jumlah 30,000Kg, perhitungan harga 30,000 x Rp 6.600, =198.000.000. (seratus sembilan puluhdelapan juta rupiah).3.Tertanggal 30 April 2012, Jumlah 60,000 Kg, perhitungan harga60,000 x Rp 6.600, = 396.000.000.
    Tertanggal 24 = April2012, Jumlah 30,000Kg, perhitungan harga30,000 x Rp 6.600, =198.000.000. (seratussembilan puluh delapanjuta rupiah).. Tertanggal 01 Mei 2012,Jumlah 30,000 kg,perhitungan harga30,000 x Rp 6.600, =198.000.000. (seratussembilan puluh delapanjuta rupiah).. Tertanggal 07 Mei 2012,Jumlah 30,000 kg,perhitungan harga30,000 x Rp 6.600, =198.000.000. (seratussembilan puluh delapanjuta rupiah).. Tertanggal 14 Mei 2012,Jumlah 30,000 kg,perhitungan harga30,000 x Rp 6.600, =198.000.000.
    Tertanggal 05 Oktober2012, Jumlah 30,000Kg, perhitungan harga30,000 x Rp 6.600, =198.000.000. (seratussembilan puluh delapanjuta rupiah).21. Tertanggal 12 Oktober2012, Jumlah 30,000Kg, perhitungan harga30,000 x Rp 6.600, =198.000.000. (seratussembilan puluh delapanjuta rupiah).22. Tertanggal 18 Oktober2012, Jumlah 30,000Kg, perhitungan harga30,000 x Rp 6.600, =198.000.000.
    Tertanggal 03 April 2012, Jumlah 105,000 Kg, perhitungan harga105,000 x Rp 6.600, = 693.000.000. (enam ratus sembilan puluh tigajuta rupiah).. Tertanggal 11 April 2012, Jumlah 105,000 Kg, perhitungan harga105,000 x Rp 6.600, = 693.000.000. (enam ratus sembilan puluh tigajuta rupiah).. Tertanggal 19 April 2012, Jumlah 165,000 Kg, perhitungan harga165,000 x Rp 6.600, = 1.089.000.000.
    Tertanggal 20 April 2012, Jumlah 30,000 Kg, perhitungan harga30,000 x Rp 6.600, = 198.000.000. (seratus sembilan puluh delapanjuta rupiah).2. Tertanggal 28 April 2012, Jumlah 30,000 Kg, perhitungan harga30,000 x Rp 6.600, = 198.000.000. (seratus sembilan puluh delapanjuta rupiah).3. Tertanggal 30 April 2012, Jumlah 60,000 Kg, perhitungan harga 60,000x Rp 6.600, = 396.000.000.
Register : 28-11-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN PALU Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pal
Tanggal 29 Desember 2022 — Penggugat:
Tomi L Lemba
Tergugat:
PT. Bussan Auto Finance
17248
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
    3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus demi hukum sejak putusan diucapkan;
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut :

    Rp. 2.056.750,- x 3 Bulan= Rp. 6.170.250,-

Register : 12-05-2010 — Putus : 16-08-2010 — Upload : 01-10-2014
Putusan PA SLAWI Nomor 918_Pdt.G_2010_PA.Slw
Tanggal 16 Agustus 2010 — PEMOHON vs TERMOHON
74
  • Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:3.1.Mutah sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah);-3.2.Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);3.3.Nafkah untuk 2 orang anak atas nama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000,- sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 o/o setiap tahun;-4.
    Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:3.1.Mutah sebesarRp. 1.000.000,(Satu juta rupiah);3.2.Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah);3.3.Nafkah untuk 2 orang anak atas nama :ANAK PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK PEMOHON dan TERMOHONyang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000, sampai anak tersebutdewasa dengan perhitungan kenaikan 10 0/o setiap tahun;4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.451.000.