Bahwa termuat pada putusannya halaman 5, Judex Facti PengadilanTinggi Surabaya menjatuhkan putusannya berdasarkan memori Bandingdari Tergugat (incasu Pembanding 1) ;2. Bahwa Pasal 11 ayat (3) UndangUndang No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 199ayat (1) Rbg, antara lain berbunyi : "Kepada Terbanding diberikan hak untukmengajukan kontra memori banding sebagai sanggahan atas memori banding" ;Dan sebagai bukti penerimaannya, panitera membuat surat atau akta ;3.

., memori Banding dari Tergugat (incasu Termohon Kasasi ) tertanggal 23 Oktober 2009 diterima olehPemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2009 ;4. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi (incasu Terbanding) menyampaikanKontra memori Banding pada tanggal 17 November 2009. Dan olehPengadilan Negeri Surabaya diteruskan ke Pengadilan Tinggi Surabayapada tanggal 26 November 2009, dengan surat pengantarnya Nomor :W14.U1.5044/Pdt/X1/2009 ;5.

Asal usulnya dari Tanah Hak milik yasanatas nama Wakim (incasu Termohon Kasasi ) Petak D No. 366 PersilNo. 6 Kelas d IV luas + 1.790 m? ;Bahwa keterangan saksi Sdr. Buyung Hidayat Rachman, selaku KepalaKelurahan Dukuh Pakis, antara lain menerangkan :Catatan Buku C No. 366, atas nama Wakim, terdiri dari 3 persil :Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.1685 K/Pdt/2010 Persil V seluas 1.860 m? (telah dibebaskan untuk Taman makamPahlawan Surabaya seluas 1.340 m?

saja ;Bahwa sehingga kepemilikan Termohon Kasasi V yang membeli tanahasalnya dari Wakim (incasu Termohon Kasasi) berupa Petak D No. 366Persil No.6 Kelas d IV, namun luasnya sampai menjadi 3.330 m?, merupakan perolehan yang keliru ;Bahwa perolehan, pemilikan dan penguasaan yang keliru karenabatasnya melebihi dari asalusulnya yaitu + 1.760 m?

c, P4 d, P4e, P5, P6, P7 b, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 dan P15 ;Selain itu, Penggugat incasu Pemohon Kasasi juga mengajukan alatbukti 3 (tiga) orang saksi yang seluruhnya menerangkan di bawahsumpah yaitu : Kepala Kelurahan Dukuh Pakis, Sdr .Buyung HidayatRahman, saksi Sdr.

sudah selayaknya tidak dapat diperiksa, diadili serta diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang atau dengan kata lain,semestinya Pengadilan Agama Tangerang menyatakan dirinya tidakberwenang mengadili perkara perdata incasu, oleh karena kedua belahpihak adalah beragama KRISTEN KATHOLIkK;Bahwa terlepas dari argumentasi yang disampaikan oleh PENGGUGATyang menyatakan yakni antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telahmelangsungkan perkawinan berdasarkan agama islam pada tanggal 22Februari 1992, namun pada fakta

Pengadilan AgamaTangerang wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkaraperdata incasu;14.Bahwa oleh karena itu, pada kesempatan ini TERGUGAT mohonkehadapan Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yangmemeriksa dan mengadili perkara perdata incasu patut sependapat denganTERGUGAT yang kemudian berkenan untuk menyatakan bahwa PengadilanAgama Tangerang tidak berwenang mengadili perkara perdata incasukarena melanggar kompetensi absolut vide Pasal 118 HIR jo. pasal 132 HIRjo.

Bahwajika perkara ini tetap diputuskan oleh Pengadilan Agama Tangerangmaka putusan dalam perkara incasu nonekskutable dan putusan dalamperkara incasu tidak berlaku bagi Tergugat yang memeluk agama katolik;8. Bahwa Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim untuk menunjukkanketentuan hukum yang bias diberlakukan atas putusan Pengadilan Agamabagi seorang non muslim !!!

Menyatakan Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang mengadiliperkara perdata incasu;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang mengadiliperkara perdata incasu;DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARAMenghukum PENGGUGAT untukmembayarbiayaperkaraAtauApabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain,TERGUGAT mohon diberikan putusan yang seadiladilnya Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa (ex aequoet bono);Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam dupliknya tersebut,Penggugat, atas pertanyaan Majlis Hakim menyatakan secara tegas, bahwaPenggugat beragama

Bahwa secara materi, keterangan dua saksi Penggugat dan satu orangsaksi Tergugat tersebut kesaksian langsung yang berkaitan denganPutusan Nomor 0114/Pdt.G/2017/PA.Rks Halaman 11 dari 19 halamanperistiwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga setelah dilangsungkanpernikahan Penggugat dengan Tergugat sejalan ketentuan Pasal 144, 146ayat (1), 147 dan Pasal 171 HIR karena para saksi tersebut hadir danmenyaksikan langsung pernikahan incasu, sedangkan keterangan saksikedua Tergugat tidak diperoleh secara

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawah tanganyang menikah pada tanggal 18 April 1995.

Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan cerai incasu dapat diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang

, bahwa terhadap gugatan cerai incasu, Majelis Hakimmenemukan fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada awainya rukun hingga dikaruniai tiga orang anak, akan tetapi karenakekurangan nafkah dari Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat seringbertengkar sejak September 2015 yang lalu, kemudian Penggugatmemutuskan untuk bekerja mencari nafkah meski tidak diizinkan olehTergugat sehingga karena itu sejak Agustus 2016 sampai dengan sekarangPenggugat

PAHVC0011F3CSAXXXX0000760074, AHEuro Cluo Can Avena 125GR, Total: 213.120 (dua ratus tiga belas ribu seratus dua puluh) (catatan:in adalah body kaleng yang diproduksi/ dihasikan oleh Penggugat (incasu PT Ancol Terang Metal Printing Indusiri);Pasific Harvest telah menandatangani Delivery Order Surat Pengantar dariPenggugat (in casu PT Ancol Terang Metal Printing Industri) sebagai buktisempuma bahwa Pasific Harvest telah menerima dengan baik produk Penggugatpesanan Pasific HarvestBahwa setelan Produk

Tergugat l) memang sepenuhnya beritikad jahat;Tanggal 138 November 2012, Penggugat (in casu PT Ancol Terang MetalPrinting Industri) dengan surat elektronk (email) telah menagihkan piutangnyakepada Pasific Harvest yaitu sejumlah Rp 3.462.685.198,00 dan USD2.600.574,74;Tanggal 14 November 2012, Penggugat (in casu PT Ancol Terang MetalPrinting Industri) dengan surat elektronik (email) telah meminta Sherly Kho (incasu Tergugat Il) untuk dalam bulan November 2012 tersebut membayarkankepada Penggugat

Namunyang terjadi adalah Aminoto (in casu Tergugat ) telah menolak untukmembicarakan mengenai utangutang Pasific Harvest kepada Penggugat (incasu PT Ancol Terang Metal Printing Industri) dengan berdalin dan berkilah(yang oleh karenanya semuanya itu tidak lain dan tidak bukan hanyalahsekedar isapan jempol belaka dan upaya licik untuk mengelak darikewajibannya membayar utangutang Pasific Harvest kepada Penggugat (incasu PT Ancol Terang Metal Printing Industri) ada sebagian kecil dari produkpenggugat

Pemberian jaminanjaminan oleh Pasific Harvest kepada Penggugat (incasu PT Ancol Terang Metal Printing indonesia) atas setiao dan semuapembayaran utangutang Pasific Harvest kepada Penggugat (in casu PTArcol Terang Metal Printing Indonesia);99.

BywAncol Terang, hal mana telah membuat mentah segala daya dan upaya sertakomunikasi yang selama ini telah dibangun dan dijalin oleh Penggugat (incasu PT Ancol Terang Metal Printing Indonesia) untuk membuat Aminoto (incasu Tergugat 1) mau melakukan membayar seliap dan semua utangutlangnya kepada Penggugat (in casu PT Ancol Terang Metal PrintingIndonesia);100.Bahwa setelah sedemikian lamanya tidak ada sama sekali upaya apapunyang dilakukan oleh Aminoto (in casu Tergugat I) dan Sherly Kho (in casuTergugat

Semuanya tidak jelas sehingga berakibat hukum StatusPersona Penggugat tidak jelas, apakah dapat mewakili lembaganya atauinstitusinya incasu Kantor wilayah XI PT.

proses lelangpun sebagaimanadalil Para Tergugat harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku tidak semenamena saja dilakukan lelang, karena lelang yangPenggugat maksud adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana dalildalil Tergugat diatas, maka tindakan hukum lelangpun menjadihilang legalitasnya terkait pengajuan lelang oleh penggugat terhadap obyek yangdimohonkan lelang;Bahwa Para Tergugat incasu Tergugat II menolak dengan tegas dalil penggugat

Pegadaian (persero) incasu KantorWilayah XI PT. Pegadaian (Persero) Wilayah XI Semarang karena tidakmencantumkan dasar Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai pimpinanKantor Wilayah XI PT. Pegadaian (Persero) Semarang serta tidak ada Surat Kuasamelakukan gugatan dari Direktur utama PT. Pegadaian (persero) ;Memutuskan, tidak menyatakan menurut hukum pada saat sebagai pegawai di unitPT.

Semuanya tidak jelas sehingga berakibat hukum Status Persona Penggugat tidak jelas, apakah dapatmewakili lembaga atau institusinya incasu Kantor Wilayah XI PT. Pegadaian (persero)Semarang.

Pegadaian (persero) ;Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan Tergugat I sehubungan putusanpidana yang menurutnya tidak serta merta dapat dipakai atau dijadikan acuan dalamperkara yang berbeda incasu perkara perdata karena perkara pidana dan perkara perdatamerupakan dua hal yang berbeda.

Amirudin Saud) sama sekalitidak tercantum di dalam kepengurusan Penggugat Intervensi (incasu GPE));2. Setelah Bapak H.

Intervensi (incasu GPEl) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud padaPasal 12 ayat (1) dan (2), dimana harus diselenggarakan RapatHalamanl 11 dari 67 hal.

Amirudin Saud) pada tanggal 8 Maret 1999tidak dihadiri oleh BPD resmi, akan tetapi hanya dihadiri olehkaryawan dan kerabat anak menantu dari Tergugat Intervensi (incasu H.

Amirudin Saud) dengan mengajukangugatan dalam Perkara Nomor 1504/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel terhadap KadinIndonesia, yang sejatinya merupakan upaya Hoik Tergugat Intervensi (incasu H.

Justru TERGUGAT in casu KADININDONESIA) akan melakukan kesalahan fatal jika menerima Penggugat (incasu H. Amirudin Saud) sebagai Anggota Luar Biasa dari TERGUGAT (incasu. KADIN INDONESIA) karena berdasarkan fakta yangsenyatanyatanya terjadi Penggugat (in casu H.

./2017/PN.MLG Surat Peringatan II tanggal 12 Februari 2016 Surat Peringatan Ill tanggal 3 Maret 2016Meskipun TERGUGAT telah mengingatkan tentang tunggakan kewajibanhutang Debitur (incasu PENGGUGAT) dengan mengirimkan SuratPeringatan ternyata PENGGUGAT tidak memiliki itikad baiksegeramenyelesaiakan/membayar seluruh tunggakan angsuran kreditnya, sehinggaterbukti Debitur (incasu PENGGUGAT) telah berpretasi buruk/wanprestasi.Wanprestasi (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasiatau kewajiban

Sedangkan bentuk wanprestasinya debiturdapat berupa:Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G./2017/PN.MLG1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yangtelah disepakatinya;3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;4) Melakukan sesatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan mutasi/table angsurankredit Debitur (incasu PENGGUGAT) terbukti PENGGUGATtelahwanprestasi

TERGUGAT adalahpihak yang dirugikan dalam perkara a quo, karena PENGGUGAT telahmenikmati fasilitas kredit dari TERGUGAT untuk kepentingan komersialdan mendapatkan keuntungan daripadanya namun tidak menunjukkanitikad baiknya untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnyasebagaimana yang telah disepakatinya.Berdasarkan catatan pada loan inquiryatas fasilitas kredit Debitur (incasu PENGGUGAT) bahwa total kewajibannya sampai dengan tanggal03 Oktober 2017 sebesar Rp. 319,877,149.84 dengan perincian sebagaiberikut

Sertifikat Hak Milik No 435 dengan luas tanah 2.830 M2 yangterdaftar atas nama DWI SRIWATI TRISNANNINGSIH, telahdisesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnyadiberi tanda T11;Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 770/2013 tanggal 04Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenMalang, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukupselanjutnya diberi tanda T12;Fotocopy Surat Peringatan 1, tanggal 25 Januari 2016 yang ditujukankepada Debitur KARNADI (incasu

PENGGUGAT) tanpa asli , dibubuhimaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T13;Fotocopy Surat Peringatan II, tanggal 12 Februari 2016 yang ditujukankepada Debitur KARNADI (incasu PENGGUGAT), tanpa asli , dibubuhimaterai cukupselanjutnya diberi tanda T14;Fotocopy Surat Peringatan Ill, tanggal 03 Maret 2016 yang ditujukankepada Debitur KARNADI (incasu PENGGUGAT), tanpa asli , dibubuhimaterai cukup selanjutnya diberi tanda T15;Fotocopy Laporan Penilaian Agunan (LPA) tanggal 19 Januari 2013,telah disesuaikan

Bank Mandiri (persero) Jember, namunhal tersebut tidak berakibat hak milik atas kedua obyek sengketa tersebut secaralangsung (serta merta) berpindah kepemilikannya (transfer of bilonging) daripenerima pinjaman (incasu,debitur) kepada pemberi pinjaman (incasu, PT BankMandiri (persero) Jember/kreaitur), sebab hubungan hukum keperdataan dalamperjanjian hutang piutang adalah Schuld and Haftung, dimana penerima pinjamanuang (incasu, Terbanding/debitur) berkewajiban melaksanakan prestasi, yaituberkewajiban

melunasi hutangnya, sedangkan pemberi pinjaman uang (incasu,PT.

Alasan Pertama Kasasi:Bahwa Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding, telah melampaui bataskewenangannya dalam memutuskan perkara perdata incasu, karena tersuratdengan tegas dan jelas bahwa Hakim Banding tidak memeriksa denganseksama dasar fakta (Fetelijke Grond) dan dasar hukum (Rechtelijk Grond)perkara incasu di Tingkat Banding tetapi memutuskan penerapan hukum yangmerupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagai Judex Juris;Halaman 10 dari 20 hal. Put.

Alasan Kedua Kasasi:Bahwa dalam putusan perkara perdata incasu di tingkat Banding adalahbertentangan dengan tertib Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR danYurisprudensi tetaop Mahkamah Agung RI sebagaimana terlihat dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:i.

(Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Il,Hukum Perdata dan Acara Perdata, Tahun 1977, halaman 237 dan halaman249);Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, adalah patut danberwenang bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pembatalan atasputusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeridalam perkara incasu, mengingat penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mengatur hukum acara (dalam hal ini HIR) tidakdi terapbkan dan atau diabaikan

oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara incasu di tingkat Pengadilan Tinggi;Ill.

Nomor 1480 K/Pdt/2016Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam putusan perkara incasu, telahterjadi pergeseran dalam hal substansi permasalahan. Mengingat Pemohontidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baikkarena Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan tingkat pertamatelah mendasarkan putusan perkara a quo dengan penerapan hukum yangkeliru atau melanggar hukum yang berlaku;1.

isinya panggilan aanmaning tersebut telah diklarifikasi dariPEMOHON AANMANING DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAWN/ incasuPENGGUGAT dan TERMOHON Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT II, Ill,IV, V, dan VI) DINYATAKAN TELAH MELUNASI PEMBAYARAN SELURUHHUTANGNYA atas dasar 2 (dua) kwitansi pembayaran sesuai jumlahhutangnya sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah), yangdibayarkan oleh TERGUGAT I/ WAHYU BUDI SUSANTO, yaitu:a.

Bahwa Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, Il, Ill, IV, V dan VI) adalahpihak yang tidak terikat atau tidak mempunyai hubungan hukum denganHal 14 dari 43 halaman Putusan No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.Adv.il and Ugji Consultantperjanjian tersebut di atas begitu juga Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan/ TURUT TERGUGAT II tidak pernah terlibat atau ikut sertadalam Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Nopember 2014;5.

Bahwa sesuai panggilan aanmaning dan rapat aanmaning jelas sesuai faktaAlmarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, III, IV, V dan VI) tersebut telahdilunasi atas dasar 2 (dua) kwitansi pembayaran hutang seluruhnya sebesarRp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) hanya ada keterlambatanwaktu pembayaran selama 25 (dua puluh lima) hari;6.

Bahwa atas dalil gugatan tersebut di atas, KOPERASI/ PENGGUGAT puntelah keliru menarik Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT II, Ill, IV, V danVl) dalam perkara aquo dan menarik Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan/ TURUT TERGUGAT II tidak pernah terlibat atau ikut sertadalam Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Nopember 2014 dan TERGUGAT pun tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT, kecualihubungan hukum dengan dr.

(seratus delapan belas meter persegi), sebagaimana diuraikandalam surat ukur tanggal 9 Nopember 1998 No. 09.04.09.03.01434 terdaftaratas nama AMSARI kepada Para Ahli Warisnya (incasu TERGUGAT Il, Ill, IV,V dan V pada saat putusan aquo diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum atau melalui Kuasa Hukumnya terdahulu yaitu: KANTOR HUKUMSUPRIYATNA PRAYITNO & ASSOCIATES..

2014;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya adalah:I Alasan Pertama Kasasi:BahwaPengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum dalammemutuskan perkara perdata incasu

, karena tersuratt dengan tegas dan jelas bahwaHakim Tingkat Pertama tidak memeriksa dengan saksama dasar fakta (FetelijkeGrond) dan dasar hukum (Rechtelijk Grond) perkara incasu di Tingkat Pertama,tetapi hanya memberikan penguatan atas pertimbangan hukum dalam hal hubungankerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;Putusan Judex Facti Tingkat Pertama dimaksud di atas tidak sesuai denganmaksud, hakekat dan tujuan penerapan undangundang, terutama Pasal 23 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970

1) HIR junto Pasal 51UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 sehingga sudah sangat berdasar danberalasan hukum untuk dimohonkan kasasi atas putusan a quo sesuai maksudketentuan Pasal 30 huruf b dan c UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung RI, yakni membatalkan putusan karena badan pengadilan kelirudalam melakukan penerapan hukum dan lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan peraturan perundangundangan;II Alasan Kedua Pengajuan Kasasi:Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam putusan perkara incasu

adalah bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, melainkanbentukbentuk dari prestasi (performance) seperti yangdisebutkan dalam pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa :Memberikan sesuatu; Berbuat sesuatu; Tidak berbuat sesuatu;Bahwa SEANDAINYA pun kita mencoba untuk mengikutikontruksi logika yang dimaksud Penggugat adalah ParaTergugat tidak membayar/ memenuhi hakhak Penggugatsebagaimana mestinya yang dibebankan oleh PERJANJIANterhadap Bambang Suprapto (incasu

Andre Noorputranto (incasu Tergugat II);2). Dimas Noorhadianto (incasu Tergugat IV);3).

Adinda Wahyu Lestari (incasu Tergugat III).Bahwa guna kepentingan hukum Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill dan Tergugat IV telah memperoleh PENETAPANsebagai ahli waris yang SAH dari Pengadilan Agama JakartaSelatan sesuai dengan Salinan Penetapan Nomor0070/Pdt.P/2014/PA JS yang diterbitkan oleh Pengadilan AgamaJakarta Selatan.TENTANG PROSES TERBITNYA AKTA PERJANJIANKERJASAMA PENGELOLAAN RUMAH KOSAN EKSKLUSIFNOMOR 03 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2008 CACAT HUKUM.Hal. 15 Putusan No.36/PDT/2018/PT.DKI15.16.17.18

Bahwa langkah Penggugat untuk mengajukan gugatannyasetelah BAMBANG SUPRAPTO meninggal menunjukan ItikadTidak Baik Penggugat untuk menguasai Hak Milik Tergugat , Il,Ill dan IV;Bahwa dengan demikian Perjanjian dibuat antara Albert IndratnaKasmara/ Pihak Kedua (incasu penggugat) dengan BambangSuprapto/ Pihak Pertama berdasarkan Akta PerjanjianKerjasama Pengelolaan Rumah Kosan Eksklusif Nomor 03tanggal 17 September 2008 yang dibuat dihadapan DR. H.A.Taufiqurrahman, SH.

(incasu Turut Tergugat ) adalah TIDAKSAH karena dibuat berdasarkan TIDAK dengan itikad baik dariPenggugat;Bahwa seandainya pun BAMBANG SUPRAPTO telahmelakukan pengikatan yang dituangkan dalam Perjanjian yangmenjaminkan tanah yang diatasnya dibangun Rumah KosanHANYA ADA antara BAMBANG SUPRAPTO dengan PT.

Penggugat) telah menerima Uang Mahar(Sinamot) dari pihak lakilaki (incasu Tergugat).

Dimana menuruttatanan hukum adat batak bahwa sinamot juga bermakna sebagai"pelepas ikatan bathin Penggugat dari kaum kekerabatan keluargabesarnya dan selanjutnya masuk kedalam kaum kekerabatan keluargabesar pihak laki laki (Suaminya, incasu Tergugat).

Sehingga olehkarenanya, semua anak anak yang lahir dari perkawinan PenggugatHalaman 9 dari 25 halaman Perkara Nomor 474/Pdt/2021/PT Mdn13.14.15.dan Tergugat adalah penerus generasi dari pihak Bapaknya dan akanmengikuti garis keturunan (Klan) Bapaknya yaitu dari pihak laki laki(incasu Tergugat), selanjutnya menyandang Marga "Napitupulu atauBoru "Napitupulu, dimana dalam gugatan agquo terbukti bahwa anakanak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberi nama :INEZ JESSIKA LENORA NAPITUPULU

maka agar anakanak yanglahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada padapengawasan dan pengasuhan Penggugat, sebab sebagaimana telahTergugat jelaskan di atas, semua anakanak yang lahir dari perkawinanPenggugat dan Tergugat adalah penerus generasi dan akan mengikutigaris keturunan (Klan) pihak lakilaki, maka sudah sepatutnyabilamana Majelis Hakim memutuskan bahwa anakanak yang lahirdalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada pengawasandan pengasuhan Bapaknya sebagai pihak lakilaki (incasu

Dan kemudian, karena semua anakanakyang lahir dari perkawinan Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugatdk/Penggugat dr adalah penerus generasi dari pihak Bapaknya danakan mengikuti garis keturunan (Klan) Bapaknya yaitu dari pihak lakilaki (incasu Tergugat dk/Penggugat dr), maka oleh karena itu sangatberalasan hukum apabila hak atas pengasuhan dan pemeliharaankedua anakanak tersebut (incasu INEZ JESSIKA LENORANAPITUPULU dan INDRI DWI NATHANIA NAPITUPULU) beradadibawah pengawasan dan pengasuhan Tergugat