Bahwa Para Tergugat mendasarkan perhitungan pembayaran sewa alatberat tersebut sebagaimana perjanjian adalah dihitung Rp285.000,00( dua ratus delapan puluh lima ribu ) perjam ;4. Bahwa Tergugat menyatakan telah membayar biaya sewa alat beratmelalui transfer rekening kepada Penggugat, yaitu uang sebesarRp781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) namunterdapat perbedaan perhitungan tentang pembayaran sewa alat berat yangdikeluarkan di Desa Mangkatir dan Desa Kelanis.

Wismanto;Menimbang, bahwaalatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat T.1 tentang Akta Notaris tanggal 18 Januari 2013 Nomor 07,bukti surat T.2 tentang perhitungan pemakaian alat di Desa Kelanis daritanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016,tertanggal 15 Desember 2016, bukti surat T.3 tentang perhitungan pemakaianalat di Desa Kelanis dari tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal23 September 2016, bukti surat T.I4 tentang memo tagihan untuk Pak Junaedidari

Hartanudin, dan 2.Norsani;Menimbang, bahwa alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat Il yaitualat bukti surat T.I1 tentang Surat Pernyataan Tergugat Il kepada MajelisHakim tanggal 15 Juni 2017, bukti surat T.Il2 tentang perhitungan pemakaianalat di Desa Mangkatir dari tanggal 24 Juli sampai 2016 dengan tanggal 08September 2016, bukti surat T.I3 tentang perhitungan pemakaian alat di DesaMangkatir dari tanggal 24 Juli 2016 sampai tanggal 08 September 2016, buktisurat T.l4 tentang perhitungan pemakaian

Yadianor dan Saksi Sinyo Aliandomengetahui penyewaan alat dilakukan untuk waktu 300 jam/bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti dan saksisaksi yangdiajukan oleh Para Tergugat yang meletakkan perhitungan sewamenyewa alatberat dengan perhitungan menggunakan Hour Meter (HM), tidak didasarkanpada ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa AlatBerat Nomor 012/PSMAB/BTK/07/2016, tanggal 9 Juli 2016 dan PerjanjianSewa Menyewa Alat Berat Nomor 013/PSMAB/BTK/08/2016, tanggal 13Agustus

Putusan No. 51/PDT/2017/PT.PLKsemuanya menyatakan bahwa perhitungan sewa alat berat a quo didasarkanpada perhitungan menggunakan hour meter ( HM ), suratsurat bukti danketerangan saksisaksi tersebut sangatlah berhubungan erat denganpengoperasian alatalat berat dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, dasar perhitungan dari pihak Penggugat yang menghitung perbulan/unitRp85.000.000, ( delapan puluh lima juta rupiah ) tanopa menperhitungkan alatberat

:satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari Surat Banding NomASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 127/ASA/PJK/XII/2012 tanDesember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan Banding atas sengkdengan perhitungan

Dengan demikian, nilai sengbulan adalah Rp 124.916.696.903,00 Rp 113.264.221.943,00 = Rp 11.652.474.960,00 / = Rp 971.039.580,002) Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa Pajak 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan Tahun Pajak 20juga diajukan Banding;b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh

D asa ohPCUmuire otal Yr djyaie Ore irPemungut Pajak/KegiatanMembangun Sendiri /Penyerahan atas Aktiva Tetap yang MenurutTujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:d.1 Impor BKP d.2 Pemanfaatan BKP tidakberwujud dari Luar DaerahPabeand.3 Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak olehPemungut PPNd.5 Kegiatan MembangunSendiri d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut TuyranSemula Tidak UntukDiperjualbelikan Diperjualbetikarr:d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau cata c4 ata cS ata c6)Perhitungan

Aspek Material1. bahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukan dalamperhitungan PPh Badan;2. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini, adalah perhitungan SKPKBT PPN MasaPajak Februari 2009 sebesar Rp817.813.446,00 yang tidak disetujui seluruhnya oleh PemohonBanding, dan diajukan keberatan.

Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP810/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menerima sebagian sehingga perhitungan PPN MasaPajak Februari 2009 menjadi sebesar Rp716.592.878,00. Atas Keputusan tersebut PemohonBanding belum menerima, dan mengajukan banding dengan Surat Nomor: 127/ASA/PJK/XI/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding perhitungan PPN yangseharusnya adalah sebesar Nihil.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukankoreksi positif DPP PPN sebesar Rp 197.657.257.805,00 berdasarkanhasil cekualisasi peredaran usaha dalam perhitungan PajakPenghasilan Tahun 2004 (vide Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.19499/PP/M.X1/16/2009 tanggal 25 Agustus 2009, Halaman 28Alinea ke3);b.

Bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilaisebesar Rp 197.657.257.805,00 didasarkan pada hasil ekualisasiperedaran usaha dalam perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2004.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukan ujiActual Cost dalam perhitungan Percentage of Completion denganpendekatan Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan pada SPT MasaPPN Masa JanuariDesember 2004 yang dilampiri Invoice perolehan JasaKena Pajaknya yang disebabkan keterbatasan data yang

Pemohon Banding hanya memberikaninduk kontrak kerja dan tidak dapat memberikan bukti besarnya ContractValue project Telkom, Telkomsel, dan Ipol sebagaimana dilaporkan pada SPTPPh Badan atau Rekapitulasinya;Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikanActual Cost per project secara global yang disajikan dalam perhitungan labaperproject namun tidak terdapat perincian Actual Cost atau Harga PokokPenjualan yang dijadikan dasar perhitungan Percentage of Completion perprojectnya

seperti perincian dan bukti import equipment, perincian dan buktipembayaran jasa services ke PT Motorola Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikanBudgeted Cost secara global yang disajikan dalam perhitungan rekapitulasilabaper project tanpa adanya perincian Budgeted Cost yang dijadikan dasarperhitungan Percentage of Completion per projectnya;d.

Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyerahkan buktiberupa:Perincian general Ledger atas Harga Pokok Penjualan Actual Cost Services biayaproyek Tahun 2004 sebesar Rp 501.007.495.019,00;Perhitungan PoC Tahun 2004 yang menjadi dasar perhitungan peredaran usahaTahun 2004;SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002, 2003 dan 2004;Laporan Keuangan;Faktur Pajak Masukan;Faktur Pajak Keluaran;Kontrak Kerja antara Motorola Inc US dengan PT Telkomsel;

penyajian;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta hasilUji Kebenaran Materi (UKM) terungkap halhal sebagai berikut:bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesarUS$796,260.00 dikarenakan nilai pembelian material yang disajikan dalam SPT PPh Badanlebih besar dibandingkan dengan nilai penjualan yang disajikan dalam Laporan Keuangan, danPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti pendukung atas perbedaan tersebut,dengan perhitungan

Keuangan Selisihdalam USS dalam USS dalam USSRaw material 20,857,515 20,857,515 0Work in Process 20,612 20,612 0Finish Good 128,554 128,554 0Indirect Material 796,260 796,260Allowances Inv 137,804 137,804 0Jumlah 21,940,745 21,144,485 796,260 bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan penyajian tersebut tidak mengubah ataumenimbulkan perbedaan perhitungan Harga Pokok Penjualan dalam SPT PPh Badan yaknisebesar US$ 24,318,165.00 yang sama besarnya dengan Harga Pokok Penjualan dalamLaporan Keuangan;bahwa

Dalam transaksi terdapat beda waktu antara terjadinya pembelian, penjualan,pengakuan biaya dan saat pelunasannya.bahwa perhitungan atas selisih kurs tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Bandingberdasarkan sistem pembukuan yang taat asas sesuai dengan Pasal 28 UU KUP No. 6/1983sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000, mengacu pada standar akuntansi yangberlaku di Indonesia, serta didukung dengan buktibukti perhitungan yang konsisten;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak

selisih kurs dilakukan setiap akhir bulan,berdasarkan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan yang dterapkan secara taat azas, danpada saat pemeriksaan dan proses keberatan Pemohon Banding telah menyerahkan dokumenkepada Terbanding antara lain berupa General Ledger, Laporan Keuangan Audited, MappingLaporan Keuangan dan SPT, Rincian perhitungan selisih kurs, SPT PPN masa sertalampirannya;bahwa pada saat UKM, Pemohon Banding dapat menjelaskan dan menunjukkan rincianperhitungan selisih kurs sebesar

US$229.971.00, sedangkan sisanya sebesar US$ 80,897.00Pemohon Banding menyetujui koreksi oleh Terbanding;bahwa terhadap perhitungan selisih kurs sebesar US$229.971.00 Terbanding menyatakanPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti transaksi yang menjadi dasarperhitungannya, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran perhitungannya;bahwa menurut Pemohon Banding, buktibukti berupa daftar faktur pajak sebagai lampiran SPTPPN masa merupakan bukti transaksi yang menjadi dasar perhitungan

XXX sudah sesuai saat barangtersebut diekspor sehingga tidak diperlukan penetapan kembali perhitungan beakeluar atas ekspor barang.e Atas barang yang diekspor tersebut selurunnya sudah berada didalam kawasanpabean dan dalam Statement Of Facts jelas terlinat bahwa barang yang dieksportersebut pada tanggal dimaksudkan masih dan Baru selesai diinspeksi pihakperkapalan dan hal ini terjadi diluar kendali Pemohon Banding.e Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai dengan peraturan yangberlaku.Menurut

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kKewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1): Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea KaluarPasal 6 ayat (2): Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor: 003278 tanggal 29 Desember 2009Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

PUTUSANPAILIT.Bahwa Pemohon Kasasi dalam melakukan perhitungan bunga sebesar2.021.744 USD terbilang (dua juta dua puluh satu ribu tujuh ratus empatpuluh empat dolar Amerika Serikat) dan Denda sebesar USD249.393,00 serta Biayabiaya sebesar USD 20.264,00 dilakukan ataspersetujuan dari PT.

dalam PASAL 134 AYAT 1 JUNTO PASAL 136 AYAT 1JUNTO PASAL 137 AYAT 1 JUNTO PASAL 1 AYAT 6 UU NO. 37TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN BUNGA SAMPAI DENGANTANGGAL PUTUSAN PAILIT maka demi hukum sesuai dengan asasyang berlaku lex specialis derogat Legi generali, maka dalampersoalan ini UU Hak Tanggungan sebagai aturan umum tidak dapatditerapkan dalam perhitungan bunga dan denda dan jika asas hukumtersebut dilanggar maka demi hukum perbuatan tersebut batal demihukum, hal ini sejalan dengan pendapat Prof

, JAMINAN FIDUSIA, HAK TANGGUNGAN,HIPOTEK ATAU HAK AGUNAN ATAS KEBENDAAN LAINNYA.Bahwa berdasarkan pasal 134 AYAT (1) Undangundang No. 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangJELAS TERGAMBARKAN BAHWA PEMOHON KASASI MASIHBERHAK MELAKUKAN PERHITUNGAN BUNGA KARENABERTINDAK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS YANG DIDASARIHAK AGUNAN YANG ~ DIMILIKINYA, SEHINGGA ADALAHKEKELIRUAN YANG SANGAT FATAL KALAU JUDEX FACTIMENGHILANGKAN PERHITUNGAN JUMLAH BUNGA TERHADAPHUTANG YANG TELAH DWAMINKAN

dan Biaya sebesar USD 20.264,00.Adalah perhitungan bunga dari Tahun 2008 hingga tahun 2009.Bahwa kembali sebagaimana telah diterangkan dalam Jawaban,Pembuktian T 1 T 22 dan Kesimpulan Termohon Renvoi/PemohonKasasi dimana perhitungan Bunga sebesar 2.021.744,00, Dendasebesar USD 249.393,00 dan Biaya sebesar USD 20.264,00 adalahPerhitungan yang diambil dari Tahun 2005 sampai dengan Februari 2009 dimana telah diperhitungan dengan secara rinci dan detail dalamPembuktian Tertulis oleh Pemohon Kasasi/Termohon

Perhitungan secara rinci tentang pengenaanbunga, denda dan biaya telah secara jelas dan gambling telah kamisampaikan dalam bukti T7 sampai dengan T22.Sehubungan dengan hal tersebut berikut kami sampaikan perhitunganbunga PT.

sebagaimana tertuang dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan) dengan Dasar Pengenaan Pajak PPNyang dilaporkan dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai karena Pemeriksa beranggapan bahwajumlah peredaran usaha terkait dengan penyerahan dalam pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai;bahwa koreksi Pemeriksa berasal dari hasil pengujian Penjualan dengan cara menggross upselisih negatif pembelian dengan prosentase laba kotor yang dilaporkan oleh Pemohon Bandingdi SPT Tahunan PPh Badannya, dengan perhitungan

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Nota Perhitungan dan 4 (empat) lembar buktipengeluaran kas bulan April 2005 ;Hal. 27 dari 81 hal.

Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulanJuni 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Juli 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Agustus 2005 ;Hal. 41 dari 81 hal. Put.

Nota Perhitungan dan 6 (enam) lembar buktipengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2006 ;D.

(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembarSKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat)Hal. 45 dari 81 hal.

asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembarSKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat)Hal. 46 dari 81 hal.

bea keluar atasbarang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut: Netto HPE Kurs Tarif BK .

bea keluar atasbarang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut: Netto HPE Kurs Tarif BK Tgl Realisasi Ekspor(MT) (USD) (Rp) (%) (Rp)2.350,00 755,00 9.126,00 4.5 728.679.152,00 02/04/2010 bahwa sesuai perhitungan tersebut terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluarsebesar total Rp 273.135.000,00;bahwa menurut Terbanding, bahwa terhadap barang ekspor yang diberitahukandengan PEB Nomor: 000841 tanggal 30 Maret 2010 berdasarkan PersetujuanEkspor Nomor: 000839/PM/WBC.03/KPP.08/2010

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Saya data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar yang secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan, PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluarmaupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor: 000841 tanggal 30 Maret 2010Berdasarkan

tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur Perhitungan BeaKeluar a quo.

banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP826/WPuJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundanganundangan perpajakan yang masih berlaku;Perhitungan

B/PK/PJK/2015 Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2004 samasama menyatakan Pajak Masuk PPN PemohonBanding untuk Masa Pajak Januari 2004 adalah sebesar Rp 85.823.671,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setalah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhtiungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidakada kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadapdasar penetapan maupun dasar perhitungan;.

Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPN yang masihharus dibayar.Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatantidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasarperhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bading perhitungan PPN MasaPajak Januari 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:DPP PK Rp 754.909.796,00DPP (80/100 x DPP Pk) Rp 603.927.837,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 150.981.959,00PPN (10/100 x DPP) Rp 15.098.196,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Impor (10% x DPP) 201.413.848,00 84.420.270,00dikurangi : Pajak Keluaran 104.082.457,00 PPN Impor yang harus dipungut 97.331.391,00 84.420.270,00kembaliSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulan x 2%)PPN Yang Masih Harus Dibayar 97.331.391,00 84.420.270,00bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwamengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 297.711 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.287,87 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut

Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 244.536 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat :a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23 ayat

Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan April 2006 ; oO74 Barang bukti1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanMei 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Mei 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuni 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juni 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuli 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juli 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanAgustus 2006

beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Agustus 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanSeptember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uangkas Harian bulan September 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanOktober 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Oktober 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanNopember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uangkas Harian bulan Nopember 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode

MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007 ; 7576777879808182838485868788f 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007 ; g 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007 ;h 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan

beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan April 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanMei 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Mei 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuni 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juni 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuli 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juli 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanAgustus 2006 beserta

; e 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007 ; f 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007 ; g 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007 ;h 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus

Menjaga dan mengamankan Keutuhan Kotak Suara setelahperhitungan suara setelah perhitungan suara dan setelah kotakg. Membuat Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suaraserta membuat sertifikat perhitungan suvara dan wajibmenyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Pengawas Lapanganh. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi Surat suara dansertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK melalui PPS padai.

Melaksanakan Tugas danWewenang serta kewajiban lainnya yangMelaksanakan kegiatan/proses Pemungutan dan Perhitungan Pemilu DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014 di TPS O4 Kelurahan Rajabasa RayaKecamatan Rajabasa Bandar Lampung dan sekira jam 22.00 WIBkarena melihat proses penghitungan sudah selesai maka saksi Aryuni BintiCholid Asyari selaku PPL pada.

1 (satu)eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertasertifikat hasil penghitungan suara) kepada saksi Aryuni karena saatsaksi Aryuni melakukan pengawasan di lapangan melihat KPPSmemberikan formulir salinan C1 dalam keadaan kosong dibagikankepada para saksi tanpa adanya bukti penerimaan serta diisi oleh parasaksi peserta pemilu masing masing dan benar saat itu Terdakwa tidakbisa memberikan salinan C1 dengan alasan bahwa salinan C1 telahBahwa sebelum dilakukannya pemungutan dan perhitungan

RONI secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana pemilu Dengan sengaja tidak memberikansalinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suarakepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas PemiluLuar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 182 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana yang diatur dan diancampidana dalam pasal 288 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD2.

di TPS 12Kelurahan Rajabasa Raya terdakwa pernah menerimasosialisasi/pengarahan dari PPS serta mendapatkan salinan C1 1 (satu)eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertasertifikat hasil penghitungan suara sebanyak 15 lembar yang terdakwaambil melalui PPS untuk diserahkan kepada 12 ( Dua Belas ) saksi pesertapemilu dan PPS,PPL dan PPK serta sesuai dengan tugas dan wewenangKPPS melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan di TPS;Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis

Padahal nyatanya metode perhitungan yang digunakan olehTermohon Keberatan sangatlah keliru dan bahkan melenceng dari ketentuanhukum yang berlaku;Kekeliruan Termohon Keberatan berawal pada pertimbangan PutusanKPPU Nomor 02/2014 yang mengikutsertakan aset PT Tiga Pilar Corpora (PTTPC) dalam perhitungan jumlah aset gabungan, dengan dalih PT TPCmerupakan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan;Padahal, PT TPC bukanlah Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali PemohonKeberatan, mengingat

Merujuk pada perhitungan di atas, jelas bahwa Termohon Keberatan telahkeliru dalam menerapkan metode perhitungan jumlah Nilai Aset Gabungankarena menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.(konsolidasi) pada tahun 2011 saja. Padahal, perhitungan aset PT TigaPilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan nilai ratarata aset3 (tiga) tahun terakhir akibat adanya perbedaan nilai aset tahun terakhir PTTiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

(selaku Badan Usaha Induk TertinggiPengendali dari Pemohon Keberatan) berbeda lebih dari 30% (tigapuluh persen) dengan jumlah aset tahun sebelumnya (2010), makametode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.harus dilakukan berdasarkan ratarata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir(in casu tahun 2009, 2010, dan 2011). Metode perhitungan sepertidemikian didasari oleh Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a PP Nomor57/2010 dan selaras pula dengan keterangan ahli hukum persainganusaha Dr.

(vide halaman 6 Nomor 5Lampiran1);Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahunterakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk: PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.Keterangan 2009 (Rp) 2010 (Rp) 2011 (Rp)Jumlah Aset 581.354.488.297,00 660.997.725.787,00 1.719.415.489.172,00 Perhitungan Aset (561 354 .488.297,00 + 660.997.725.787,00 + 1.719.415.489.172,00)Ratarata 3 3Tahun Terakhir Atau2.961.767.703.256,003Jumlah Aset Ratarata 3 Tahun 987.255.901 .085,33 Terakhir Berdasarkan

Dengan demikian nilai aset dan/ataupenjualan yang dimiliki anak perusahaan lain yang tidak mempunyaihubungan vertikal atau dengan kata lain kKedudukan anak perusahaansecara horisontal (jika ada) tidak termasuk dalam perhitungan jumlahaset dan/atau penjualan gabungan;Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57/2010 dan PenjelasanLampiran Perkom Nomor 03/2012 di atas, maka cara perhitungan yangbenar untuk mengetahui nilai akhir aset gabungan dari pengambilalihansaham PT SPJ oleh Pemohon Kasasi adalah

.> Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada KonsultanPerencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keselurunhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut : No.

anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada KonsultanPerencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut :No. ...10 No.

anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya Konsultan Perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultanperencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keselurunhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut :. em aan umor ministrasas asum nasrama waulaot ontonsuitan Ferencanauman Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USBSLBN Borong

anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultanperencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No.

anggaranPembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencanasebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilansen).> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultanperencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RABsecara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No.

Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/2017UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sertaperaturan perundangundangan perpajakan yang masih berlaku;Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang :Menurut Terbanding (sesuai Surat Keputusan Keberatan):PPN Kurang Bayar Rp37.879.679,00Sanksi Administrasi:Sanksi Bunga Rp 6.721.822,00Sanksi Kenaikan Rp23.875.884,00Jumlah PPN ymh dibayar ~ Rp68.477.385,00 Menurut Pemohon Banding:Jumlah PPN ymh dibayar Rp0,00 (NIHIL)Alasan Pengajuan BandingPokok Sengketa

dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2004 adalah sebesar Rp378.796.786,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutHalaman

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau fundamental bukan alpa atau culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan mauapun dasar perhitungan;5.

Bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/2017penelaah terdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 869.786.185,00DPP (80/100 x DPP Pk) = Rp 695.828.948,00Selisih = Rp 173.957.237,00PPN = Rp 17.395.724,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

berdasarkan dokumen yang dipinjamkan diperoleh nilai seyjumlahRp663.110.000,00, atas ekspor tersebut tidak didukung dengan buktibukti yang memadaiyang dapat diuji kebenarannya sesuai dengan prosedur transaksi perdagangan internationalyang wajar terjadi;bahwa untuk melakukan barang setengah jadi Pemohon Banding harus mengeringkannyadidalam gudang selama 3 bulan, dengan omset jual Pemohon Banding Rp400.000.000,00per bulan maka stok Pemohon Banding minimum 5 kali Rp400.000.000,00;bahwa perbandingan perhitungan

Desember 2007 sebesar Rp663.560.000,00 yang kemudianberdasarkan ekualisasi dengan Peredaran Usaha maka Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai dikoreksi Terbanding menjadi sebesar Rp6.061.509.718,00berdasarkan metode grossup karena Terbanding menemui kesulitan untuk melakukanpengujian dan atau pemeriksaan karena Pemohon Banding tidak melaksanakan prosedurpembukuan dan atau pencatatan taat asas sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 28UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;bahwa perhitungan

Peredaran Usaha menurut Terbanding sebesar Rp6.061.509.718,00berdasarkan perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut Terbanding sebesarRp5.317.113.788,00 karena berdasarkan Buku Barang Masuk Pemohon Bandingdiperoleh keterangan total pembelian barang setengah jadi lebih besar dibandingkan yangdilaporkan oleh Pemohon Banding pada Surat Pemberitahuan, selanjutnya ditambahdengan Margin Laba Bruto sebesar 14 % yang diperoleh Terbanding dari perhitunganRasio Laba Bruto dengan Harga Pokok Penjualan menurut

perhitungan SPT PemohonBanding sebagaimana perhitungan sebagai berikut : URAIAN Menurut Menurut KeteranganPemohon Banding Terbanding(Rp) (Rp)Harga PokokPenjualan :Saldo Awal 138.317.212,00 69.600.000,00 Peredaran Usahabarang setengahjadiPembelian barang 582.600.000,00 5.285.831.000,00 menurut Terbandingsetengah jadiSaldo akhir 138.317.212,00 138.317.212,00 dihitung denganbarang setengahjadibarang tersedia 582.600.000,00 5.217.113.788,00 metode Grossupuntuk diprosesSaldo awal 0,00 100.000.000,00

HPP + Margin 14%barang jadiSaldo akhir 0,00 0,00 Rasio Laba Bruto :barang jadi HPP =Jumlah Harga = 582.600.000,00 5.317.113.788,00 = 80.960.000.00 =Pokok Penjualan 14%Jumlah Peredaran 663.560.000,00 6.061.509.718,00 582.600.000,00 Usaha bahwa Pemohon Banding mengakui tidak melaksanakan pembukuan dan melaporkandengan benar perhitungan kegiatan usahanya namun Pemohon Banding berpendapatbahwa perhitungan metode grossup Terbanding tidak tepat karena saldo akhir persediaanbarang setengah jadi seharusnya

Koreksi atas Running Royalty sebesar Rp 3.491.592.538,00Bahwa Pemohon Banding memberikan perhitungan running royalty kepadaTerbanding dan menjelaskan bahwa perhitungan running royalty tersebutsudah sesuai dengan perjanjian;Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding tersebut mencantumkanjumlah total unit yang dijual dan jumlah total material cost kemudianselisihnya dikenakan tarif running royalty sesuai perjanjian;Bahwa Terbanding tidak dapat menguji kebenaran atas jumlah total unityang dijual dan

royaltyyang berbeda dengan yang Pemohon Banding gunakan (berdasarkanperjanjian);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pihak Terbanding seharusnyamembatalkan koreksi Pemeriksa yang sebesar Rp 3.491.592.538,00;bahwa dengan demikian, maka seharusnya perhitungan PajakPertambahan Nilai yang terhutang untuk Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 adalah sebagai berikut: i JumlahNo.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,005. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan kemasa pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ...(karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 0,006. Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar 0,00Ts Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 15 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 15 (4) KUP 0,00c. Jumlah8.

Bahwa pada saat pembahasan sengketa pada tingkatkeberatan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), saat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) meminta data untuk perhitungan bahanHalaman 14 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 229/B/PK/PJK/20173. 12.3. 14.Bahwa atas alasan yang di kemukakan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat sebagaimanatertuangdalam laporan sidang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menghadirkan pemeriksa untuk menjelaskanmengenai nilai penjualan selain finished good yang digunakansebagai dasar perhitungan running royalty, dan Tbmenyerahkan perhitungan nilai penjualan selain finished goodtersebut;Pemohon Peninjauan

Rp.28.816.178,= Rp. 220.924.028,.Rincian perhitungan hak kompensasi pensiun PENGGUGAT II denganmasa kerja 10 tahun 2 bulan 15 hari dengan upah Rp.24.923.024.:1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP : 18 x Rp.24.923.024, Uang Pesangon : Rp.448.614.432.,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (c) :1x4=4 Perhitungan UMK > 4x Rp. 24.923.024, UPMK : Rp.99.692.096,3) Perhitungan Uang Penggantian

Rincian perhitungan hak kompensasi pensiun PENGGUGAT III denganmasa kerja 12 tahun 2 bulan 13 hari dengan upah Rp. 42.149.197.:1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP : 18 x Rp. 42.149.197, Uang Pesangon : Rp. 758.685.546,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (d) >1x5=5 Perhitungan UMK >5x Rp. 42.149.197, UPMK : Rp. 210.745.985,3) Perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) Ketentuan Pasal

Rincian perhitungan Hak Kompensasi Pensiun PENGGUGAT IV denganmasa kerja 35 tahun dengan upah Rp.40.880.8521) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x KetetentuanPasal 156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP :18 x Rp.40.880.852, Uang Pesangon :Rp.735.855.336,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 Xx KetetentuanPasal 156 ayat (3) huruf (h) : 1x10=10 Perhitungan UPMK : 10 x Rp. 40.880.852, UPMK : Rp.408.808.520,3) Perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf

Rincian perhitungan Hak Kompensasi Pensiun PENGGUGAT V denganmasa kerja 34 tahun 2 bulan dan upah Rp. 32.723.839,1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP :18 x Rp. 32.723.839, Uang Pesangon :Rp.589.029.102,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Halaman 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 268/Pdt. SusPHI/2020/PN. Jkt. Pst. 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (h) :1x10=10= Perhitungan UPMK: 10 x Rp. 32.723.839,.

Rincian perhitungan Hak Kompensasi Pensiun PENGGUGAT VIdengan masa kerja 33 tahun 10 bulan dan upah Rp. 36.187.778,1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (1) :2x9=18 Perhitungan UP18 x Rp. 36.187.778, Uang PesangonRp.651.380.004,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (h) :1x10=10 Perhitungan UPMK: 10 x Rp. 36.187.778,= UPMKRp.361.877.780,3) Perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf

Legimin, masa kerja 12 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon :2 x9 x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 5 x Rp 935.000 =Rp 4.675.000,00Penggantian perobatan dan perumahan 15% =Rp3.225.750,00Jumlah Rp 24.730.750,0027.Wagiran, masa kerja 9 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon : 2x9xRp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 4 x Rp

No. 823 K/Pdt.Sus/2011Penggantian perobatan dan perumahan 15 % = Rp3.085.500,00Jumlah Rp 23.655.500,0035.Jamiah, masa kerja 19 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon :2 x9 Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja 7x Rp. 935.000 =Rp 6.545.000,00Penggantian perobatan dan perumahan15 % = Rp 3.506.250,00Jumlah Rp 26.881 .250,0036.Marni, masa kerja 11 tahun , dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00

Zaini, masa kerja 9 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut :Hal. 21 dari 35 hal. Put.

juga Nanik Among, masa kerja 23 tahun,dengan perhitungan upah terakhir yang diterima sebesarRp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon :2x 9x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja 8 x Rp 935.000 = Rp 7.480.000,00Penggantian perobatan dan perumahan =Rp 3.646.500,00Jumlah Rp 27.956.500,0019.Ramaseh, masa kerja 30 tahun, dengan perhitungan upah terakhiryang diterima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon :2x 9x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 10

Yusuf Imam Santoso atau yang disebut juga Ima, masa kerja 7,dengan perhitungan upah terakhir yang diterima sebesarRp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon : 2x/7x Rp 935.000 = Rp 13.090.000.00Hal. 26 dari 35 hal. Put.