Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Eksporyang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspordisampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yangberlaku pada saat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan BeaKeluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar danterhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik,maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukanpenetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkanSPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggalpendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaiberikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalahTarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggalpemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean;danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor 001073 tanggal 26 November 2010 Perhitungan

tanggal PEB yang telah didaftarkan keKantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNo.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/204/10/418/11 tanggal 7Juli 2011 Masa Pajak Juli 2010;bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Terbanding ata:Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010 atas dividen sebesarRp.32.132.578.484,00;bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.32.132.578.484,00 yang diangTerbanding sebagai Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010 perhitungan

saldo laba ditahan Pemohon Banding Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2010;bahwa Terbanding melakukan koreksi a quo berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a , Pz26 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentPajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undangund:Nomor 36 Tahun 2008;bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding bahwa perhitungan .ditahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 tidak sesuai dengan saldo 1diatahan yang sudah

Pemohon Banding perhitungkan dan laporkan dalam SPT BaTahun 2010 yaitu berjumlah Rp.5.724.571.034,00 bahwa jumlah sebeRp.5.724.571.034,00 yang merupakan objek dividen;bahwa dari hasil pemeriksaan, buktibukti, datadata dan keterangan dalam persidan;diketahui:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan laba ditahan yang dilakulTerbanding karena perhitungan laba ditahan sebesar Rp.32.132.578.484,00 dilakulberdasarkan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan, SPT Tahunan Pajak PenghasiBadan

dan Surat Keputusan Keberatan yang belum mempunyai kekuatan hukum y:tetap (inkrah);bahwa Terbanding melakukan perhitungan laba ditahan sebesar Rp.32.132.578.484,00 dianggap oleh Terbanding sebagai dividen berasal dari saldo laba ditahan per 31 Juli 21MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangyang masih tersisa pada saat pembubaran Pemohon Banding (likuidasi);bahwa besarnya laba ditahan yang dihitung oleh Terbanding adalah berdasarkan laba fissebagaimana disampaikan Terbanding dalam sidang acara pemeriksaan

BAS07SP/Pg.24/2013 bahwa yang menjadi dasar perhitungan Terbanding atas dividen adapenghasilan netto fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan terutang;bahwa Majelis berpendapat bahwa pembagian dividen merupakan kewajiban perusah:kepada para pemegang sahamnya bahwa dividen dapat bersumber dari laba dital(retained earning) yang seharusnya dihitung secara komersial bukan secara fisberdasarkan laporan keuangan komersial Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding terbukti telah menyetor dan melaporkan Pajak

S80/PJ.312/1998 angka 3huruf b menyebutkan:Bahwa bagi perusahaan penerima pinjaman perhitungan bunga yangdibayarkan kepada pemegang saham merupakan biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(1) UU PPh 1984 & merupakan obyekpemotongan PPh Ps. 23.Bahwa salah satu prinsip penting dalam masalah pinjam meminjam adalahprinsip Taxable Income deductible expense.

pajak terutang PPh Badanyang tertuang dalam SKPLB PPh Badan Tahun 2011;Dengan adanya koreksi negatif biaya bunga pada perhitungan PPh Badan telahmengakibatkan jumlah pajak yang lebin bayar menurut SKPLB PPh BadanTahun 2011 sebesar Rp. 4.198.397.404, lebih besar dari jumlah lebin bayaryang dilaporkan oleh kami dalam SPT PPh Badan Tahun 2011 sebesarRp. 3.790.884.154,Sejalan dengan dilakukannya koreksi negatif biaya bunga pada PPh Badanmaka sesuai ketentuan Pasal 23 UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentangPajak

Namun upaya hukum ini tidak dapatdigunakan oleh kami karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (1)huruf b UU KUP tersebut terbatas pada keputusan mengurangkan jumlahpajak yang terutang atau keputusan membatalkan atas Surat KetetapanPajak yang tidak benar, sedangkan upaya hukum yang diharapkan oleh kamiterkait koreksi negatif biaya bunga pada perhitungan PPh Badan tersebutadalah menambah jumlah pajak yang terutang.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa kami tidakkonsisten

dalam menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya, yaituterhadap koreksi Pemeriksa yang berakibat mengurangi jumlah pajak yangterutang pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan, kami tidak mengajukanupaya hukum atau dengan kata lain menerima koreksi negatif atas biaya bungapada perhitungan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan terhadap koreksi kamiyang berakibat menambah jumlah pajak yang terutang pada perhitungan PajakPenghasilan Pasal 23, kami mengajukan upaya hukum atau dengan kata lainmenolak koreksi

positif Terbanding pada perhitungan Penghasilan Pasal 23.Pada dasarnya pokok sengketa adalah apakah pemberian pinjaman oleh PT.Panca Mantra Jaya dan PT.

denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember Tahun 2006 Nomor: 00093/277/06/055/09 tanggal 18 Mei 2009diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua denganperhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 20.419.307.453,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 2.041.930.745,00Pajak Masukan Rp. 252.774.106,00Jumlah perhitungan

Putusan Nomor 579 /B/PK/PJK/2013PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa berdasarkan semua penjelasan dan perincian atas Banding PemohonBanding di atas, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember2006 yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak:Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean 2.527.741.060,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 252.774.106,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

252.774.106,00PPN Kurang Bayar 0,00Sanksi Adminitrasi 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Bahwa berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas, Pemohon Bandingmengharapkan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor:KEP272/WPJ.07/2010 tanggal 19 Februari 2010 dapat diterima dan dikabulkansesuai perhitungan Pemohon Banding di atas dan Pemohon Banding mohonagar jumlah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2006sebesar Rp. 2.647.951.826,00 dapat dikembalikan kepada

Bahwa dalam surat Pemohon Peninjauan Kembali yang semula PemohonBanding Nomor: 005/NTRIFAT/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 (Lampiran D4)dengan dilampiri detail perhitungan dari KAP E&Y yang telah diterima olehDJP sebagai Termohon Peninjauan Kembali yang semula Terbandingpada tanggal 4 Mei 2009 menyatakan bahwa pencantuman jumlahsebesar USD 2,152,140 adalah merupakan kesalahan penulisan (tertukar)dengan pos Purchase of Equipment yang mana telah dikonfirmasikan olehKAP E&Y dengan ikut menandatangani surat

Rincian tersebut seharusnya dibaca secara keseluruhan dimanadalam perhitungan rincian tersebut memuat perhitungan Sales Royaty danSales Commission yang masingmasing sebesar 1% dari total penjualan(Lampiran D10, D11);Adapun dibawah ini kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali yangsemula Pemohon Banding sampaikan perbandingan jumlah Sales Royaltydan Sales Commission yang sebenarnya berdasarkan perhitungan rincianSales Royalty dan Sales Commission dengan jumlah yang digunakan olehTermohon Peninjauan Kembali

EksporUSD USD 755.00/MT dengan Kurs 1 USD = Rp.9.216,60, karena Tanggal RealisasiEkspor 02 April 2010 melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor 30 Maret 2010, sehinggamengakibatkan kekurangan Bea Keluar sebesar Rp.237.772.000,00: bahwa penagihan Bea Keluar didasarkan pada tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor,serta kurs yang berlaku pada tanggal selesai pemuatan ke sarana pengangkut;: bahwa penetapan Terbanding dalam Keputusannya Nomor : KEP250/WBC.03/2011tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan

Direktur Jenderal telah menerbitkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP250/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011,tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Dieksporoleh PT XXX, yang mewajibkan PT XXX, untuk melunasi kekurangan pembayaranBea Keluar sebesar Rp.237.772.000,00;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding kemudian memberikan bantahandengan surat Nomor P.250/N5/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang antara lainyang menyatakan:1) Bahwa Pelaksanaan Ekspor

Fakta yang terjadi adalah eksportasi melampauitanggal perkiraan ekspor, PEB tidak dibatalkan dan tidak diajukan pembayarandengan perhitungan baru.

(SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai :penetapan Direktur Jenderal;pemberitahuan; danpenagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan bea keluaradalah berdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku pada saat PEBmendapat Nomor Pendaftaran dan Kurs yang berlaku saat pembayaran

BeaKeluar oleh Terbanding sesuai : KEP250/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang DieksporOleh PT.

penyajian;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta hasilUji Kebenaran Materi (UKM) terungkap halhal sebagai berikut:bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesarUS$796,260.00 dikarenakan nilai pembelian material yang disajikan dalam SPT PPh Badanlebih besar dibandingkan dengan nilai penjualan yang disajikan dalam Laporan Keuangan, danPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti pendukung atas perbedaan tersebut,dengan perhitungan

Keuangan Selisihdalam USS dalam USS dalam USSRaw material 20,857,515 20,857,515 0Work in Process 20,612 20,612 0Finish Good 128,554 128,554 0Indirect Material 796,260 796,260Allowances Inv 137,804 137,804 0Jumlah 21,940,745 21,144,485 796,260 bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan penyajian tersebut tidak mengubah ataumenimbulkan perbedaan perhitungan Harga Pokok Penjualan dalam SPT PPh Badan yaknisebesar US$ 24,318,165.00 yang sama besarnya dengan Harga Pokok Penjualan dalamLaporan Keuangan;bahwa

Dalam transaksi terdapat beda waktu antara terjadinya pembelian, penjualan,pengakuan biaya dan saat pelunasannya.bahwa perhitungan atas selisih kurs tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Bandingberdasarkan sistem pembukuan yang taat asas sesuai dengan Pasal 28 UU KUP No. 6/1983sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000, mengacu pada standar akuntansi yangberlaku di Indonesia, serta didukung dengan buktibukti perhitungan yang konsisten;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak

selisih kurs dilakukan setiap akhir bulan,berdasarkan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan yang dterapkan secara taat azas, danpada saat pemeriksaan dan proses keberatan Pemohon Banding telah menyerahkan dokumenkepada Terbanding antara lain berupa General Ledger, Laporan Keuangan Audited, MappingLaporan Keuangan dan SPT, Rincian perhitungan selisih kurs, SPT PPN masa sertalampirannya;bahwa pada saat UKM, Pemohon Banding dapat menjelaskan dan menunjukkan rincianperhitungan selisih kurs sebesar

US$229.971.00, sedangkan sisanya sebesar US$ 80,897.00Pemohon Banding menyetujui koreksi oleh Terbanding;bahwa terhadap perhitungan selisih kurs sebesar US$229.971.00 Terbanding menyatakanPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti transaksi yang menjadi dasarperhitungannya, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran perhitungannya;bahwa menurut Pemohon Banding, buktibukti berupa daftar faktur pajak sebagai lampiran SPTPPN masa merupakan bukti transaksi yang menjadi dasar perhitungan

maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelahdikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masingmasing MasaPajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secarapasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masingmasing Masa Pajak maka perhitungan

Rp2.512.432.252,00);bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding,penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dan faktafakta yang terungkap dalam persidangan, terbuktibahwa untuk Masa Pajak Desember 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya PromosiBarang Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut adanya diMasa Pajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;bahwa perhitungan

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendiri607.026.124.448oOo OO Oo d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan 0Semula Tidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) 02 Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (7.829.163.763)3 Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (7.883.486.440)Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan) 0c.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 607.026.124.4482 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 55.127.409.872b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 62.956.573.635c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 62.956.573.635 e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (7.829.163.763)3 Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (7.883.486.440)b.

Mediator tidak memperhatikan perhitungan masa kerja sebagai faktorCc.angka pengali dalam perhitungan pesangon yang hanya ditetapkan 9(Sembilan) terhadap TERGUGAT sedangkan pada karyawan lainsebelumnya, yang masa kerjanya diatas 9 tahun, PENGGUGATmenerapkan faktor angka pengali dalam perhitungan pesangonadalah sesuai dengan jumlah tahun masa kerjanya, contohnya yaitu :jika ada karyawan yang masa kerjanya 15 tahun kemudianmengalami Pemutusan Hubungan Kerja yang telah disepakati olehkedua belah pihak

Menetapkan faktor angka pengali dalam perhitungan pesangonyang harus digunakan oleh PENGGUGAT KONVENSITR adalahsesuai dengan jumlah tahun masa kerja TERGUGATKONVENSIPR;b. Menetapkan Tunjangan Transport (car allowance) adalahTUNJANGAN TETAP;c.

Pemutusan Hubungan Kerja adalahdengan perhitungan : Uang Pesangon : 2 x 19 x Rp. 47.256.736,)= Rp.1.795.755.968.

masa kerja sebagai pengali uang pesangon yanghanya maksimum 9 bulan upah, serta keberatan atas perhitungan DPLKManulife Tbk, yang disetor oleh perusahaan menjadi faktor pengurangdari perhitungan pesangon;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak mempersoalkandan tidak pula mengajukan tuntutan untuk dipekerjakan kembali, akan tetapitelah mengajukan perhitungan uang pesangon yang harus dibayarkan olehPenggugat, maka dengan adanya pengajuan perhitungan oleh Tergugattersebut Majelis Hakim berkesimpulan

NokiaSolutions and Networks Indonesia, bahwa dana pensiun' yangdibayarkan oleh perusahaan menjadi pengurang dalam perhitunganpesangon Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menentukan = perhitungan UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian HakMajelis Hakim akan mengacu pada Pasal 72 Peraturan Perusahaan PT.Nokia Solutions and Networks Indonesia, dalam pasal tersebutdinyatakan bahwa perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak bagi karyawan PKWTT yang

tarif kenaikan yang sama sesuai KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, yaitu sebagai berikut :PERHITUNGAN KERUGIAN PEMAKAIAN LAHAN SECARA ILEGALMILIK PERUM PERINDO (PARA PENGGUGAT) YANG DILAKUKANOLEH CIA KIM HAN (TERGUGAT)1.

,Jumlah (8) ... = Rp.Jumlah Total (1+2+3+4+5+6+7+8) ... = Rp.Denda Materil :2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 5 tahun (36 Bulan)(DC + SPP + Biaya Administrasi)= 2% xX 3 Tahun x 12 Bulan x Rp. 32,602,960. = Rp.PPN 10% ... = Rp.Jumlah (a) ... = Rp.2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 4 tahun (24 Bulan)(SPP Tahun Ke2 / 01 Januari s/d 31 Desember 2017)= 2% xX 2 Tahun x 12 Bulan x Rp. 3,468,400, = Rp.PPN 10% ... = Rp.Jumlah (b) ... = Rp.2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 3 Tahun (12 Bulan

,Jumlah (7)Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke5 / 01 Jan s/d 31 Des 202043,508,736,23,474,131,2,347,413,25,821,544,1,664,832,166,483, 1,831,315,832,416,83,242, Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 44/Pdt/2020/PT MDNJumlah (c) ... = Rp. 915,658,2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 2 Tahun (24 Bulan)(SPP Tahun Ke4 / 01 Januari s/d Desember 2019)= 2% xX 2 Tahun x 12 Bulan x Rp. 3,468,400, = Rp.PPN 10% ... = Rp.Jumlah (qd) ... = Rp.2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 1 Tahun (12

Jumlah Total Denda Materil (atb+c) +PPN10%... = Rp. 28,568,517,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil) = Rp.72,077,253,Catatan NJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjadi Perubahan NJOPDan Asumsi Perhitungan Sewa Tanah Hingga 31 Desember 2020 Serta DapatBerubah Apabila Adanya Perubahan Tarif.Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut Mohon Yang Mulia MajelisHakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berkenan menghukumTERGUGAT atas pemakaian lahan secara Illegal dalam

* (dua ratus sembilan puluh sembilan meterpersegi), di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan,termasuk dengan upaya paksa pengosongan melalui Pengadilan denganmempertanggung jawabkan perhitungan sewa lahan dan dendaketerlambatan selama menempati lahan yang pernah disewa tersebutsecara Illegal sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan TERGUGATmengosongkan tanah sewa tersebut, dengan perhitungan kenaikan uangsewa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum)Perikanan Indonesia Nomor

2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa koreksi atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.724.275,00 dansanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP sebesar Rp12.724.275,00seharusnya dibatalkan;Bahwa menurut Pemohon Banding Faktur Pajak Masukan yang telahdikreditkan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan UU Nomor 42Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM Pasal 13 ayat 5 ketentuan formal dankarena itu maka seharusnya perhitungan

PPN untuk Masa Pajak Mei 2014menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut: JUMLAH RUPIAH MENURUTURAIAN PERHITUNGANSEHARUSNYA FIShESDasar Pengenaan Pajak:a.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ............. (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b)PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPBunga Pasal 13 (5) KUPKenaikan Pasal 13A KUPKenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUPBunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN.

Putusan Nomor 3767/B/PK/Pjk/2019 Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00167/207/14/055/16 tanggal 13 April 2016, atas nama PTKarya Sumiden Indonesia, NPWP 01.824.613.2055.000, beralamat di JalanIndustri VI, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang15135, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: .

JumlahNo Uraian (Rp)1 Ja Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 618.240.022.298 ,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 146.050.731.162,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 211.442.228.514,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah 975.732.981.974,00b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c Jumlah Seluruh Penyerahan 975.732.981.974,002 Perhitungan PPN

suara dan/atausertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat(4), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal terjadinya penggelembungan suara atau pencuriansuara tersebut yaitu pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 M.

perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasihasil perhitungan perolehan suara, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :e Bahwa berawal terjadinya penggelembungan suara atau pencuriansuara tersebut yaitu pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 M.

ZAINI yangmemerintahkan terdakwa Apabila data hasil perhitungan suarapada PPK Kecamatan Ngambur di Aula Pemda KabupatenLampung Barat sudah selesai maka di printkan saja.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat,dengan mempergunakan data dasar dan mempertimbangkan : Analisis Harga SatuanKerja yang bersangkutan, Perkiraan Perhitungan Biaya oleh Konsultan / EngineersEstimate (EE), Harga Pasar pada saat penyusunan HPS, Harga Kontrak / SPK untukbarang sejenis setempat yang pernah dikerjakan, informasi harga satuan yangdipublikasikan secara resmi, daftar harga standar / tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;Pasal 3 Huruf (b) (f)

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo tahun anggaran 2008 telah terjadipenyimpangan yaitu : Nilai Prestasi Fisik pekerjaan lebih kecil dari pembayaran yangtelah dilakukan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar : Rp.139.139.939,52 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan RibuSembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Dua Rupiah) dengan perhitungan :e Jumlah pembayaran (tidak termasuk PPN) Rp. 404.641.818,00Nilai Fisik pekerjaan yang terpasang (tidak termasuk

Pasal 9 ayat (4) dan (5) Keppres No. 80 tahun 2003 : Pengguna barang dan jasa bertanggungjawab dari segi administrasi fisik keuangan danfungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya;Lampiran I Bab I Point E Keppres No. 80 tahun 2003 yang mengatur dan menentukanbahwa perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat,dengan mempergunakan data dasar dan mempertimbangkan : Analisis Harga SatuanKerja yang bersangkutan, Perkiraan Perhitungan Biaya oleh Konsultan /

Pasal 9 ayat (4) dan(5): Pengguna barang dan jasa bertanggungjawab dari segi administrasi fisik keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya;Lampiran I Bab I Point E Keppres No. 80 tahun 2003 yang mengatur dan menentukanbahwa perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat,dengan mempergunakan data dasar dan mempertimbangkan : Analisis Harga SatuanKerja yang bersangkutan, Perkiraan Perhitungan Biaya oleh Konsultan / EngineersEstimate (EE), Harga

Lampiran I Bab I Point E Keppres No. 80 tahun 2003 yang mengatur dan menentukanbahwa perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat,dengan mempergunakan data dasar dan mempertimbangkan : Analisis Harga SatuanKerja yang bersangkutan, Perkiraan Perhitungan Biaya oleh Konsultan / EngineersEstimate (EE), Harga Pasar pada saat penyusunan HPS, Harga Kontrak / SPK untukbarang sejenis setempat yang pernah dikerjakan, informasi harga satuan yangdipublikasikan secara resmi, daftar

perbedaanperhitungan jumlah lebih bayar yang diminta oleh Pemohon Banding sebagaimanatercantum dalam permohonan keberatan yaitu lebin bayar sebesar Rp. 1.409.500,00bukan sebesar Rp. 299.759.910,00;bahwa mengingat adanya perbedaan perhitungan dari Pemohon Banding sendiri(inkonsitensi perhitungan), maka Terbanding melakukan penelusuran ke dalam SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005yang disampaikan oleh Pemohon Banding yang dijadikan dasar pemeriksaan (sesuaisistem

informasi Direktorat Jenderal Pajak) diperoleh hasil sebagai berikut:Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut ditunda ditangguhkanadalah sebesar Rp. 22.639.105.629,00bahwa nilai tersebut telah sesuai dengan dasar perhitungan equalisasi yang dibuatoleh Terbanding, namun angka Surat Pemberitahuan Tahunan Pemohon Bandingtersebut berbeda dengan surat keberatan Pemohon Banding yang menyatakansebesar Rp. 26.321.677.486,00 dan berbeda lagi dengan perhitungan yangdisampaikan saat proses

keberatan yaitu sebesar Rp. 26.437.828.370,00;penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilaisebesar Rp. 6.822.746.227,00bahwa nilai tersebut telah sesuai dengan dasar perhitungan equalisasi yang dibuatoleh Terbanding, namun angka Surat Pemberitahuan Tahunan Pemohon Bandingtersebut berbeda dengan perhitungan yang disampaikan saat proses keberatan yaitusebesar Rp. 2.650.961.195,00; dalam perhitungan equalisasi yang dibuat oleh Terbanding juga telahmemperhitungkan beda waktu

(penjualan Tahun 2004 yang dilaporkan di Tahun2005 dan penjualan Tahun 2005 yang dilaporkan di 2006);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Terbanding berpendapat bahwa terdapatinkonsistensi data yang disajikan oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan tidakdapat ditelusuri lebih lanjut kebenaran perhitungan Pemohon Banding tersebut dandasar perhitungan equalisasi antara Peredaran Usaha menurut Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan Badan dengan penyerahan menurut SuratPemberitahuan Tahunan

I Jasa Maklon secara keseluruhan, juga dipakai untuk koreksipenyerahan DPIL dan Barang impor, dipakai dasar perhitungan KEP 590 dan KEP606, jelas hal ini tidak tepat, komperatifnya sebagai berikut : Keterangan cfm. Pemohoncfm.

Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.577.631.103,62 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga koma enam puluh dua Rupiah) (dengan dasar perhitungan nilai kurs tengah mata uang Amerika Serikat terhadap Rupiah Bank IIndonesia pada saat Gugatan ini didaftarkan, yaitu senilai USD 1 = Rp. 14.321,01);4.

fisik dengan perhitungan yang ada padasistem sebesar Rp.580.700.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang seharusnya padabrankas ada senilai Rp.879.164.400, (delapan ratus juta seratus enam puluh empat ribu empat ratusrupiah) namun yang ada hanya sebesar Rp.298.464.400, (dua ratus sembilan puluh delapan jutaempat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).Adapun cara terdakwa melakukanpenggelapan terhadap uang PT.

Bahwa terdakwa jarang hadir di kantor selama 5 (lima) hari kerja Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 201 bertempat di Jalan PatuanAnggi No.64 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnyaBank Mega Syariah Unit Sibolga.e Bahwa setelah dilakukan penghitungan fisik dengan perhitungan yang ada padasistem ditemukan selisih uang sebesar Rp.580.700.000 (lima ratus delapan puluhjuta tujuh ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

Bank Mega Syariah bagian Internal control di RegionalKantor Medan.Bahwa saksi bersama dengan rekannya saksi Rasita Mendawaty Sembiring yang jugakaryawati PT.Bank Mega Syariah melakukan perhitungan dan pencocokan fisik uang dineraca kantor PT.Bank Mega Syariah Unit Sibolga karena saat itu lapiran bahwa telahterjadi penggelapan uang dikantor PT.Bank Mega Syariah Unit Sibolga Kota dilakukanoleh terdakwa.Bahwa setelah saksi bersama saksi Rasita Mendawaty Sembiring melakukan cash count(perhitungan dan

mana adalah sah menurut hukum didasarkan pada perhitungan bungadan denda yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dan perundangundanganyang berlaku ;5.

Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT yang menyatakan, sisa hutang Debiturkepada TERGUGAT atas Kredit Investasi ini adalah sebesar Rp.1.009.348.646, (satu milyard sembialn juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empatpuluh enam rupiah) haruslah ditolak oleh karena tidak beralasan menurut hukumsebab perhitungan hutang Debitur sebagaimana diuraikan dalam poin 3 di atasadalah didasarkan pada perhitungan bunga dan denda yang diperjanjikan dalamPerjanjian Kredit yang berlaku sah dan mengikat

Bahwa oleh karena itu perhitungan hutang PENGGUGAT dalam bentuk Kredit Investasiberikut perhitungan bunga dan dendanya sebagaimana tersebut di atas tidak dapatdisangkal lagi kebenarannya oleh PENGGUGAT sebab Perjanjian Kredit Investasitersebut dibuat secara sukarela dan sesadarsadarnya oleh karena perjanjian KreditInvestasi tersebut telah berulang kali dirubah dan ditambah, semuanya dibuatsecara" Notariil/ authentic, karenanya berdasarkan pasal 1870 KUHPerdata buktibukti tersebut adalah merupakan

iVkajJhJ,.*..IVditambah biaya PPN sebesar 10% sehingga menjadi sebesar USD 3,683,306,52 sebagaimana yang dirincisecara jelas dalam surat PUPN Kepada Debitur tertanggal 20 September 2005 No.538/PUPNC. 10/2005,perhitungan mana adalah sah menurut hukum karena didasarkan pada perhitungan bunga dan denda yangdiperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dan perundangundangan yang berlaku ; 10.

Bahwa perhitungan hutang KMK Debitur dalam bentuk Dollar tersebut berikut perhitungan bunga dandendanya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PENGGUGAT sebab Perjanjian KMK tersebutdibuat secara sukarelaHal.21 Putusan No.32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pstrvurm a mlAk HiliM' #4 v.dan sesadarsadarnya oleh Debitur, dan perjanjian KMK tersebut telah berulang kali dirubah danditambah semuanya dibuat secara Notariil/ authentic, karenanya berdasarkan pasal 1870 KUHPerdatabuktibukti tersebut adalah merupakan

Keputusan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanBanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian,nilai sengketa per bulan adalah Re124.916.696.903,00 Re113.264.221.943,00 =Rp11.652.474.960,00 / 12 bulan = Rp971.039.580,00;2) Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak Maret 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2009 yang juga diajukan Banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 0Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak .....

,berpendapat Surat Banding telah memenuhi syarat formal Banding, sehinggadilanjutkan ke tahap pemeriksaan material;Aspek Materialbahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukandalam perhitungan PPh Badan;bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini, adalah perhitunganSKPKBT PPN Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp675.335.054,00 yang tidakdisetujui seluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.

KeputusanKeberatan Terbanding Nomor: KEP81 1/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September2012 menerima sebagian sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2009menjadi sebesar Rp574.300.034,00. Atas Keputusan tersebut Pemohon Bandingbelum menerima, dan mengajukan Banding dengan Surat Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding perhitungan PPNyang seharusnya adalah sebesar Nihil.

maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelahdikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masingmasing MasaPajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secarapasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masingmasing Masa Pajak maka perhitungan

Rp2.512.432.252,00);bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding,penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dan faktafakta yang terungkap dalam persidangan, terbuktibahwa untuk Masa Pajak Juli 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya PromosiBarang2Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut adanya di MasaPajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;bahwa perhitungan

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 485.285.456.6410485.285.456.641d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c. Jumlah (a+b)43.860.732.5500594.666.266.03000054.666.266.03054.666.266.030(10.805.533.480)(10.849.764.991)0(10.849.764.991) PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c) 44.231.511Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 44.231.511c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 485.285.456.6412 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 43.860.732.550b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 54.666.266.030c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 54.666.266.030e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (10.805.533.480)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (10.849.764.991)b.

Bahwa fakta telah diakuinya telah jatuh tempo dan dapat ditagihnyautang tersebut lebih ditegaskan lagi dengan fakta bahwa Surat PemohonKasasi No.005/D01/SRT/SPCI/II/2009 tertanggal 5 Maret 2009 PerihalKesepakatan Baru Tentang Skedul Kerja & Pembayaran ProyekJembatan Crown Daan Mogot dan lampirannya berupa Tabel EstimasiFinal Account & Perhitungan Cost of Money dan Perhitungan Cost ofMoney Akibat Keterlambatan Pembayaran Proyek Jembatan CrownDaan Mogot (Vide Kembali Bukti Pemohon7) nyata nyatanya

oleh Termohon Kasasi,jelas bahwa dokumen tersebut telah memiliki Kekuatan pembuktian yangsempurna sebagaimana dokumen asili ;Bahwa pengakuan Termohon Kasasi terhadap Surat Pemohon KasasiNo.005/D01/SRT/SPCI/II/2009 tertanggal 5 Maret 2009 PerihalKesepakatan Baru Tentang Skedul Kerja & Pembayaran ProyekJembatan Crown Daan Mogot dan lampirannya berupa Tabel EstimasiFinal Account & Perhitungan Cost of Money dan Perhitungan Cost ofMoney Akibat Keterlambatan Pembayaran Proyek Jembatan CrownDaan Mogot

of Money Akibat Keterlambatan Pembayaran ProyekJembatan Crown Daan Mogot (Vide Kembali Bukti Pemohon7) memangbetul ada ;Pengakuan Termohon Kasasi terhadap keberadaan Surat PemohonKasasi No.005/D01/SRT/SPCI/II/2009 tertanggal 5 Maret 2009 PerihalKesepakatan Baru Tentang Skedul Kerja & Pembayaran ProyekJembatan Crown Daan Mogot dan lampirannya berupa Tabel EstimasiFinal Account & Perhitungan Cost of Money dan Perhitungan Cost ofMoney akibat keterlambatan pembayaran Proyek Jembatan Crown DaanMogot (

No. 535 K/Pdt.Sus/2010Berdasarkan hal tersebut jelas, bahwa Termohon Kasasi secara tegasmengakui keberadaan Surat Pemohon Kasasi No.005/D01/SRT/SPCI/II/2009 tertanggal 5 Maret 2009 Perihal Kesepakatan BaruTentang Skedul Kerja & Pembayaran Proyek Jembatan Crown DaanMogot dan lampirannya berupa Tabel Estimasi Final Account &Perhitungan Cost of Money, dan Perhitungan Cost of Money AkibatKerlambatan Pembayaran Proyek Jembatan Crown Daan Mogot sebagaisuatu dokumen yang ditandatangani oleh Ir.

Hartono Tjandraselaku Direktur Utama Termohon Kasasi di dalam Surat Pemohon KasasiNo.005/D01/SRT/SPCI/III/2009 tertanggal 5 Maret 2009 PerihalKesepakatan Baru Tentang Skedul Kerja & Pembayaran ProyekJembatan Crown Daan Mogot dan lampirannya berupa Tabel EstimasiFinal Account & Perhitungan Cost of Money dan Perhitungan Cost ofMoney Akibat Keterlambatan Pembayaran Proyek Jembatan CrownDaan Mogot, adalah jelas pengakuan dari Termohon Kasasi bahwaTermohon Kasasi mempunyai utang yang telah jatuh tempo