Ditemukan 360058 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan
Penelusuran terkait : 21 Pdt Sleman Kejaksaan 2015 Moh. sidiq vs kejaksaan negeri sumenep; Achmad sugandhi Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;; Pt. ricobana abadi vs kepala kejaksaan negeri jakarta pusat;; 143/pdt/2016/pt kpg 10/pdt.g/2016/pn kfm Drs. edmundus fallo M.m. Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu Jaksa/penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri poso di kolonodale 105/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn kfm Drs. vinsensius saba Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu Kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi Martini Dkk vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten bengkalis. 2. bupati bengkalis. 3. kejaksaan negeri bengkalis;; 1/pid.pra/2015/pn.rtg Andi sianto Dkk melawan kejaksaan negeri cabang reo Pra peradilan Pn ruteng
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-05-2014 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 77/Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Sby
Tanggal 26 Mei 2014 — AWANG DIANTARA Kejaksaan Negeri
62 — 13
  • AWANG DIANTARA Kejaksaan Negeri
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2012 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Sby
Tanggal 24 Juli 2012 — BUKAMIN Kejaksaan Negeri Probolinggo
71 — 21
  • BUKAMINKejaksaan Negeri Probolinggo
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 147/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Nopember 2014 — UMANDRI ; KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN ;
91 — 23
  • UMANDRI ;KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN ;
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 10 April 2015 — SUMARMI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
70 — 20
  • SUMARMIKEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
    Agama : Islam; Pekerjaan : Kepala Desa Ngrimbi; Pendidikan > SMA, 2 222222 n nnn nn nn nnn cence ncn c cence eens e Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Nopember 2014 s/d 29Nopember 2014; e Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d 19 Desember 2014; e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 18 Pebruari 2015; e Perpanjangan keI
    Pasal 18 UndangUndang Nomer 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas UndangUndang nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;3 Menyatakan dan membebaskan Terdakwa SUMARMI dari segala dakwaan dantuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan bebas= murni (vrijspraak);4 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jombang untuksegera
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 21-09-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mtr
Tanggal 12 Oktober 2018 — Pemohon:
H.MUHIR.S.Kep
Termohon:
Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Mataram Cq. Kejaksaan Negeri Mataram
64 — 28
  • Pemohon:
    H.MUHIR.S.Kep
    Termohon:
    Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Mataram Cq. Kejaksaan Negeri Mataram
    Kejaksaan Tinggi Mataram, Cq. Kejaksaan NegeriMataram, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor6/Pid.Pra/2018/PN Mtr tanggal 21 September 2018 tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Putusan Pid.Pra H.
    Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUG07/P.2.10/Dek.3/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 (BuktiT2.1), SuratPerintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUGPutusan Pid.Pra H.
    Muhmir, S.Kep. 1108/P.2.10/Dek.3/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (BuktiT2.2), SuratPerintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUG09/P.2.10/Dek.3/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 (BuktiT2.3), SuratPerintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUG012/P.2.10/Dek.3/09/2018 tanggal 13 September 2018 (BuktiT2.4),dimana Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan karena adanya beberapaLaporan dari Masyarakat terkait Dugaan Pemerasan yang dilakukan olehPEMOHON.Bahwa dalam pasal 1 angka 19
    Muhmir, S.Kep. 122018 karena PEMOHON memiliki kapasitas sebagai Ketua Komisi IV danAnggota Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, selanjutnya TERMOHONsetelah melakukan Tangkap Tangan langsung menyerahkan TERMOHONbeserta barang bukti kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram (BuktiT3.), selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanKepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : Print246/P.2.10/Fd.1/09/2018tanggal 14 September 2018 (Bukti T6) dan Surat Perintah PenangkapanKepala Kejaksaan Negeri Mataram
    Bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 jo.Pasal 20 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, Pasal 30 ayat (1) huruf a UUNo. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa "Dibidang Pidana , Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenangmelakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkanundangundang; Bahwa atas dasar ketentuan undangundang tersebut di atas,maka jelaslah bahwa penahanan yang dilakukan oleh TERMOHONterhadap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 209/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 15 Desember 2017 — ACHMAD ; KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
78 — 29
  • ACHMAD ;KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY
TARIJANTO Kejaksaan Negeri Mojokerto
52 — 12
  • TARIJANTOKejaksaan Negeri Mojokerto
    Kerugian Desa Puri sebesar Rp. 119.556.000, (Seratus sembilanbelas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sekitar sejumlah ituberdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri KabupatenMojokerto.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan
    Kerugian Desa sebesar Rp. 119.556.000, (Seratus sembilan belasjuta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sekitar sejumlah ituberdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri KabupatenMojokerto.Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan
    Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokertoserta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya;Hakim Anggota Hakim KetuaTTD TTDSAMHADI, SH. MH. ROCHMAD, SH.TTDMOCHAMMAD MAHIN, SH. MH.Panitera Pengganti,TTDMAKHFUD, SH.MH.Halaman 94 dari 94, Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-01-1970 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 03/PID.SUS/TPK/2012/PN SBY
Tanggal 1 Januari 1970 — ISMAIL Kejaksaan Negeri Keraksaan
65 — 0
  • ISMAIL Kejaksaan Negeri Keraksaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-08-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 121 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 31 Agustus 2016 — MARGELAP ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
74 — 23
  • MARGELAP ;KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
    Nota Pembelaan (Pleidooi)tertanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepas dari segala tuntutanhukum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan repliek /tanggapannya secara lisan tanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetappada Tuntutan Pidananya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkansurat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan
    ,MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPamekasan, Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya. HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDDR. LUFSIANA, SH.,MH. M. JALIL! SAIRIN, SH.,MH.TTDDR ADRIANO,SH., MHPANITERA PENGGANTITTDHENDRAENI SATASYARTI, SH., MHHalaman 198 dari 198 Putusan No. 121/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-02-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp
Tanggal 9 Mei 2019 — I NENGAH NATA WISNAYA VS KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
243 — 140
  • I NENGAH NATA WISNAYA VS KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
    KEJAKSAAN TINGGIBALI CQ. KEJAKSAAN NEGERIKLUNGKUNG, beralamat di JalanGajah Mada Nomor 56, SemarapuraTengah, Klungkung, Bali, dalam hal inimemberikan kuasa kepada COKORDAHal 1 dari 69 halamanPutusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN SrpDr. WAYAN CANDRA, SH., MHGEDE AGUNG INRASUNU, SH.,A.LUGA HARLIANTO, SH., M.Hum., GUSTI NGURAH ANOMSUKAWINATA, SH., GEDE PUTRAARBAWA, SH., WAYAN EMPUGUANA PUTRA, SH., COKORDAGEDE PUTRA GAUTAMA, SH.
    Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :e Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / PenyitaanKepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dane Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014 ;4.
    PERLAWANAN (BANTAHAN) PIHAK PENGGUGAT ERROR INPERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Perlawanan (Bantahan)Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung RepublikIndonesia cq. Kejaksaan Tinggi Bali cq.
    Bahwa terhadap keempat tanah tersebut telah disita olen Tergugat sebagaimana Surat Perintah PemeriksaanSurat/Penggeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri KlungkungNomor Print13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dan BeritaAcara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014 atas dasar PenetapanPengadilan Negeri Semarapura Nomor 70/Pen/Pid/IP.BB/2014/PN Srptertanggal 22 Oktober 2014;3.
    Tergugat melakukan penyitaan terhadap fotokopi sertifikat kKeempattanah sengketa, hal ini sesuai ketentuan angka 1 Petunjuk Teknis TindakPidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor B581/f/fek.2/7/1991perinal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalamKasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam ketentuantersebut tidak ada ketentuan bahwa yang disita harus sertifikat asli;4.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 23 Desember 2015 — SUNDAHYATI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
57 — 30
  • SUNDAHYATIKEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
    AMIN JAKFAR, M.M. selaku Pejabat PembuatKomitmen.Bahwa perubahan kontrak (addendum) serta Asbulit Drawing dari Addendumtersebut baru dibuat setelah pekerjaan Pembangunan Taman Agrowilis tersebutselesai yaitu ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso atasperkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan TamanAgrowilis Tahun 2013tersebut, dimana item pekerjaan yang dituangkan dalamaddendum disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada di lapangan dan addendumtersebut seolaholah
    Kolam air mancur dan guci air 1 Adaterjune Bahwa untuk Pekerjaan Instalasi Air seperti telah dikerjakansesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tercantum dalamAddendum. e Bahwa saksi tidak tahu ketika team dari Kejaksaan NegeriBondowoso yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan kelapangan pada pada tanggal 20 November 2014 dan teampenyelidik pada tanggal 16 Januari 2015 melakukanpengecekan ke lapangan, tidak terdapat pompa air di lokasi,namun ketika Serah Terima Tahap I pompa air ada. e Bahwa
    Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan pada saatpekerjaan dilaksanakanBahwa karena sudah diperiksa Kejaksaan Negeri Bondowosodan menurut PPTK menyesuaikan dengan fakta dilapangan,kemudian saksi melaporkan kepada kepala Badan LingkunganHal. 109 dari 255 Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PN. Sby110Hidup dan selanjutnya saksi disuruh menanda tangani asbuilddrawing tersebut.
    AMIN JAKFAR, M.M. selaku Pejabat PembuatKomitmen.e Bahwa perubahan kontrak (addendum) serta Asbulit Drawing dari Addendumtersebut baru dibuat setelah pekerjaan Pembangunan Taman Agrowilis tersebutselesai yaitu ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso atasperkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan TamanAgrowilis Tahun 2013 tersebut, dimana item pekerjaan yang dituangkan dalamaddendum disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada di lapangan dan addendumtersebut
    ,H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadiri pula olehTerdakwa beserta Penasehat Hukumnya; HakimHakim Anggota Ketua MajelisAHMAD,S.H. SUKADLS.H., M.H. GATOT NOERJANTO PRAJITNO S.H., M.H.Panitera PenggantiH. KARTONO, S..H., M..H., Hal. 255 dari 255 Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PN. Sby
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 29 September 2017 — ZAINAL ABIDIN ; Kejaksaan Sidoarjo
94 — 194
  • Wonoayu Tanggal 28 November 2015 ;82. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pada tanggal 02 November 2015 Perihal Mengadu Dan Menuntut Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes yang dilakukan Bendahara / Perangkat Desa Misdi dan Mantan Kepala Desa Popoh Wonoaayu Zainal Abidin serta menjual TKD / Lapangan yang ditujukan untuk Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo ;83. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor : VII Tanggal 01 April 2012 ;84. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor : VII Tanggal
    ZAINAL ABIDIN ;Kejaksaan Sidoarjo
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2016 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 205 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 15 Januari 2016 — KARWATI ; KEJAKSAAN NEGERI MALANG
54 — 17
  • KARWATI ;KEJAKSAAN NEGERI MALANG
    Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan repliek/tanggapannyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;Menimbang, bahwa terhadap repliek atau tanggapan Penuntut Umum tersebutPenasihat Hukum Terdakwa pun menyampaikan dupliek nya secara lisan pada tanggalyang sama yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan SuratDakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Bahwa saksi pernah menerima honor terkaita panitia pengadaan yaitu sebesarRp.300.000, terima tahun 2008, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya,setahu saksi terima dari kasir namanya RITA DARDIANI di ruang BadanAdministrasi Umum ;e Bahwa saksi telah mengembalikan uang Rp.300.000, tersebut di Kejaksaan ;e Bahwa setahu saksi keuangan di rektorat dipegang oleh kasir / bendahara ;Tanggapan terdakwa: tidak tahu.Atas Tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.2 Saksi MOHAMAD SULHAN didepan
    tahuAtas Tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.7 Saksi KADIS, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan korupsi dana hibah dari DIKTI padapembangunan gedung multicultural / serbaguna Universitas Kanjuruhan Malangtahun 2008 sebesar Rp.2.045.000.000, ;halaman 73 dari 159 halamanBahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada didalam berita acarapemeriksaan pada saat diperiksa penyidik di Kejaksaan
    tahuAtas Tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukanahli dari BPKP Jawa Timur yakni SETYO BASUKI yang memberikan pendapat/keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangandidepan persidangan ;Bahwa sejak tahun 2002 s/d sekarang sebagai Auditor Ahli Madya diPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.Bahwa dasar penugasan Ahli adalah Surat Kepala Kejaksaan
    FIFA ANDRIANI pada saat penyidikan di Kejaksaan NegeriMalang telah menitipkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) yang dimaksudkan untuk mengembalikan sebagian kerugian negara.e Bahwa terdakwa Karwati sejak perkara ini diproses secara hukum telahmengembalikan fee yang telah diterimanya itu sebesar Rp.15.000.000., (limabelas juta rupiah) yang dititipkan kepada JPU.Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segalasesuatu yang terungkap dalam persidangan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-07-2013 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Sby
Tanggal 30 Juli 2013 — SULIS SETYOWATI Kejaksaan Trenggalek
75 — 28
  • Sudirman 20 Trenggalek; 81. 1 (satu) lembar kwitansi No. 58 sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disampaikan kepada Forpimda (Kejaksaan, Kapolres, Ka.
    (satu) lembar kwitansi no. 45 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya operasional DPRD dalam rangka koordinasi dengan Dandim Trenggalek tertanggal Trenggalek 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Sulis Setyowati; 98. 1 (satu) lembar kwitansi no. 46 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional DPRD dalam rangka koordinasi dengan Kepala Kejaksaan
    dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan partisipasi untuk Granat tertanggal Trenggalek 6 April 2011 yang ditandatangani oleh Setya;186. 1 (satu) bendel proposal gelar kampanye gerakan anti narkoba Kabupaten Trenggalek periode tahun 2010-2015 HUT dewan pimpinan cabang GRANAT ke VI Trenggalek; 187. 1 (satu) lembar kwitansi no. 2 dengan jumlah uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran wartawan/Kejaksaan
    SULIS SETYOWATIKejaksaan Trenggalek
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 190/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — INDROYONO ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA ;
99 — 173
  • INDROYONO ;KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA ;
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 10 September 2015 — SUPRIATNA ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
133 — 55
  • SUPRIATNA ;KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-12-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 106/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 2 Desember 2014 — MAKKIYAH KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
19 — 0
  • MAKKIYAHKEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 04-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pid.Pra/2016/PN Gto
Tanggal 4 April 2016 — - ZUS TAMBENGI LAWAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO dan KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA
373 — 107
  • - ZUS TAMBENGI LAWAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO dan KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA
    DAHLAN PIDO, SH dan ORI RAHMAN, SH,beralamat di kantor Dahlan Pido & Partners di Jalan Sultan Botutihe Nomor 371Kelurahan Tamalate Kota Timur Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 16 Maret 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;MELAWANKEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO dan KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA,dalam hal ini KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO diwakili oleh 1).PETRUS J. SUMELANG, SH, 2). ORCHIDO BELLAMARGA, SH, 3).
    Cacat Formil Dalam PenahananBahwa berdasarkan faktafakta hukum dalam proses penahanan yang dilakukan PenyidikKejaksaan Tinggi Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Suwawa (Termohon) terhadapPemohon, terbukti cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan denganketentuan Pasal 20 jo Pasal 21 KUHAP ;Cacat Materil Dalam Penahanana.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti :Penangkapan terhadap Pemohon TIDAK sesuai ketentaan pasal 17 KUHAP yangmenyatakan: "Perintah penangkapan
    Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Pamohon, terbuktibahwa Termohon (Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang telah menahan 20 haripertama tanggal 3 s/d 22 Maret dan kemudian melimpahkan lagi ke KejaksaanNegeri Suwawa untuk penahanan kedua dari tanggal 22 Maret s/ d 9 April 2016)tidak memiliki alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP,seperti : (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk,dan (5) keterangan terdakwa ;Bahwa para saksi dalam pemeriksaan
    sama sekali tidak dapat dijadikan petunjukatas sebuah tindak pidana yang disangkakan Termohon kepada Pemohon (ZusTambengi), karena sesuai ketentuan Pasal 188 ayat 2 KUHAP, petunjuk hanyadapat diperoleh dari: (1) keterangan saksi, (2) surat dan (3) keterangan terdakwa ;Namun semua itu jauh dari apa yang diungkapkan para saksisaksi dan bukti suratyang ada ;Disamping itu, keterangan yang ada dihimpun dari para saksi yang dihadirkan olehTermohon (Kejaksaan Tinggi Gorontalo) dikonfirmasi/ diperlihatkan
    Inibertentangan dengan penahanan yang dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri Suwawa.Roeslan Saleh dalam bukunya 'Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana"mengatakan bahwa memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidakada artinya.Dengan demikian, seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidanasepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isirumusan tindak pidana yang didakwakan.Pada halaman 4 dalam bukunya DR.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 149/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 20 Januari 2016 — WIBOWO KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
46 — 13
  • WIBOWOKEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
    Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengandidampingi oleh Team PenasehatHukumnya;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,1. GATOT NOERJANTO PRAYITNO,SH..MH. M.JALILISAIRIN, SH. .MH. 2. DR. LUFSIANA, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,PARMA H., M.HPETIKAN PUTUSAN No. 149/PID.SUS/TPK/2015/PN.Sby Hal 11 dari 11
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — SULIHONO ; KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
58 — 29
  • SULIHONO ;KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
    Maxitech, setelah terdakwadipanggil olen Kejaksaan Negeri Banyuwangi sekitar bulan September 2013.Kemudian terdakwa meminta SK penunjukan sebagai TPM kepada ANGGRITMARDJOKO, tetapi tidak diberi dengan alasan SK katanya terselip sehingga terdakwa hanya diberi foto copynya saja.Hal 85 dari 114 Putusan No.93/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.SbyBahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku TPM antara lain mendatamasyarakat yang mendapatkan BSPS, mengumpulkan masyarakat penerimaBSPS di kelurahan Banjarsari untuk