Ditemukan 13106 data
113 — 91
Bali menganut asasasassecara tegas mengenai prosedur pengangkatan anak yang salah satunya adalah mendapatpersetujuan dari pihak keluarga purusa pewaris, dengan demikian secara logika teori hukumberdasarkan prinsip kepatutan dan rasa keadilan, sudah sepatutnya pengangkatan anakPenggugat tanpa persetujuan ahli waris keluarga yang mengangkat dalam hal ini Para Tergugat,maka Penggugat tidak berhak untuk ikut mewarisi harta warisan leluhur Para Tergugat,Penggugat hanya berhak untuk mewarisi harta guna kaya
132 — 90
Jika ia kaya ataupun miskin,maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawanafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (katakata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allahadalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS alNisa 4: 135).2.
32 — 19
dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkaraini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding telahsependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, MajelisHakim Tingkat Banding merasa perlu menambah pertimbangan putusan inisebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencermati,bahwa dewasa ini pemakaian Narkotika telah mempengaruhi seluruh lapisanmasyarakat Indonesia tanpa terkecuali kaum berpendidikan, orang kaya
Pembanding/Penggugat II : AMIN JAYA Bin ISHAK
Terbanding/Tergugat : ABDUL HAKIM
94 — 34
Berikut ini kami jelaskan mengenai silsilah keluarga ParaPenggugat Konvensi:NONI SAOPIAN DARYANTI KOMARUDDINKETERANGAN: Bahwa SEROPAL tidak pernah memiliki tanah aquo; Bahwa ISHAK menikah dengan C, yang mana C adalah seorangjanda kaya yang memiliki banyak harta yang mana salah satunyaadalah aquo; Bahwa harta milik C tersebut sepenuhnya menjadi milik ADENINberdasarkan pewarisan.
69 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari dalil gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugattersebut muncul pertanyaaan: apakah harta warisan yang merupakan objek sengketa berasal darihasil guna kaya orang tua Para Penggugat...??? apakah jual beli, hibah......??? ataukah berasal dari harta pusaka lelunur Para Penggugat yang telahturun temurun....???
DIDIK DJOKO ADY POERWOKO, SH
Terdakwa:
AYU SAPTA RITA BIN HAMKA HAFID ALM
295 — 63
saksiZAHRA ZULAIKHA LUBIS melalui Whatsapp ; Bahwa tiket untuk perjalanan Umroh Garuda pada tanggal 26Desember 2017 tersedia namun dengan harga perorang Rp. 6.300.000(enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan syarat dilunasi diawal dansaksi menjawab tidak bisa jika untuk menulasi namun terdakwamenawarkan membayar setengah harga, dan pada tanggal 26 dan 28Desember 2017 jemaah saksi dapat berangkat untuk perjalanan umroh,sehingga saksi percaya pada terdakwa bahwa travel miliknya yaitu PT BIRUPRASAPTA KAYA
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
AGUSTINUS NGO Anak Dari GABRIEL GEH
22 — 13
AGUS SETIAWAN untukmenanyakan gus kaya apa? lalu Sdr.
Pembanding/Penggugat III : Irem Rokayah
Pembanding/Penggugat I : P.T. Pura Delta Lestari,Tbk, Perseroan
Terbanding/Tergugat II : Napan Bin Ganyang
Terbanding/Tergugat III : H. Jamin Bin Karna
Terbanding/Tergugat I : Hj. Nunung Alias Enung
71 — 54
OOO= Rp. 1. 350. 000. 000 (satu miliar tiga ratuslimapuluh juta rupiah ), yang harus dibayaroleh Para TergugatRekonvensi / Para Penggugat secara tanggung renteng ;Bahwa setiap Manusia dijamin hak asasinya oleh Negara ,tanpa memandangapakah dia miskin atau kaya .
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Beberapa hari kemudian Yayang isteri Keq Dimanto menelponFenny memberitahu, bahwa saudara Yayang kaya, punya pabrik danpunya vila akan bantu 1 (satu) kilo emas. Pada waktu itu ditafsirRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Keqdimantojuga memberitahu hal yang sama mengenai bantuan 1 (satu) kiloemas. Akhirnya Fenny memberitahu Keqdimanto, coba ditawar lagikurang dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
44 — 9
sendiri, orang lain atau suatu korporasiMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan memperkaya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalahperbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya
menjadikaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya lagi;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perobuatanTerdakwa telah menjadikan Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi menjadikaya atau menjadi bertambah kaya;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidak melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,sehingga unsur ke 2 tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah
Terbanding/Terdakwa : DEDE HUTMAN DJUNAEDI
93 — 46
Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan adanya faktapertambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yangdibuat kaya tersebut , dan mengenai hal ini dapat dipastikan denganmembandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatankorupsi itu dilakukan oleh pelaku .Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan pada halaman 284 aleniaterakhir menyatakan : ...
wayar baik milik terdakwa atau orang lain atau korporasi pasca kegiatantersebut .Menimbang, bahwa selanjutnya lagi dalam pertimbangan hukumputusan judex factie pengadilan tingkat pertama tersebut halaman 285 aleniake1 disebutkan : unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa .Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingberpendapat adalah memang sulit untuk menemukan kesamaan pemahamantentang batasan seseorang itu dikatakan kaya
Oleh karenanya menjadi kaya atau bertambah kayanyaTerdakwa tidak tepat digantungkan pada penilaian subjektif saksisaksiyang kadar penilaiannya terhadap pengertian kaya berbedabeda.Namunpun demikian demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatanhukum, maka perumusan unsur memperkaya harus dibuat sedemikianrupa sehingga paling mendekati pengertiannya yang sah dan berkeadilan.Dalam hal ini hakim harus mengambil alih pengertian memperkaya berdasarkan pertimbangan teori, jurisprudensi dan keyakinannyadihubungkan
45 — 30
MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRISENDIRI ATAU ORANGLAIN ATAU SUATU KORPORASIMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalahmenjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atauapabila sudah kaya bertambah kaya;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentangtindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahuibahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana korupsitersebut merupakan sarana untuk melakukan
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
EDI SAPUTRA BIN M. NUR
83 — 35
wederrechtelijke);Menimbang, bahwa melawan hukum formil adalah perbuatan yangbertentangan dengan hukum positif (tertulis) sedangkan melawan hukummateriil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asasasas umum ataunormanorma hukum yang tidak tertulis;Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya adalahmerupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukumtersebut diatas ;Menimbang, bahwa frasa kata Melakukan Perbuatan Memperkayadalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata kaya
Memperkaya berarti perbuatan menjadikanbertambahnya kekayaan atau menjadikan orang yang belum kaya jadi kayaatau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;Menimbang, bahwa unsur diri sendiri dalam kamus sinonim BahasaIndonesia berasal dari kata diri sendiri yang berarti pribadi ;Menimbang, bahwa unsur orang lain dalam kamus sinonim BahasaIndonesia berasal dari kata orang lain yang berarti manusia yang berbedadengan diri sendiri ;Menimbang, bahwa unsur korporasi berasal dari kata korporasiyang berarti
BnaMenimbang, bahwa unsur ini bersifat pilinan yang artinya melakukanperbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu sajabahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri Sendiri atau untukorang lain atau untuk suatu korporasi ;Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatukorporasi bertambah kekayaannya atau menjadi lebin kaya karena perbuatantersebut ;Menmimbang. bahwa pada tahun
NUR karena menurut majelis berdasarkan fakta dipersidangan uangtersebuit dipergunalan terdakwa untuk kepentingan lain yang sifatnya diluarkedinasan, bukan untuk menambah kekayaan Terdakwa atau membuatTerdakwa menjadi kaya apalagi membuat Saksi KAMARULLAH. SKM, M.SiBin ISHAK MANYAK , Saksi MUHAMMAD ALI BIN M.
151 — 139
Dia adalah orang kaya. To Parengnge jugaorang kaya. Yang cerita itu ke Saksi adalah orangtua Saksi yangbernama Paringgi. Sejak Saksi kecil, Saksi sudah diceritakan olehorangtua Saksi bahwa di Bangkelekila tidak ada istilah kaunan.
RAPPO (bean/l), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:bahwa, Saksi kenal Bado:bahwa, Bado' masih hidup;bahwa, Bado' dan Penggugat datang ke Pengadilan karena masalahapa, Saksi tidak tahu;bahwa, yang Saksi ketahui adalah bahwa sehubungan Saksi pemahmemotong babi: bahwa, waktu Saksi memotong / menikam babi, Saksi memotong babi diBuntu dalam pesta merok:~bahwa, merok adalah acara untuk orang kaya memberi makan orang.Rumah itu yang disyukuri.
1.JUNI KRISTIAN TELAUMBANUA,SH
2.OKTA FIADA GINTING, SH., MH.
Terdakwa:
RAHMA HAYATI HARAHAP alias RAHMA
352 — 292
dan kembalidikomentari AKUN FACEBOOK RAHMA HARAHAP mengatakan Yg jilbab kuning itu mantan teman yg juga istri Perwira di kejaksaan dulu dia tugas dsni Kasi pidsus skrg pindah tugas ke Sekadau Kalimantan namanya Helmiyanti emiYg baju biru itu kawan juga lily Suryani yg tiap hari share kaya kata nasehat n motivasi beberapa kali uda sering foto bareng sipelakor masi aja aku diam, puncaknya Senin kmarin mereka sengaja nongkrong dibalige bareng pelakor
12 — 6
Bahwa benarTergugat dan keluarga Tergugat bukanlah orang kaya, yang punya banyak materi,tetapi itu bukan berarti dapat dijadikan alasan untuk menghina harga diri Tergugatdan keluarga Tergugat;Bahwa tidak benar, Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat, pernyataan inihanya merendahkan Tergugat, dimana memang gaji Tergugat lebih rendahdibandingkan Penggugat.
69 — 50
PutusanUndangundang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumendalam perkara a quo telah sesuai dan tidak sedikit pun bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan jawabanjawaban ilmiyah yang telahTermohon Keberatan uraian diatas, Majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara perkara Nomor407/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 16 September 2016, justrusudah sangat mendalami Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen dan sangat kaya
12 — 0
Kebetulan dirumah saudara di Blitar yang kaya, Termohon (istri)langsung masuk tanpa disuruh ;2 Bahwa terkait dalam materi gugatan nomor 4 di sebutkan di sana seringterjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Termohon (Istri) seringbersikap keras dan berani melawan saya, itubenar.
SUDARMAJI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. LAMANDAU
Turut Tergugat:
1.GUSTI HAMZAH
2.BUPATI LAMANDAU
76 — 21
Pdt.G/2020/PN NgbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:SUDARMAJI, bertempat tinggal di Kantor Kodim 1017/Lamandau, JalanTrans Kalimantan KM 4 Desa Kujan Kecamatan Bulik,Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAUberalamat di Jalan Mas Kaya
206 — 54
BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalamperkara A quo telah sesuai dan tidak sedikitoun bertentangan denganPeraturan PerundangUndangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan jawabanjawaban ilmiyah yang telah Termohon Keberatanuraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 504/Arbitrase/BPSKBB/VIH/2016 tanggal 10Oktober 2016, Justru sudah sangat mendalami Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumendan Sangat kaya