Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 39.932.202,16. Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 39.932.202,16.Berdasarkan uraian pada point dan II di atas maka rekapitulasi hargakeseluruhan untuk pekerjaan Tahaplll tahun 2010 adalah sebagaiberikut : Harga keseluruhan real cost : Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) Rp. 2.716.364.395,26.. Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) Rp. 292.089.502,01. Selisin harga (pekerjaan kurang) ...........

Rp. 424.274.893,25.Begitu pula dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah berdasarkan laporan hasil audit dalam rangkaperhitungan kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedungwanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 nomor : SR592/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 bahwa jumlah kerungian negara ataspenyimpangan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun 2010 setelah dibulatkan adalah sebesar Rp. 424.275.000, (empatratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh

Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 39.932.202,16. Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 39.932.202,16,Berdasarkan uraian pada point dan Il di atas maka rekapitulasi hargakeseluruhan untuk Pekerjaan TahapIlll tahun 2010 adalah sebagai berikut :Harga keseluruhan real cost: Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) Rp. 2.716.364.395,26.

Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) Rp. 2.292.089.502,01 Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar ..Rp. 424.274.893,25Begitu pula dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah berdasarkan laporan hasil audit dalam rangkaperhitungan kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedungwanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 nomor : SR592/19PW19/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 bahwa jumlah kerungian negara ataspenyimpangan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun

,Auditor yang pernah melakukan audit perhitungan kerugian negara dalampembangunan gedung wanita tahun anggaran 2010 dan keterangan Ahli dariFakultas Tehnik Universitas Tadulako yaitu Ir.

Bahwa didalam surat Peringatan (pertama) sampai surat Peringatan II(kedua) dan atas perhitungan tersebut total seluruhnya sebesar Rp.6.015.277.941.23 ( Enam Milyard lima belas juta dua ratus tujuh puluh tujuhribu sembilan ratus empat puluh satu koma dua puluh tiga rupiah ) yangsemua itu belum termasuk Denda dan biayabiaya lain yang timbul dan akandiperhitungkan pada saat pembayaran pelunasan kewajiban Kredit;Hal 4 Put.

danPenggugat II tidak pernah mendapatkan salinan suratsurat Perjanjian Kreditdan Surat Perjanjian Perubahan kredit tersebut diatas dan pada saat inibarulah Penggugat menerima suratsurat tersebut itupun Pihak Tergugat mengirimkan kepada Penggugat dan Penggugat II dengan melalui Email;Bahwa menurut hasil apa yang telah diperhitungkan tersebut diatas itu adalahPerhitungan yang sangat memberatkan Penggugat dan Penggugat II dansangat menjerat sehingga Penggugat dan Penggugat II tidak dapatmengelak dari perhitungan

Utang tersebut, akan tetapi setelah Penggugat dan Penggugat II mendapatkan Email Surat Perjanjian Kredit dan SuratPerubahanPerubahan Perjanjian Kredit dimaksud, Penggugat danPenggugat Il menemukan Kejanggalankejanggalan yaitu mulai dari soalPencucuran Dana kepada Penggugat dan Penggugat II dan penggunaanDana oleh Penggugat dan Penggugat II serta perhitungan lain yang tidaksesual dengan perhitungan yang sebenarnya yang harus menjadi KewajibanPenggugat dan Penggugat II dalam menyelesaikan Utangutangnya

KepadaTergugat tersebut;Bahwa atas dasardasar perhitungan yang telah dilakukan oleh PihakTergugat tersebut, yang mana yang tidak pernah dikonfirmasikan kepadaPihak Penggugat dan Penggugat II dan tibatiba diberitahukan bahwaJaminan yang dianggunkan yaitu Rumah Tinggal Penggugat dan PenggugatIl telah diajukan ke Kantor Balai Lelang swasta untuk segera dilelang untukmenutupi Utang Penggugat dan Penggugat II yang dalam hal ini oleh PihakTergugat dianggap bahwa Penggugat dan Penggugat II sudah tidak

dapatmembayar lagi atau tidak sanggup lagi membayar Utangnya Kepada PihakTergugat tersebut;Bahwa atas dasardasar perhitungan yang wajar Penggugat dan PenggugatIl pada dasarnya memang mengakui mempunyai kewajiban membayar Utangkepada Tergugat apabila sesuai hasil perhitungan kewajiban yang dilakukandengan perhitungan yang seyogyanya Penggugat dan Penggugat II mengertidan memahami akan perhitungan kewajibannya atas apa yang Penggugat dan Penggugat II mendapatkan Fasilitas Kredit dari Tergugat tersebut

Kerugian MateriilAdapun kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT sesuaidengan NJOP adalah sebesar Rp.57.285.000, (lima puluhtujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuaidengan perhitungan sebagai berikut : Rp. 335.000, (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) x luastanah sebesar 171 m2; b.

Kerugian MateriilAdapun kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT sesuai denganNJOP adalah sebesar Rp.57.285.000, (lima puluh tujuh juta dua ratusdelapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan perhitungan sebagaiberikut : Rp. 335.000, (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) x luastanah sebesar 171 m?; b.

Bahwa karena Penggugat tidak tahu luas tanah yangdisengketakan, lantas bagaimana Penggugat tahu jumlah kerugianyang dideritanya, dan apa dasar perhitungan Penggugatmenghitung dan menuntut ganti rugi kepada Tergugat sementaraPenggugat sendiri tidak tahu luas tanah sengketa.

(berasaldari perhitungan 171 m? dikurangi 70m?); . Bahwa sekalipun dalam butir 6 Posita Gugatan tersebut Penggugatmengakui bahwa dari luas tanah kurang lebih 171 m? tersebutmasih terdapat sisa tanah miliknya sekitar 70 m?

Lebih jauh dalilpenggugat tersebut adalah sebagai berikut : Adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat sesuaiNJOP adalah sebesar Rp. 57.285.000, (lima puluh tujuh jutadua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan perhitungan sebagai berikut : Rp. 335.000, (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) x luas tanah sebesar 171 m2": . Bahwa dengan dalil perhitungan kerugian yang demikian,Penggugat seolaholah mengklaim bahwa seluruh tanah miliknyayang kurang lebih seluas 171 m?

kerugian negara harus ditentukansecara pasti berdasarkan analisis dan pengujian secara factual dan yuridis.Pendapat Ahli BPKP yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum yanghanya Aspek Administratif ansin (hanya sekedar perhitungan notanotatanpa melakukan kejian secara faktua) tidak dapat dijadikan pedomanyuridis untuk membuat kesimpulan telah terjadi kerugian Negara dalamperkara a quo.

Hal mana telah dipertimbangkan secara cermat oleh judexFactie Tingkat Pertama dalam putusan a quo pada halaman 199 alinea 3.Yang berbunyi sebagai berikut :"Menimbang bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK atau BPKP merupakan perhitungan dalamrangka tata keuangan Negara yang bersifat administrative,sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh Penegak Hukum Cq.Majelis Hakim adalah dalam kerangka yuridis, dan akan sampaipada kesimpulan yang dapat tidaknya sesorangdipertanggungjawabkan

M.Si, CA, CFE, CF rAdari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang telah melakukanHalaman 80 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.audit perhitungan kerugian keuangan negara serta Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatanPembangunan Gedung Serbaguna dilakukan dengan cara/metode menghitungpertanggungjawaban

kerugiankeuangan negara, sedangkan perhitungan kerugian keuangan negaradilakukan oleh Team Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraBarat;Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak memperhatikanperhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKPPerwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14

yangdilakukan oleh BPKP;Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara padakegiatan lainnya pada dasarnya sama antara perhitungan yang dilakukan olehBPKP dengan perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,kecuali kerugian dalam kegiatan penyertaan modal BUMDES TA 2018 yangmenurut BPKP kerugiannya sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sedangkan menurut perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sebesar Rp 45.500.000, (empat puluh lima juta

K/Pdt/...tentang menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding dalam surat nomor : 001/MMP/Kebt/I/2009 tanggal 20 Januari 2009, dengan ini Pemohon Banding Mengajukanbanding atas surat keputusan tersebut.Bahwa secara kronologis dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PeriodeJanuari Tahun 2007 diterbitkan SKPKB Nomor : 00018/207/07/409/09 tanggal 8 Januari2009 untuk Masa Pajak Januari 2007 dengan perhitungan pajak sebagai

Jumlah sanksi administrasi118.629.604,00 Jumlah yang masih harus dibayar (6+7) 248.820.897,00 Bahwa atas hasil pemeriksaan sebagaimana diatas, Pemohon Banding telah mengajukansurat permohonan keberatan dengan surat nomor :Januari 2009 dengan perhitungan sebagai berikut :001/MMP/Kebt/I/2009 tanggal 20 No. Uraian MenurutPemohon BandingDasar Pengenaan Pajaka. Ekspor b. Penyerahan yang PPN nys tidak dipungut/ ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah c.

Putusan Nomor 145/B/PK/PJK/2013Bahwa sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan pajak adalah sebagai berikut : No. Uraian MenurutPemohon Banding 1. Dasar Pengenaan Pajak a. Ekspor b. Penyerahan yang PPN nys tidak dipungut/ ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggungpemerintah c. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut : c.l Tarif Umum 894.274.109,00c.2 Tarif Efektif c.3 Jumlah (c.1 + .2) 894.274.109,00d. Dikurangi : retur penjualan e. Jumlah ( a+b+c3d) 894.274.109,00 2: Pajak Keluaran a.

Rp 197.384.686,00Jumlah Perhitungan PPN yang kurang bayar (Rp 107.957.275,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Rp 107.957.275,00pajak berikutnya....... ee eeeeesceseeceeeeeseeeeneesPPN yang kurang dibayat.........e ce eeeeseceeeeseeeenees Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 30291/PP/M.XI/16/2011,Tanggal 31 Maret 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padaTanggal 29 April

Di samping itu, Majelis hakim juga tidak melakukanpengujian lebih lanjut atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang menyatakan bahwa dalam jumlah penjualan (DPPPPN) menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) mengandung Pajak Pertambahan Nilai.

Keputusan Terbanding Nomor: KEP747/WPJ.22/BD.06/2011 tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 19Mei 2011;Materi Pokok BandingBahwa materi pokok pengajuan banding Pemohon Banding adalahsebagai berikut:Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 kurang bayar menurutKeputusan Terbanding Nomor: KEP747/WPJ.22/BD.06/2011 dibandingkandengan Perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1093/B/PK/PJK/2016 : Terbanding Pemohon Banding KoreksiUaa (Rp) (Rp)

Olehkarenanya bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21;Bahwa disamping itu, Pemohon Banding juga telah melakukan koreksi fiskalatas biaya employee benefits dalam perhitungan penghasilan kena pajaktahun 2008. Maka menurut Pemohon Banding biaya employee benefitsHalaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1093/B/PK/PJK/2016sebesar Rp.1.942.343.346,00 bukan merupakan objek Pajak PenghasilanPasal 21;2.

atau minumanyang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja untuk seluruh karyawandapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukanmerupakan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya;bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut Pemohon Bandingbiaya meal subsidies sebesar Rp.343.099.712,00 bukan merupakan objekPajak Penghasilan Pasal 21 sehingga koreksi Terbanding harus dibatalkan;KesimpulanBahwa sesuai dengan penjelasan dan alasan yang Pemohon Bandinguraikan diatas, maka perhitungan

Lombok Blok M22 KawasanIndustri MM2100 Gandamekar Bekasi 17520, sehingga penghitungan PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008,sebagaimana perhitungan tersebut di atas;adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan

Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau1.d.7)b. Dikurangib.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa Pajak yang samab.2 . Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (Pokok Kurang Bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP Sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)8.909.391.76610.136.531.0738.331.342.37618.467.873.449 c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKPd.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)18.467.873.4499.558.481.683 Kelebihan Pajak yang sudah: Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 1066/B/PK/PJK/2016 a. Dikompensasi ke Masa berikutnya 10.187.546.924b. Dikompensasi ke Masa Pajak............. (Karena Pembetulan)c. Jumlah (a+b) 10.187.546.9244 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 629.065.2415 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 629.065.241c. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13 A KUPe.

Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) z Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 1066/B/PK/PJK/2016 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2atau 1.d.7) 8.280.326.525b. Dikurangib.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa Pajak yang sama b.2 . Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 10.136.531.073b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri b.5. Lainlain 8.331.342.376b.6.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 10.187.546.9243 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa berikutnya 10.187.546.924b. Dikompensasi ke Masa Pajak............. (Karena Pembetulan) c. Jumlah (a+b) 10.187.546.9244 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 0 5 Sanksi Administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13 A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP #g.

Melakukan penghitungan kapasitas produksi atau occupation rate Melakukan perhitungan rendemen/formula pemakaian bahan bakudibandingkan dengan volume produksi, yang dipakai untuk pendekatanterhadap kewajaran atas laporan produksi. Lakukan analisis dengan seksama perhitunganperhitungan yangberkenaan dengan pengurang laba kotor misalnya, :a. Beban bunga dengan besarnya hutangb. Biaya Leasing (angsuran + bunga) dengan jumlah penyusutanc.

Asuransi Jiwa Jaminan1962;4Setelah perseroan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 berjalan dan investasidana telah dilakukan, ternyata pada setiap perhitungan akhir tahunperseroan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 bukannya semakin sehat tetapijustru selalu defisit.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perseroanmenunjuk Aktuaris Independen untuk menghitung dan mereviewperseroan;e Bahwa berdasarkan Pernyataan Aktuaris Independen yang dalam hal iniadalah PT.Pointera Aktuarial Strategis dan Laporan Perhitungan CadanganPremi atas portopolio polis asuransi perorangan pertanggal 31 Desember 2000(tertanggal 14 September 2007) adalah sebesar Rp47.823.274.100,00 (empatpuluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empatribu seratus rupiah)

Bahwa Laporan Perhitungan Cadangan Premi tersebut di atas disampaikanoleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembaliterkait adanya keinginan dari Indra Wiguna dan PT.Ventura CakrawalaHal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 515 PK/Pdt/20142020Investama untuk melakukan pembelian saham milik Pemohon PeninjauanKembali ;Bahwa sebelum transaksi jual beli saham antara Pemohon PeninjauanKembali dengan Indra Wiguna dan PT.

VenturaCakrawala Investama hal ini diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanhalaman 41 poin kedua yang menyatakan bahwa walaupun telah dilakukansuntikan dana segar antara lain dengan jalan menjual saham perusahaansebagai investasi, pada setiap perhitungan akhir tahun PT Asuransi JiwaJaminan 1962 bukan bertambah sehat melainkan semakin defisit;217.Bahwa tindakan Indra Wiguna dan PT.

Putusan Nomor 515 PK/Pdt/20142212.Bahwa datadata perhitungan Aktuarial Independen yang hanyamenggunakan data microsoft excel secara sepihak dari TermohonPeninjauan Kembali dan tidak disertakan dengan data material untukmembuktikan kebenaran data tersebut sangat diragukan kebenaran danharus ditolak karena perhitungan yang tepat dan benar harus membuatperbandingan dengan data material dan data material tersebut telah dimintaoleh Aktuaria Independen akan tetapi tidak dapat dipenuhi oleh TermohonPeninjauan

bersalahmelakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam1.dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denganperintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa :2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerja Nomor : 02/GK/UM/VIIV15 tgl 20Agustus 2015;1 (satu) lembar Job Description MUTIHA SAHAT GERRY PERSADA;1 (satu) lembar perhitungan

banquet even/order gedung dan 1 (satu) lembar invoiceBPJS;2 (dua) lembar Guest Folio pemakaian kamar BRI;tujuh) lembar Guest Folio pemakaian kamar travel;2 (dua) lembar Guest Folio pemakaian kamar Kodim;5 (lima) lembar banquet even/order gedung KPU;8 (delapan) lembar Guest Folio Polres Binjai;1 (satu) lembar Guest Folio pemakaian kamar PT.Sampoerna Indonesia;tiga) lembar kwitansi dan 3 lembar invoice pembayaran KPU;dua) lembar banquet kurang bayar Usaid Prioritas;dualembar banquet BRI dan 1 lembar perhitungan

ada ijin kepada pimpinan Hotel Kardopa Binjai untukmenggunakan uang milik perusahaan;Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan uang milik PerusahaanPT.Graha Kardopa Hotel Binjai adalah untuk memenuhi kebutuhan pribaditerdakwa;Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerja Nomor : 02/GK/UM/VII/15 tgl 20Agustus 2015; 1 (satu) lembar Job Description MUTIHA SAHAT GERRYPERSADA; 1 (satu) lembar perhitungan

Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerja Nomor : 02/GK/UM/VIIV15 tgl 20Agustus 2015; 1 (satu) lembar Job Description MUTIHA SAHAT GERRY PERSADA; 1 (satu) lembar perhitungan dari sistem; 1 (satu) lembar daftar piutang tahun 2015;Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2016/PN Bnj1 (satu) lembar surat pernyataan MUTIHA SAHAT GERRY PERSADAtanggal 11 Maret 2016; 2 (dua) lembar banquet even/order gedung dan 1 (satu) lembar invoiceBPJS; 2 (dua) lembar Guest Folio pemakaian

kamar BRI;lima) lembar banquet even/order gedung KPU;delapan) lembar Guest Folio Polres Binjai;satu) lembar Guest Folio pemakaian kamar PT.Sampoerna Indonesia;satu) lembar Guest Folio pemakaian kamar Usaid Emas;tiga) lembar kwitansi dan 3 lembar invoice pembayaran KPU;dua) lembar banquet kurang bayar Usaid Prioritas;dua) lembar banquet BRI dan 1 lembar perhitungan kurang bayar BRI;1oo,2oO3oO=ameal=oO3zaCc==oOoQ)OO2 4(empat) lembar Guest Folio kurang bayar smiling tour;Dinyatakan tetap terlampir

KTE adalah sebesar 40% dari jumlah pajak yangdibebaskan dengan perhitungan sebagai berikut : 1 Pajak terhutang tahun 2005 Rp 84.835.084.400,00 x 40% = Rp33.934.033.760,002 Pajak terhutang tahun 2006 Rp 3.104.644.400,00 x 40% =Rp 1.241.857.760,003. Pajak terhutang tahun 2007 Rp NIHIL x 40% =Rp NIHIL4 Pajak terhutang tahun 2008 Rp122.501.367.286.00 x 40% = Rp49.176.438.434.00Total Rp210.441.096.086,00 x 40% = Rp84.176.438.434,00Bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah perpajakan PT.

KTE ;Bahwa sehubungan adanya perbedaan perhitungan kewajiban pajak PT. KTEantara kantor auditor Publik Ernest & Young dengan kantor Auditor Publik BambangBudi Tresno maka Terdakwa Riyadi Yunara pada sekitar antara bulan FebruariMaret2010 mengadakan rapat di Warung Daun, Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan yangdihadiri oleh Ir. Anung Nugroh, Dita Satari, Tatang Moch. Tresna, Bambang BudiTresno, pihak Erns & Young dan Ir. Hendra Setiawianto, S.E.. dalam pertemuan tersebutbaik Ir.

Hendra Setiawianto, S.E. meminta agar Bambang BudiTresno merubah hasil auditnya dan disesuaikan dengan hasil perhitungan dari Erns &Young sehingga beban pajak PT. KTE menjadi hilang, namun permintaan tersebutditolak oleh Bambang Budi Tresna dan kesimpulan dari rapat tersebut disepakatiBambang Budi Tresno bersedia merubah hasil auditnya apabila ternyata Surat KetetapanPajak (SKP) yang dikeluarkan KPP Pratama Bontang sama dengan hasil audit milikErns & Young ;Bahwa atas kerja Ir.

Untuk bekerja sama dengan Terdakwa RiyadiYunara mengurus serta melakukan perhitungan pajak penjualan hasil saham yangmenjadi beban PT. KTE sebesar 30% dari Rp576 miliar. Kemudian Tatang Moch.Tresna mengajak Dita Satari untuk dikenalkan kepada Drs. Ec. Apidian Tri Wahyudi,Phd. ;Dalam rangka melaksanakan pekerjaan menyelesaikan penyelesaian perhitunganpajak PT. Kutai Timur Energi tersebut Dita Satari dan Tatang Moch. Tresna atassepengetahuan Ir. Anung Nugroho dan Drs. Ec.

KTE adalah sebesar 40% dari jumlah pajak yangdibebaskan dengan perhitungan sebagai berikut :1 Pajak terhutang tahun 2005 Rp84.835.084.400,00 x 40% = Rp33.934.033.760,002 Pajak terhutang tahun 2006 Rp 3.104.644.400,00 x 40% =Rp 1.241.857.760,003 Pajak terhutang tahun 2007 Rp NIHIL x 40% = Rp NIHIL4 Pajak terhutang tahun 2008 Rp122.501.367.2 x 40% = Rp49.176.438.434Total Rp210.441.096.086,00 x 40% = Rp84.176.438.434,00Bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah perpajakan PT.

Surat Perjanjian PemboronganPekerjaan Para Pihak : antaraPT Angkasa Pura I PT Hutama KaryaPT Hutama Karya PT Metropolitan Aulia MixTentang : (sub kontraktor)Pembuatan Runway dan Fasilitas Tentang :Penunjangnya, di Bandara Pekerjaan AspalBandara Intl LombokInternasional Lombok No.PROD.IV/TR1936/SPP. 13/08No.37/SPP/PL. 10/2007DU Tanggal 6 Oktober 2008Tanggal 14 Desember 2007Satuan Volume Harga satuan Satuan volume Harga satuan(Rp) (Rp)a b c d e f gTack Coat Lt 264.591,99 6.600 M2 122.680 3.500Runway (perhitungan

hargaperM2 adalah 8.800)Prime Coat Lt 156.629, 12 TAS1 M2 184.828 3.500(Runway, (perhitungan hargaShoulder perM2 adalah sebesarRunway, TAS)Berdasarkan contoh table di atas, perbandingan atas perhitungan harga satuanberdasarkan Kontrak antara Penggugat dan Turut Tergugat dengan Kontrak antaraTurut Tergugat dengan Sub kontraktor menunjukkan bahwa harga satuan yang adadalam Kontrak antara Penggugat dengan Turut Tergugat lebih tinggi daripadaharga satuan dalam Kontrak Turut Tergugat dengan sub kontraktor

Namun berdasarkan Rincian Daftar Kuantitas dalam Bil of QuantityPekerjaan Turut Tergugat khususnya pada butir (satu) tentang PekerjaanTanah, tidak terdapat perhitungan mengenai pekerjaan Dewatering danCross Drain tersebut.Mengingat pekerjaan Cross Drain dan Dewatering tersebut tidak termasukdalam ruang lingkup pekerjaan dan tidak termasuk pula sebagai hal yangdiperhitungkan dalam Bil of Quantity pekerjaan perkara a quo, maka sudahseharusnya pihak Turut Tergugat terlebih dahulu harus mengajukanpermohonan

Namun demikian telahmenjadi lazim bahwa perhitungan hari didasarkan pada perhitungan kalender hari kerja ;Menimbang, bahwa dari bukti T2 berupa Akte Pendaftaran Nomor : 08/WASIT/2010/PN.JKT.Pusat, diketahui Putusan Badan Arbitrase Nasional IndonesiaNomor : 326/X/ARBBANI/2009 tanggal 24 Mei 2010, telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 ;Menimbang, bahwa kemudian dari pemeriksaan dipersidangan, Penggugat telahmendaftarkan surat gugatannya

Sehingga tidak berpengaruh terhadap perhitungan biayayang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka penjatuhan hukuman pembayaran kepadaPenggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bukti P2 yang diajukan oleh Penggugattidak berhubungan langsung dengan Penggugat sendiri serta tidak mempengaruhiputusan akhir dari Tergugat, maka pengajuan bukti tersebut tidak sesuai dengan yangdimaksud dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas makaberalasan hukum

Menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 1 (satu) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejumlah Rp 131.724.450,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah ), dengan perincian

>ONVENSI

Dalam Provisi

• Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan dasar perhitungan upah terakhir Penggugat sebesar Rp. 36.000.0000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 703.800.000,- (tujuh ratus tiga juta delapan ratus ribu

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunai kepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagai berikut: - Masa Kerja Penggugat 6 tahun ke atas (mulai tahun 2005); - Uang Pisah sebesar: 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00 (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah); sehingga jumlah secara keseluruhan hak-hak Penggugat Konvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi secara tunai kepada Penggugat Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagaiberikut: Masa kerja Penggugat Konvensi 6 tahun ke atas (mulai Tahun 2005); Uang PisahSebesar : 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00Hal. 17 dari 26 hal. Put.

maka Tergugatselaku pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat selaku Pekerja karena keadaan mendesak tanpa pesangon;Haruslah dibatalkan, karena tidak cukup dasar hukumnya dan salah dalampenerapan hukumnya;Oleh karenanya diktum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/G/2015/PHI.Sby. tanggal 2lSeptember 2015, yang menyatakan:Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Masa Kerja Penggugat 6 tahun ke atas (mulai tahun 2005); Uang Pisah sebesar: 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00(lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);sehingga jumlah secara keseluruhan hakhak Penggugat Konvensi yangharus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi secara tunai kepada PenggugatKonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 97 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatawalnya rukunrukun saja, namun sejak tahun 2013 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan antara lain:Tergugat Perhitungan dalam hal nafkah, dikarenakan penghasilan Tergugatdinikmati Tergugat sendiri, sehingga membuat Tergugat tidak bisamemberikan nafkah secara layak untuk Penggugat, hal tersebut membuatPenggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan seharihari;3.

tertutup untuk umum, hal tersebut Ssesuaiketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ceraiadalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyarukunrukun saja selama tahun 2013, namun setelah itu dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat teruS menerus terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Tergugat Perhitungan

dalildalilgugatan Penggugat, Majelis menemukan faktafakta yuridis sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan BukuNikah Nomor 170/15/X1/2000 Tanggal 16 November 2000 dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan HarualKabupaten Tabalong dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatbelum dikaruniai anak / telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerusterjadi pertengkaran disebabkan Tergugat Perhitungan

Menyatakan perhitungan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak terutang masa Agustus2011 sesuai Permohonan Banding dengan rincian sebagai berikut: Menurut Pemohon No. Uraian Banding (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 . Ekspor a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5.

Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan1.358.677.241,00 Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal

Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.358.677.241,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam

No. 158/Pdt.G/2011/PA Sj.telah melakukan hubungan badan sebelum menikah,sehingga Pemohon harus mempertanggung jawabkanperbuatannya tersebut;Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon setelahpernikahan tersebut karena Pemohon merasakecewa atas kebohongan Termohon, sebab Termohonmenyatkan telah hamil 6 (enam) bulan, namunmenurut perhitungan Pemohon baru 3 (tiga) bulanberhubungan badan dengan Termohon sehinggaPemohon yakin ada laki laki lain yangmendahului sebelum berhubungan~ badan denganTermohon dan pada

No. 158/Pdt.G/2011/PA Sj.telah melakukan hubungan badan sebelum menikahsehingga Pemohon harus mempertanggung jawabkanatas perbutannya tersebut;Bahwa, Pemohon meninggalkan Termohon karenaPemohon merasa kecewa atas kebohongan Termohonsebab Termohon menyatakan telah hamil 6 (enam)bulan, namun menurut perhitungan Pemohon baru 3(tiga) bulan setelah berhubungan badan denganTermohon sehingga Pemohon curiga ada laki lakilain yang mendahului sebelum Pemohonberhubungan badan dengan Termohon dan setelahPemohon

No. 158/Pdt.G/2011/PA Sj.10(enam) bulan padahal sesuai perhitungan Pemohon baru 3(tiga) bulan melakukan hubungan badan sehingga menurutPemohon adalaki laki lain yang mendahului berhubunganbadan dengan Termohon akhirnya Pemohon pergi' meninggalkanTermohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Saohiringdan sejak itu) Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggalsampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan untuk membela hakhak dan kepentingannya

Masir Hasyim bekerja selama 7 tahun 11 bulan dan menerima upahterakhir sebesar Rp2.952.000,00 perhitungan sebagai berikut:Upah pesangon:Rp2.952.000,00 x 8 bulan x 2 (kali) = Rp47.232.000,00;Uang penghargaan masa kerja:Rp2.952.000,00 x 3 bulan = Rp 8.856.000,00Halaman 2 dari 13 hal. Put.

Nomor 399 K/Pdt.SusPHI/202110.11.12.Perhitungan kekurangan tahun 2019 sebagai berikut:upah tahun 2019 sebesar Rp2.362.000,00 dikurangi upah minimumKota Kendari tahun 2019 Rp2.551.463,00 = Rp189.463,00 x12 bulan =Rp2.273.556,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus limapuluh enam rupiah);Suherman:Perhitungan Kekurangan tahun 2019 sebagai berikut:Upah tahun 2019 sebesar Rp2.362.000,00 dikurangi upah minimumKota Kendari tahun 2019 Rp2.551.463,00 = Rp189.463,00 x12 bulan =Rp2.273.556,00

(dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus limapuluh enam rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar upah 50 % (lima puluh persen)yang belum dibayarkan kepada Para penggugat secara tunai dan tidakdiangsur dengan perhitungan sebagai berikut:a.Masir HasyimPembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;Upah Desember 2019 Rp2.768.592,00 x 50% =Rp1.476.000,00;.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karenaTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dengansikapnya yang pelit dan perhitungan dalam memberikan uang belanjakepada Penggugat, Penggugat sering menggunakan uang hasil kerjaTergugat untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan dariPenggugat dan apabila ditegur Tergugat tidak pernah menghiraukanPenggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihari dan biayasekolanh anakanak Penggugat harus bekerja apa saja yang

Muhammad Tohari, lakilaki, umur 15 tahun, sekarang keduanyatinggal bersama dengan Penggugat;e Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugatsejak bulan Oktober 2015 sering terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaikepala keluarga, dengan sikapnya yang pelit dan perhitungan dalammemberikan uang belanja kepada Penggugat, Penggugat seringmenggunakan uang hasil kerja Tergugat untuk kepentingan pribadiTergugat tanpa sepengeetahuan dari Penggugat