Ditemukan 91988 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1916/B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs GITASWARA INDONESIA
3114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (a.1s/d a.5)55.874.608.61555.874.608.615 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPN Cc.Jumlah seluruh penyerahan (a+b)55.874.608.61555.874.608.615 Perhitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri5.587.460.8645.587.460.864 b.Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yangsama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan3.351.114.5823.554.012.6311(202.898.049) b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 202.898.049 202.898.0493 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan)d. Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 202.898.049 202.898.049Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 81.159.219 81.159.219b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0c Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 183A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.
    Ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf g dan pasal 9 ayat (8) huruf (f) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding di atasdengan alasan sebagai berikut:Bahwa penjelasan Pemohon Banding atas pendapat Terbanding di atas butir (a)sampai dengan (c) adalah sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding dalamSurat Banding untuk PPh Badan, seperti diuraikan di bawah ini;Perhitungan (formula) Pembebanan Marketing Expense:Bahwa perhitungan
    Jumlah seluruh penyerahan 55.874.608.615 55.874.608.615 55.874.608.615 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut 5.587.460.864 5.587.460.864 5.587.460.864 b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka Pajak yang sama =b.2. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 3.351.114.582 3.351.114.582 3.554.012.631 (202.898.049)b.3. STP (pokok) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 2.033.448.233 2.033.448.233 2.033.448.233 b.5. Lainlain 0 0 0 =b.6.
    Putusan Nomor 1916/B/PK/PJK/2017Plaza, Plaza Merein Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 7678,Jakarta Selatan 12910 dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;Adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRIPLE'S;
19356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2017Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa untuk Masa PajakSeptember 2009 dengan Nomor 00085/207/09/651/11 tanggal 25 Februari2011, maka dengan ini Pemohon Banding ajukan Banding dengan uraiansebagai berikut:1.Pemeriksa melakukan koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp108.647.862,00dengan penjelasan koreksi karena proyek Joint Operation yang belumdilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN:sehingga menurut perhitungan pemeriksa, adalah sebagai berikut: Ursin
    Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu 0,00 0,04.728.063.418,00 4.728.063.418,0Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar(4.636.448.191 ,00)(4.527.800.329,00 Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya4.636.448.191,004.636.448.191,0 PPN Kurang / (Lebih) Bayar 0,00 108.647.862,0Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00 0,0b.
    Jumlah modal dan seterusnya;Bahwa dengan dikenakannya lagi PPN atas Joint Operating oleh pemeriksamaka telah terjadi pengenaan double atas PPN sehingga mengakibatkanadanya double pembayaran, oleh karena kesalahan tersebut maka koreksiyang dilakukan oleh pemeriksa harus dibetulkan;sehingga menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: wraan Sebelum SetelahPembetulan PembetulanPajak Keluaran Dipungut Sendiri 91.615.227,00 200.263.08Pajak Keluaran Dipungut oleh Pemunggut PPN 327.272.727,00
    Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu 0,00Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 4.728.063.418,00 4.257.953.55Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (4.636.448.191,00) (4.057.690.463,Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya PPN Kurang / 4.636.448.191,00 4.057.690.46(Lebih) BayarSanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00b.
    Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2017 Perhitungan PPN yang kurang bayar (4.636.448.191,00) (4.527.800.329,00)Kompensasi ke Masa berikutnya 4.636.448.191,00 4.636.448.191,00108.647. SO) oePPN yang kurang (lebih) dibayar Sanksi 0,00 108.647.862,00AdministrasiKenaikan Pasal 13(3)KUP 0,00 108.647.862,00108.647.108.647.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2961 K/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;
9573 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koperasi Tirtanadi Bulan September 2012 denganlampiran :Usulan pembayaran ;Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi TirtanadiBulan September 2012 ;Formulir Setoran Pajak :Surat Setoran Pajak (SSP) ;22. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPhPasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Oktober 2012 denganlampiran :Usulan pembayaran ;Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi;Daftar Perhitungan
    : Usulan pembayaran ; Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ; Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi TirtanadiBulan Juni 2012 ; Formulir Setoran Pajak ; Surat Setoran Pajak (SSP) ;1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPhPasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Juli 2012 dengan lampiran: Usulan pembayaran ; Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi: Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi TirtanadiBulan Juli 2012
    :1Usulan pembayaran ;Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi TirtanadiBulan Oktober 2012 ;Formulir Setoran Pajak :Surat Setoran Pajak (SSP) ;(satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPhPasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan November 2012 denganlampiran :1Usulan pembayaran ;Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi ;Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi TirtanadiBulan November 2012
    Nomor 2961 K/PID.SUS/201522.23.24.1Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadi :Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi TirtanadiBulan September 2012 ;Formulir Setoran Pajak ;Surat Setoran Pajak (SSP) ;(satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) PembayaranPPh Pasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Oktober 2012dengan lampiran :1Usulan pembayaran ;Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadi ;Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi TirtanadiBulan
    : Usulan pembayaran ; Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadi : Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi TirtanadiBulan November 2012 ; Formulir Setoran Pajak ; Surat Setoran Pajak (SSP) ;24.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran PPhPasal 21 Pegawai Koperasi Tirtanadi Bulan Desember 2012 denganlampiran : Usulan pembayaran ; Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadi : Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Koperasi TirtanadiBulan
Register : 28-06-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 294/Pid.B/2016/PN Jbg
Tanggal 13 September 2016 — MARIOTO ALIAS GEBROS BIN PAIMAN
272
  • muda merk Strawberry dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) lembar surat gate pass, Truk Tronton warna orange merk Toyota dengan nopol: S-8575-UP beserta STNK dan buku KIR, plywood teriplek dengan ukuran 244 cm x 144 cm x 2,7 mm jenis uty palm jumlah 12 krat atau 3000 lembar, surat jalan 2 (dua) lembar dan atau nota dari SUJIANTO, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) forklift merk Toyota warna orange, 1 (satu) lembar berita acara perhitungan
    tempat Saksi bekerja yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Desember2015, Saksi melakukan penghitungan kayu triplek / plywood jenis uty tunasputih ukuran 2,7 mm x 2.440 m x 1.220 mm sebanyak 2 krat/500 lembar digudang Mujiarto milik PT.Sejahtera Usaha Bersama ( PT.SUB ), di BrigjenKretarto, Dsn.Weru, Desa Mojongapit, Kec.Jombang, Kab.Jombang yangternyata setelah dibandingkan dengan data laporan pada tanggal 7Desember 2015 terdapat kekurangan sebanyak 2 krat atas triplek tersebutlalu dibuat Berita Acara Perhitungan
Register : 30-08-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN RANTAU Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, SH
2.Iwan Budi Susilo,SH
Terdakwa:
Surya Junaidi Als Uncuy Bin Sukeri
6810
  • 1 (satu) lembar berita acara perhitungan uang ATM.
  • 1 (satu) lembar penetapan kontrak kerja terlapor.
  • 2 (dua) lembar Surat perintah tugas pengisian kas ATM.
  • 1 (satu) buah perjanjian Kerjasama PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) dengan PT.SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI).
Putus : 15-08-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19/B/PK/PJK/2013
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. LG ELECTRONICS INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.32338/PP/M.VV19/2011, tanggal 30 Juni 2011 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa SPP Nomor: SPP006/WBC.06/KPP.03/2009 tanggal 27 Oktober 2009diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1Tangerang, dengan perhitungan
    Bahwa dasar perhitungan pekerjaan subkontrak adalah pengeluarandokumen pabean (BC 2.3) awal dengan masingmasing kontrak actualpengiriman pekerjaan subkontrak dan konversi barang/bahan selambatlambatnya 60 hari sejak barang/bahan tersebut dikeluarkan dari PDKBPemohon Banding. Di mana, berdasarkan laporan pekerjaan subkontrakyang telah disampaikan kepada perbendaharaan KPPBC Tipe AtTangerang bahwa pekerjaan subkontrak Pemohon Banding tidak melebihi60 hari berdasarkan pengeluaran pertama;.
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 22-11-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 27/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 11 Agustus 2014 — Pembanding/Terdakwa : HERMANUS KERRYANYO
Terbanding/Jaksa Penuntut : Muslim, SH
16458
  • Sun Star Motor tanggal 07 Januari 2010 ;
  • Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi: DS 5809 FB, DS 5810 FB, dan DS 5811 FB ;
  • Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 23 Maret 2010 (tanpa tandatangan) ;
  • Faktur Penjualan 3 (tiga) unit Toyota Kijang Innova G-M/T dari PT.
    Pelindo IV (Persero) tanggal 04 Desember 2009 ;
  • Perhitungan Dermaga-Penumpukan PT.
    Sun StarMotor tanggal 07 Januari 2010 ;Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Kijang Innova G NomorPolisi: DS 5809 FB, DS 5810 FB, dan DS 5811 FB ;Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 23 Maret 2010(tanpa tandatangan) ;Faktur Penjualan 3 (tiga) unit Toyota Kijang Innova GM/T dari PT.
    Pelindo IV (Persero) tanggal 04 Desember 2009 ;Perhitungan DermagaPenumpukan PT.
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
20376 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya atas setiap transaksi penjualan konsentrat, misalnya100.000 DMT, maka sejumlah 60.000 DMT perhitungan TC/RCnyamenggunakan rumusan Tonase bagian A, dan sisanya sebesar 40.000 DMTperhitungan TC/RCnya menggunakan rumusan Tonase bagian B.
    tonase atau jumlah berat yang digunakan didalam perhitungan adalah jumlah yang diserahkan bagi pengapalanekspor atau penjualan dalam negeri; bahwa untuk membuktikan bahwa tonase atau jumlah berat yangdigunakan di dalam perhitungan adalah jumlah yang diserahkanbagi pengapalan ekspor atau penjualan dalam negeri telahdilakukan secara tepat, Pemohon Banding seharusnyaHalaman 29 dari 177 halaman Putusan Nomor 1499/B/PK/PJK/2017mendokumentasikan secara lengkap setiap metode penghitunganyang digunakan;
    ulang Treatment andRefining Cost (TCRC) karena Terbanding menilai perhitungan yangdilakukan Pemohon Banding tidak sesuai dengan praktek usahainternasional yang umum berlaku, dengan harga terbaik dan denganpersyaratan terbaik dan dengan persyaratan terbaik serta sesuaidengan keadaan pasar dunia dan syarat yang diperoleh dalamkeadaan yang perlu pada saat itu;Bahwa menurut Terbanding perhitungan Treatment and RefiningCost (TCRC) Pemohon Banding yang tidak sesuai adalah bahwaTreatment and Refining Cost
    ulang Price Participation(PP) karena Terbanding menilai perhitungan yang dilakukan PemohonBanding tidak sesuai dengan praktek usaha internasional yang umumberlaku, dengan harga terbaik dan dengan persyaratan terbaik sertasesuai dengan keadaan pasar dunia dan syarat yang diperoleh dalamkeadaan yang perlu pada saat itu;Bahwa menurut Terbanding perhitungan Price Participation (PP)Pemohon Banding yang tidak sesuai bahwa Price Participation (PP)adalah suatu mekanisme partisipasi yang akan meningkatkan
Register : 27-01-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 09-04-2020
Putusan PA TENGGARONG Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Tgr
Tanggal 2 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
114
  • Tergugat juga membuka usaha bengkel bubut dimana usaha tersebut tidak bisa bertahan dan akhirnyagulung tikar, sementara Tergugat masih mempunyaikewajiban membayar sejumlah tagihan dari pihak ketigapenyedia dana;b.Tergugat mencoba membuka usaha baru dengan membukastudio foto dengan nama x, carisini perekonomian membaik sehingga Tergugat danPenggugat mampu membeli sebuah ruko, mobil dan bisamenjalankan ibadah umroh, meskipun sebagian masihmeminjam dana kepada pihak ketiga, namun lagilagiTergugat kurang perhitungan
    Tergugat mencoba membuka usaha baru denganmembuka studio foto dengan nama QR diEs dari sini perekonomian membaik sehinggaTergugat dan Penggugat mampu membeli sebuah ruko,10mobil dan bisa menjalankan ibadah umroh, meskipunsebagian masih meminjam dana kepada pihak ketiga,namun lagilagi Tergugat kurang perhitungan, sehinggaharus menjual mobil untuk membayar kewajibannyakepada pihak ketiga dan pada saat ekonomi terpurukTergugat mempunyai kebiasaaan tidur hingga berjamjam dan bermain game;c.
    Tergugat kurang perhitungan dalam berbisnis,sehingga usaha yang dijalankan tidak bisabertahan dan gulung tikar;2. Tergugat menjual mobil tanpa sepengetahuanPenggugat pada saat Penggugat memerlukanmobil tersebut;3.
Register : 25-07-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 264/PID.B/2012/PN.Yk
Tanggal 13 September 2012 —
235
  • dengan sengaja menawarkanatau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagaipencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :wonenn Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketikaTerdakwa AGUNG PITOYO WIDODO telah menawarkan untuk bermain judidengan cara terdakwa menjual nom or Togel milai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga)angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)dengan perhitungan
    atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatusyarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara." yang dilakukan terdakwa sebagaiberikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketikaTerdakwa AGUNG PITOYO WIDODO telah menawarkan untuk bermain judidengan cara terdakwa menjual nomor Togel milai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga)angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)dengan perhitungan
    , tanpa mendapatijin pejabat yang berwenang menggunakan kesempatan untuk main judi, yangdiadakan, dengan melanggar ketentuanketentuan tersebut pasal 303" yang dilakukan dengan cara sebagaimana berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketikaTerdakwa AGUNG PITOYO WIDODO telah menggunakan kesempatan untukbermain judi dengan cara terdakwa menjual nomor Togel milai dari 2 (dua) angka,3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 2.000,00 (Dua riburupiah) dengan perhitungan
Register : 05-08-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 3766/Pdt.G/2020/PA.Bwi
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
172
  • Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat danTergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun lamakelamaanantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan petengkaranlantaran masalah ekonomi, yaitu Tergugat selaku kepala rumah tanggakurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah Penggugat dalamrumah tangga dan terlalu perhitungan dalam memberikan nafkah kepadaPenggugat, padahal Penggugat sudah berusaha membantu perekonomiankeluarga yang pada waktu itu Penggugat
    Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2020 mulalgoyah, sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkanmasalah ekonomi, yaitu Tergugat selaku kepala rumah tangga kurangbertanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah Penggugat dalam rumahtangga dan terlalu. perhitungan dalam memberikan nafkah kepadaPenggugat, padahal Penggugat sudah berusaha membantu perekonomiankeluarga yang pada waktu itu Penggugat bekerja di salon Surabaya, namunusaha Penggugat tidak ada artinya untuk
    Bwitangga dan terlalu. perhitungan dalam memberikan nafkah kepadaPenggugat, padahal Penggugat sudah berusaha membantu perekonomiankeluarga yang pada waktu itu Penggugat bekerja di salon Surabaya, namunusaha Penggugat tidak ada artinya untuk Tergugat;Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat, telah memenuhi syaratformal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi Penggugat mengenalalasanalasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dandidengar
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA LUMAJANG Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Lmj
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
140
  • Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akantetapi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2019 ketentraman rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelan antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yangpenyebabnya antara lain : Tergugat kurang mencukupi nafkah seharihari Penggugat dimanaTergugat sering perhitungan kepada Penggugat dan sikap Tergugatsering marahmarah kepada Penggugat;.
    membangkang atau bersembunyi atau ghoib, makaboleh memutus perkaranya dengan pembuktianMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkanbahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapikurang lebin sejak bulan Agustus tahun 2019 ketentraman rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat denganTergugat teruS menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkanTergugat kurang mencukupi nafkah seharihari Penggugat dimana Tergugatsering perhitungan
    karenanya harus dinyatakan terbuktibahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatanperceraian terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukanoleh Penggugat tersebut di atas, Majelis telan dapat menemukan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah benartinggal bersama di rumah orangtua Penggugat hingga September 2019 danantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Tergugat sering perhitungan
Putus : 22-07-2010 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211/B/PK/PJK/2007
Tanggal 22 Juli 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. DUTA FURINDO ABADI
3419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lokal ;Bahwa Pemohon Banding juga mengajukan Banding atas PajakPenghasilan Badan ini, dimana dalam menentukan besarnya hasil penjualandigunakan pendekatan arus kas masuk oleh Terbanding tanpamempertimbangkan adanya pemindahbukuan hasil penjualan ekspor dalambentuk mata uang asing (USD) yang kemudian dijual dan ditransiasi dalambentuk rupiah ;Bahwa seharusnya pemindahbukuan serupa ini dimana menjual USDollar ke rupiah hanya satu kali saja karena memang ditansfer dari rekeningyang berbeda ;Bahwa perhitungan
    hasil penjualan yang dilakukan oleh Terbandingdilakukan dengan tidak teliti dan mengabaikan pemeriksaan yang penuh kehatihatian sehingga sangat merugikan Pemohon Banding ;Bahwa jika perhitungan yang dilakukan benar maka sebenarnya tidakada lagi beban kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding karenatelah Pemohon Banding lakukan dengan benar ;Bahwa dalam Surat Banding Nomor : 001/DFA/PJ2003/2006 tanggal 30Juni 2006, Pemohon Banding melampirkan fotocopy dokumen sebagai berikut :1.
    Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semulatidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaranPerusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktivatersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan ;f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke cabang atau sebaliknyadan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang ;g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.Bahwa koreksi peredaran usaha dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali berdasarkan penelitian pada perhitungan
Putus : 26-06-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2822 K/PDT/2011
Tanggal 26 Juni 2012 — M. HUNAINI, S.E vs PT. BANK BUKOPIN, Tbk., Cq. PT. BANK BUKOPIN, Tbk., CABANG CIREBON
3413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudirohusodo Kota, namun ternyatatidak ada peminatnya ;Bahwa, walaupun hak tanggungan milik Penggugat sudah dimohonkan lelangoleh Tergugat, namun ternyata kewajiban bunga dan denda masih terus bertambah danmenjadi kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat, hal demikian tentu bertentangandengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga jelas tidak sah secara hukum ;Bahwa, menurut yurisprudensi tetap, jumlah hutang seorang debitur sejakdilakukan pelaksanaan lelang tidak boleh ditambah lagi dengan perhitungan
    bunga dandenda lainnya, artinya segala perhitungan bunga dan denda sejak dilaksanakan lelangharus dihentikan ;Bahwa, secara factual yuridis, tindakan Tergugat mengajukan permohonanlelang kepada KPKNL Cirebon serta terus menambah bunga dan denda kepadaPenggugat adalah tidak sah, oleh karenanya harus batal demi hukum ;Bahwa, selain itu oleh karena terhadap gugatan ini didukung dengan alat buktiyang kuat, maka pula kiranya beralasan apabila putusan dalam perkara ini, dapatdilaksanakan secara serta
    putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa menurut MajelisHakim sudah seharusnya apabila lelang eksekusi yang akan dilakukan kembalioleh/sekarang Termohon Kasasi terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang menjadiobyek jaminan Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi ke Tergugat/sekarangTermohon Kasasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Cirebon haruslah ditangguhkan dan menunggu sampai putusan dalamperkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdeezaak), begitu puladengan perhitungan
Register : 20-02-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PA MANOKWARI Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mw
Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3213
  • berstatusJanda dan Tergugat berstatus Jejaka;Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang masingmasing bernama:Anak I, lahir di Manokwari, umur 10 tahun;Anak Il, lahir di Manokwari, umur 10 tahun; dan kedua anak tersebut masihberada pada pengasuhan Penggugat dan Tergugat.Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudiansejak dari pertengahan Tahun 2015 mulai terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan :Bahwa Tergugat perhitungan
    Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukangugatan cerai dengan dalildalil bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antaraPenggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat perhitungan dalam memberikan penghasilanHalaman
    Mw.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalamrumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sekitar pertengahan tahun2015 yang disebabkan karena Tergugat perhitungan dalam memberikanpenghasilan kepada Penggugat, Tergugat sering berkata yang menyinggungperasaan Penggugat dan Tergugat egois merasa benar sendiri, sehinggapada bulan Agustus 2019 Penggugat pergi ke rumah Orangtua Penggugatdi Karanganyar, namun kembali ke rumah pada bulan Februari 2020;Bahwa antara Penggugat
Register : 27-12-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 151/Pid.Sus.LH/2016/PN.Mbn
Tanggal 14 Desember 2016 — AHMAD FAISOL Bin M. ZAKI;
40618
  • REKI di bawa ke polsek BAJUBANG;Bahwa berdasarkan perhitungan YURIONO Bin KUSMINTO dari kementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP menerangkan terdakwa bersamasamadengan saksi SUHARTO, saksi AHMAD NURUL ARIFIN dan saksi NOVI ANTON telahberhasil mengambil dan mengolah kayu jenis bulian sebanyak 71 (tujuh puluh satu)batang dengan rincian pengukuran kayu : NO WENIS KAYU UKURAN SORTIMEN VOLUME KETERANGANL(CM) T (CM)P (M)1 2 3 4 5 6 71 Bulian 2.00 15 7 0.02102 Bulian 2.00 15 7 0.02103 Bulian 2.00 15
    (DR=14.000.)= Rp.708.120 GRT = 2,81 x 1.500.000, = 4.215.000Jumlah yang tidak terbayarkan oleh terdakwa tersebut diatas adalah Rp. 421.500+ Rp. 708.120+ 4.215.000, = Rp 5.344.620, (Lima Juta tiga ratus empat puluh empatribu enam ratus dua puluh) Rupiah dan hasil perhitungan tersebut diatas berdasarkanPermenhut Nomor : 68 / Menhut Il / 2014 tentang Penetapan harga patokan hasilhutan untuk perhitungan PSDH , GRT dan PNT.
    REKI di bawa ke polsek BAJUBANG;Bahwa berdasarkan perhitungan YURIONO Bin KUSMINTO dari kementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP menerangkan terdakwa bersamasamadengan saksi SUHARTO, saksi AHMAD NURUL ARIFIN dan saksi NOVI ANTON telahberhasil mengambil dan mengolah kayu jenis bulian sebanyak 71 (tujuh puluh satu)batang dengan rincian pengukuran kayu : NO WENIS KAYU UKURAN SORTIMEN VOLUME KETERANGANL(CM) T(CM)P (M)1 2 3 4 5 6 71 Bulian 2.00 15 7 0.02102 Bulian 2.00 15 7 0.02103 Bulian 2.00 15
    (DR=14.000.)= Rp.708.120 GRT = 2,81 x 1.500.000, = 4.215.000Jumlah yang tidak terbayarkan oleh terdakwa tersebut diatas adalah Rp. 421.500+ Rp. 708.120+ 4.215.000, = Rp 5.344.620, (Lima Juta tiga ratus empat puluh empatribu enam ratus dua puluh) Rupiah dan hasil perhitungan tersebut diatas berdasarkanPermenhut Nomor : 68 / Menhut Il / 2014 tentang Penetapan harga patokan hasilhutan untuk perhitungan PSDH , GRT dan PNT berdasarkan hitungan pengukuran kayuyang dilakukan oleh Ahli dari Kementrian Lingkungan
Putus : 28-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151/B/PK/PJK/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — PT. DOK DUASATU NUSANTARA vs. DIREKTUR JENDRAL PAJAK
3018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2.104.979.452,00harus dibayarPengajuan KeberatanBahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 tersebut PemohonBanding telah mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 065/SKDDN/VI/2010 tanggal07 Juni 2010;Penerbitan Surat KeputusanBahwa berdasarkan surat keberatan tersebut Terbanding menerbitkan KeputusanNomor: KEP35/WPJ.21/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang menyatakan menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding dengan perhitungan
    Putusan Nomor 151 B/PK/PJK/2014Bahwa dalam Surat Pemohon Banding Nomor: 065/SKDDN/V/2010 tangggal 10Mei 2010 perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak PertambahanNilai Tahun 2008 telah Pemohon Banding jelaskan juga bahwa Pemohon Banding sudahmelakukan pembetulan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember tahun 2008 danbukti penerimaan surat tanggal 7 Mei 2010 juga telah Pemohon Banding lampirkan;KESIMPULANBahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak menurut PemohonBanding
    Rp. 761.338.823,00 sehinggaPajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar menjadi sebesar Rp. 559.242.824,00;Bahwa adapun kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan PemohonBanding ke masa pajak berikutnya adalah sebesar Rp. 1.611.732.550,00 yaitu sesuaidengan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008yang telah dilaporkan pada tanggal 14 Januari 2009, dengan demikian PajakPertambahan Nilai Kurang Bayar menurut perhitungan Terbanding menjadi sebesar Rp.1.052.489.726,00;Bahwa atas Pajak
    tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem), khususnyaperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, dengan dalildalil dan alasanalasan hukum sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Jakarta KojaNomor : LAP45/WPJ.21/KP.0405/2010 tanggal 20 Mei 2010 dapat diketahui bahwaSKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor00016/207/08/045/10 tanggal 21 Mei 2010 dengan perhitungan
    Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saatmengajukan permohonan keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula11Terbanding) juga dengan alasan yang sama sebagaimana alasan yang disampaikan padasaat mengajukan permohonan banding seperti tersebut di atas;Bahwa dalam Uraian banding berdasarkan Tanggapan Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dinyatakan alasan permohonan keberatan PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dipertimbangkan untukditerima dan perhitungan
Putus : 26-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pdt/2016
Tanggal 26 September 2016 — PT MANGKUBUANA HUTAMA JAYA VS PEMERINTAH RI cq PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH cq PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH
8942 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas permohonan tagihan dari Penggugat, Tergugat dengan suratnyatertanggal 3 Oktober 2013, menyatakan akan membayar angsuran ke1dengan perhitungan :angsuran Ke1 : 25% x Rp33.833.700.000,00 = Rp8.458.425.000,00Pengembalian uang muka 25% x Rp6.486.940.000,00 =Rp1.621.735.000,00angsuran Ke1 yang dibayar Tergugat kepada PenggugatRp6.836.690.000,00(enam miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluhribu rupiah) (Bukti P7);10.Bahwa karena Tergugat hanya membayar angsuran ke1
    , karena Tergugattidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas keterlambatan pembayaranangsuran ke2 dan angsuran ke3 tersebut;19.Bahwa karena Tergugat yang selalu menundanunda pembayaran angsuranke2 dan angsuran ke3, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat,maka Penggugat meminta kepada Tergugat agar Penggugat tidak lagimelanjutkan pembangunan;20.Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat disepakati bahwa21.Penggugat menghentikan pekerjaan dan atau tidak lagi melanjutkanpekerjaan, sehingga dibuat perhitungan
    adanya kesepakatan tersebut, kewajiban Penggugat adalahmelakukan penagihan, dan penagihan ini telah dilakukan oleh Penggugatsesuai suratnya tertanggal 6 Mei 2014 Nomor 05/SM/MHJ/V/2014 (Bukti P13);22.Bahwa Surat Permohonan Tagihan atas volume pekerjaan yang disepakati91,9841% tersebut telah pula diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 Mei2014 tersebut (Bukti P14);23.Bahwa kewajiban Tergugat sesuai Berita Acara tersebut adalah membayarsisa kekurangan pembayaran yang disepakati a quo;24.Bahwa adapun perhitungan
    Kedua belah pihak setuju menerima hasil perhitungan progress phisikpekerjaan renovasi Hotel Kesambi Hijau Semarang yang dilaksanakanoleh PT Sucofindo Advisory Utama sebesar 91,9841% sebagaimanasurat laporan PT Sucofindo Advisory Utama Nomor 307/SALF10/REP/SMG/2014 tanggal 24 April 2014 sebagaimana terlampir dengancatatan Pihak Kedua (Penggugat) akan melakukan penelitian dan kajianhasil report tersebut dan bilamana ditemukan item pekerjaan yang belummasuk dalam buku report PT Sucofindo, maka Pihak
    Pihak Kedua akan melakukan penagihan sisa pembayaran sesuaiprogress phisik hasil perhitungan PT Sucofindo Advisory Utama kepadaPihak Kesatu (Tergugat) dan Pihak Kesatu (Tergugat) akanmembayarkan tagihan tersebut sesuai dokumen kontrak dan ketentuanperundangan yang berlaku setelah Pihak Kesatu (Tergugat) berkonsultasidengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)dan para pihak sepakat menyetujui sisa pembayaran pekerjaan yangdimaksud;Dari uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa
Putus : 22-11-2012 — Upload : 20-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DIANSURYA GLOBAL
17234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang menurut Pemeriksa sebesar Rp.16.495.922.916,00 bukanlah dari bahan baku/barang pembantu yang berasal impor yangmendapat fasilitas sesuai Keputusan Menkeu Nomor 291/KMK/05/97, melainkanpembelian bahan baku/pembantu berasal dari lokal;Bahwa atas fasilitas bahan baku/barang pembantu yang berasal impor yang mendapatfasilitas sesuai Keputusan Menkeu Nomor: 291/KMK/05/97, telah diaudit olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah IX Jawa Barat periode 1 Juni 2002sampai dengan 30 Juni 2007;Perhitungan
    PPN TerutangBahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas menurut kami perhitungan PPNTerutang adalah sebagai berikut :PPN Impor Terutang Rp. 0PPN Impor Yang Telah Dibayar Rp. 0PPN Impor Yang Kurang/Lebih Dibayar Rp.
    Pasal 17 ayat (2) :"Dasar perhitungan pungutan negara atas pengeluaran barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a BM berdasarkan tarif bahan baku dengan pembebanan dan kurs valuta asing8yang berlaku pada saat dikeluarkan dari PDKB dan nilai pabean bahan bakupada saat diimpor ke PDKB;Apabila pembebanan tarif BM untuk bahan baku lebih tinggi dari pembebanantarif BM untuk barang hasil olahan, BM didasarkan pada pembebanan tarif BMbarang hasil olahan yang berlaku pada saat dikeluarkan
    akandikeluarkan ke DPIL, dilakukan pemeriksaan pabean.Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan denganmenggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai dengan tatalaksanakepabeanan di bidang impor.Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan BM,Cukai, PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor sepanjang terhadap pengeluarantersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhanatau pembebasan BM, Cukai atau pajak dalam rangka Impor:Dasar perhitungan
    Pemungut PPN sebesarRp15.934.911.480;Bahwa koreksi obyek PPN Impor sebesar Rp1.645.379.146,00 dilakukanberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK 291/KMK.05/1997tanggal 26 Juni 1997 Pasal 17 ayat (1) yaitu atas pengeluaran barang yang telahdiolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPn BM, dan PPhPasal 22 Impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepadapihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk,cukai, dan pajak dalam rangka impor dengan perhitungan
Putus : 27-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3976/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT GENERAL MOTORS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12127 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun jumlah yang masih harus dibayar menurut Pemohon Bandingadalah Rp0O,00 (NIHIL) dengan perhitungan sebagai berikut: No.UraianMenurutPemohon Banding(Rp) 1Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor97.165.467 a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri139.372.751.600 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut826.855.170 a.5.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(18.432.896.641) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya18.432.896.641 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ......... (Karena pembetulan) c. Jumlah (a + b)18.432.896.641 PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.) Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3976/B/PK/Pjk/2020 d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f.
    Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juni 2014 Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding menjadi kurang bayar Rp1.225.390,00 denganperhitungan sebagai berikut: Pajak Keluaran Rp 13,937,275,159.00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 32,369,559,105.00Jumlah PPN lebih dibayar Rp 18,432,283,946.00Kelebihan PPN yang sudah Dikompensasikan ke rMasa Payak berikutnya Rp 18,432,896,641.00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 612,695.00Sanksi administrasi: