Ditemukan 64941 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kepemilikan atas tanah Kepemilikan hak atas tanah Perampasan hak atas tanah Tanahmenuntut hak atas tanah Penyerobotan hak atas tanah Penggelapan hak atas tanah Hak milik atas tanah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-06-2009 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2007
Tanggal 1 Juni 2009 — PT. COPYLAS INDONESIA VS Ir. SOEMADIONO; Drs. PARWO SRIWIDODO; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT
65 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan ;3. Bahwa dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 pembatalanhak atas tanah dilaksanakan karena :a. Cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberiandan atau sertipikat hak atas tanahnya;b.
    Lebarkeduanya pejabat setempat yang menyatakan bahwa Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah No.37 G/j/JB tanggal 28 April 1975 atas Persil26 Girik C 206 Udik adalah tidak benar sama sekali/palsu. (Bukti P21);Bahwa, adalah fakta tanah tersebut tidak pernah dijual kepada PT. CopylasIndonesia, hal mana sesuai dengan surat pernyataan kuasa ahli warisMuhamad bin Apit yaitu H. Muhammad lebar tanggal 18 Februari 1997 danbelum pernah dilepaskan haknya kepada PT. Copylas Indonesia.
    Bahwa keputusan Tergugat menolak menerbitkan sertipikat hak milik ke atasnama Para Penggugat jelasjelas bertentangan dengan peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara danHak Pengelolaan khususnya Pasal 10 yang mensyaratkan (dikutip) :Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)dilampiri dengan :1. Mengenai pemohon :a.
    Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan ;.
    Atas Tanah,sedang Akta Jual Beli bukan bukti Hak Atas Tanah tetapi baru merupakanbukti adanya peralinan Hak Atas Tanah.Bahwa, andaikata "quadnon" bukti yang dimiliki oleh Para Termohon Kasasiberupa Akta Jual Beli, maka seharusnya dipertimbangkan pula sertifikatyang dimiliki oleh Pemohon Kasasi sebagai bukti hak yang sah menurutundangundang.Bahwa, oleh karena itu dalam hal ini terjadi sengketa hak : Pemohon Kasasi memiliki Sertifikat HGB No. 263/Meruya Udik Jo SertifikatHGB No. 935/Meruya Selatan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 16-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 528/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 16 Januari 2017 — RADEN HUDOYO melawan INDRAWATI dkk
41 — 20
  • atas tanah yang telah dibubuhi catatanpembebanan hak tanggungan dikembalikan kepada pemegang hakatas tanah yang bersangkutanBahwa peralihan hak atas tanah terjadi dengan :a.
    Hudoyo denganjumlah Hak Tanggungan sebesar Rp. 4.438.926.048, (EmpatMilyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan RatusDua Puluh Enam Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah);Bahwa Pasal 14 ayat 4 UndangUndang Hak Tanggunganmenyatakan sebagai berikut:Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yangtelah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikankepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;Bahwa dalam Posita Gugatan butir
    Bahwa tanopaadanya kesepakatandiluarPerjanjian Kredit, Sertifikat Hak atas Tanah tidakdikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sehingga pengertian Pasal 14 menurut daliPENGGUGAT adalah sesat dan mengadaada;Bahwa upaya yang dilakukan Tergugat Il terkait obyek HakTanggungan merupakan hak dari Tergugat Il selaku KrediturPemegang Hak Tanggungan yang memiliki kewenanganberdasarkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas tanah Beserta Bendabenda yang BerkaitanDengan Tanah
    atas tanah yang bersangkutan;.Bahwa pada paragraf ketiga halaman 10 APHT Nomo176/PHT/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang telah ditandatanganioleh Penggugat telah jelas mengatur bahwa:sertifikat tanda bukti hak dan atas tanah yang menjadi Objek HakTanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama (Penggugat)kepada Pihak Kedua (Tergugat Il) untuk disimpan dandipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hakhaknyasebgai Pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama(Penggugat) dengan akta ini memberikan
    atas tanah dimaksud;13.Bahwa Tergugat Ill dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugatdalam gugatannya angka 6 halaman 2 yang menyatakan bahwasemua utang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalamperkawinan, yang dibuat selama perkawinan akan menjaditanggung jawab masingmasing;14.Bahwa dalil tersebut adalah salah dan keliru karena dalampengajuan kredit tersebut Penggugat/penjamin telahmenandatangani APHT atas objek perkara, dimana salah satuklausulnya memuat klausul pemberian kuasa kepada pemegangHak
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 18-07-2022 — Putus : 03-01-2023 — Upload : 04-01-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 3 Januari 2023 — Penggugat:
1.ROSLIN MOHAMAD
2.SUDIRMAN MOHAMAD
3.ARLINA MOHAMAD
4.WISYE MOHAMAD
5.KASMAN MOHAMAD
6.Hj. YULASTRI MOHAMAD
7.ABDULLAH MOHAMAD
8.YUSIDA MOHAMAD, S.Pd
Tergugat:
EDNAN NOHOLO
71 — 14

  • MENGADILI:

    DALAM KONPENSI :

    1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanpa hak atas tanah milik Para Penggugat sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02255/RUNGKUT MENANGGAL, Surat Ukur Tanggal 19-12-2017, Nomor : 408/RUNGKUT MENANGGAL/2017, seluas 147 M2 (seratus empat
Pengadilan PN SELONG Perdata Perjanjian
Register : 22-03-2011 — Putus : 28-11-2011 — Upload : 13-04-2015
Putusan PN SELONG Nomor 22/PDT.G/2011/PN.SEL
Tanggal 28 Nopember 2011 — - SUHARMAN , SE MELAWAN - BPR PASAR RAYA KUTA,DKK
88 — 40
  • Rekonvensi atau Penggugat dalam Konvensi telah lalai dan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok, bunga serta denda kepada Penggugat dalam Rekonvensi atau Tergugat 1 dalam Konvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 313/26517/BPRK/2007 tertanggal 31 Juli 2007 ; --------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat 1 dalam Rekonvensi atau Penggugat dalam Konvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak
    atas tanah berikut bangunan rumah tinggal sebagai jaminan kredit tersebut diatas, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah berikut bangunan rumah tinggal tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi atau Tergugat 1 dalam Konvensi ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram (Tergugat 2 dalam Konvensi) untuk menjual lelang atas jaminan kredit berupa sebidang
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-04-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Mjk
Tanggal 29 Nopember 2016 — -H.SUPARMAN melawan - PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktotrat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya - LIM SOENJOTO - GATOT INDRIARTO SOEMALI - 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor pusat Jakarta Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Surabaya
348 — 129
  • ) Menyatakan Mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dari perkara aquo;DALAM POKOK PERKARA1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;2) Menyatakan bahwa lelang atas jaminan hak tanggungan SHM No.334 tanggal kepemilikan 20-05-1997 atas nama Haji Soeparman dan SHM 478 tanggal kepemilikan 17-08-1998 atas nama Haji Soeparman yang terletak di Desa Watesumpak, Kec.Trowulan, Kab.Mojokerto,batal demi hukum 3) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menjual lelang milik Penggugat/konsumen berupa hak
    atas tanah dalam SHM Nomor 334/ Watesumpak dan SHM Nomor 478/Watesumpak melalui Tergugat II/kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya merupakan perbuatan melanggar hukum ;4) Menyatakan dengan hukum Bahwa Tergugat I telah melanggar prinsip kehati - hatian ( prudent banking ) dan merupakan perbuatan melanggar hukum. 5) Menghukum Tergugat V untuk melakukan Sosialisasi tentang Perlindungan Nasabah atau Konsumen Perbankan serta menyediakan informasi Resiko pada nasabah melalui media
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 24-07-2013 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 121/Pdt.G/2012/PN.PTK
Tanggal 24 Juli 2013 — SUPRIYADI BIN SAFRI MELAWAN MARIAM Binti A.KADIR
88 — 19
  • pengumuman No.03/KONV.MA/2012 tanggal 02 Agustus 2012, dan sebagaimana Surat No.668/300.5/61-71/04/2012 tanggal 02 Agustus 2012, batal demi hukum ; Menyatakan perbuatan tergugat menghilangkan atau meniadakan HAK JAINAH(alm) orang tua atau ibu penggugat atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataann tanggal 17 Juli 2006 adalah perbuatan melawan hukum ; Memerintahkan kepada tergugat untuk memgembalikan Setengah hak
    atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan tanggal 17 Juli 2006, yaitu tanah yang terletak dikampung Kuantan dalam RT.II/Rw.XII, Kelurahan Benua Melayu Darat,kecamatan Pontianak Selatan Kotamadya Pontianak, sekarang terletak di Jalan Perdana RT.001/RW .010, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,tanah seluas 4.050.m2 dengan batas batas : Sebelah timur ; dengan tanah perkebunan sdr.
    Perbuatan Tergugat mengajukan permohonan hak milik adat( konversi) kepada kantor BPN Kota Pontianak denganmenghilangkan hak atas tanah bagian Jainah ( alm) orang tua /ibu Penggugat seperti diuraikan dalam surat pernyataantanggal 17 Juli 2006 adalah perbuatan melawan hukum.Berdasarkan alasanalasan dan uraian diatas, Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak atau MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara iniberkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut ini ;1.
    Atas Tanah tersebut selainTergugat melepaskan haknya sendiri, Tergugat bersamasamadengan Penggugat juga melepaskan hak atas tanah yangmenjadi bagian KEPEK Binti ISMAIL (Ibu Kandung Tergugatdengan Nenek Kandung Penggugat) sesuai dengan PenetapanWaris sebesar 9/72 bagian kepada Ahli Waris ABDULLAH BinMOCHAMMAD.Bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat sebagai Ahli WarisAlmarhumah KEPEK Binti ISMAIL melepaskan hak atas tanahbagian waris KEPEK Binti ISMAIL sebesar 9/72 bagian, terlebihdahulu Sdr.
    atas tanah tersebut, karenatanah tersebut adalah tanah milik Tergugat sendiriyang didapatnya dari Bapak kandungnya Almarhum ABDULKADIRBIN AHMAD secara kewarisan langsung dengan besar bagian36/72 bagian sesuai dengan Penetapan PengadilanAgama Pontianak No.07/1983, bukan dari harta peninggalan( warisan) Almarhumah KEPEK BINTI ISMAIL (ibu KandungTergugat / Nenek Kandung Penggugat), sehingga demikian adalahtidak benar perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat.Bahwa nilai kerugian Pengugat sebesar
    atas tanah tersebut, pada hal sebenarnyaPenggugat secara persis tahu asalusul tanah tersebut dariAlmarhum ABDUL KADIR BIN AHMAD (Bapak Kandung Tergugat),dengan demikian sebenarnya pula Tergugat tidak pernahmelakukan perbuatan yang merugikan Penggugat baik secarameteriel maupun inmateriel.Bahwa permohonan Pengugat pada Posita 18 dalam SuratGugatannya terlalu sangat berlebihan, dan Penggugat tidakcukup mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonanitu, karenanya dalil Penggugat tersebut harus
    atas tanah obyek sengketa kepada Penggugatsebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan tanggal 17 Juli2006, yaitu tanah yang terletak dikampung Kuantan dalam RT.II/Rw.Xlil, Kelurahan Benua Melayu Darat,kecamatan PontianakSelatan Kotamadya Pontianak, sekarang terletak di Jalan PerdanaRT.001/RW .010, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan PontianakSelatan, Kota Pontianak,tanah seluas 4.050.m2 dengan batas batas : Sebelah timur ; dengan tanah perkebunan sdr.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 29-11-2016 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 14-07-2022
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penggugat:
1.ANIFAIDAH Br PANE
2.HAPSAH Br PANE
3.ALI AKBAR PANE
4.AZIS MUSLIM PANE
5.AHMAD RIDWAN PANE
6.NORMADIAH Br PANE
7.IRWANSYAH PANE
8.RATNA SRI KUMALA Br. PANE
Tergugat:
KAMALUDDIN DALIMUNTHE
Turut Tergugat:
LURAH KELURAHAN SIGAMBAL, KECAMATAN RANTAU SELATAN, KEBUPATEN LABUHAN BATU
88 — 2
  • Kamaluddin Dalimunthe sebagai alas hak atas tanah berikut satu pintu bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatasnya yang menjadi objek terperkara.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-03-2015 — Upload : 10-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 810/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 25 Maret 2015 — KURNIAWAN SETIJONO melawan Drs. Ec. MOCH. RIFA’I ABDUL KADIR, SH Dkk
48 — 5
  • Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----------------------------------------------------------------10.
    /PN Sby37/436.7.20.4/2005 tanggal 26 Mei 2005dan selanjutnya diajukanpermohonan sertipikat hak atas tanah kepada Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya ( Tergugat III ) ternyata tanah yang telahdibeli dan dimiliki oleh Penggugat tersebut sudah diterbitkan Sertipikatoleh Tergugat III melalui proses pengakuan hak dari Tergugat , yaitusebagaibe@rikut : 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nnn nn cen nn nnna. Sertipikat Hak Milik No. 1692/Kel.
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2018 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 1/PDT/2018/PT KDI
Tanggal 29 Januari 2018 — - Pembanding : LA JAMIA,dkk. - Terbanding : LA GANTI.
24 — 16
  • Menghukum para Pembanding semula para Tergugat beserta sanak keluarganya maupun siapa saja yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Terbanding semula Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga ;9. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya ;10.
    Menghukum para Tergugat beserta sanak saudaranya maupun siapasaja yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa tersebut untukmenyerahkan / mengembalikan tanah sengketa dalam keadaankosong dan baik kepada Penggugat secara seketika dan sekaligustanpa dibebani syarat apapun juga ;9.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata Tanah
Register : 27-12-2022 — Putus : 17-05-2023 — Upload : 22-05-2023
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sak
Tanggal 17 Mei 2023 — Penggugat:
SRI HAYATI
Tergugat:
1.JUMADI
2.KUSYAMAN
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK
78 — 29
  • luas 20.000M2yang terletak di Desa Sri GadingKecamatan Lubuk DalamKabupaten Siak Provinsi Riau;
  • Menyatakan alat bukti berupa Berita Acara dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Gono Gini dari Kantor Desa Sri Gading mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan sah secara hukum kepemilikan bidang tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 33 Desa Sri Gading atas nama Jumadi menjadi milik Penggugat;
  • Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak
    atas tanah dengan SertipikatHak Milik Nomor 33 Desa Sri Gading pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak yang semula atas namaJumadimenjadi atas nama Penggugat;
  • Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak untuk segera melakukan pencatatan peralihanhak Sertipikat Hak Milik Nomor 33 Desa Sri Gading setelah Penggugat mengajukan permohonan peralihan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;
  • Menghukum TergugatI, Tergugat II,dan Turut Tergugat untuk tunduk dan
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 03-02-2022 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 25-04-2022
Putusan PN SLEMAN Nomor 49/Pid.B/2022/PN Smn
Tanggal 25 April 2022 — Penuntut Umum:
HANIFAH, SH
Terdakwa:
TINI DWI SETYANTI
203 — 133
  • Foto Copy Surat Keterangan, No : - tertanggal 20 Maret 2015
  • Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD BPHTB, tertanggal 09 Maret 2015.
  • Foto Copy Bukti Penerimaan Negara, tanggal 02 April 2015.
  • Foto Copy Surat Setor pajak, tertanggal 02 April 2015.
Pengadilan PN Penajam Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN Penajam Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pnj
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
Siti Muzayana
Tergugat:
Soeroso
46 — 28
  • sebagai berikut:
    • Sebelah timur :Suslatini;
    • Sebelah selatan :Lapangan SD 003 Sepaku;
    • Sebelah barat :Jalan Imam Bonjol;
    • Sebelah utara :M.97/Margini;
    1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara guna dilakukan pencatatan pendaftaran serta peralihan hak
      atas tanah pada Sertifikat dengan Nomor Hak Milik M.99dalam perkara ini menjadi atas Nama Penggugat;
    2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.926.000,00 (tiga juta sembilanratus dua puluh enam ribu rupiah);
    Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Dari HasilPelaksanaan Transmigrasi mengatur tentang pelarangan pengalihan tanahtransmigrasi sebelum batas waktu yang ditentukan yakni 10 (Sepuluh) tahun,karena sebelum waktu tersebut berakhir, maka status kepemilikan tanahtersebut masih berstatus tanah negara, sehingga tidak dapat dialinkan dan ataudiperjual belikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 berupa sertifikat hakmilik
    Direktorat AgrariaKotamadya Balikpapan, Nomor M.99, atas nama pemegang hak Soeroso(Tergugat), tanah tersebut ditempatkan sejak tahun 1982, dengan demikianTergugat dalam mengalihkan tanah yang menjadi objek sengketa kepadaPenggugat telah lebih dari 10 (Sepuluh) tahun, sehingga tidak bertentangandengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1978 tentang LaranganPemindahan Hak Atas Tanah yang diperoleh Dari Hasil PelaksanaanTransmigrasi;Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dan
    Tergugatatas obyek sengketa dinyatakan sah secara hukum, maka obyek sengketamenjadi hak milik Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitumketiga Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang memerintahkankepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perkara ini yangtelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Badan PertanahanNasional Kabupaten Penajam Paser Utara guna dilakukan pencatatanpendaftaran serta Peralihan Hak
    atas Tanah pada Sertifikat dengan Nomor HakMilik M.99 dalam perkara ini menjadi atas Nama Penggugat, oleh karena haltersebut merupakan kepentingan dari Penggugat, maka Penggugat sendirilahyang harus mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyaikekuatan Hukum tetap kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenPenajam Paser Utara, sehingga Petitum tersebut sudah sepatutnya untukdikabulkan;Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pat.G/2020/PN PnjMenimbang, bahwa berdasarkan
    Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan ResmiPutusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepadaKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara gunadilakukan pencatatan pendaftaran serta peralihan hak atas tanah padaSertifikat dengan Nomor Hak Milik M.99 dalam perkara ini menjadi atasNama Penggugat;6.
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama
Register : 28-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA MADIUN Nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Mn
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
146 — 27
  • Bahwa pada pokok gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat IIyaitu berkenaan dengan alasan/dalil perbuatan melawan hukum oleh TurutTergugat III atas penerbitan sertipikat hak atas tanah obyek gugatan.2.
    Bahwa dengan terbuktinya perolehan hak atas tanah objek gugatan bukankarena waris akan tetapi dengan cara hibah dan hal ini didasari alat bukti yang kuatsesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku maka alasan/dalildalil gugatan Para Penggugat sudah tidak konsisten dan tidak berdasar, gugatanyang demikian sudah sepantasnya ditolak.4.
    maka sertipikat tersebut merupakan surat tanda buktiyang berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan apabila setelah dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya, halini sudah seharusnya tidak perlu ditafsirkan yang lain;7.
    Konversi/Penegasan Konversi adalah penyesuaian hakhak atas tanahsebelum diundangkannya UUPA menjadi hakhak atas tanah sebagaimana diaturdalam UUPA dalam hal ini termasuk tanah milik adat pemegang haknya dapatmengajukan pendaftaran konversi/penegasan konversi dengan menyertakan alatbukti kepemilikan hak atas tanah.6.
    atas tanah makasertipikat tersebut merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti yangkuat dan apabila setelah dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikattersebut maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagimenuntut pelaksanaan haknya.Menimbang bahwa sebagaimana petitum gugatan, senyatanya pokok perkara iniadalah perihal gugatan pembagian harta warisan bukan sengketa milik, dan dalam suratgugatan tidak ada tuntutan dari para Penggugat untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-02-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2714 K/Pid.Sus/ 2009
Tanggal 18 Februari 2010 — Drs. SOEGENG SISWANTO, MM
86 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada parapemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan bendabendalain yang ada di atas tanah ;Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkaspengadaan tanah dan penyerahan kepada pihak yangberkompeten ;e Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 36Tahun 2005 menyatakan Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkanatas :.
    Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang gantirugi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang melekat di atastanah ;f. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahanhak atas tanah ;g.
    Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada parapemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan bendabendalain yang ada di atas tanah ;e. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;Hal. 31 dari 103 hal. Put. No. 2714 K/Pid.Sus/200932f.
    Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang gantirugi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang melekat di atastanah ;Membuat berita acara pelepasan atau penyerahanhak atas tanah ;.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-03-2021 — Putus : 10-09-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 27/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 10 September 2021 — Penggugat:
Bambang Nugroho Sanjoto
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.Ong Sing Tjwan
2.Deny Kurniawan
244 — 134
  • Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;a> . Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau;i.
    Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, dan karenakesalahan Perhitungan luas dapat dinyatakan Obyek Sengketa II adalahCacat administratif;.
    Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah,pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;b. Kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;c. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat pengganti;d. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat HakTanggungan;e. Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;Kesalahan subyek hak;. Kesalahan obyek hak;a> . Kesalahan jenis hak;Tumpang tindih hak atas tanah;j. Tumpang tindih dengan kawasan hutan;k.
    Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (2) PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian KasusPertanahan, yang intinya menyatakan Pembatalan Sertipikat sebagaipelaksanaan putusan Pengadilan yang telah inkracht ditindaklanjuti jikaamar putusannya batal/tidak sah/tidak mempuyai kekuatan hukum/tidakmempunyai kekuatan mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktianapapun terhadap penetapan hak atas tanah (Sertipikat hak atas
    tanah).8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 PK/Pdt/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — PT NADYA VILLA, DK VS R.E. BARINGBING, S.H, DKK
142 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa bukti hak atas tanah milik Main bin Milih seluas 21.540 m?
    atas tanah tersebut.
    atas tanah.
    Akta Pengikatan Jual Beli hanyamerupakan perjanjian bahwa kedua belah pihak akan melakukan jualbeli hak atas tanah.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 10-04-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
IVANA SULISTIO
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Kantor Cabang Samarinda
25 — 0
  • Provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI ;

  • Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA;

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas sisatanah seluas +/- 10.720 M2 dari tanah semula seluas 26.538 M2 yang terletak diSimpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sesuai dengan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak
    Atas Tanah, Nomor : 898/SKMRT/PAL/ IX/2001, tertanggal 24 September 2001 yang diketahui oleh Camat Palaran, tertulis atas nama IVANNA SULISTIO THIO, dengan batas-batas :
  • Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kadir/Rencana Jalan Tol.
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-12-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 103/Pdt.G/2014/PN Skh
Tanggal 28 April 2015 — Yuni Dwi Murnani, SH -lawan- Tuan Suwarno
50 — 7
  • Menyatakan hak atas tanah atas nama Saripan,SPd yang keseluruhannya terletak di Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, yaitu :a. Tanah Tegal, sertifikat Hak Milik No. 4042 luas : 5267 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah timur : Mudayo Sebelah barat : Asmorejo Sebelah selatan : Jalan Sebelah utara : Jalan b.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 13-04-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.YERRY TRI MULYAWAN,SH
2.AJIE MARTHA. SH
Terdakwa:
SAHERMAN Bin WANI
106 — 53
  • Tanggal 03 Jabuari 2019;
  • Copy Legalisir; Dokumen Berita Acara pelaksanaan penyuluhan sertipikasi hak atas tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018, nomor : 78 / 100.02.16.01 / I / 2018.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 05-10-2023 — Putus : 16-07-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Psp
Tanggal 16 Juli 2024 — Penggugat:
JON ABIDIN RITONGA
Tergugat:
1.NIRSAN MARINDURI
2.MUNAWIR SIREGAR
3.JALI HARAHAP
Turut Tergugat:
KEPALA DESA SIHOPUK LAMA
36 — 16
  • Menyatakan alat bukti surat Penggugat berupa: Alas Hak Surat Keterangan Tanah Nomor : 425/2008/2023 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihopuk Lama Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, sah sebagai alas hak, Surat Pengalihan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihopuk Lama Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, sah sebagai alas hak, Surat Pelepasan Hak
    Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris JOHN MARLONMARAGANTI (Terlampir dalam Bukti Surat), sah berharga dan berkekuatan hukum;
  • Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah terperkara untuk menyerahkan objek tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
  • Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh