Ditemukan 555862 data
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
MARYANTO Als BUJANG Bin OTOH HASAN Alm
48 — 2
DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.
Terdakwa:
SUGIANTO Bin SANUNGKI ST
21 — 14
Terbanding/Terdakwa : RAMLAN SAPTA UTOMO Bin SABIRIN
66 — 18
Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan terdakwaadalah senilai Rp.18.675.000.000, (delapan belas milyar enam ratus tujun puluhlima juta rupiah).Perbuatan terdakwa RAMLAN SAPTA UTOMO BIN SABIRIN sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut:1.
Menyatakan terdakwa RAMLAN SAPTA UTOMO Bin SABIRIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikanyang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RINomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.
Jaksa Penuntut Umum, mohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan BANDINGdan menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : dengansengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RINomor 31 tahun 2004
saksi, Salinan Resmi Putusan PengadilanNegeri Jambi , beserta suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini bahwa darifakta fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tingkat Banding padadasarnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti Secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah di dakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 88 Jo Pasal 16 ayat 1 UU RI Nomor 31Tahun 2004
tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat 1 ke1KUHP dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama diambil alin dandijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkaradalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkatbanding masih terlalu ringan mengingat dampak atau akibat
1.JUNIARTI, SH
2.LUKI ADRIANTONI, SH
4.ANDRA VASRI, SH
Terdakwa:
SAHLANI Als LANI Bin DARMAWI
18 — 6
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.TEGUH HARIYANTO, SH BIN BAMBANG WONOSALI
2.SETYA DICKY PERMADI
15 — 6
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYAMSUDDIN DG. JALLING BIN DOLOHAMENG
22 — 9
Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per.49/MEN/2011 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :PER.14/MEN/2011 yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orangyang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untukmemenuhi kebutuhan hidup seharihari yang menggunakan kapalperikanan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 100 B UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI NO.31tahun 2004
JALLING BINDOLOHAMENG telah terbukti bersalan melakukan tindak pidanadibidang dibidang perikanan menguasai,membawa dan menggunakanalat penangkap ikan pukat tarik berkapal (cantrang) yang dapatmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yangdilakukan oleh nelayan kecil melanggar pasal Pasal 100 B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan AlternatifKedua ;2.
Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana di bidang perikanan memiliki danmenggunakan alat penangkap ikan pukat tarik berkapal (Cantrang) yangdapat mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan yangHalaman 5 dari 8 Putusan Nomor 216/ PID.SUS / 2018/ PT MKSdilakuan oleh nelayan kecil sebagaimana dakwaan Alternatif keduamelanggar pasal 100 B UU RI 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;2, Menjatuhkan pidana
, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangakansebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyatelah dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yangterungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum kepadanya dalam dakwaan kedua melanggar pasal 100 BUndangUndang RI No. 45 tahun 1009, tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004
pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskanmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juni 2017Nomor 2128/Pid.Sus/2016/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan ( Pasal 222 KUHAP) ;Mengingat pasal 100 B UndangUndang RI No. 45 tahun 1009, tentangPerubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TITO DIKSADRAPA ADITYA S, S.H
42 — 8
Terbanding/Terdakwa : JONEDI Pgl. JON
17 — 10
Riki 02 sewaktu melakukan penangkapan ikan membawaSurat Izin Penangkapan Ikan yang masa berlakuknya sudah habis maka terhadapterdakwa dapat dikatakan melanggar pasdal 93 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009atas perubahan dari UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutpasal 93 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31 Tahun2004 tentang perikanan.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa JONEDI PGL.
Riki 02 sewaktu melakukan penangkapan ikan SuratPertsetujuan Berlayar tidak ada maka terhadap terdakwa dapat dikatakanmelanggar pasal 98 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31Tahun 2004 tentang perikanan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutpasal 98 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31 Tahun 2004tentang perikanan.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari JaksaPenuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 1 Juli 2013 No. Reg.
Perkara: PDS02/N.3.10/Ft.2/PDANG/06/2013 yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa JONEDI Panggilan JON terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKANPENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGOLAHAN PERIKANANNEGERA REPUBLIK INDONESIA TIDAK MEMILIK SIPI sebagaimanadi atur dan diancam pidana dalam pasalm93 ayat (1) UU No.45 tahun 2009atas perubahan dari UU No.31 2004 tentang
tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Agustus 2013No.379/Pid.B/2013/PN.PDG haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah,maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amarputusan ;Mengingat ketentuan pasal 93 ayat (1) UndangUndang UU No.45 tahun2009 atas perubahan dari UU No.31 tahun 2004
1.PARDI MUTALIB, SH
2.MOKHSIN UMALEKHOA, S.H.MH
3.KADEK AGUS AMBARA WISESA, SH.MH
Terdakwa:
1.HARUDIN alias UDIN
2.ALKAP alias PIKO
3.RISAL alias ICAL
4.RAMADAN alias MADA
37 — 22
1.Yesi Imelda, S.H., M.H.
2.Ayu Soraya Putri, S.H
Terdakwa:
Darmawansyah bin Toyib alm
78 — 3
Terbanding/Terdakwa I : LUCY Als HONG CAI Anak HATO
Terbanding/Terdakwa II : HERMAN Anak KENG LENG SAKTI
63 — 0
Agus Widiyono, S.H., M.H.
Terdakwa:
Dodik Agus Supriyanto
26 — 0
GAUL MANURUNG, SH.
Terdakwa:
M. YUSUF BIN H. DARWIS
2 — 3
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Suharjo Amir
53 — 29
BUDHI CAHYONO, S.H.
Terdakwa:
RUDI LUSNAMETY
91 — 0
RR. RULIS SUTJI SJAHESTI, SH
Terdakwa:
SUMAJI Bin SUSILO
103 — 28
Terbanding/Penuntut Umum III : SYARIFAH ROSNIZAR. A, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : AMRIYATA, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Faisal Moga, SH.
79 — 3
Hasbuddin P. Paseng, SH
Terdakwa:
H. BAHRI BIN SAID
28 — 5
RESKI NOVIANTI S.H
Terdakwa:
1.JULIHARDI Als KIPLI Bin (Alm) MAHWANI
2.UTA Bin IDRUS
3.GIRI PRIYATNO Bin MUSODIK
4.MANSUR Bin (Alm) KOSASIH
5.ITMAMUL WAFA Bin ABU HAMID
6.ALBAIHAQI Bin BADRIL
7.SYAHRINALDI Bin SYAHRIAL
8.SURISMAN Als MENDES Bin (Alm) JAIS
9.RIKI AGUS SETIAWAN Bin DEDI SUPRIYADI
10.SARDAN Bin SARMAN
69 — 58
1.Beny Hermanto,SH.,MH
2.Sabetania Rimba Paembonan,SH
3.Ario Dewanto, SH.
4.Hadi Sucipto,SH
5.Parmanto,SH
Terdakwa:
David Anin Yola
71 — 14
Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo.UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan ;ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa DAVID ANIN YOLA pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018sekitar pukul 23.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun2018, atau setidaktidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di areaTerminal Durenan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaktidaknyapada tempattempat lain yang masih termasuk dalam
Pasal 7 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 TtentangPerikanan ;n Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan;n Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya JaksaPenuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksisaksiyang masingmasing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu :1.
No. 31 tahun 2004, tentang perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 2004, tentang Perikanan, ataualternatif kedua melanggar Pasal 100 jo pasal 7 UU. No. 31 tahun 2004, tentangPutusan No.103/Pid.Sus/2018/Pn.Trk Halaman 20 Halaman dari 32 Halamanperikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 45 tahun2009 tentang perubahan atas UU.
No. 31 tahun 2004, tentangPerikanan, yang unsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang;2. Dengan sengaja;adDiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;4. Melakukan usaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengelolaan dan pemasaran ikan tanpa memiliki SIUP;Ad. 1.