BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN VS TINGGAL Bin MUDAM DKK

., StafSub Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum pada SekretariatJenderal, Kementerian Perhubungan,Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;melawan:1. TINGGAL Bin MUDAM, bertempat tinggal di KampungBidara, RT 004/RW 001, Kelurahan Marunda, KecamatanCilincing, Jakarta Utara,2. LATIP Bin PALAM CUI, bertempat tinggal di Kampung PalLama, RI OO01/RW 06, Kelurahan Pantai Makmur,Kecamatan Tarumajaya, Bekasi,3.

Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 atas nama Departemen Perhubungan Rl,berkedudukan di Jakarta, seluas 90.940 M? yang terletak di KelurahanMarunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKIJakarta;b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 43 atas nama Departemen Perhubungan RI,berkedudukan di Jakarta, seluas 116.920 M? yang terletak di KelurahanMarunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKIJakarta;c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 atas nama Departemen Perhubungan RI,cq.

Addendum Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antaraDepartemen Perhubungan dengan PT Mandiri Dipta:Nomor SPA.7/ PL.407/PHB98;Cipta tanggal 24 Februari 1998;Nomor 010/ADD/MDCDPHB/II/98;c. Addendum Il Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antaraDepartemen Perhubungan dengan PT Mandiri Dipta:Nomor SPA 22 Tahun 2001;Cipta tanggal 5 Juni 2001;Nomor 031/ADD/MDCDPHB/V/01;d.

Nomor 1417 K/Pdt/2005 antara Djeni binti DjananCs melawan PT Mandiri Dipta Cipta, Departemen Perhubungan dkk.;6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penetapan SitaEksekusi yang dimohonkan oleh para Terlawan terhadap tanah yangdikuasai oleh Pelawan, sudah sepatutnya dibatalkan/dinyatakan tidakberkekuatan hukum, oleh karena sebagai berikut:Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2010a.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq. Kepala BadanPendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan Republik Indonesia;Mengingat perkara perlawanan a quo tidak jelas siapa mewakili apa yangnanti dapat diminta pertanggung jawaban hukumnya di kemudian hari makasah menurut hukum perkara perlawanan Pelawan untuk ditolak sebab BadanPendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan Republik IndonesiaHal. 8 dari 16 hal. Put.

Terbanding : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,dkk.

., selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula para Penggugat ;LawanMenteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara diJakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau, berkedudukan di Jin DayanuIknsanuddin, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalamhal ini memberi Kuasa Kepada : WAHYUDDIN, S.H., RUSLAN, S.H., M.H.,Hal. 2 Dari 38 Hal.

lokasi Lapangan Terbang Perintis dari Pemda Tk.Il ButonkepadaDirektorat Perhubungan Udara Nomor :WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7Agustus tahun 1978, Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton Nomor: 82/KDR/78tanggal 7 Nopember tahun 1978 tentang penyerahan hak milik tanah lokasi LapanganTerbang Perintis Betoambari kepada Direktorat Perhubungan Udara, Skets tanahlokasi Lapangan Udara Perintis Betoambari terletak di desa Katobengke KecamatanWolio Daerah Tk.II Buton Propinsi Sulawesi Tenggara dengan luas

Buton(Tergugat II) Nomor : 82/KDR/78 tanggal 7 Nopember 1978tentang penyerahan hak milik tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambarikepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara, serta Sertifikat Hak MilikNo.03 tanggal18 September tahun 1996 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia;Bahwa dalildalil gugatan para penggugat terhadap tanah obyek sengketa telahdiperkarakan sebelumnya artinya obyeknya sama tidak dapat diajukan kembali ataugugatan berulang(Ne bis In Idem) dengan obyek tanah

mengihlaskan ;Surat penyerahan hak kepemilikan tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis dariPemda Tk.Il Buton kepada Dirjen Perhubungan Udara No.

WP.IV/57/4/8/663/PPINtanggal 7 Agustus tahun 1978:Surat Keputusan Pemerintah Dati II Buton No.82/KDR/78 tanggal 7 Nopember 1978tentang penyerahan hak milik tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambarikepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:Skets tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambari di desa KatobengkeKecamatan wolio Daerah Tk.Il Buton Propinsi Sulawesi Tenggara dengan luas58.14 Ha tanggal 7 Nopember 1978:Sertifikat Hak Milik No.03 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesiatanggal

- MOCH ARIESWAN (Penggugat)- Kepala Bidang Perhubungan Laut (Tergugat I)Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Tergugat II)

Dinas Perhubungan ProvinsiKepulauan Riau Cq. Kepala BidangPerhubungan Laut, dalam kapasitasnya PejabatPembuat Komitmen, berkedudukan danBerkantor di jalan D.I.Panjaitan Komplek BintanCenter Blok E No.1416 Tanjungpinang,selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;2. Pemerintah ........2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Cq. Dinas Perhubungan Provinsi1Pengadilan Negeri tersebut ;Kepulauan Riau Cq.

Anugerah Pratama) telah mengajukan diri sebagai peserta tender diinstansi Pemerintah khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanRiau.6 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Penggugat telah terpilih sebagaipemenang lelang pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau,sebagaimana yang tertera melalui Pengumuman Pemenang dengan Nomor : 10/PPL/POKJAULP/APBD/2011, dengan kegiatan Pembangunan DermagaPonton di Alai Kabupaten Karimun dengan harga sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus

Anugerah Pratama No.503.4/BP2T/1346/2012, tanggal 07 Maret 2012, Serta Izin Usaha JasaKonstruksi Nasional No. 503.2/BP2T/1044/2011 tertanggal 14april 2011 yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemerintah daerah KotaTanjungpinang diberi tanda P.3 ;4 Penggugat adalah pemenang lelang pada Dinas Perhubungan ProvinsiKepulauan Riau, yang tertera melalui Pengumuman Pemenang denganNomor : 10/PPL/POKJAULP/APBD/2011, pada tanggal 10 Agustus2011, dengan kegiatan Pembangunan Dermaga Ponton di Alai,Kabupaten Karimun

Anugerah Pratama (Penggugat) telah ada membuat kontrak denganPara Tergugat yakni dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq.Dinas Perhubungan Laut Provinsi Kepri. Dengan Kontrak Nomor : 31/HUB/SP/VIU/2011 tanggal 22 Agustus 2011 diberi tanda P.5 ;6 Bahwa Kontrak yang tertera pada bukti P5 telah dilakukan addendumyakni No. 31 a/HUB/SP/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011, ataskesepakatan CV. Anugerah Pratama (Penggugat) dengan PemerintahProvinsi Kepulauan Riau cq.

Karimun dengan harga penawaran sebesar Rp.2.700.000.000, dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender pembayarandermaga pontoon tersebut berasal dari APBD propinsi kepulauan riau untuk Pokja ULPDinas perhubungan propinsi kepulauan riau ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 yaitu surat perjanjian untukmelaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Dermaga Ponton di alai kab,Karimun No. 31/HUB/SP/VIII/2011 diperoleh fakta bahwa benar sebagai PenggugatMOCH.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA cq. KEPALA SUB. DINAS BINA PERHUBUNGAN DARAT, DK.;

GUBERNUR PROVINSI PAPUA, di Jayapura cq KepalaDinas Perhubungan Provinsi Papua cq Kepala Sub DinasBina Perhubungan Darat, berkedudukan di Jalan Ahmad YaniNomor 10 Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal inimemberi kuasa kepada: 1. Benyamin Tan Imbiri, S.H., M.M.,Kepala Bidang Perencanaan dan Program pada DinasPerhubungan Provinsi Papua, 2. Sutanto, ATD., S.E., KepalaBidang Bina Perhubungan Darat pada Dinas PerhubunganPrivinsi Papua, 3.

FredrikKambuaya, S.H., Staf Seksi Monitoring dan Evaluasi padaDinas Perhubungan Provinsi Papua, beralamat di Jalan Dr.Sam Ratulangi Nomor 14, Jayapura 9912, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 13 April 2012;.

Salah satuwarisan tanah milik orang tua Penggugat atau yang menjadi objek sengketadalam perkara ini adalah tanah yang saat ini diatasnya berdiri bangunanKantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Provinsi Papua yang terletak diJalan Ahmad Yani Nomor 10 Jayapura;Bahwa sejarah kepemilikan tanah adat milik Penggugat yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini diawali ketika orang tua Penggugat menjabatsebagai Ondoafi Besar Tobati Laut menguasai seluruh tanahtanah disekitarJayapura (Numbay Yap) yang merupakan

(empat ribu seratus lima puluh meterpersegi) yang batasbatasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan/Kantor Keuangan; Sebelah Barat : berbatasan dengan bangunan Simon Arfayan; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani; Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Damri;Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai serta mendirikanKantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Provinsi Papua di atas tanahmilik Penggugat seluas kurang lebih 4.150 m?

(empat ribu seratus lima puluhmeter persegi) yang saat ini dikuasai dan digunakan oleh Tergugat untukmendirikan Kantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Provinsi Papua yangterletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 Kota Jayapura, Provinsi Papua,dengan batasbatas: Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan/Kantor Keuangan;Halaman 4 dari 16 hal. Put.

LION MENTARI AIRLINES
Terbanding/Penggugat : ROLAS BUDIMAN SITINJAK
Turut Terbanding/Tergugat : DIRJEND PERHUBUNGAN UDARA KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI

,MH, ARIFIN RUDI NABABAN, SH, RIZKY SUCIANDI,SH, RICHARD BURTON, SH, para Advokat dari Law FirmPRP, ADVOKAT & IP CONSULTAN, beralamat di JalanJatinegara Barat Nomor 181A Lt. 1, Jakarta 13310, sesuaiSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012, semulasebagai Penggugat selanjutnya disebut Terbanding;DAN :DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIANPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat diJalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, semulasebagai Tergugat II selanjutnya disebut Turut Terbanding;

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta Cq. Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri Palu (Terbanding)

Dirjen Perhubungan UdaraUPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu JI. Abdulrahman Saleh di Palu, Sulawesi Tengah,Dalam hal diwakili oleh : 1. RUDI RICHARDO,SH.,MH., 2. GIDEONP. MANUSUN BUTARBUTAR, SH., 3. YUNIZA DIANTINI, SH.,4. GALI SARJONO,SH., 5. ROBERT AMROSIUS SIANTURILSH.,6. IKA WAHYUNINGSIH,SH., 7. RASUD MOHAMAD,SH.,8. ISKANDAR,SH., dan 9.

SYAFRUN, Kesemuanya adalah PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kantor UnitPenyelenggara Bandara Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 303/1.23.XV/UPBUMutiara2016 tanggal 23 November 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah Register Nomor :292/SK/2016/PN.Pal tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;Halaman 1

Penggugat:
SUKARDI SIMANDALAHI
Tergugat:
Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Cq. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat

DEWAN PEMAKAI JASA ANGKUTAN INDONESIA (DEPALINDO) vs DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ; ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA (APTMI)

Israyadi, SH., MH., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretariat DirektoratJenderal Perhubungan Laut ;5. Fitriyadi, SH., jabatan Staf Direktur JenderalPerhubungan Laut ;6. Nurdiansyah, SH., jabatan Staf Bagian HukumSekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;Keseluruhan kewarganegaraan Indonesia, memilih alamatpada Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan MedanMerdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, 10110, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.

No. 41 K/TUN/2011Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 tahun 2007 tentangPenyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan ;10.

Bahwa dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2007menyebutkan : Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadapHal. 7 dari 29 hal. Put. No. 41 K/TUN/201116.17.pelaksanaan peraturan ini.

Namun Direktur Jenderal Perhubungan LautRepublik Indonesia mengeluarkan objek sengketa yang memuat materimengenai : teknis pedoman pelaksanaan pembayaran tarif pelayanan jasatally di pelabuhan hal ini menunjukkan bahwa Direktur JenderalPerhubungan Laut Republik Indonesia telah melampaui kewenangannyasebagai pengawas atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2007tersebut sehingga bertentangan peraturan perundangundangan dan AsasKepastian Hukum ;Bahwa selain dari pada itu, dalam memuat dan atau

pihak yang dirugikan atau setidaktidaknyadibuktikan dengan adanya hubungan hukum Penggugat denganKeputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.

Ali Murtolo; Ismail; Mustakem; Hartatik; Bupati Malang cq Kepala Dinas Perhubungan

-MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL lawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk

Udara;Bahwa setahu saksi tanah itu milik dirjen perhubungan udara yangdigunakan oleh perhubungan udara;Bahwa setahu saksi tanah itu milik perhubungan udara;Bahwa setahu saksi pada waktu dibangun tower itu tidak ada kompleindari orang lain;Bahwa tower yang dibangun itu ditanah milik perhubungan udara;Bahwa setahu saksi sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1999 adaorang lain yang mengklaim bahwa tanah itu milik mereka dan merekadatang dengan memasang patokpatok Itu terjadi tahun 19911992;Bahwa pada

Hak Atas TanahTanahDepartemen Perhubungan c.q.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara(Tergugat 1). Artinya bila benar Departemen Perhubungan c.q. DirektoratJenderal Perhubungan Udara (Tergugat !) ada memiliki dokumen yangberkaitan dengan proses pembebasan dan peralinan hak atas tanah objeksengketa tersebut, maka sudah sewajarnya bila Departemen Perhubunganc.q.

Angkasa Pura (Persero) padatanggal 26 Juni 1995, yang diterbitkan berdasarkan Surat PernyataanPelepasan Hak Atas TanahTanah Departemen Perhubungan c.q. DirektoratJenderal Perhubungan Udara, No.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara(Tergugat l) dan juga oleh pihak PT.

Pemohon:
Satya Maritiawan
Termohon:
Pemerintahan RI Cq Kementrian Perhubungan DIRJEN Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA R.I Cq. KEPALABANDARA MUTIARA PALU DKK

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA R.I Cq. KEPALABANDARA MUTIARA PALU, berkedudukan di Jalan AbdulRahman Saleh Kelurahan Birobuli Utara, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya A.S. Ariwibowo, S.H., dan kawankawan, masingmasing sebagai Pejabat/PNS di lingkunganKementerian Perhubungan R.1, beralamat di Jalan MerdekaBarat Nomor 8 Jakarta Pusat dan Bandar Udara Sis AlJufriPalu alamat Jalan Abdul Rahman Saleh, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 Maret 2014;2.

obyek sengketa yakni pada bagian utara yang di atasnya telah dibangunruangan VIP Bandara Mutira termasuk pembuatan jalan pada bagian baratdan selatan, sejak tahun 1980an Penggugat beserta ahli waris lainnyatanpa kenal lelan secara terus menerus berusaha memperjuangkan hakdalam bentuk permintaan berupa ganti rugi dari Tergugat I, II dan III, denganmendatangi maupun menyurati pihakpihak terkait dalam hal ini mulai ditingkat, Walikota, Kelurahan, Kecamatan Gubernur, DPRD Provinsi, maupunKementerian Perhubungan

kewenangan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah karenamerupakan asset Provinsi Sulawesi Tengah;Menyangkut Point 16, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill sudahmelakukan secara prosedur karena pembuatan SKPT sesuai dengan aturandan syaratsyarat ketentuan yang berlaku di pemerintahan;Menyangkut gugatan Penggugat pada point 19 bahwa tidak benar danberalasan hukum jika Penggugat menyatakan Tergugat III mengambil danatau merampas tanah masyarakat tanpa ganti rugi, Karena tanah bandaratersebut merupakan milik Perhubungan

Udara (Kementerian Perhubungan)dalam hal ini dibuktikan kKepemilikan sertifikat hak pakai;Dalam Eksepsi Tergugat V S/D Tergugat XVI dan Tergugat XIX:A.

Menteri Perhubungan R>I Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara R.I Cq Kepala Bandara Mutiara Palu

Menteri Perhubungan R>ICq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara R.I Cq Kepala Bandara MutiaraPalu, berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh Kelurahan Birobuli Utara,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ISRAFULHAYAT, S.H., DKK, masingmasing sebagai Pejabat/PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan R.I,beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta dan Bandar Udara Sis AlJufriPalu alamat Jalan Abdul Rahman Saleh, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SU 4 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014, dan telah didaftarkan

Menyangkut gugatan penggugat pada point 19 bahwa tidak benar dan beralasanhukum jika penggugat menyatakan tergugat III mengambil dan atau merampastanah masyarakat tanpa ganti rugi, karena tanah bandara tersebut merupakanmilik Perhubungan Udara (Kementerian Perhubungan) dalam hal ini dibuktikankepemilikan sertifikat hak pakai.B. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa eksepsi dalam pokok perkara ini, masuk juga dalam pokok perkara yangtidak dipisahkan.2.

Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 61/Desa Birobuli tanggal 26Nopember 1991 atas nama Departemen Perhubungan R.I. Cq. KepalaBandar Udara Mutiara Palu ; (Tanda T.IL1).2. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Birobuli tanggal 16 April1980 atas nama Departemen Perhubungan RI. Cq. Kepala BandaraUdara Mutiara Palu ; (Tanda T.L2).403. Foto copy Sertifikat hak pakai No. 2/Desa Birobuli tanggal 16 April1980 atas nama Departemen Perhubungan RI Cq Kepala Bandara UdaraMutoara Palu ; (Tanda T.L3). 4.

Foto copy Sertifikat hak pakai No. 47/Desa Birobuli tanggal 28 April1987 atas nama Departemen Perhubungan RI Cq.

BIDEYAKUBA, SAHADO, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak adahubungan pekerjaan dengan mereka, sedangkan yang pihak lain dalam perkaraini saksi tidak mengenalnya 541Bahawa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak tahun 1958, dan saksimerupakan pensiunan pegawai bandara di departemen perhubungan pada tahunBahwa, Selama saksi bekerja di perhubungan tahun 1970, saksi tidak pernahmendengar bahwa MUSLIMIN TENGGO (Penggugat) memiliki tanah di arealbandara ; 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nananBahwa

Diwakili oleh RENDRA PRIADIWIRAWAN, S.Pd
Terbanding/Tergugat : DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Parama Santika Dibyakarya
Tergugat:
1.PPK Pengadaan Peralatan Salvage Bandara Hang Nadim
2.Direktur Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
3.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub
4.Menteri Perhubungan Republik Indonesia

GUBERNUR DKI JAKARTA CQ DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA >< MULYADI, SH

DINAS PERHUBUNGAN DKIJAKARTA, beralamat di Jalan Taman Jati Baru No.1,Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus lbukotaJakarta 10150, dalam hal ini diwakili oleh Kepala DinasPerhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khususloukota Jakarta selanjutnya memberi kuasa kepada 1. NurFadjar, S.H.,M.Si., 2. Haratua D. P. Purba, S.H., 3. IrnwanIsdaryanto, S.H., 4. Johan Horas Irwanto, S.H., 5. R, DedyRustam S, S.H., 6. Handry Hidayat, S.H., 7. AdityoNugroho, S.H., 8. Canang Datu Hariyoso, S.H., 9.

harus berlanggung jawab ataskelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya; Kepada pengemudi/pemilik/joenanggung jawab kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi ;a. menarik/menderek kendaraan bermotor;b. penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor; Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a danb, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendin; Setelah dilakukan penderekan segera dilakukan pemberitahuankepada pemilik kendaraan oleh Dinas Perhubungan

Bahwa selain itu Tergugat dalam melakukan penderekan kendaraan jugamengacu pada angka 2 sampai Instruksi Kepala Dinas Perhubungan danTransportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 2 Januari2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PenderekanKendaraan Karena Parkir Sembarangan, yang menyatakan :2.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta) telah dengansewenangwenang melakukan pemindahan Kendaraan/MobilNisan Nomor Polisi.

B.29 ZUL atas nama MULYADIVmilikPENGGUGAT dengan ditaris dengan mobil Derek yang parker diJIl.Gajah Mada tanpa ijin Penggugat dan selanjutnya dibawa keKantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sehingga PENGGUGATmengajukan Gugatan Perdata berdasarkan pada ketentuan PasalHal 25 dari 32 halaman Putusan No. 476/Padt/2017/PT.DKI1365 Jp.Pasal 1367 KUHPerdata karena merasa dirugikan secaraMateriil maupun Imaterriil ;.

MASA BATAM
Terbanding/Tergugat : MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMETRIAN PERHUBUNGAN RI Cq KEPALA KANTOR PELABUHAN KELAS 1 BATAM Cq KEPALA BIDANG KESYAHBANDARAAN BATAM
Terbanding/Tergugat : PT. BINA BAHARI MAKMUR

Diwakili oleh RENDRA PRIADIWIRAWAN, S.Pd
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

., Pemroses Perjanjian Hukum, Bagian HukumDan KSLN;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara pada Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan dan Sekretariat Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kementerian Perhubungan, tempat kedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor: 8, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 05/KONST/SBK/PELB/IX2019,tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya disebut TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:Telah membaca:Penetapan

meresponssebagaimana Surat Tergugat Nomor SRT.01/KONST/SBK/PELB/VII.2019,Perihal : Jawaban Sanggahan tender Pekerjaan Lanjutan Laut Sebukuyang ditujukan kepada Penggugat;Bahwa terhadap Surat Tergugat sebagaimana Surat NomorSRT.01/KONST/SBK/PELB/VII.2019, Perihal : Jawaban Sanggahantentder Pekerjaan Lanjutan Laut Sebuku yang ditujukan kepadaPenggugat, maka Penggugat telah kembali mengajukan Surat Nomor :09/SKBPS/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019, perihal Laporan Pengaduanyang ditujukan kepada Menteri Perhubungan

Bahwa dengan lIulusnya Penggugat dalam semua dokumen yangdiajukan melalui aplikasi online LPSE dalam seleksi melalui aplikasionline tersebut, maka tindakan Tergugat yang melakukan pengecekanulang telah menyalahi Ketentuan Standar Dokumen PengadaanSecara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang diterbitkanoleh Kementerian Perhubungan karena verifikasi faktual lapanganesensinya adalah hanya terbatas pada pengecekan fisik peralatanbukan pada dokumendokumen dari alatalat tersebut, sehinggaProses

Penggugat belum seluruhnnya menempuh upaya administratif.Penggugat belum mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) apabila tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dariTergugat;Halaman 22 dari 67 halaman, Putusan Nomor: 144/G/2019/PTUN.JKT.f.Penggugat telah menempuh upaya yang tidak benar sesuai denganPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (selanjutnya disebut dengan "Perpres 16 Tahun 2018") denganmengajukan Laporan Pengaduan kepada Menteri Perhubungan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA, tersebut;

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUAlawanGERSON YULIANUS HASORdan1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KANTOR NAVIGASI KLAS IA JAYAPURA, dk

Nomor 2290 K/Pdt/2015(kecuali 5 (lima) urusan yang menjadi kewenangan pusat) beralih/melebur menjadi Instansi Otonom termasuk Kantor Wilayah (Kanwil)Perhubungan yang melebur ke dalam Dinas Perhubungan ProvinsiPapua (bukti P6).

Managemen dan Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAKBMN) Tahun 2012 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yangdilaporkan secara berjenjang kepada Kementerian Keuangan disampaikanbahwa aset tanah dan bangunan tersebut tidak tercatat dalam LaporanTahunan Sistem Informasi Managemen dan Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAKBMN) Direktorat Perhubungan Laut (bukti P8);5.

Nomor KM. 65 Tahun 1998, tentang PetunjukPelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara diLingkungan Departemen Perhubungan, Kepala Navigasi tidak berwenangmemberikan dukungan pengalihan aset negara (bukti P13);.

Eksepsi eror in personaBahwa Pelawan dalam perlawanan ini adalah Dinas Perhubungan ProvinsiPapua dahulu berstatus sebagai Kantor Wilayah Perhubungan Papua yangsacara hierarki berada di bawah kementerian Departemen PerhubunganRepublik Indonesia, dimana pertanggungiawaban secara struktural dan jugaditinjau dari segi bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia bahwa KantorWilayah Perhubungan Papua dan seluruh Kantor Wilayah Perhubungan diseluruh Indonesia adalah merupakan satu badan di dalam DepartemenPerhubungan

Departemen Perhubungan cq Distrik Navigasi Klas IAJayapura adalah merupakan para pihak dalam perkara tersebut;Berdasarkan fatafakta yang diuraikan di atas, Dinas Perhubungan Papua yangdahulu dan atau pada waktu gugatan Perkara Nomor 98/Padt.G/2004/PN Upr. didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura adalah di bawahDepartemen Perhubungan Republik Indonesia karena itu Dinas PerhubunganPapua tidak bisa disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan terhadapobjek sengketa Perkara Perdata

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 551.21/3.132/ R /PHB/2014 Tanggal 13 Juni 2014 Tentang ijin Trayek Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Propinsi di Propinsi Sumatera Utara atas nama CV Murni ;3.

PT ARONTA CITRA PERSADA ,Dkk VS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA