agamaIslam, pekerjaan Guru Honorer (SMP AlKhairaatBanggai), pendidikan Si, tempat kediaman di ,Kabupaten Banggai Laut, Selanjutnya disebut Tergugat,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai padahari Senin tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor6

berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat dan Tergugatdatang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikankedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka ataspilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan PutriMiftakhul Khusnaini, S.H.1. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor6

Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TidakBekerja, tempat kediaman di KabupatenKarimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca semua Surat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengansurat gugatannya bertanggal 05 Januari 2021, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Register Nomor6

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor6/Pdt.G/2021/PA.TBK dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung BalaiKarimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.

dikonsultasikan terlebin dahulu kepada camat atau sebutan lain.(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.Menimbang, bahwa setelah frasa berkonsultasi dengan camatdalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desatidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan didalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor6

Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa setelah frasa Disampaikan kepada Camat dalamrumusan norma Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidakterdapat frasa atas nama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalamPasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa setelah frasa Wajib di konsultasikan terlebihdahulu kepada camat atau sebutan lain dalam rumusan norma Paal 5 ayat(5) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 TentangHal 12 Putusan No. 265/B/2018/PT.TUN.SBYPengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa atasnama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3)UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa frasa Rekomendasi tertulis Camat atau sebutanlain di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidakterdapat frasa atas nama

Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalamPasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas,bermakna norma hukum Setelah di konsultasikan dengan Camat yangdimaksud di dalam Pasal 53 ayat (8) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4),Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 2.006.000, (duajuta enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan bandingNomor 6/Pdt.G/2020/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBulukumba yang menyatakan bahwa kuasa Para Pembanding semula ParaTergugat telah menyatakan banding pada tanggal 20 Juli 2020 terhadapputusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal O09 Juli 2020 Nomor6/Pdt.G/2020

Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini Secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkasperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor6/Pdt.G/2020/PN Blk tanggal 09 Juli 2020 , memori banding yang diajukan olehPara Pembanding semula Para Tergugat, serta suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi tidaksependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahputusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal O09 Juli 2020 Nomor6/Pdt.G/2020/PN Blk yang dimohonkan banding tersebut telah didasarkan padapertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta yang terungkapdipersidangan, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari fakta

banding dari pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa dari alasanalasan banding yang diajukanPembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :PRIMAIR: Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor6

demikian juga pada saatmediasi tanggal 29 Agustus 2020 dan tanggal 1 September 2020 dimanaketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah makasesuai ketentuan pasal 148 dan 150 Rbg cukup alasan bagi Majelis HakimTingkat Banding untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PDT/2021/PT.PBRMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor6

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor6/Pdt.G/2020/PN.Tbh tanggal 19 November 2020 yang dimohonkanbanding tersebut ;Mengadili sendiri Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Gugur ; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000, (Sseratus limapuluh ribu rupiah);Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis

persyaratan yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa dari alasanalasan banding yang diajukanPembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensidalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis HakimTingkat Banding memutuskan: Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat; Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya; Membatalkan Putusam Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor6

/Pdt.G/2019/PN Swl, tertanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkanbanding tersebut;Menimbang, bahwa dari alasanalasan banding yang diajukanPembanding/Terbanding semula Tergugat Kovensi/ Penggugat Rekonvensidalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis HakimTingkat Banding memutuskan: Menolak permohonan banding Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 11Agustus 2020 dalam konvensi dalam perkara perdata Nomor6/Pdt.G/2019/PN Swi; Membebankan semua biaya perkara ini

perkara;Memperhatikan Undangundang Nomor 48 tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 49 tahun 2009Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 2 tahun 1986 tentangPeradilan Umum dan RBg, serta ketentuan hukum lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menolak permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semulaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto, Nomor6

KelurahanTewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannyatertanggal 12 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Negara tanggal 12 Maret 2020 dengan Register Nomor6/Pdt.P/2020/PA.Kkn, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengandalildalil/alasanalasan sebagai berikut:1.

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hokum yang berlaku;SUBSIDERDan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan Pemohon dan Pemohon II atau paraPemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun masingmasingtelah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor6/Pdt.G/2020/PA.Kkn tanggal 12 Maret 2020 atas nama Pemohon danrelaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kkn tanggal 12 Maret 2020 atasnama Pemohon Il;Bahwa untuk meringkas uraian

Renda, 20 Oktober 1986, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman RT 002RW O01 XxXxXxX XXXXX, XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXX,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hariSenin tanggal O4 Januari 2021 dengan register perkara Nomor6

Penggugat.Memperhatikan pasalpasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 dan peraturan perundangundangan lainnya serta hukum syarayang berkaitan dengan perkara ini;.MENGADILIMengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telahterdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor6

Jawa Tengah luas + 77 M2 tercatat atas namaDEWI HANDAYANI;Pasal 2:Bahwa 3 (tiga) bidang obyek yang didalilkan oleh para Pelawanmelalui kuasa hukumnya berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor6/Pen.Padt/Eks/2017/PN Skt, kami sebagai pihak Terlawan bersediamelakukan Pengangkatan Sita Eksekusi sehingga atas tanah dan bangunantersebut.Adapun 3 (tiga) bidang tanah tersebut keseluruhannya adalah atasnama MARGINI, tercantum dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor6/Pen.Pdt/Eks/2017/PN Skt, yangmana sebagai berikut

Menimbang, bahwa pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidakbertentangan dengan hukum dan perundangan (Vide Pasal 271 Rv), maka permohonanpencabutan perkara tersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret Perkara Nomor :6/Pdt.G/2019/PN.Btg tersebut dari register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor6

Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor6/Pdt.G.S/2019/PN.Btg. ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret PerkaraNomor : 6/Pdt.G.S/2019/PN.Btg. tersebut dari Register Perkara Perdata yangsedang berjalan ;3.

menyatakan mencabut permohonanPemohon' secara lisan pada persidangan tanggal 29 Januari 2019 yangtelah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran denganNomor 6/Pdt.P/2019/PA.Kis. pada tanggal 16 Januari 2019 dengan alasanantara Pemohon telah berdamai ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berdamai danPemohon telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi MajelisHakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harusmenyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor6

bidangperkawinan, sesual dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan(5) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama makasemua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertahukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor6

Hakim Pengadilan Negeri Marisa;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MarisaNomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar tanggal 16 Juni 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim;Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMarisa Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar tanggal 16 Juni 2021 tentangPenetapan Hari Sidang;Setelah membaca surat gugatan tertanggal 16 Juni 2021 yang telahditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri MarisaMar pada tanggal 16 Juni 2021 dengan register perkara nomor6

/PN Mar, secara formal telah sesuaidengan ketentuan Pasal 271 Rv, yaitu Penggugat mencabut perkaranyasebelum ada jawaban dari Para Tergugat, dan secara materiil alasan yangdigunakan Penggugat dalam permohonan pencabutan gugatannya adalahkarena keinginan dari Penggugat agar Kuasa Hukum Penggugat melakukanperbaikan pada surat kuasanya dan melakukan perbaikan pada gugatan incasu, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan apa yangdimintakan oleh Penggugat, yaitu mencabut perkara gugatan Nomor6

Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankanpemerintahan secara umum.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/Kmk.04/ 2000Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.03/2006;Konsideran Menimbang.Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 UndangUndang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruhnyapermohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebagaimana diuraikan pada point A di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding ) menyampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut:15Dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 UndangUndang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2000, dijelaskan

bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatanuntuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnyauntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuanlain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2000, diatur bahwa:Direktur

Dan hal ini nyatanyatabertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 2000, berikut memori penjelasannya;Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2000, diatur

Gunung DukuhNo.35, RT 003 RW 010, Desa Citapen, KecamatanCihampelas, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17Desembe 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprahpada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor6/Pdt.G/2021/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor6/Pdt.G/2021/PA.Nph dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).Telah memperhatikan, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yangmana pada pokoknya memohon Putusan supaya Terdakwa di Rehabilitasi,namun apabilan Majelis Hakim mohon Putusan yang seringan ringannya darituntutan Penuntut Umum ;Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor6/Pid.Sus/2020/PN Skw, tanggal 20 Februari 2020, yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.

.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PNSkw Juncto Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Skw, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Singkawang, yang mana isinya menyatakan Terdakwamelalui Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal24 Februari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No.6/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 20 Februari 2020, dan Akta PermintaanBanding Penuntut Umum Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN Skw Juncto Nomor6

Negeri Singkawang No. 6/Pid.Sus/2020/PN Skw,tanggal 20 Februari2020 ;Telah membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepadaPenuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2020 oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Singkawang dengan Akta Pemberitahuan PermintaanBanding (Terdakwa) melalui Penasehat Hukum Nomor.Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2020/PT PTK6/Akta/Akta.Pid/2020/PN Skw, dan Akta Pemberitahuan Permohonan BandingKepada Kuasa Hukum Terdakwa No.3/Akta Pid/2020/PN Skw Juncto Nomor6

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor6/Pid.Sus/2020/ PN Skw, tanggal 20 Februari 2020, yang dimintakanBanding tersebut ;3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

Pohuwato, selanjutnyadisebut sebagai Pihak Turut Tergugat 2 ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor :6/Pdt.G/2018/PN.Mar tertanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan MajelisHakim dalam perkara tersebut ;Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri MarisaNomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar tertanggal 20 Februari 2018 tentang PenunjukanPanitera Pengganti;Setelan membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor6/Pdt.G/2018/PN.Mar tertanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan

Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat bahwa permohonandari Penggugat I, Kuasa Penggugat II dan Penggugat III untuk mencabutPerkara perdata Gugatan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mar adalah beralasanmenurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena permohonan dari Para Penggugat untukmencabut perkara perdata gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar telahdikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisauntuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor6

CjrAgustus 1988, tentunya akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan pasporbaru, atau paspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang nomor6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telahdirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

petitum keempat ini ini beralasan untuk dikabulkan;Memperhatikan Pasal 52 Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor6

tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telahdirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, HIR, sertaperaturanperaturan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telahmenerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPungging, Kabupaten Mojokerto dengan nomor6/557/1973 tanggal 17 Desember1973 3 ee eee er eee eee4. Bahwa ternyata didalam buku Kutipan Akta NiIkah yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPungging, Kabupaten Mojokerto tanggal 17. Desember1973, tersebut terdapat kesalahan penulisan namaPemohon I namanya tertulis USMANal. P.TIK bin P.

KEMAT dalam Kutipan Akta WNikah(termasuk Akta Nikah)nya adalah MAKIN binNASIP; ++ ++ Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebutdapat mendukung dan menguatkan alasan permohonan paraPemohon sehingga permohonan para Pemohon patutdikabulkan dengan menetapkan bahwa nama Pemohon Iyang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor6/557/1973 tanggal 17 Desember 1973 yang sebenarnyaadalah MAKIN bin NASIP Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidangperkawinan dibebankan kepada Pemohon (pasal 89 (1)Undang undang Nomor

Perempuan, statusJanda, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal diDusun Kebonsari Desa Yosowilangun Kidul KecamatanYosowilangun, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebutsebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut di atas;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal30 September 2020 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor6

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor6/Pdt.GP/2020/PA.Gia dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;Hal 4 dari 5 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Gia.3.

., bertempat tinggal di Apartemendan Rukan Graha Cempaka Mas, Blok C 2 Lantai 18, Nomor6, Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Jakarta Pusat;5. MUSTAD R. H. SIDIKI, bertempat tinggal di Apartemen danRukan Graha Cempaka Mas, BlokA 1 Lantai 7 No mor 6,Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Jakarta Pusat;6. TONY SOENANTO, bertempattinggal diApartemen danRukan Graha Cempaka Mas, BlokA 2Lantai8 No mor 1,Jalan Letnan Jenderal Suprapto Jakarta Pusat;7.

bertempat tinggal di Apartemendan Rukan Graha Cempaka Mas, Blok E2 Lantai17 Nomor01, Jalan Letnan Jenderal Suprapto Jakarta Pusat;18.LIM ANDRY, bertempattinggal diApartemen dan RukanGraha Cempaka Mas, BlokA 2Lantai8 Nomor 5, JalanLetnan Jenderal Suprapto Jakarta Pusat;19.CHANDRU BHAVNANI, bertempat tinggal di Apartemen danRukan Graha Cempaka Mas, BlokA 1 Lantai 23 Nomor 1,Jalan Letnan Jenderal Suprapto Jakarta Pusat;20.EDO, bertempat tinggal diApartemen dan Rukan GrahaCempaka Mas, BlokE 2Lantai8 Nomor6