Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-04-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg
Tanggal 28 Juni 2016 — RISMAYANTI lawan PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL, Tbk
8315
  • Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja secara tunai dan seketika kepada Penggugat, dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja yang seharusnya diterima :((Masa kerja 11 tahun 8 bulan-. Uang Pesangon: 9 X Rp.2.550.000,- = Rp. 22.950.000,--. Uang penghargaan Masa kerja: 4 X Rp.2.550.000,- =Rp. 10.200.000,- + =Rp. 33.150.000,--.
    2003 Tentang Ketenagakerjaan;Halaman13 dari 17 halaman Putusan Nomor 25/Pat.SusPHI/2016/PN PigMenimbang bahwa, penggugat selain mengajukan tuntutan primair jugamengajukan tuntutan subsidair,dan oleh karenanya di dalam persidangan yang muliaini majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan subsidair untuk mengabulkantuntutan Penggugat pada angka (3) dalam pokok perkara berupa uang pengakhiranhubungan kerja (uang PHK) berserta hakhak lainnya yang seharusnya diterimaPenggugat dari Tergugat, dengan perhitungan
    Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerjasecara tunai dan seketika kepada Penggugat, dengan perhitungan uangpengakhiran hubungan kerja yang seharusnya diterima :Masa kerja 11 tahun 8 bulan. Uang Pesangon:9 X Rp.2.550.000, = Rp. 22.950.000,Halamani6 dari 17 halaman Putusan Nomor 25/Pat.SusPHI/2016/PN Pig. Uang penghargaan Masa kerja:4 X Rp.2.550.000, =Rp. 10.200.000, +=Rp. 33.150.000,.
Register : 05-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr
Tanggal 3 Maret 2020 — Auda Izzuddin Nidal, SE VS 1.PT. Kurnia Oryza Reksa Perkasa 2.PT. Korp Perwakilan Wilayah Riau Dan Kepri 3.Kepala Divisi Regional Perum Bulog Riau dan Kepri
10033
  • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan perbaikan Perhitungan dan Redaksi;2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat II c/q Tergugat I terhadap Penggugat, Batal Demi Hukum;3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II c/q Tergugat I PUTUS sejak 31 Desember 2019;4.
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50742/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11224
  • maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juni 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 846.33DPP (80/100xDPP Pk) Rp 677.07(Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 169.267PPN (10/100xDPP) Rp 16.92bahwa menurut Terbanding dalam
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Register : 16-09-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 151/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 18 Maret 2015 — ALI HUSIN, DKK; lawan; PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
7718
  • Karyawan PT.IPTN, dimana dalam rumusmanfaat pensiun sekaligus yang dijadikan acuan perhitungan adalah besaran gajipokok yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku ,dan bukan besaran gaji pokok sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugatuntuk perhitungan pensiun Para Penggugat dengan masingmasing sebagaiberikut : 1.
    dan pembayaran manfaat pensiun bagi Para Penggugatsesuai perhitungan pada uraian diatas maka rincian kekurangan untuk masingmasing Para Penggugat sebesar :1.
    KEP545/KM.10/2011,tertanggal 6 Juli 2011, hal mana dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) dancara Perhitungan Manfaat Pensiunya ditetapkan dalam LAMPIRAN SuratEdaran Nomor: SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989,tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, yaitu) denganmenggunakan Rumus:Masa kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunanb.
    Terjadikenaikan secara gradual/berkala secara teratur, sehingga dapatdigunakan untuk perhitungan aktuaria proram pensiun manfaat pasti.Dasar Pensiun/Penghasilan Dasar Pensiun(PhDP) digunakan sebagai acuandasar perhitungan iuran pensiun (Pendiri dan Peserta) dan pembayaranmanfaat pensiun program pensiun manfaat pasti..
    dalam ketentuan perhitungan program pensiun lamasebagaimana yang ditegaskan dan tercantum dalam LampiranSE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 2651989 tersebut, yaitu MasaKerja X 2,5% x Tabel X Dasar Pensiun Tahunan.
Register : 13-10-2017 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MANADO Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mnd
Tanggal 22 Januari 2018 — -ABDURRAHMAN ANAPU LAWAN PT. ROYAL COCONUT
12436
  • , NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaMasa kerja perhitungan uang pesangonMasa Kerja Perhitungan Uang PenghargaanMasa KerjaUpah Bulan Perhitungan Uang Pesangon SesuaiUMP Tahun 2016Jumlah Uang PesangonJumlah Uang Penghargaan Masa KerjaJumlah Uang Penggantian Hak (15 % x (UangPesangon + UMkK)Jumlah TotalAdelintje GeretParerBorongan Tetap9 tahun 4 bulan9 bulan4 bulanRp. 2.400.000,Rp. 21.600.000,Rp. 9.600.000,Rp. 4.680.000Rp. 35.880.000 NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaMasa kerja perhitungan uang pesangonMasa
    Kerja Perhitungan Uang PenghargaanMasa KerjaUpah Bulan Perhitungan Uang Pesangon SesuaiUMP Tahun 2016Jumlah Uang PesangonJumlah Uang Penghargaan Masa KerjaJumlah Uang Penggantian Hak (15 % x (UangPesangon + UMk)Jumlah TotalAgustien A.
    : 16/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mnd Masa kerja perhitungan uang pesangonMasa Kerja Perhitungan Uang PenghargaanMasa KerjaUpah Bulan Perhitungan Uang Pesangon SesuaiUMP Tahun 2016Jumlah Uang PesangonJumlah Uang Penghargaan Masa Kerja9 bulan4 bulanRp.2.400.000Rp. 21.600.000 Jumlah Uang Penggantian Hak (15 % x (Uang Rp. 9.600.000Pesangon + UMk)) Rp. 4.680.000Jumlah TotalRp. 35.880.00010.
    TaniaJabatan HarianStatus bekerja Harian TetapMasa kerja 6 tahun 5 bulanMasa kerja perhitungan uang pesangon 7 bulanMasa Kerja Perhitungan Uang Penghargaan 3 bulanMasa KerjaUpah Bulan Perhitungan Uang Pesangon Sesuai Rp. 2.400.000UMP Tahun 2016Jumlah Uang Pesangon Rp. 16.800.000Jumlah Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 7.200.000Jumlah Uang Penggantian Hak (15 % x (Uang Rp. 3.600.000Pesangon + UMk)Jumlah Total Rp. 27.600.00018.
    TengkueJabatan ShellerStatus bekerja Borongan TetapMasa kerja 9 tahunMasa kerja perhitungan uang pesangon 9 bulanMasa Kerja Perhitungan Uang Penghargaan 4 bulanMasa KerjaUpah Bulan Perhitungan Uang Pesangon Sesuai Rp. 2.400.000UMP Tahun 2016Jumlah Uang Pesangon Rp. 21.600.000Jumlah Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 9.600.000Jumlah Uang Penggantian Hak (15 % x (Uang Rp. 4.680.000Pesangon + UMk))Jumlah Total Rp. 35.880.00024.
Putus : 20-02-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 148/G/2016 /PHI.Sby
Tanggal 20 Februari 2017 — SALI DKK MELAWAN KUNTJORO LIMAN, PEMILIK UD. TELAGA WARNA
358
  • Rp. 152.900.000,- (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;----------------------------------Penggugat I: Sali Penggugat II: Sapuanto 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----------------5. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat, sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----------------------------
    No.148/G/2016/PHI Sby Menimbang bahwa dengan demikian hakhak yang wajib dibayarkan olehTergugat kepada Para Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungankerja berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upahyang sehurusnya diterima Para Penggugat dengan perhitungan dan perinciansebagai berikut: === 22202022 2 non non one non nen ene onePenggugatl: Sali 1 UANG PESANGON :Rp. 2.200.000 X 9 Bin X 2 39.600.0002 UANG
    Rp.152.900.000, (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah)dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;Penggugat I: Sali 1 UANG PESANGON Rp. 2.200.000 X 9 Bln X 2 39.600.0002 UANG PENGHARGAAN MASAKERJA :Rp. 2.200.000 X 8 Bln =Rp. 17.600.000Sub Total =Rp. 57.200.0003 UANG PENGGANTIAN HAK :PENGGANTIAN PERUMAHAN ;DAN PENGOBATAN 15% =X Rp. 57.200.000 =Rp. 8.580.0004 Upah yang seharusnya diterima Ro. 2.200.000 X 6 Bin =Rp. 1.200.000Sub Total =Rp. 2.780.000TOTAL =Rp. 7.980.000 Hal.
Register : 26-08-2022 — Putus : 16-01-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PN SERANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 16 Januari 2023 — Penuntut Umum:
YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
ACHMAD PRIDASYA
18345
  • ,M.Si

    1. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/001296/R4/TR/UPT-KD/2021 tanggal 04 Mei 2021 Atas nama Hermawan dengan Nopol :B-9596-JJA dengan jumlah sebesar Rp.19.037.400,-
    2. 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/003993/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 02 Juni 2021 Atas nama Anggi Septianti dengan Nopol :B-1844-JFD dengan
    jumlah sebesar Rp.29.834.900,-
  • 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/003997/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 02 Juni 2021 Atas nama Delia Azah Lani dengan Nopol :B-1775-JFD dengan jumlah sebesar Rp.29.834.900,-
  • 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/003996/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 02 Juni 2021 Atas nama Rosabella dengan Nopol
    :B-1963-JFD dengan jumlah sebesar Rp.25.533.600,-
  • 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/004119/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 08 Juni 2021 Atas nama Tesar Arisandy Budiman dengan Nopol :B-1960-JFD dengan jumlah sebesar Rp.38.150.600,-
  • 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/004378/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 17 Juni 2021 Atas nama
    Anugerah Prima Sejahterah dengan Nopol :B-9073-JEU dengan jumlah sebesar Rp.39.130.600,-
  • 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/000547/R4/JP/UPT-KD/2021 tanggal 17 Juni 2021 Atas nama Soi Ngi Al Yosanto dengan Nopol :B-1365-JJA dengan jumlah sebesar Rp.60.230.400,-
  • 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/004508/R4/MB/UPT-KD
    Kohir :020/004627/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 07 Juli 2021 Atas nama Frans Lie dengan Nopol :B-1542-JFE dengan jumlah sebesar Rp.20.945.600,-
  • 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/0001618/R4/TR/UPT-KD/2021 tanggal 08 Juli 2021 Atas nama Usman dengan Nopol :B-9744-JAA dengan jumlah sebesar Rp.14.265.800,-
  • 1 (satu) lembar Nota perhitungan pajak kendaraan bermotor (NPPKB) pendaftaran baru tahun pajak :
Register : 21-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PN CIANJUR Nomor 314/Pid.B/2017/PN.Cjr
Tanggal 19 Desember 2017 — IMAN LESMANA Bin ENANG AKMALUDIN
866
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 2 (dua) lembar cash opname (perhitungan uang kas) PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk;Tetap terlampir dalam berkas perkara pidana ;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
Register : 12-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
RHAKSY GANDHY ARIFRAN SH MH
Terdakwa:
BAMBANG HERMANTO Bin H PANDI
7626
  • ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp. 8.550.000,-(delapan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
  • 44 (empat puluh empat) lembar surat kirim Pasir dari UD. ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah);
  • 9 (sembilan) lembar surat kirim Batu kerikil dari UD.
    ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp. 5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
  • 31 (tiga puluh satu) lembar surat kirim Batu Gunung dari UD.
    ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
  • 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembayaran upah tukang JUT Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 67.700.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
  • 6 (enam) lembar nota pembelian semen untuk pembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp. 11.835.000,- (sebelas juta delapan
    ALYA untuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu Rupiah);
  • 2 (dua) lembar surat kirim Tanah dari UD. ALYA untuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
  • 4 (empat) lembar surat kirim Batu gunung dari UD.
    ALYA untuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
  • 15 (lima belas) lembar nota pemebelian dan kwitansi pembelian bahan untuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 27.493.500,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);
  • 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran pembuatan batako untuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 1.414.000,- (satu juta empat ratus empat
    ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAI denganperhitungan Rp. 23.250.000, (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluhribu Rupiah);14) 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembayaranupah tukang JUT Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 67.700.000,(enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);15) 6 (enam) lembar nota pembelian semen untukpembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp.11.835.000, (Sebelas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);16) 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pembayaranupah
    ALYAuntuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur dengan perhitungan Rp.650.000, (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);22) 4 (empat) lembar surat kirim Batu gunung dari UD.ALYA untuk pembuatan pagar kantor Desa Bungur denganperhitungan Rp. 3.000.000, (tiga juta Rupiah);23) 15 (lima belas) lembar nota pemebelian dankwitansi pembelian bahan untuk pembuatan pagar kantor Desa5Bungur dengan perhitungan Rp. 27.493.500, (dua puluh tujuh jutaempat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);24) 5 (lima) lembar
    ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAIdengan perhitungan Rp. 23.250.000, (dua puluh tiga juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah);14) 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembayaranupah tukang JUT Desa Bungur dengan perhitungan Rp.67.700.000, (enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);15) 6 (enam) lembar nota pembelian semen untukpembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp.11.835.000, (sebelas juta delapan ratus tiga puluh lima ribuRupiah);4816) 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pembayaranupah
    Untuk Pembuatan JUT setelah dilakukan survey di lapangankemudian diketahui jenis konstruksi, jenis bahan yang sesuai dengan lokasikegiatan kemudian melakukan pengukuran unutk mengatahui dimensipekerjaan, dibuat sketsa sesuai kondisi dengan kondisi di lapangan dan setelahitu dibuatkan perhitungan volume kemudian ditentukan harga satuan kemudiandibuat rencana anggaran biaya dari perhitungan volume kemudian ditentukanharga satuan kamudian dibuat rencana anggaran biaya dari perhitungan bahwavolumenya
    ALYA untuk pembuatan JUT PUUL PERMAIdengan perhitungan Rp. 23.250.000, (dua puluh tiga juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah);14) 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembayaranupah tukang JUT Desa Bungur dengan perhitungan Rp. 67.700.000,(enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);15) 6 (enam) lembar nota pembelian semen untukpembuatan JUT PUUL PERMAI dengan perhitungan Rp.11.835.000, (Sebelas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);16) 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pembayaranupah
Register : 21-12-2012 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.48889/PP/M.XV/16/2013
Tanggal 5 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11423
  • Keputusan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanBanding atas sengketa PPN dengan perhitungan
    Dengan demikian,nilai sengketa per bulan adalah Re124.916.696.903,00 Re113.264.221.943,00 =Rp11.652.474.960,00 / 12 bulan = Rp971.039.580,00;2) Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak Maret 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2009 yang juga diajukan Banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 0Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak .....
    ,berpendapat Surat Banding telah memenuhi syarat formal Banding, sehinggadilanjutkan ke tahap pemeriksaan material;Aspek Materialbahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukandalam perhitungan PPh Badan;bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini, adalah perhitunganSKPKBT PPN Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp675.335.054,00 yang tidakdisetujui seluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.
    KeputusanKeberatan Terbanding Nomor: KEP81 1/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September2012 menerima sebagian sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2009menjadi sebesar Rp574.300.034,00. Atas Keputusan tersebut Pemohon Bandingbelum menerima, dan mengajukan Banding dengan Surat Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding perhitungan PPNyang seharusnya adalah sebesar Nihil.
Register : 17-02-2012 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44063/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 19 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11431
  • bea keluar atasbarang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut: Netto HPE Kurs Tarif BK .
    bea keluar atasbarang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut: Netto HPE Kurs Tarif BK Tgl Realisasi Ekspor(MT) (USD) (Rp) (%) (Rp)2.350,00 755,00 9.126,00 4.5 728.679.152,00 02/04/2010 bahwa sesuai perhitungan tersebut terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluarsebesar total Rp 273.135.000,00;bahwa menurut Terbanding, bahwa terhadap barang ekspor yang diberitahukandengan PEB Nomor: 000841 tanggal 30 Maret 2010 berdasarkan PersetujuanEkspor Nomor: 000839/PM/WBC.03/KPP.08/2010
    bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Saya data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak
    barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar yang secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan, PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluarmaupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor: 000841 tanggal 30 Maret 2010Berdasarkan
    tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur Perhitungan BeaKeluar a quo.
Register : 15-05-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Tte
Tanggal 20 Mei 2019 — IRDAM NGAWARO Alias IR
183112
  • Foto Scan Fom Model C.1 Plano (sebanyak 6 lembar yang sudah dilegalisir oleh KPUD HALBAR)5.2. 1 (satu) buah Flash Disk (yang berisikan dokumentasi pada saat perhitungan suara)Tetap terlampir dalam berkas perkara6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    NASIRmenelpon Komisioner BAWASLU Kabupaten Halmahera Barat yakni saksiAKNOSIUS DATANG dan melaporkan dugaan adanya kecuranganterhadap proses perhitungan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRDKabupaten Halmahera Barat.
    NASIR Calon Anggota LegislatifHalaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN TteDapil 2 Partai NASDEM nomor urut 2, sebanyak 12 suara dimana padasaat perhitungan pertama saudara MUTAHAR Hi.
    Panwas TPS ini juga tidak punya hak untuk membuka Suratsuara untuk dilakukan perhitungan.
    AKNOSIUSDATANG karena adanya protes dari saksi partai maupun calon legislatifsehingga memerintahkan kepada Ketua KPPS TPS 3 untuk melakukanperhitungan suara ulang dan hasilnya perhitungan suara tersebutberbeda dengan perhitungan pertama yang telah di tulis di form ModelCi Plano DPRD Kab/Kota, dan dari perhitungan ulang itulah barudikatehui oleh KPPS TPS 3 dan saksi serta calon legislatif banwa telahterjadi pelanggaran pemilu yang Terdakwa lakukan ; Bahwa kalau memang ada ketentuan Pidana jangan hanya
    Nasir menelpon KomisionerBAWASLU Kabupaten Halmahera Barat yakni saksi Aknosius Datang danmelaporkan dugaan adanya kecurangan terhadap proses perhitungan SuratSuara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
Putus : 18-06-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — DEDEN BAHTIAR, SE., AK., MM
212140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nota Perhitungan dan 4 (empat) lembar buktipengeluaran kas bulan April 2005 ;Hal. 27 dari 81 hal.
    Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulanJuni 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Juli 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Agustus 2005 ;Hal. 41 dari 81 hal. Put.
    Nota Perhitungan dan 6 (enam) lembar buktipengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2006 ;D.
    (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembarSKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat)Hal. 45 dari 81 hal.
    asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembarSKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat)Hal. 46 dari 81 hal.
Putus : 12-05-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 7/Pid.S/2014/PN GSt
Tanggal 12 Mei 2014 — FO’OLO ZAMILI
477
  • di tingkatKPPS TPSII Hilialitosaua hingga pukul 17.00Wib; Bahwa selanjutnya petugas KPPS mengisi Berita Acara Pemungutandan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1);Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa pengisian Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungansuara (Formulir C1) dilaksanakan;Bahwa Berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) selesai dikerjakanhingga pukul 01.30 Wib
    dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) diserahkan kepadaPPS pada tanggal 10 April 2014 sekira pukul 02.00Wib; 15e Bahwa Berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) adalah 1 rangkapuntuk PPS, 1 rangkap untuk PPK dan 1 rangkap untukKPU; e Bahwa Berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) adalah 1 rangkapuntuk PPS, 1 rangkap untuk PPK dan 1 rangkap untukKPU
    hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada saksi Matius Kuharapkan Duha sebagai petugasPengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Hilialitosaua, dengan alasanbahwa Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikathasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesaidikerjakan.
    seharusnya Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1) harus diberikan oleh Terdakwa kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilulapangan, PPS dan PPK pada hari itu juga.
Register : 15-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 30-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 272/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
FORNOIS LUSWAN WARUHU
Tergugat:
PT. Anugerah Sibolga Lestari
14436
  • FAONA FADUHU HALWA, masa kerja 14 tahun dengan perhitungan:

    • Uang Pesangon 9 x Rp.2.414.949,00 = Rp. 21.734.541,00
    • Uang Penghargaan masa kerja 5xRp. 2.414.949,00= Rp. 12.074.
    TUKIMAN, masa kerja 20 tahun dengan perhitungan:

    • Uang Pesangon 9 x Rp.2.414.949,00 = Rp. 21.734.541,00
    • Uang Penghargaan masa kerja 7 xRp. 2.414.949,00= Rp. 16.904.
    SURIANTO, masa kerja 5 tahun dengan perhitungan:

    • Uang Pesangon 6 x Rp.2.414.949,00 = Rp. 14.489.694,00
    • Uang Penghargaan masa kerja 2xRp. 2.414.949,00= Rp. 4.829.
    ANA LUBIS, masa kerja 13 tahun dengan perhitungan:

    • Uang Pesangon 9 x Rp.2.414.949,00 = Rp. 21.734.541,00
    • Uang Penghargaan masa kerja 5xRp. 2.414.949,00= Rp. 12.074.
    SURIP, masa kerja 19 tahun dengan perhitungan:

    • Uang Pesangon 9 x Rp.2.414.949,00 = Rp. 21.734.541,00
    • Uang Penghargaan masa kerja 7 xRp. 2.414.949,00= Rp. 16.904.
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 419/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI IRFAN, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ADIWIJAYA, SS ALIAS ADI Diwakili Oleh : ADIWIJAYA, SS ALIAS ADI
11149
  • ) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 4417) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS 718) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar
    Kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 4423) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B(DAA1 Salinan Menggunakan Kertas A 3 ) Kelurahan Tello Baru TPS 724) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3 ) Kelurahan Karuwisi TPS 19.25) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota
    61.50) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA1 SALINAN ) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;51) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan74,52) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara
    Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Pandang64) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Karuwisi Utara65) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DA 1
    PLANO ) Kelurahan Sinrijala66) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DA1 SALINAN ) Kelurahan Panaikang.67) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DA1 SALINAN ) Kelurahan KarampuangHalaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 419/PID.SUS/2019/PT MKS68) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon
Register : 09-11-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Psp
Tanggal 21 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
720
  • Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  • Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Jefri Hapatutan Harahap bin Darwis Harahap) terhadap Penggugat (Nur Aisyah binti Asrial Tanjung);
  • Menghukum Tergugat untuk membayar hak normative Penggugat berupa :
    1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) dengan perhitungan
    2. Madliyah (Nafkah Masa Lampau) dengan perhitungan selama 10 bulan x Rp. 500.000-;/bulan = Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah).
Register : 20-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
RAHMAT TOPU SITEPU
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN DELI SERDANG
2.KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
380
  • MENGADILI:

    • Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
    • Menetapkan harga bidang tanah milik dari Pemohon Keberatan yang dijadikan Proyek Pembagunan Bendungan Lau Simeme dengan perhitungan harga:
    • Tanah seluas 62.564 (enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat) m2, Nilai Pasar sebesar Rp.100.000,-/meter (seratus ribu rupiah) per
    ratus ribu rupiah)
  • Tanah seluas 8.967 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) m2, Nilai Pasar sebesar Rp.100.000,-/meter (seratus ribu rupiah) per meter = Rp. 896.700.000 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
  • Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan besarnya ganti kerugian yang ditetapkan dengan perincian sebagai berikut: perhitungan
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50755/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
10819
  • disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa November2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak November 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.151.DPP (80/100xDPP Pk) Rp 921.2Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 230.3PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa November 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50753/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
10936
  • maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juli 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juli 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.149.2DPP (80/100xDPP Pk) Rp 919.4Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 229.PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juli 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :