tetapimeskipun telah diundang secara sah dan patut, TergugatTergugattidak ternyata menghadiri mediasi tersebut tanpa alasan yang jelas;2.3 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungankerja yang dilakukan TergugatTergugat dengan alasan perusahaanbangkrut sangat manipulatif yang diduga kuat hendak mengelabuhiseluruh pekerja agar TergugatTergugat dapat menghindari tuntutanhak atau setidaktidaknya mengurangi beban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 juncto Pasal 164 ayat (8) UU Nomor13

Pasal 164 ayat (3) UU Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dari uraian tersebut, demi hukum Penggugat berhak memperolehhakhaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun2003 dengan perhitungan sebagai berikut:A. Hak Atas Pesangon Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 59 bulan 2 Kali Rp2.209.960,00 1x2x3 Rp39.779.280,00 B.

Oleh karena, UU Nomor13 tahun 2003 secara limitatif telah menunjuk auditor akuntan publiksebagai satusatunya lembaga badan yang berwenang menentukan danHalaman 11 dari 16 hal.Put. Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2017atau memutuskan rugi tidaknya perusahaan berdasarkan laporan auditkeuangan perusahaan, lebih lanjut, de jure Judex Facti mempergunakanlaporan audit tersebut sebagai bukti rugi atau tidaknya perusahaan (ic.Termohon Kasasi I/Tergugat ).

Padahal dalam Pasal 155 UU Nomor13 tahun 2003 telah ditegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demihukum, dan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harustetap melaksanakan segala kewajibannya, terhadap hal ini Pengusahadapat melakukan penyimpangan dengan tetap wajib membayar upahberserta hakhak lainnya yang biasa diterima buruh/pekerja.

dari Pelawan dan Pelawan II Konvensi tersebutuntuk seluruhnya.DALAM REKONVENSI Menolak perlawanan rekonvensi dari Pelawan , Il, Ill, IV, V, VI, VI, VIIIRekonvensi / Terlawan , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII Konvensi untukseluruhnya.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Pelawan dan Pelawan Il Konvensi/Terlawan danTerlawan II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.386.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor13

/Pdt.G/2020/Pn Arm diucapkan tanggal 8 Juli 2020 dengan dihadiri olehTerlawan Il sekaligus Kuasa Insidentil Terlawan J,III,IV,V,VI,VLVI Il, tanpadihadiri oleh Kuasa para Pelawan, Turut Terlawan dan Turut Terlawan II;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor13/Pdt.G/2020/Pn Arm tanggal 8 Juli 2020 telah diberitahukan secara sah danpatut pada tanggal 30 Juli 2020 kepada Pelawan dan Pelawan II;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor13/Pdt.G/2020/Pn Arm tanggal 8 Juli

2020 telah diberitahukan secara sah danpatut pada tanggal 4 Agustus 2020 kepada Turut Terlawan dan Turut TerlawanIl;Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor13/Pdt.G/2020/Pn Arm tanggal 8 Juli 2020, Pembanding semula Pelawan Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2020/PT MNDmengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Arm tanggal 13 Agustus 2020yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi

., Advokat, beralamat di Siem,Desa Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Juni 2020;Turut Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor13/I/ARB/BANI/Mdn/2019 tanggal 22 November 2019 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:1.

putusan arbitrase a quo adalah putusan dalam tingkatpertama dan terakhir serta mengikat bagi Pemohon dan Termohon;Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI PerwakilanMedan untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase a quo diKantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh atas biaya Pemohondan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalamUndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa;Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor13

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan paraTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannyatertanggal 30 April 2007 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor0592/Pdt.G/2007/PA.Lmg, pada pokoknya mengemukakan halhalsebagaiberikut :1.Bahwa pada tanggal 14 Juni 2006, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung,Kabupaten Lamongan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor13

Termohon menyatakan tidak keberatanditalak oleh Pemohon, tetapi Termohon menuntut hakhaknyakepada Pemohon berupa a.nafkah Madliyah sebesarRp.300.000. b.nafkah iddah sebesar Rp.900.000, b.mut'ahsebesarRp.300.000, ; +e ere eee eeeMenimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan olehTermohon tersebut, Pemohonmenyetujuinya; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti suratberupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Nomor13

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan/verzet dan kasasi.SubsiderDan atau mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN Pdg. tanggal 3 Desember 2018, yang amarnyaHalaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt.SusPHI/2019 sebagai berikut:1.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN Pdg. tanggal 3 Desember 2018 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard),2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, uangpenghargaan masa kerja sesuai katentuan Pasal 156 ayat (3), uangpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor13 Tahun 2003 ditambah dengan hak atas cuti yang belum diambil .Perincian sebagai berikut :Masa kerja 7(tujuh) tahun 4(empat) bulanDengan Perincian sebagai berikut :a. Pesangon:(8 bin gaji x Rp3.510.000,00) X 2 ketentuan =Rp 56.160.000,00;b.

Nomor 814 K/Padt.SusPHI/2019melanggar Pasal 32 ayat (3) point d dan point f Peraturan PerusahaanPeriode 20172019 (vide bukti T16);Bahwa terhadap perbuatan pekerja yang terbukti melanggar peraturanperusahaan maka pekerja dapat diputus hubungan kerjanya dengan tetapmendapatkan hakhaknya (vide pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003);Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang eksepsi Tergugat tentangkedudukan kantor Regional telah tepat;Bahwa pertimbangan Judex Facti untuk tetap memberikan hakhakPenggugat

Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding Nomor13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt.

Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN Skt.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding tertanggal tanggal23 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakartatanggal 23 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukandengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020 Nomor13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN SKkt.

;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dariTerdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingtertanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSurakarta pada tanggal 23 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding tersebuttelah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 24 Maret 2020 Nomor13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN SKt.

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Tergugat tidak melunasipembayaran tanah atau obyek sengketa tersebut kepada Penggugatkemudian Tergugat memanfaatkan Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor13 tertanggal 11 Nopember 2011 untuk mengurus diterbitkan Sertifikat HakMilik pada Badan Pertanahan Kota Makassar.4.

melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan8.menerbitkan Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 13 tertanggal11 Nopember 2011 kemudian memberikan kepada Tergugat dan Tergugat telah menggunakan Perjanjian Jual beli dan Pengoperan hak tersebut untukdimohonkan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Makassar sedangkanPerjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 13 tertanggal 11 Nopember2011 tersebut tidak ada kwitansi pelunasan;Bahwa sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor13

Berdasarkan fakta fakta hukum tersebut maka TergugatIl berkenaan mengotentikasi kehendak Penggugat dan Tergugat sesuaidengan isi Perjanjian Jual Beli dan Pengoperan Hak yang diberi Nomoroleh Tergugat Il adalah Nomor13 tanggal 11/11/2011. Berdasarkanalasan alasan tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyaipersona standing in judicio (legal standing) mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum kepada Tergugat Il;2.

untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat melalui PETITA SUBSIDER; Menyatakan sah Akta Nomor 13, tanggal 11 November 2011tentang Jual Beli dan Pengoperan Hak; Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi; Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kekurangan kepadaPenggugat sebesar Rp285.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima jutarupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi sebesar 1,5 % setiapbulan dari Re285.000.000,00 = Rp4.275.000,00 terhitung sejak Akta Nomor13

Insentif : Rpt.212.516,00;Total : Rp4.076.716,00;Komponen upah ini tidak benar dan melanggar peraturan perundanganyang berlaku, khususnya Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 157 ayat (1):Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yangseharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a) Upah pokok;b) Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang

subsidi, makasebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan hargayang harus dibayar oleh pekerja/buruh;Penjelasan Tergugat adalah sebagai berikut:Bila) merujuk komponen yang disampaikan Penggugat justrusebaliknya, dari 4 poin komponen yang diajukannya Penggugat,hanya 1 komponen upah yang sesuai dengan ketentuan undangundang ini yaitu komponen upah pokok/gaji pokok sebesarRp2.150.200,00 komponen selebihnya tidak masuk dalam komponenupah sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan sebagai berikut Dalam halpengusaha telah mengikutsertakan pekerja/ouruh dalam program pensiunyang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/ouruh, makaHalaman 11 dari 23 hal. Put.

dipercepat) yang diajukan oleh Tergugatterlebih dahulu ke dana pensiun astra namun denganperhitungan total hak pensiun Penggugat akan diperhitungkandengan total iuran pensiun yang berasal dari Tergugat;Dari uraian tersebut jelas bahwa hak atas iuran Dana PensiunAstra/DPA bukan merupakan hak Penggugat sepenuhnya, karenadisana ada hak dari Tergugat untuk memperhitungkan total darikewajibannya terhadap total iuran yang telah ditabungnya selama iniberdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13

Total iuran perusahaan/Penggugat Rekonvensi Rp 7.016.964,00;Total dana pensiun sebesar Rp10.525.446,00; Bila dilaksanakan pencairan pensiun dipercepat, akan dikenakan biayapinalti sebesar Rp263.137,00 dan biaya transfer sebesar Rp21.000,00;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13/2003 maka Penggugat Rekonvensi dapat memperhitungkan cadanganpesangon tersebut dengan kompensasi hak yang akan diterima olehkaryawan yaitu sebesar Rp7.016.964,00;Bahwa sehubungan alasan pemutusan

bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, danP.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluargaatas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenanguntuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokan dengan aslinya, maka MajelisHakim menilai bahwa alat bukti tersebut saling menguatkan danmendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga memilikikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimanamaksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 UndangUndang Nomor13

Penetapan Nomor 113/Pat.P/2020/PA.TRMenimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkandengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelissurat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alatbukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memilikikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimanamaksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 UndangUndang Nomor13

bukti P.12, P.13, P.14, dan P.15., berupafotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon Il, Ill, IV dan V, yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkandengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelissurat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alatbukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memilikikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimanamaksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 UndangUndang Nomor13

, P.18, dan P.19, berupa fotokopi 2(dua) buku rekening tabungan Bankaltimtara dan 1 (satu) deposito, yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkandengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelissurat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alatbukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memilikikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimanamaksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 UndangUndang Nomor13

ada alasan mendesak,sehingga dapat disampaikan dalam posita gugatan ini, bahwa apabilaTergugat tidak di PHK sementara telah melakukan pelanggaran beratyakni merokok di dalam lokasi tempat kerja, maka hal tersebut akan dapatmenimbulkan resiko yang sangat fatal baik bagi pekerja, pengusahamaupun lingkungan sekitar yakni warga sekitar perusahaan apabilasampai terjadi kebakaran;Hal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 521 K/Pdt.SusPHI/201512.13.14.15.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UndangUndang Nomor13

Surat Edaran Menakertrans Nomor13/MEN/SJHK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak UjiMateriil UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanterhadap UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 khususnyaangka 4;17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran berat berupa:a. Merokok di dalam lokasi tempat kerja;b. Bekerja secara serampangan dan mengakibatkan barang, hasilpercetakan yang telah dikirim kepada pelanggan yakni PT.

permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Dalam Konvensi: Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/G/2015/PHI.Sbytertanggal 29 April 2015, pada halaman 23 alinea 4 menyebutkan bahwa:Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakimberpendapat sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) UndangUndang Nomor13

Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat dibuatdengan menggunakan Perjanjian kerja waktu tertentu, yang bertentangandengan peraturan perundangundangan Khususnya UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1), (2) dan Keputusan Menteri Tenaga kerjadan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MENA/I/2004, Pasal (4), Pasal (5),Pasal (6) dan (7), oleh karenanya demi hukum berubah menjadi Perjanjiankerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja;.

memasok barang dan mengatur distribusibarang ke seluruh tokotoko diatur dan dikendalikan dari gudang atauDistribution center yang salah satu pekerjaan pokok dikerjakan langsungoleh bagian Picker dan Receiving dan untuk menjual barang dikerjakanpada pekerja area toko oleh karenanya pekerjaan tersebut telahberlangsung sejak tahun 2002 atau telah berlangsung + 14 tahun dengandemikian, perjanjian kerja waktu tertentu a quo telah secara nyatanyatabertentangan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b, Undang Undang Nomor13

kampung yang mana setiap orang pasti mengetahul,dimana usaha Tergugat tidak mengenal cuaca atau musim baik musimhujan maupun musim kemarau dan bukan merupakan produk baru,kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan ataupenjajakan, hal ini terbukti tahun 2002 sampai dengan sekarangusahanya tanpa dipengaruhi oleh cuaca dan kegiatan usahanya masihtetap sama, untuk itu perjanjian kerja waktu tertentu aquo telah secaranyatanyata bertentangan Pasal 59 ayat (1) huruf c dan d UndangUndang Nomor13

kegiatan pekerjaannya tidakakan selesai dalam waktu tertentu sehingga tidak memenuhi ketentuanPasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan harusdalam Perjanjian Kerja Waktu) Tidak Tertentu (PKWTT)/Tetap,sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;Bahwa berdasarkan pada faktafakta tersebut di atas, maka perjanjian kerjawaktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidakmemenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor13

Tahun 2003 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka demi hukummenjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja,sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor13 tahun 2003;.

Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003.c Penggantian biaya perumahan serta kesehatan Rp. 20.683.000,00 x 15 %= Rp. 3.102.450,00 (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;d Penetapan perhitungan JHT Jamsostek oleh Pengawas Ketenaga kerjaansebesar Rp. 2.670.905,00;Jadi, jumlah perhitungan keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesarRp. 29.950.978,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribusembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);10111213141516Bahwa

Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003).Penggantian biaya perumahan dan kesehatan 15 % x Rp. 20.683.000,00 =Rp.3.102.450,00 (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003);Hak normatif yang telah ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaansebesar Rp. 3.494.623,00;Penetapan perhitungan JHT Jamsostek sebesar Rp.2.670.905,00.Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp.29.950.978,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilanratus

Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003).Penggantian biaya perumahan dan kesehatan 15 % x Rp. 20.683.000,00 =Rp.3.102.450,00 (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003);Hak normatif yang telah ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaansebesar Rp. 3.494.623,00.Penetapan perhitungan JHT Jamsostek sebesar Rp.2.670.905,00.Sehingga jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp.29.950.978,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilanratus

G /20 11/PNKdlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Ketua Majelis/Hakim Pengadilan Negeri Kendala.a.Berkas perkara Gugatan No.13/Pdt.G/2011/PN.Kdl antara ALFIYAH melawan NURABIDIN, DKK ;Surat Penggugat tertanggal 28 September2011 yang ditanda tangani Kuasa Hukum Penggugatperihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor13/Pdt.G/2011/PN.

PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Register PerkaraNomor 1/Pdt.P/2020/PN Pps tertanggal 6 Januari 2020, telah mengajukanpermohonan penetapan wali untuk kepentingan pengambilan dengan alasansebagai berikut :Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN PpsBahwa Almarhum SUGENG sebelum menikah dengan Pemohonsudah cerai secara resmi dari HARIATI MULER sesuai denganPUTUSAN Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor13

Pulang Pisau;Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum SUGENG tersebuttelah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama:YUDHIS SETIAWAN, Lakilaki, lahir di Mantaren I,pada tanggal 9September 2004 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6211LT040920150005, tanggal 14 September 2015, dari DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;Bahwa Almarhum SUGENG sebelum menikah dengan Pemohonsudah cerai secara resmi dari HARIATI MULER sesuai denganPUTUSAN Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor13

Keluarga atas namakepala keluarga Sugeng, Nomor Kartu Keluarga 6211052207083406 tertanggal 6Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda P7, menunjukkan bukti adalahHalaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN PpsSugeng sebagai kepala keluarga dan hidup bersama dengan Pemohon dan anakSugeng yang masih di bawah umur yang bernama Yudhis Setiawan dan Erwin;Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P 8,fotokopi Salinan Putusan nomor13

Jalan Samratulangi Nomor7 Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan PenetapanHalaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PALPenunjukan Majelis Hakim Nomor 01/09/Pen.Pid/2019/PN Bul, tanggal 7Februari 2019;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 73/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor13

aliasARIPA alias IPANK;1 (satu) unitHand Phone merk Nokia warna putih;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PT PALDipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama PUTRI ARIPA aliasARIPA alias IPANK;1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha jenis Mio Sporty dengan NopolDN 2728 VG;Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama PUTRI ARIPA aliasARIPA alias IPANK;Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor13

yang dijatuhkankepada Terdakwa, karena kurang memperhatikan aspek keadilan yang adadidalam masyarakat, karena telah meluasnya peredaran Narkotika jenisshabu shabu sehingga meracuni masyarakat, di Kabupaten Buol.Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak adamengajukan kontra memori banding dalam perkara ini.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan menelitidengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Buol, tanggal 13 Mei 2019 Nomor13

tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 13 Mei 2019 Nomor13

Nomor 54 K/Pdt.SusPHI/2022Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kupang telan memberikan Putusan Nomor13/Pdt.SusPHI/2016/PN Kpg, tanggal 16 Februari 2017, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;3.

Nomor 54 K/Pdt.SusPHI/2022mendapatkan kompensasi (vide Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaikipertimbangan dan putusan Judex Facti dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Penggugat pada awalnya dipekerjakan dengan sistemperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang bertentangan dengan Pasal 59UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehinggaberubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu

Bulan Juli 2019o Bulan Agustus 2019o Bulan September 2019o Bulan Oktober 2019o Bulan November 2019Rp3.867.874,00Rp3.867.874,00Rp3.867.874,00Rp3.867.874,00Rp3.867.874,00Rp3.867.874,00Rp3.867.874,00o Bulan Desember 2019 = Rp3.867.874,00 +o Jumlah =Rp30.942.992,00Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian haksesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor13

bahwa terhadap gugatan tersebut oleh PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah menjatunkanPutusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2020/PN Gsk, tanggal 29 April 2020 yangamarmya sebagai berikut:1.2.3.4.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian haksesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13

Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi karena dikualifikasikan mengundurkan dirisebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau setidaknya menyatakanputus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi karena permintaan Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalamPasal 169 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.03.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang penggantian haksebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu) sejumlahRp2.835.378,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratustujuh puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut: 15%(uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15%(Rp13.501.800,00 + Rp5.400.720,00).04. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaNegara.05.

Nyak Arief No. 219 BandaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor13/Kuasa/2016, tertanggal 09 Mei 2016, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya :1. EDRIAN, SH.,M.Hum, NIP. 19581014 1990003 1002, Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c),Jabatan Kepala Biro Hukum pada SekretariatanDaerah Aceh)2. SABARUDDIN, SH, NIP. 19591115 198503 1005, Pangkat Pembina TK. (IV/b), JabatanKabag. Bantuan Hukum dan Kerjasama padaBiro Hukum Setda Aceh;3. SYAHRUL, SH, NIP. 19710615 200112 1 005,Pangkat Penata TK.

nnnnannenFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 16Agustus 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 13/G/2016/PTUNBNA yang ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat/PembandingSYAHMINAN ZAKARIA, S.HI, MH., dan Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh serta telah diberitahukan oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada pihak lawan secaraseksama dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor13