Ditemukan 555862 data
31 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No.4 Tahun 2004
, UndangUndangNo.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaSULAEMAN tersebut ;Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat
394 — 835 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan IzinUsaha PT.
tertanggal 12Pebruari 2004 kepada Bank NISP (bukti P7), surat No. 45/DIR/SKT/2004tertanggal 12 Pebruari 2004 kepada Bank Eksekutif (bukti P8), surat No. 09/DIR/Skt/2004 tertanggal 9 Januari 2004 kepada Bank Asiatic (bukti P9), suratNo.39/DIR/Skt/2004 tertanggal 11 Pebruari 2004 kepada Bank CIC (bukti P10);Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2004 (bukti P11)dan tanggal 16 Pebruari 2004 (bukti P12) juga telah melayangkan surat kepadapimpinan Bank Indonesia Denpasar untuk meminta bantuan
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mencabut PenetapanNo. 089/G.TUN/2004/PTUNJKT. tentang Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan No. 6/6/G/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentangPencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali ;3.
BankDagang Bali Kantor Cabang Surabaya tanggal 26 April 2004 sampaidengan 15 Oktober 2004 (sebelum Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta No.089/G.TUN/2004/PTUN.JKT yang diputuskan padatanggal 20 Oktober 2004) (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK1d);. Rekapitulasi Realisasi Pembayaran kepada Nasabah ex. PT.
MenteriKeuangan tanggal 8 April 2004.b.
1.Ubaydillah,SH.,MH
2.Rista Erna Soelistiowati,SH
3.Hadi Sucipto,SH
4.Agustini, SH
Terdakwa:
1.Nur Hadi Eko Santoso
2.Nanda Barata
47 — 85
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO
60 — 14
Jambi tidak memiliki SIUP maka melanggar ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 tahun 2004.Adapun bunyi pasal 92 sebagaimana dimaksud yaitu Setiap orangyang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
Jambi akan dikirim ke Negara Singapura sesuai denganUU Perikanan No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU RINo. 45 Tahun 2009 kegiatan sebagaimana dimaksud termasuk dalamkategori Pengangkutan Ikan (Benih Bening Lobster/ BBL).
Jambi Benih Bening Lobster (BBL) akan diangkut ke NegaraSingapura tidak memiliki dan atau tidak mempunyal Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) maka orang yang melakukan kegiatan sebagaimanadimaksud melanggar ketentuan Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 2004.Dengan Fakta bahwa untuk kegiatan yang dilakukan oleh Budianto,Terdakwa Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal
Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi Setiap orang yang dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana denganpidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyakRp1.500.000.000,00
Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
PETHRES MORCERLIF MANDALA,SH
Terdakwa:
KARYONO
35 — 7
ANDI SAHRIAWAN.AM, SH., MH
Terdakwa:
SUARDI BIN DG.PASARA
78 — 6
EDWARDO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ANAI
43 — 20
Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa
HARNAWATI, SH
Terdakwa:
MUH.ALI BONE BIN H.BONE
147 — 26
1.Harismand, SH
2.Fany Onne Khairina, S.H.
Terdakwa:
Arbaini Als Aba Bin Usman
65 — 12
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIS Als ARIS Bin DG PATANDRA Alm
98 — 20
Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralinan, pada pokoknyamengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;3.
tentang perikanan DAN Pasal 84 ayatHal2dari40 Hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bgl(2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor31 Tahun 2004 tentang perikanan;Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwaberupapidanapenjaraselama 10 (Sepuluh)bulan dengandikurangiselamaterdakwaberadadalamtahanansementara dandenganperintahterdakwatetapditahansertadendasebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) subsidair Kurungan selama 6 (enam) Bulan;Menyatakanbarangbuktiberupa : 1 (satu) unit
diperairan tersebut tidakdiperbolehkan karena alat penangkap ikan tersebut dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya karenapengoperasiannya pada dasar perairan akan mengakibatkan kehancuran habitatdan semua jenis ikan akan tertangkap yang mengakibatkan kepunahan jenis ikantertentu;won nnnnnn === Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal84 ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 2004
dan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikananyangmempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.
Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yangmempunyai unsurunsur sebagai berikut :3.
1.DONI HENDRY WIJAYA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
1.M. Burhan als Burhan bin H. Pasuloi
2.Amirudin als Amik bin Ambok Intang alm
132 — 102
No. 31 tahun 2004 tentang perikanansebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan;Bahwa perbuatan para terdakwa bersama Sdr.
tentang Perikanan yang telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 56Ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadiUndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
atau mengawetkannya sesuai Pasal 1 Angka 5UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
1.RR. RULIS SUTJI SJAHESTI, SH
2.ENDANG SUPRAPTI, SH
Terdakwa:
1.EKO EDI BUDIONO Als. EKO
2.SUJIMAN Alias ARMAN
3.SUDARNO
66 — 3
22 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena seluruh penerbitan aktaakta tersebut diatas yaitupenerbitan akta jualbeli Nomor. 174/2004 tanggal 7 Juli 2004 dan penerbitanakta pengikatan jualbeli Nomor. 14 tanggal 15 April 2004 serta aktaperjanjian pengosongan Nomor. 15 tanggal 15 April 2004 tersebut adalahbertitik tolak atau bermuara kepada aktaakta yang pada awalnya adalahfiktif/palsu yaitu akta surat kuasa palsu Nomor. 1 tanggal 12 Februari 2004dan akta pengikatan jualbeli palsu tanggal 12 Februari 2004, sehingga secarahukum
No. 385 K/TUN/2007.Juli 2004 atas nama Ng Kok Sin (ic.
tersebut diatas yaitupenerbitan akta jual beli No. 174/2004 tanggal 7 Juli 2004 dan penerbitan aktaHal. 25 dari 30 hal.
, akta surat pengikatan jualbelitanggal 12 Februari 2004, akta pengikatan jual beli No. 14 tanggal 15 April 2004, aktaperjanjian pengosongan No. 15 tanggal 15 April 2004 serta akta jual beli No. 174/2004Hal. 26 dari 30 hal.
tanggal 15 April 2004 serta akta jual beli No. 174/2004 tanggal 7 Juli 2004 yang cacathukum serta tidak sah tersebut adalah merupakan suatu yang bertentangan denganketentuan hukum berlaku ;Bahwa dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi I didalam menerbitkanSertipikat Hak Milik No. 1486 tanggal 19 Juli 2004 seluas 111 m2 atas nama Ng Kok SinHal. 27 dari 30 hal.
PARDI MUTALIB, SH
Terdakwa:
YONATHAN ADRIAN
41 — 24
Menyatakan terdakwa YONATHAN ADRIAN, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana "melanggar ketentuan pasal 100 jo pasal 7 ayat(2) huruf c UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan undangundang nomor 11 tahun 2020 tentang CiptaKerja;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONATHAN ADRIAN denganpidana denda sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) Subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tte3.
Maluku Utara;Bahwa sesuai Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
tidak sesuai dengan daerah atau jaluryang sudah ditentukan dalam SIPIOT;Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penangkapan ikan tersebut.Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN TteMenimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 jo Pasal 7ayat (2) huruf c UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
ERWIN JUMA, SH.MH
Terdakwa:
JUSMAN BIN SUKRI
116 — 43
Terbanding/Terdakwa I : Pardi Angka
Terbanding/Terdakwa II : Tasman Pardi
79 — 25
Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan padaPasal 8 ayat ( 1 ) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / ataumembahayakan kelestarian Sumber daya ikan dan / atau lingkungannyadiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;3.
Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan padaPasal 8 ayat ( 1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau. pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atauHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PALmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / ataulingkungannya diwilayah pengelolaan
tertanggal 23Oktober 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap barang buktiberupa 1 (satu) unit perahu, 2 (dua) unit mesin katinting Merek Daiho danYusaka, 1 (Satu) buah dayung, 2 (dua) buah jarring ikan tidak sependapatdengan Penuntut Umum untuk dirampas lalu diserahkan kepada negara,karena menurut Majelis Hakim bahwa ketentuan dalam Pasal 76A UndangUndang Nomor 45 Taun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan tidak mewajibkan benda dan/ataualat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidanadirampas untuk negara atau dimusnahkan, sehingga Majelis Hakimberpendapat barang tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa.Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud PasalPasal 76A UndangUndang Nomor 45 Taun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan uraianBenda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan
Pasal 8 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PALtentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2.
1.Herman Reko Deta, S.H.
2.Mawardi, S.H., M.H.
3.Vendy Trilaksono, S.H.
4.Hendrika Beatrix Ngape, S.H.
Terdakwa:
SUHANTA alias WAK SANTA
77 — 30
1.Mawardi, S.H., M.H.
2.Christofel Heberon Mallaka, S.H.
3.Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H.
4.Yoyok Junaidi, S.H.
5.Ronald Oktha,S.H
6.Syafruddin, S.H.
Terdakwa:
NASRUN
43 — 0
MUHAMMAD WILDAN AWALJON PUTRA, S.H.
Terdakwa:
HERMANSYAH
51 — 20
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
RAMLI
47 — 45
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN.
Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahHalaman 29 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018.
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.