kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok C1 Nomor2, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan,Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaanpekerjaan lainnya;ENDANG HERNIWAN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok C1Nomor 4, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung SahariSelatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaanPensiunan;MASIR SIANTURI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok C1 Nomor6

Indonesia, tempattinggal di Jalan Gunung Sahari No. 65, Blok C 3 No. 4,RT.004, RW.001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan,Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil;ZUHARDI BUR, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65, Blok C 3Nomor 5, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung SahariSelatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;HENNY Y RAWIS, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok C 3 Nomor6

YUNIDAR, bertempat tinggal di Jalan Adi Negoro Nomor2 RT 01 RWVIIl, Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah,dalam hal ini memberi kuasa kepada Suardi, selaku anak kandungdari Tergugat II dan Kakak Kandung dari Tergugat Ill, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2011, Para Pemohon Kasasidahulu Tergugat I, II dan IIl/Para Pembanding;melawanBISMAN, bertempat tinggal di Jalan Kandis Nomor6 RT 003 RW005, Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo, KotaPadang, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Maradong Pane,SH., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di LubukGading Blok D Nomor6, Lubuk Buaya, Kecamatan KotoTangah, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14Oktober 2010, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugatsekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat , Il dan IlIl

Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutanperkara tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebutdikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriSungailiat untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor6/Pdt.P/2018/PN Sgl yang telah didaftarkan tersebut;Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentinganPemohon maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnyasebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;Halaman

tujuh belas) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ayahkandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili Sang anak di depan persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ternyata Pemohon adalahWarga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin,maka dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah benar mengajukanpermohonannya di Pengadilan Negeri Batulicin;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor6

Pemohon sebagai mana tersebut di atasadalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telahdikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang voluntair makawajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;Memperhatikan, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor6

sertaMuhammadun sebagai Turut Terbanding V/i/Turut Tergugat VIKonvensi/Penggugat Ill Rekonvensi, masingmasing pada tanggal 24September 2021;Menimbang, bahwa dengan Relas Pemberitahuan umtuk memeriksaBerkas Perkara Banding Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pgp, tanggal 16 SeptemberHal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2021/PTBBL.2021 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat telahmemberitahukan kepada pihak Pembanding, semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mempelajari berkas perkara Nomor6

Bahwa Majelis Hakim menghalangi perdamaian Pembandingdengan Terbanding dengan menolak perdamaian didepan Notariskarena ada keberatan dari para Turut Terbanding, dan menyimpangarahan Mediator KPN yang menyatakan apabila para TurutTerbanding tetap keberatan atas perdamaian agar Para TurutTerbanding mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara,dengan mengabulkan eksepsi dengan pertimbangan hukum yangtidak tepat dan tidak benar, sehingga Putusan Nomor6/Pdt.G/2021/PN Pgp harus dibatalkan dan supaya

gugatannya mendudukkanTerbanding sebagai Tergugat agar menerbitkan sertifikat adalahmerupakan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasehingga sesuai dengan undangundang dan YurisprodensiMahkamah Agung, Pengadilan Negeri Pangkalpinang menyatakantidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Pembanding;Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang danmencermati gugatan, jawab jinawab, surat bukti dari para pihak dan hasilsidang pemeriksaan setempat serta Putusan dalam perkara Nomor6

1986 yang telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan TataUsaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha Negara diantaranya karena alasan pada waktumengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkut dengan keputusanseharusnya tidak sampai pada pengambilan putusan atau tidak mengambilkeputusan sebagaimana pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor6

WayKanan, Lampung, sebagai TergugatSetelan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BlambanganUmpu Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bbu, tanggal 20 April 2021 tentang penunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Setelan membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor6/Pdt.G/2021/PN tanggal 20 April 2021, tentang Penetapan hari sidang;Setelah mendengar Surat permohonan Kuasa Penggugat tanggal 29 April2021 Tentang Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PNBbu;Menimbang, bahwa

Hj.ASMAWATI ARSYAD;= 1 (satu) buah kunci mobil;Dikembalikan pada pemiliknya yang sah melalui saksi Aidin Anas;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor6/PID.SUS/2019/PT KDI tanggal 19 Februari 2019 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umumtersebut di atas;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal18 Desember 2018 Nomor 4/Pid.Sus/

Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa M.KADIR alias ACO bin ARSYAD tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor6

1999, tanggal 17 September 1999 atas nama : DAVIDPRAMONO SUGENG, dan bukti surat P8 berupa foto copy Kutipan AktaKelahiran, Nomor 838/R/2001, tanggal 16 Agustus 2001 atas nama : DANIELJULIANTO SUGENG, jika dihubungkan antara satu dengan yang lainnya,keterangan saksi GUNTUR RENDRA IRAWANTO PUJO dan NURHASANAHserta keterangan pemohon dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa namapemohon yang tertulis dan tercatat pada Kartu Keluarga Nomor3528041402080002, tertanggal 25022014, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor6

/1962, tanggal 2 Pebruari 1962, Berita Acara Sumpah, Nomor : 02/1985/Sump.tanggal 9 Juli 1985, dan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 71/PWI Tahun 1985, tanggal 15 Juni 1985 beserta lampirannya telah terdapatperbedaan penulisan nama pemohon, maka secara hukum dapat diyakini bahwapemohon sebagai pemegang yang sah atas Kartu Keluarga Nomor3528041402080002, tertanggal 25022014, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor6/1962, tanggal 2 Pebruari 1962, Berita Acara Sumpah, Nomor : 02/1985/Sump.tanggal

dari suamiisteri : LIM IE THWAN dan TAN HWA SONG;Menimbang, bahwa guna meneguhkan permohonannya Pemohon telahmengajukan buktibukti surat yang diberitanda P1, P2, P3, P4, P5 dan 2(dua) orang saksi masing masing bernama MUTIAH, SYLVIA FRANSISKA;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang penggantian namamaka akan dipertimbangkan apakah benar orang yang hadir sebagai Pemohonadalah orang yang bernama LIM SWIE HONG yang lahir di Pasuruan tanggal19 Oktober 1946 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor6

/Istimewa/1956 tanggal 20 Oktober 1956 yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Pasuruan, atas nama LIM SWIE HONG (bukti P4);Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Kartu Keluarga atas nama KepalaKeluarga USMAN GUNAWAN, pemohon LIM SWIE HONG lahir di Pasuruantanggal 19 Oktober 1946;Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Kutipan Akta Kelahiran Pemohonyang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pasuruan Nomor6/Istimewa/1956 tanggal 20 Oktober 1956 menerangkan bahwa telah lahir LIMSWIE HONG anak perempuan dari suami

Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 6/ Pdt .G/2019/PN Mshtanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara tersebut; Surat Permohonan Pencabutan Perkara tanggal 19 februari 2019 yangdibuat dan ditandatangani oleh prisipal sendiri HERMANUS RINALDOTUTKEY, yang pada pokoknya mencabut perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PNMsh;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor6/Pdt.G/2019/PN Msh. tersebut dilakukan oleh Penggugat

Hukum Anak, maupun Penuntut Umum serta kontra memoribanding dari Penasihat Hukum Anak tersebut haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelahmempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dariBerita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama,keterangan saksisaksi maupun keterangan Anak barang bukti dalamHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS.ANAK/2021/PT.PBR.perkara ini, Ssalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor6

alternatif kedua Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudahjelas diuraikan berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkapdipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi saksi danAnak sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebutdapat disetujui dan diambil alin sebagai dasar pertimbangan hukum sendirioleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Tembilahan Nomor6

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor6/Pid.Sus.Anak/2021/ PN Tbh tanggal 11 Nopember 2021, yangdimintakan banding tersebut;3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam tingkatbanding sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Demikianlan diputuskan dalam sidang permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 13Desember 2021 oleh kami Dr.Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H sebagai HakimKetua Didiek Riyono Putro S.H.

Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor6/Pdt.G.S/2021/PN Pms dicabut olen Penggugat;2.

Palupuh/15 Mei 1991.Jenis kelamin : LakilakiAgama : Islam.Kewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : WiraswastaAlamat : Jorong Palupuh, Nagari Pasia Laweh, KecamatanPalupuh, Kabupaten Agam, Provinsi SumateraBarat.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannyatertanggal 7 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLubuk Basung pada tanggal 8 Februari 2018 dibawah register nomor6

Menyatakan, bahwa Penggugat adalah sebagai penghuni rumahyang beriktikad baik (in good faith) atas penghunian rumah yang terletakdi Perum Menteng Metropolitan Jalan Menteng Kartika Blok C 10/Nomor6, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasSebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum MentengMetropolitan Jalan Menteng Kartika Blok C 10/Nomor 6, KelurahanUjung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;5.

Menghukum Tergugat Rekonvensi agar segera mengosongkanrumah Penggugat Rekonvensi, setempat dikenal dengan KawasanPerum Menteng Metropolitan, Jalan Menteng Kartika Blok C 10/Nomor6, Kelurahan Ujung Menteng, Jakarta Timur, sesuai dengan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 1658/Ujung Menteng, sertamengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaanbaik dan kosong;4.

Kedua Belah Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara a quo untukmenguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam putusan perkara nomor6/Pdt.GS/2017/PN.Skw.Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 11September 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masingmasing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuanperdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Singkawang menjatuhkan putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 6/Pdt.G.S/2017/PN Skw.DEMI

5 Februari 2018 berdasarkan suratnya Tanggal 5 Februari2018, intinya Mencabut terhadap gugatannya karena antara Penggugat dengantergugat sudan ada perdamaian dan terhadap permasalahan sudah adapenyelesaian;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebuttidak bertentangan dengan peraturan, maka permohonan pencabutan gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 6/Padt.G.S/2018/PN JmrMenimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut didaftarkan dengan Nomor6

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor6/Pdt.P/2020/PN Sky;2. Menyatakan Permohonan tanggal 08 Oktober 2020 yang telah diterima dandidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Oktober2020 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2020/PNSky telah dicabut olehPemohon;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untukmelakukan pencoretan permohonan tersebut dalam register/daftar perkaraperdatapermohonan;4.

Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan diubah lagidengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan diubah lagidengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

pekon;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkansebelumnya yang menjadi pokok gugatan antara Penggugat dan Tergugat adalahmengenai sengketa proses saat pelaksanaan penghitungan surat suara saatpemilinan Kepala Pekon Kanoman dan bukanlah sengketa hasil dari pemilinanKepala Pekon Kanoman;Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat bukanlahtentang sengketa hasil dari pemilihan Kepala Pekon/Desa maka berdasarkanketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) UndangUndang Republik Indonesia Nomor6

Tahun 2014 Tentang Desa, dinubungkan dengan Pasal 41 ayat (7) PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa, dihubungkan lagi dengan Pasal 41ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2019 tentang Perubahan

Tahun 2014 Tentang Desa dihubungkan dengan Pasal 41 ayat (7) PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa dihubungkan dengan Pasal 41 ayat(7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 438 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2019 tentang Perubahan Kedua

membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh saturibu rupiah);Bahwa, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJambi dengan Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT JMB, tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor6

P80556, dalam surattersebut diterangkan pada tanggal 22 september 2018 harga emas/gramadalah Rp. 580.115 (lima ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah);Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam18 Qanun Aceh Nomor6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan terhadap Para Terdakwa diancamdengan Uqubat Tazir sebagaimana ketentuan pasal tersebut;Menimbang, bahwa sebelum menentukan bentuk dan jumlah hukumanyang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut,

Menyatakan Terdakwa Dedi Sahputra bin Abu Bakar dan Terdakwa IlMustafa bin Abu Bakar secara sah dan menyakinkan menurut hukumbersalah melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan paling banyak 2(dua) gram emas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor: 8/JN/2018/MS.Lgs2.