diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2007 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.280.DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.024.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 256.PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 951.703.01!

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 785/B/PK/Pjk/2019Put110762.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2014 untuk Permukaan Bumiyang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan wen)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 24.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB

24.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 9.632.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 48.162.288 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110762.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 34.020.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 34.020.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 785/B/PK/Pjk/2019 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB13.608.000.000,00 26 PBB yang Terhutang (0,5%) 68.040.000,00 PBB yang masih harus dibayar PBB yang terhutang68.040.000,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016288.247.640,00 Lebih Bayar (220.207.640,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara

PBB Terhutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)34.020.000.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB34.020.000.000,00 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB13.608.000.000,00 OO BR)/@)/hM/PBB yang Terhutang (0,5%) 68.040.000,00 PBB yang masih harus dibayar PBB yang terhutang68.040.000,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016288.247.640,00 Lebih Bayar (220.207.640,00) Menimbang, bahwa berdasarkan

Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayar akibat penetapan perhitungan bea keluar atas ekspor yang Pemohon Banding lakukan.2. Bea keluar atas barang yang diekspor oleh PT. XXX sudah sesuai saat barang tersebutsehingga tidak diperlukan penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang.3.

Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.5. Penetapan kembali bea keluar oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak berdasarkan peratuketentuan yang berlaku.

/atau Harga Ekspor yang berlaku padaPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.Ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaKeluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalarpaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalkekurangan pembayaran Bea

melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menSPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan peperhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atauSeksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukudipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan bukti tersebut antara lain:e Surat Tanda Bukti

PEB yang telah didaftarkan kePabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put44936/PP/M.IX/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut Pemohon :Menurut Majelis: Bea Masuk: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor Crude Palm Kernel Oil,yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan EksporBarang (PEB) Nomor: 009216 tanggal 30 Desember 2010 pos. tarif1513.21.0000 dengan Tarif Bea Keluar 13,5%, Harga Ekspor USD 1.502,00

BeaKeluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejakpemberitahuan pabean ekspor mendapat nomor pendaftaran,dalam hal :a. berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuanpabean ekspor ataub. dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanyakekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluaryang disebabkan oleh perbedaan Tarif Bea Keluar, HargaEkspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku

kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 009216 tanggal 30 Desember 2010,e Perhitungan

Bea Keluar dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan BeaKeluar a quo.

suara dan proses perhitungan suaraselesai hingga pukul 18.00 WIB. ; Bahwa benar saksi Otomatis Gaho sebagai petugas Pengawas PemiluLapangan (PPL) di Desa Hilinamozaua Raya telah meminta Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Terdakwa sebagai Ketua Kelompok PenyelengaraPemungutan Suara (KPPS) TPS I Desa Hilinamozaua Raya, akan tetapiTerdakwa belum ada menyerahkan atau memberikan Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat

;e Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakanhingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 02.00e Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiOtomatis Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1).; e Bahwa akibat perbuatan

suara dan proses perhitungan suaraselesai hingga pukul 18.00WIB. ; Bahwa benar saksi Otomatis Gaho sebagai petugas Pengawas PemiluLapangan (PPL) di Desa Hilinamozaua Raya telah meminta Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Terdakwa sebagai Ketua Kelompok PenyelengaraPemungutan Suara (KPPS) TPS I Desa Hilinamozaua Raya, akan tetapiTerdakwa belum ada menyerahkan atau memberikan Berita acarapemungutan dan perhitungan suara serta setifikat

;Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakan19hingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 02.00e Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiOtomatis Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1).; e Bahwa akibat perbuatan

dengan sekarang, padahal seharusnya Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1) harus diberikan oleh Terdakwa kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilulapangan, PPS dan PPK pada hari itu juga.

Menurut Terbanding tarifnya sebesar 0,370% dan Pemohon Banding sebesar 0,sehingga terdapat selisih sebesar 0,180%; Menurut Pemohon Banding :bahwa salah satu unsur formula di dalam perhitungan PPh Pasal 15 adalah Tarif PPh Badan, sehinuntuk perhitungan PPh Pasal 15 tahun 2009, tarif PPh Badan telah berubah menjadi 28% (sesuai dUU PPh No. 36 tahun 2008) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Oleh karenanya, menurutpemahaman Pemohon Banding, jika salah satu unsur formula di dalam perhitungan PPh Pasal 15 tersebut berubah, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan berubah. Berdasafakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitung PPh Pasal 15 harus disesuaikan dengan kenyadan perubahan peraturan yang ada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PNo.

Perwakilan Dagang (Representative Office/Liason OfIndonesia, Terbanding menghitung tarif PPh Pasal 15 untuk Kantor Perwakilan Dagang JeIndonesia adalah sebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak (30% x 1%) 0,300%terhutangBUT (branch profit tax) 10% x (10,30)% 0,070%Total 0,370% bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan setuju dengan formula yang disTerbanding dalam menghitung PPh Pasal 15, namun oleh karena salah satu unsur formula dperhitungan PPh Pasal 15 adalah Tarif PPh Badan untuk perhitungan

PPh Pasal 15 tahun 2009,tarif PPh Badan telah berubah menjadi 28% (sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008) yangsejak tanggal 1 Januari 2009 maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan tsehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia sesuaiformula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.

PPh Iyaitu Tarif PPh Badan yang telah berubah menjadi 28 % sesuai dengan Undangundang Nomor 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangNomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009, maka akan mengakibatkan tarif efel Pasal 15 juga akan berubah sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang JeIndonesia mulai 1 Januari 2009 sesuai dengan konsistensi formula perhitungan di dalam SuratDirektur Jenderal Pajak No.

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Februari 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.021.348.527DPP (80/100xDPP Pk) Rp 817.078.82Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 204.269.70PPN (10/100xDPP) Rp 20.426.971bahwa

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Februari 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak April 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 732.62!

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Asuransi Jiwas Raya nomor 895.SMURC.JHT.062012 perihal penjelasan tentang kerjasama dengan PerumDamrie P8A, Surat perhitungan JHT karyawan PERUM DAMRI berdasarkanaddendum perjanjian kerja bersama (PKB) tahun 2012, tertanggal 5 Juni2015, atas nama Tjutju Setiawan.e P8B, Surat perhitungan JHT karyawan PERUM DAMRI berdasarkanaddendum perjanjian kerja bersama (PKB) tahun 2012, tertanggal 5 Juni2015, atas nama Ujang Sopandi.e P9, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 260.K/Pdt.Sus/200

Perhitungan Jaminan Hari Tua ( Pesangon) KaryawanPerum Damri Berdasarkan Adendum Perianiian Keria Bersama(PKB) Tahun 2012 2014 Sebab Pemberhentian Batas Usia AtasNama Ujang Sopandi.e Bukti T3. Perhitungan Jaminan Hari Tua f Pesangon ) KaryawanPerum Damri Berdasarkan Adendum Perjanjian Keria Bersama(PKB) tahun 20122014 Sebab Pemberhentian Batas Usia AtasNama Tiutiu Setiawan.e Bukti T4. Surat Nomor 314/KP.603/GM2014 Tertanggal 22 Oktober2014.e Bukti T5.

Adendum Perjanjian KerjaBersama (PKB) tahun 20122014.30e Bahwa adanya perubahan dalam adendum Perjanjian Kerja Bersamatahun 2012 2014 telah disetujui oleh Para Anggota serikat pekerja.e Bahwa perhitungan pesangon para Penggugat berdasarkan KetentuanAdendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2012 2014 lebih rendah dariketentuan undangundang No. 13 tahun 2003e Bahwa perhitungan pesangon berdasarkan Ketentuan Adendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 20122014 tidak selamanya lebihrendah dari ketentuan

Perhitungan sebagaimana butir 1 huruf a tersebutdiberlakukan terhitung mulai tanggal 01 Desember 1992, c.

.49.220.800, (empat puluhsembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) (buktiP8A= buktiT3) menurut perhitungan PERUM DAMRI dan menurut perhitungan Undangundang No. 13 Tahun 2003 untuk Ujang Sopandi sebesar Rp. 57.500.000,(lima puluh juta juta lima ratus ribu rupiah) masih kurang Rp. 1.594.978, (satujuta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapanrupiah) untuk Tjujtju Setiawan sebesar Rp. 59.800.000, (lima puluh sembilanjuta delapan ratus ribu rupiah) masih

= 12 th).= Employee Grade/upah pokok = Rp. 1.600.000,= Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) = Rp. 1.788.000,= Uang makan (tunjangan tidak tetap) =Rp. 160.000,= Uang transport (tunjangan tidak tetap) =Rp. 182.000,Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.1.600.000, (+) Rp. 1.788.000, = Rp. 3.388.000,Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi III adalah := Uang Pesangon : 9 X Rp. 3.388.000, = Rp.30.492.000,Hal. 35 dari 57 hal.

jabatan (tunjangan tetap) =Rp. 728.000,= Uang makan (tunjangan tidak tetap) =Rp. 160.000,= Uang transport (tunjangan tidak tetap) =Rp. 182.000,Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.325.000, (+) Rp. 728.000, = Rp.1.053.000,Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi VII adalah= Uang Pesangon : 8 X Rp.1.053.000, = Rp. 8.424.000,= Uang penghargaan masa kerja :3 X Rp.1.053.000, = Rp. 3.159,000. (+)Hal. 37 dari 57 hal.

: 15 % X Rp.6.944.000, = Rp. 1.041.600,Jadiuang penggantian hak yang diterima oleh Termohon PK IX =Rp.1.041.600. ;10 TERMOHON PK X (masa kerja = 7 th).= Employee Grade/upah pokok =Rp. 325.000,= Job Grade/tunjangan jabatan (tunjangan tetap) =Rp. 718.000,= Uang makan (tunjangan tidak tetap) =Rp. 160.000,= Uang transport (tunjangan tidak tetap) =Rp. 182.000,Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap = Rp.325.000, (+) Rp. 718.000, = Rp. 1.043.000,Berikut adalah perhitungan

,= Uang makan (tunjangan tidak tetap) =Rp. 160.000,= Uang transport (tunjangan tidak tetap) =Rp. 182.000,Perhitungan uang penggantian hak adalah upah pokok + tunjangan tetap =Rp.1.000.000, (+) Rp.1.898.000, = Rp.2.898.000,Berikut adalah perhitungan uang penggantian hak Termohon Kasasi XIIIadalah := Uang Pesangon : 7 X Rp.2.898.000, = Rp.20.286.000,= Uang penghargaan masa kerja :3 X Rp.2.898.000, = Rp. 8.694.000. (+)= Rp.28.980.000,= Penggantian perumahan dan pengobatan :15 % X Rp.28.980.000, = Rp

tetap = Rp. 350.000, (+) Rp. 583.000, = Rp. 933.000,Berikut adalah perhitungan hak Termohon Kasasi XII adalah :Hal. 51 dari 57 hal.

Menurut Terbanding tarifnya sebesar 0,370% dan Pemohon Banding sebesar 0,sehingga terdapat selisih sebesar 0,180%; Menurut Pemohon Banding :bahwa salah satu unsur formula di dalam perhitungan PPh Pasal 15 adalah Tarif PPh Badan, sehinuntuk perhitungan PPh Pasal 15 tahun 2009, tarif PPh Badan telah berubah menjadi 28% (sesuai dUU PPh No. 36 tahun 2008) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Oleh karenanya, menurutpemahaman Pemohon Banding, jika salah satu unsur formula di dalam perhitungan PPh Pasal 15 tersebut berubah, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan berubah. Berdasafakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitung PPh Pasal 15 harus disesuaikan dengan kenyadan perubahan peraturan yang ada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PNo.

Perwakilan Dagang (Representative Office/Liason OfIndonesia, Terbanding menghitung tarif PPh Pasal 15 untuk Kantor Perwakilan Dagang JeIndonesia adalah sebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak (30% x 1%) 0,300terhutangBUT (branch profit tax) 10% x (10,30)% 0,070Total 0,370' bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan setuju dengan formula yang disTerbanding dalam menghitung PPh Pasal 15, namun oleh karena salah satu unsur formula dperhitungan PPh Pasal 15 adalah Tarif PPh Badan untuk perhitungan

PPh Pasal 15 tahun 2009,tarif PPh Badan telah berubah menjadi 28% (sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008) yangsejak tanggal 1 Januari 2009 maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan tsehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia sesuaiformula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.

Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009, maka akan mengakibatkan tarif efelPasal 15 juga akan berubah sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang JeIndonesia mulai 1 Januari 2009 sesuai dengan konsistensi formula perhitungan di dalam SuratDirektur Jenderal Pajak No.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;-1) Mutah sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah );-2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah );3) Nafkaah anak atas nama ( ANAK PEMOHON dan TERMOHON ) umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarang diasuh Termohon sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratsu ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikaan 10 % setiap tahunya;-4.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;1) Mutah sebesar Rp. 500.000, Lima ratus riburupiah );2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000, ( sembilanratus ribu rupiah );3) Nafkaah anak atas nama ( ANAK PEMOHON danTERMOHON ) umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarangdiasuh Termohon sebesar Rp. 200.000, ( duaratsu ribu rupiah ) setiap bulan sampai anaktersebut dewasa dengan perhitungan kenaikaan10 $ setiap tahunya;4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 431.000, ( Empat

maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Mei 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.564.624.DPP (80/100xDPP PK) Rp 1.251.699.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 312.924.PPN (10/100xDPP) Rp 31.292.bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Mei 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak

Penetapan kembaiidiatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordi daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 007665 tanggal 29 Oktober 2010Perhitungan

tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus dan berakhir sejak tanggal 6 April 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa upah/gaji sampai dengan masa berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian kerja sejumlah Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan

kesalahan, tanpa diikuti mekanisme/prosedurhukum yang berlaku, dan status hubungan kerja Penggugat merupakanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga sudah sepatutnya Tergugatdihukum untuk membayar selurunh hak hak PHK berupa pembayaran Ganti rugsecara maksimal hingga masa berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) beserta hak hak PHK lainnya yang belum dibayarkan Tergugat kepadaPenggugat berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk selurunh hak hak PHK berupa pembayaran Gantirugi secara maksimal hingga masa berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) beserta hakhak PHK lainnya yang belum dibayarkan Tergugat kepadaPenggugat berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:. Masa Kontrak PKWT : 16 Januari 2018 s/d 16 Januari 2019.. Terhitung di PHK : 31 Maret 2018.

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan(THR) yang seharusnya diterima oleh Penggugat dan dihitung secaraProporsional, dengan perhitungan sebagai berikut :THR Keagamaan tahun 2018 secara Proporsional4/12 X Rp. 14.500.000, =Rp. 4.833.000,Terbilang= (empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)4.

Perhitungan ganti rugi9 bulan x Rp14.500.000,00 = Rp130.500.000,00(seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat mengenaiTunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2018, Majelis Hakim akan memberikanpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentangTunjangan Hari Raya Keagamaan, yang pada pokoknya menyatakanPekerja/ouruh yang mengalami pemutusan

Pig.oeMenyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus danberakhir sejak tanggal 6 April 2018;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupaupah/gaji sampai dengan masa berakhirnya jangka waktu dalam perjanjiankerja sejumlah Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah),dengan perhitungan sebagai berikut:9 bulan x Rp14.500.000,00 = Rp130.500.000,00Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo

Menghukum Tergugat untuk membayar berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4), dengan perincian dan perhitungan, sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------- sehingga hak-hak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 45.752.000

Putusan Nomor 435/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000112 tanggal 3 September2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluar dalam SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor27/BC.6/2015 tanggal21 Januari 2015 adalah salah.

Dengan demikian, Pemohon Banding mohonagar permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor27/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69037/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan

Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK27/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015, atas nama: PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000,Alamat: Jalan Imam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat danalamat Korespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK27/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 435/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding, NPWP : 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK27/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015yang diterbitkan oleh Direktur Audit a.n.

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untukmembatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidakmempunyai dasar atau alasan yang sesuai dan karena itu perhitungan

Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021untuk Masa Pajak November 2009 menurut perhitungan Pemohon Bandingadalah menjadi sebagai berikut: Uraian Pemohon BandingPPN Kurang/(lebih) Bayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah PPN Yang Harus/(Lebih) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094672.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap

Wahid Hasyim Nomor 188190, KampungBali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian Jumlah (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 55.621.366.039,00b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 5.026.207.460,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.276.976.173,00d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 250.768.713,00e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 455.146.908,00f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 204.378.195,00g.

Wahid Hasyim Nomor 188190, Kampung Bali, Tanah Abang, JakartaPusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021 Uraian Jumlah (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 55.621 .366.039,00b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 5.026.207.460,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.276.976.173,00d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 250.768.713,00e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 455.146.908,00f.

Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2021yang dapat dikreditkan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidakterutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untukkegiatan yang atas penyerahannya terutang PPN, adalah sebanding denganjumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya,dimana dalam ketentuan a quo tidak diatur perhitungan denganmenggunakan prosentase luas kebun inti dan plasma;Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU a quodan KMK575, perhitungan Pajak Masukan