catatancatatan, kuitansikuitansikeuangan sebagaimana yang disebutkan pada angka 7 (tujuh) dalamrekonvensi;Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian olehMahkamah Syariyah Banda Aceh dengan Putusan Nomor27/Pdt.G/2015/MS.Bna. tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatandengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebutdibatalkan oleh Mahkamah Syariyah Aceh dengan Putusan Nomor21

BIN JAKFAR, tersebut;Membatalkan Putusan Mahkamah Syariyah Aceh Nomor21/Pdt.G/2017/MS.Aceh. tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengantanggal 24 Ramadan 1438 Hijriah yang membatalkan Putusan MahkamahSyariyah Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2015/MS.Bna. tanggal 20 Desember2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriah;MENGADILI SENDIRI:Dalam KonvensiDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;2.

menyatakanmencabut perkara Permohonan Nomor : 21/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm tersebut karenaadanya perbaikan terhadap gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan pada hakekatnyaadalah merupakan hak Penggugat, bahwa pencabutan gugatan itu dilakukanPenggugat sebelum pembacaan gugatan dalam persidangan;Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan pencabutan gugatanPenggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untukmencoret dari register perkara perdata guagatan sederhana Nomor21

Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Malili tertanggal 18 Agustus 2020 Nomor21/Pen.Pdt.P/2020/PN.MIl tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa danmemutus perkara tersebut ;2.

Surat Penetapan HakimPengadilan Negeri Malili tertanggal 18 Agustus 2020 Nomor21/Pen.Pdt.P/2020/PN.MIl tentang penetapan hari persidangan terhadapperkara tersebut ;Setelah membaca suratsurat yang berhubungan dengan permohonanpemohon;Setelah mendengar keterangan pemohon ;Setelah memperhatikan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksipemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAHalaman 1 dari 10, Penetapan Nomor35/Pdt.P/2020/PN MIlMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya Tertanggal 18Agustus 2020 dan terdaftar

Penetapan Nomor 21 /Pdt.G/2019/PN Grtyang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara lisan dipersidangan pada tanggal 20 Nopember 2019 dalam perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2019/PN Grt dengan dihadiri oleh pihak Tergugat sehingga kepadapihak Tergugat tidak perlu dipanggil lagi;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut olehpihak Penggugat, maka pihak Penggugat dibebani pula untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini ;Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv., serta Peraturanperaturan

., Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali, Agama : Islam, Pekerjaan : KaryawanSwasta, Selanjutnya disebut Sebagal .............ceeee PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor21/Pdt.P/2020/PN Byl tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukkanHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor21/Pdt.P/2020/PN Byl tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan harisidang ; Surat permohonan

Johar Baru,dalam hal ini disebut sebagai para TergugatPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 22 Mei 2018Nomor : 21/Pdt.G.Sederhana/2018/PN.Jkt.Pst. tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2018, Nomor21/Pdt.G/Sederhana/2018/PN.Jkt.Pst. tentang Penentuan Hari Sidang ;Surat Gugatan tertanggal 4 Mei 2018, yang didaftarkan di KepaniteraanPerdata Pengadilan Negeri

Dahman Sinaga, Halaman 1 dari 105 halaman Putusan Perkara Nomor: 124/G/2015/PTUNBDG Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada AntinomiLaw Office, beralamat Kantor di Jalan Wira AngunAngun Nomor21 Kota Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01September 2015 j 22 nnn nnn nnn nnn encennnSelanjutnya disebut sebagai PARA1.

araktradisional dengan total keseluruhan 20 ( dua puluh ) liter, sebagaimana dimaksuddalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 21 tahun 2012 tentangPengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol serta dikaitkan dengan barangbukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwaTerdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;Mengingat Pasal: pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor21

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 424.000, (empat ratus dua puluhempat ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan TergugatPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telan dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor21/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 16 April 2015 yang amarnya sebagai berikut: MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat sangat keberatanatas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor21/B/2015/PT.TUN.JKT., tertanggal 16 April 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut: MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;Halaman 8 dari 15 halaman.

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingditetapbkan sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah);Bahwa amar putusan tersebut didasari kepada pertimbangan Majelis Hakimsebagaimana pertimbangan pada halaman 910 Putusan Nomor21/B/2015/PT.TUNJKT., yang selengkapnya sebagai berikut:teMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapatbahwa pokok

No.749 K/Pdt/201315.16.17.18.Penggugat sebagai agunan atas peminjaman uang para Tergugatkepada Turut Tergugat Il, patut dinyatakan sebagai perbuatantanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatigedaaa);Bahwa berhubung karena perbuatan para Tergugat patutdinyatakan sebagai perbuatan tanoa hak dan melawan hukum(onrechtmatigedaad), maka perbuatan Turut Tergugat yang telahmenerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor21/AS/2002 tanggal 18 Februari 2002, yang pada pokoknyamenyatakan menanggungkan objek sengketa

sebagai agunanatas peminjaman uang para Tergugat kepada Turut Tergugat Il,patut dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawanhukum (onrechtmatigedaad);Bahwa berhubung karena perbuatan Turut Tergugat yang telahmenerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor21/AS/2002 tanggal 18 Februari 2002 patut dinyatakan sebagaiperbuatan tanopa hak dan melawan hukum (onrechtmatigedaad),maka patut bilamana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor21/AS/2002 tanggal 18 Februari 2002 tersebut dinyatakan tidakmempunyai

No.749 K/Pdt/201310.11.12.menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 21/AS/2002 tanggal 18 Februari 2002, yang pada pokoknya menyatakanmenanggungkan objek sengketa sebagai agunan ataspeminjaman uang Tergugat dan Tergugat Il kepada TurutTergugat Il, adalah perbuatan tanoa hak dan melawan hukum(onrechtmatigedaaa);Menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor21/AS/2002 tanggal 18 Februari 2002 yang diterbitkan TurutTergugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum;Menyatakan bahwa

Bersatu di Pengadilan Negeri Ketapang, berdasarkan PenetapanPenunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 21/PPid.Sus/2020/PN ktp, tanggal 3 Februari 2020;Pengadilan Tinggi Tersebut:Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi PontianakNomor 76/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 29 April 2020, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor21

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);Telah membaca nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat HukumTerdakwa tertanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya mohon kepadaMajelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadiladilnya kepadaTerdakwa;Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor21/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 31 Maret 2020, yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA binti BAMBANGKUSMAN

hukuman saya ini;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehTerdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memoribanding;Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti denganseksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acarapemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semuaalat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan denganperkara a quo, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor21

Dan atasPutusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapanPanitera Pengadilan Negeri dengan Akta Pernyataan Banding Nomor4/Akta.Pid/2019/PN.Rkb, Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Rkb tanggal 27 Mei 2019.Halaman 4 dari9 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BTNDan permintaan / pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum dengan Risalan Pemberitahuan Banding Nomor21/Pid.B/2019/PN.Rkb, Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN.Rkb tanggal 27 Mei 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut

seperti tersebut di bawahini;Halaman 7 dari9 Putusan Nomor 61/PID/2019/PT BTNMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pemeriksaan;Mengingat Pasal 263 ayat 2 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undangundang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuanketentuanhukum lainnya;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Penasehat HukumTerdakwa; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor21

terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana serta membayar biayaperkara; Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan bagiterdakwa sehingga putusan ini dipandang adil bagi terdakwa dan masyarakat;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) DAN (2) Perda Kabupaten Karangasem Nomor21

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor21/Pdt.P/2017/PN Str tanggal 5 Oktober 2017 tentang PenetapanMemerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan PenawaranPembayaran Uang Ganti Kerugian;2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor21/Pdt.P/2017/PN Str tanggal 12 Oktober 2017;3.

milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;Mengangkat, setidaktidaknya menangguhkan Sita Eksekusi tanggal 21Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN Kpg. atas perintah Surat Penetapan Ketua PengadilanNegeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor21/Pen.Sita/2015/PN Kpg. tanggal 9 November 2016 sebagaipelaksanaan keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial NomorHalaman 2 dari 10 hal. Put.

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatyang telah dan akan dilakukan Terlawan Penyita , Terlawan Penyita II danTerlawan Tersita sepanjang pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 21Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN Kpg. atas perintan Surat Penetapan Ketua PengadilanNegeri/Tipikor/Hubungan =iIndustrial Kelas JIA = Kupang Nomor21/Pen.Sita/2015/PN Kpg. tanggal 9 November 2016 sebagai pelaksanaankeputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial

Plg;Pengadilan Negeri tersebut :Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor21/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Plg tanggal 18 Maret 2016 tentang penunjukanHakim.Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor21/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Plg tanggal 21 Maret 2016 tentang penetapanhari sidang;Hasil penelitian kemasyarakatan;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi

perkara perdataPermohonan pada tingkat pertama, telan memberikan penetapan sebagaimanaterurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:TAPIT JARIAH, tempat lahir Beruas , 23 Oktober 1997, Umur 23 tahun, jeniskelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,alamat Jalan SD 2 RT 004/RW 001, Desa Beuas, KecamatanSimpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi BangkaBelitung selanjutnya disebut Pemohon.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor21

/Pdt.P/2021/PN Kba tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan HakimTunggal;Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Koba Nomor21/Pdt.P/2021/PN Kba tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;;Setelah membaca dan mempelajari buktibukti surat yang diajukan Pemohondi persidangan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan keterangan Pemohon dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada

Menyatakan Surat Keterangan Waris Nomor21/441.408/2001 yang dibuat oleh Turut Tergugat batal atau tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum;5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatanTergugat yang telah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa dengan batasbatas tanah:1. Sebelah utara: selokan;2. Sebelah timur: tanah Misnati,tanah Muhammad Muchsin dan tanah Hamimah;3. Sebelah selatan: tananh Kodim 0826Pamekasan;Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.4.

mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan,karena berdasarkan faktafakta dalam perkara a quo, Judex Facti telahmemberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa dan IIsebagaimana dalam Buku C Kelurahan Lawangan Daya, KecamatanPademawu, Kabupaten Pamekasan, Kohir Nomor 352, masih tercatat atasnama orang tua Penggugat (almarhum Bija Bilin), bahwa selanjutnyapenguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat ternyata berdasarkan atasSurat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Turut Tergugat Nomor21

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor21/Pbt/BPN. 32/2017 tertanggal 29 Mei 2017 tentang Pembatalan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11062015 tentangHalaman 3 dari 11 halaman.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat KeputusanKepala Kantor Wilayahn Badan Pertanahan Jawa Barat Nomor21/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan olehTermohon Kasasi;3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2018Para Pemohon Kasasi Il:1.

perkarapermohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :Pemohon, tanggal lahir tanggal Juli 1970, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD,pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma,sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2019yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor21

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor21/Pdt.P/2019/PA.Tas;2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Tais pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal17 Muharram 1441 H, oleh kami Hambali,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis,Ramadaniar,S.HI.,M.H dan H.