berdasarkan dokumen yang dipinjamkan diperoleh nilai seyjumlahRp663.110.000,00, atas ekspor tersebut tidak didukung dengan buktibukti yang memadaiyang dapat diuji kebenarannya sesuai dengan prosedur transaksi perdagangan internationalyang wajar terjadi;bahwa untuk melakukan barang setengah jadi Pemohon Banding harus mengeringkannyadidalam gudang selama 3 bulan, dengan omset jual Pemohon Banding Rp400.000.000,00per bulan maka stok Pemohon Banding minimum 5 kali Rp400.000.000,00;bahwa perbandingan perhitungan

Desember 2007 sebesar Rp663.560.000,00 yang kemudianberdasarkan ekualisasi dengan Peredaran Usaha maka Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai dikoreksi Terbanding menjadi sebesar Rp6.061.509.718,00berdasarkan metode grossup karena Terbanding menemui kesulitan untuk melakukanpengujian dan atau pemeriksaan karena Pemohon Banding tidak melaksanakan prosedurpembukuan dan atau pencatatan taat asas sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 28UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;bahwa perhitungan

Peredaran Usaha menurut Terbanding sebesar Rp6.061.509.718,00berdasarkan perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut Terbanding sebesarRp5.317.113.788,00 karena berdasarkan Buku Barang Masuk Pemohon Bandingdiperoleh keterangan total pembelian barang setengah jadi lebih besar dibandingkan yangdilaporkan oleh Pemohon Banding pada Surat Pemberitahuan, selanjutnya ditambahdengan Margin Laba Bruto sebesar 14 % yang diperoleh Terbanding dari perhitunganRasio Laba Bruto dengan Harga Pokok Penjualan menurut

perhitungan SPT PemohonBanding sebagaimana perhitungan sebagai berikut : URAIAN Menurut Menurut KeteranganPemohon Banding Terbanding(Rp) (Rp)Harga PokokPenjualan :Saldo Awal 138.317.212,00 69.600.000,00 Peredaran Usahabarang setengahjadiPembelian barang 582.600.000,00 5.285.831.000,00 menurut Terbandingsetengah jadiSaldo akhir 138.317.212,00 138.317.212,00 dihitung denganbarang setengahjadibarang tersedia 582.600.000,00 5.217.113.788,00 metode Grossupuntuk diprosesSaldo awal 0,00 100.000.000,00

HPP + Margin 14%barang jadiSaldo akhir 0,00 0,00 Rasio Laba Bruto :barang jadi HPP =Jumlah Harga = 582.600.000,00 5.317.113.788,00 = 80.960.000.00 =Pokok Penjualan 14%Jumlah Peredaran 663.560.000,00 6.061.509.718,00 582.600.000,00 Usaha bahwa Pemohon Banding mengakui tidak melaksanakan pembukuan dan melaporkandengan benar perhitungan kegiatan usahanya namun Pemohon Banding berpendapatbahwa perhitungan metode grossup Terbanding tidak tepat karena saldo akhir persediaanbarang setengah jadi seharusnya

Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/2017UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sertaperaturan perundangundangan perpajakan yang masih berlaku;Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang :Menurut Terbanding (sesuai Surat Keputusan Keberatan):PPN Kurang Bayar Rp37.879.679,00Sanksi Administrasi:Sanksi Bunga Rp 6.721.822,00Sanksi Kenaikan Rp23.875.884,00Jumlah PPN ymh dibayar ~ Rp68.477.385,00 Menurut Pemohon Banding:Jumlah PPN ymh dibayar Rp0,00 (NIHIL)Alasan Pengajuan BandingPokok Sengketa

dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2004 adalah sebesar Rp378.796.786,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutHalaman

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau fundamental bukan alpa atau culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan mauapun dasar perhitungan;5.

Bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/2017penelaah terdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 869.786.185,00DPP (80/100 x DPP Pk) = Rp 695.828.948,00Selisih = Rp 173.957.237,00PPN = Rp 17.395.724,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Putusan Nomor 118/B/PK/PJK/20136.8.Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), berdasarkan perhitungan dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dimana produksi berdasarkan PKsebesar 504.985 unit dan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah melakukan perhitungan Harga Pokok Produksiberdasarkan jumlah unit yang diproduksi sebesar 502.985 unit,maka Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)akan melakukan perhitungan Harga Pokok Produksi berdasarkan504.985

Namun demikian, Majelistidak melakukan perhitungan jumlah unit yang diproduksi sebesar504.985 unit tersebut dalam nilai rupiah sebagaimana yang dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding), sehinggatidak dapat diketahui berapa nilai produksi maupun nilai penjualanmenurut perhitungan Majelis Hakim dalam rupiah.Bahwa perhitungan dalam rupiah tersebut seharusnya dilakukanMajelis Hakim karena perhitungan jumlah realisasi produksiberdasarkan Perintah Kerja sebesar 504.985 unit merupakanperhitungan

Perhitungan dalam rupiah tersebut seharusnya dilakukanMajelis Hakim karena perhitungan jumlah realisasi produksiberdasarkan Perintah Kerja sebesar 504.985 unit merupakanperhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dalam proses uji bukti di persidangan, dan bukan perhitungan yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian Majelis telahtidak cermat dalam memutus sengketa;Halaman 18 dari 27 halaman.

Dengantidak diperhitungkannya pemakaian bahan baku dan bahan pembantutersebut dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan, maka terdapatproduksi barang jadi yang tidak dicatat atau tidak dilaporkan sebagaipenjualan, dengan perhitungan sebagai berikut :Harga Pokok Penjualan cfm Termohon PK (PB) Rp41.062.473.966,00Harga Pokok Penjualan cfm Pemohon PK (TB) Rp86.256.348. 759,00Koreksi (Rp45.193.874.793,00)5.2.

Perhitungan dalam rupiahtersebut seharusnya dilakukan Majelis Hakim karena perhitunganjumlah realisasi produksi berdasarkan Perintah Kerja sebesar504.985 unit merupakan perhitungan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dalam proses uji bukti dipersidangan, dan bukan perhitungan yang dilaporkan dalam SPTTahunan PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding);5) Bahwa atas jumlah unit yang diproduksi sebesar 504.985 unitsesual yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali

Koreksi atas Running Royalty sebesar Rp 3.491.592.538,00Bahwa Pemohon Banding memberikan perhitungan running royalty kepadaTerbanding dan menjelaskan bahwa perhitungan running royalty tersebutsudah sesuai dengan perjanjian;Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding tersebut mencantumkanjumlah total unit yang dijual dan jumlah total material cost kemudianselisihnya dikenakan tarif running royalty sesuai perjanjian;Bahwa Terbanding tidak dapat menguji kebenaran atas jumlah total unityang dijual dan

royaltyyang berbeda dengan yang Pemohon Banding gunakan (berdasarkanperjanjian);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pihak Terbanding seharusnyamembatalkan koreksi Pemeriksa yang sebesar Rp 3.491.592.538,00;bahwa dengan demikian, maka seharusnya perhitungan PajakPertambahan Nilai yang terhutang untuk Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 adalah sebagai berikut: i JumlahNo.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,005. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan kemasa pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ...(karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 0,006. Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar 0,00Ts Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 15 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 15 (4) KUP 0,00c. Jumlah8.

Bahwa pada saat pembahasan sengketa pada tingkatkeberatan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), saat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) meminta data untuk perhitungan bahanHalaman 14 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 229/B/PK/PJK/20173. 12.3. 14.Bahwa atas alasan yang di kemukakan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat sebagaimanatertuangdalam laporan sidang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menghadirkan pemeriksa untuk menjelaskanmengenai nilai penjualan selain finished good yang digunakansebagai dasar perhitungan running royalty, dan Tbmenyerahkan perhitungan nilai penjualan selain finished goodtersebut;Pemohon Peninjauan

SAKSI: FRANSKIE TANASALE, ST: Bahwa saksi pada saat itu yaitu pada tahun 2008 dipanggil untuk membuat usuluntuk pekerjaan rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang, lalu saksi pergi kelokasi untuk mengambil data, lalu hasilnya saya serahkan kepada Dinas Perhubungan; Bahwa pada saat itu saksi melakukan perhitungan dan membuat gambar untukrehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang; Bahwa saksi melakukan perhitungan untuk bangunan rusak berat, pengaspalan,pagar keliling talud dan blok Beton cyclop

Kalau memangbenar benar dia ahli harus turun kelapangan / lokasi untuk mengecek dan menghitungsemua yang ada di lapangan sebagai bahan perhitungan, tetapi dari perhitungan DinasPekerfjaan Umum walauun dia tidak mempunyai sertifikasi tetapi sudah membidangi itubertahun tahun dia turun di lokasi pekerjaan untuk melakukan perhitungan dan didalamperhitungannya ada disampaikan bahwa akibat skoring kita tidak bisa menghitung itu barudikatakan ahl, karena yang tidak bisa di hitung disampaikan bahwa tidak

gambar jadiatau as built drawing, jadi kami ke lapangan hanya untuk mendukung saja; Bahwa Saksi melakukan perhitungan yaitu harus ada perhitungan ahli yang dihitung oleh Ahli dari Polteknik dalam melakukan perhitungan terhadap volumepekerjaan, kemudian dari hasil perhitungan ahli politeknik itu baru saksi melakukanperhitungan.

Perhitungan diketahui dari gambar jadi karena di lapangan terendam airlaut; Bahwa Dari hasil perhitungan kerugian Negara berdasarkan metode perhitungankeuangan Negara adalah kerugian Negara sebesar Rp.431.179.088.80. denganhitungan sebegai berikut :1.

Oleh karenanya, kemudian Ahli PIETER LOURENS FRANS,ST.MT memakai As Build Drawing yang dibuat Kontraktor tersebut sebagai dasarperhitungan karena menurutnya semestinya As Build Drawing ini adalah59menggambarkan kondisi terkahir jembatan sesuai dengan kenyataan lapanganmeskipun dirinya sempat meragukan gambar As Build Drawing tersebut;17.Bahwahasil perhitungan dari Saksi Ahli dari politeknik Ambon tersebut kemudiandijadikan dasar perhitungan pula oleh Ahli dari BPKP dalam menghitung adanyakerugian

Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan April 2006 ; oO74 Barang bukti1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanMei 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Mei 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuni 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juni 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuli 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juli 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanAgustus 2006

beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Agustus 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanSeptember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uangkas Harian bulan September 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanOktober 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Oktober 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanNopember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uangkas Harian bulan Nopember 2006;1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode

MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007 ; 7576777879808182838485868788f 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007 ; g 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007 ;h 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan

beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan April 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanMei 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Mei 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuni 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juni 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanJuli 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kasHarian bulan Juli 2006 ; 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulanAgustus 2006 beserta

; e 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007 ; f 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007 ; g 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007 besertaBerita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007 ;h 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus

upahnya untuk Tahun2006 besaran nilainya di bawah UMK Kabupaten Probolinggo Tahun 2006,maka perhitungan upah berdasarkan besaran nilai UMK KabupatenProbolinggo Tahun 2006.

Perhitungan upah sejak 14 Agustus 2006 s/d 31 Desember 2006 = 4X Rp. 528.000, + 18 X (Rp. 528.000, : 30) = Rp. 2.428.800,b. Perhitungan upah sejak 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 = 12 XRp. 566.500, = Rp. 6.798.000,c. Perhitungan upah sejak 1 Januari s/d 23 April 2008 = 3 X Rp.604.000, + 23 X (Rp. 604.000, : 30) = Rp. 2.275.066,Totai = 11.501.866, (sebelas juta lima ratus satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);2.

Perhitungan upah sejak 14 Agustus 2006 s/d 31 Desember 2006 = 4X Rp. 565.000, + 18 X (Rp. 565.000, : 30)= Rp. 2.599.000,b. Perhitungan upah sejak 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 = 12 XRp. 566.500, = Rp. 6.798.000,c. Perhitungan upah sejak 1 Januari s/d 23 April 2008 = 3 X Rp.604.000, + 23 X (Rp. 604.000, : 30) = Rp. 2.275.066,Total = Rp. 11.672.066, (sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribuenam puluh enam rupiah)8.

Perhitungan upah sejak 16 Agustus 2006 s/d 31 Desember 2006 =4 X Rp. 528.000, + 16 X (Rp. 528.000, : 30) = Rp. 2.393.600.b. Perhitungan upah sejak 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 =12 X Rp. 566.500, = Rp. 6.798.000,c. Perhitungan upah sejak 1 Januari s/d 23 April 2008 = 3 X Rp.604.000, + 23 X (Rp. 604.000, : 30) = Rp.2. 275.066,Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 362 K/PDT.SUS/2010Total = Rp.11.466.666, (sebelas juta empat ratus enam puluhenam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)2.

Untuk Penggugat 43 yang rnempunyai upah terakhir Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:a.Perhitungan upah Perhitungan upah sejak 16 Agustus s/d 31Desember 2007 = 16 X Rp. 600.000, + 16 X (Rp.600.000,: 30) =Rp.9.820.000,Perhitungan upah sejak 1 Januari s/d 23 April 2008 = 3 x Rp.604.000, + 23 X (Rp. 604.000, : 30) = Rp.2.275.066,Total = Rp. 12.195.066, (dua belas juta seratus sembilan puluhlima ribu enam puluh enam rupiah)5.

Menghukum Tergugat membayar uang Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :3.1. Uang Pesangon 2 x 7 x Rp.3.530.000,- = Rp.49.420.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;3.2. Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp.3.530.000,- = Rp.10.590.000,- (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;3.3.

Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp30.533.855,00 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut: - Uang pesangon 1 x Rp3.318.868,00 x 6 = Rp19.913.208,00 - Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp3.318.868,00 = Rp6.637.736,00 - Uang penggantian hak 15% x Rp26.550.944,00 = Rp3.982.641,60 + Total = Rp30.533.585,60 4.

Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat telah berakhir sejak berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang kompensasi atas pengakhiran PKWT Penggugat tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 dengan perhitungan

dengan posita perkara sebagai berikut :Uraian Banding.Alasan dilakukannya Koreksi :bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor PHP014/WPJ.07/KP.0900/2005 tanggal 23 Februari 2005, Terbandingmenjelaskan alasan dilakukannya koreksi adalah sebagai berikut :Bahwa koreksi fiskal positif atas obyek PPN sebesarRp.10.685.903.669,00 yang merupakan akibat dari koreksi atas equalisasiperedaran usaha berdasarkan pengujian arus uang dibandingkan denganpelaporan pada SPT PPN Masa ;Bahwa perhitungan

Pajak Terhutang Menurut Pemohon Banding ;Bahwa berdasarkan semua penjelasan dan perincian atas alasan bandingPemohon Banding di atas, perhitungan PPN Tahun Pajak 2003 menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut :Hal. 2 dari 24 hal.

koreksi dan perhitungan PPN yang masih harusdibayar adalah sebagai berikut : Uraian (USD)Obyek PPN:Mutasi Kredit Deferred Income Account 8,242,850Income from extra use of AC 109,742Income from interior work, power supply etc 42,446Secure Parking 178,335 Hal. 9 dari 24 hal.

koreksi dan perhitungan PPn yang masih harus dibayar,sebelum dan sesudah putusan banding, dapat kami jelaskan bahwa kamisetuju atas semua koreksi obyek PPN di atas kecuali untuk obyek PPNatas Mutasi Kredit Deferred Income Account karena menurut kami masihterdapat bagian dari sengketa pajak tersebut yang belum diputus dantidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku denganpenjelasan sebagai berikut :1.

USD8,242,850.08, dan(3) Bahwa jumlah Deferred Income sebesar USD 8,242,850.08menurut perhitungan Terbanding sudah benar dan sesuai denganjumlah Deferred Income menurut perhitungan Pemohon Bandingsebesar USD 8,242,850.08 ;.

Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagiPenggugat16 / M.

/V/1989 tentang Perhitungan PensiunKaryawan PT IPTN diringkas dan dicontohkan menjadi : = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan 12.

huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :Halaman 41 dari 140 hal.

Bahwa berdasarkan gugatan Para Pengugat / Para Pemohon Kasasi,menuntut perhitungan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang diaturdalam ketentuan program Pensiun yang lama dan rumusnya yangditetapbkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum NomorSE/06/036.03/IPTN/30200/IV/89 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PTIPTN;2.

Kasasi sebagaimana cara perhitungan pada lampiran SE06 tahun1989;Halaman 118 dari 140 hal.

Putusan Nomor 785/B/PK/Pjk/2019Put110762.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2014 untuk Permukaan Bumiyang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan wen)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 24.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB

24.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 9.632.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 48.162.288 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110762.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 34.020.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 34.020.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 785/B/PK/Pjk/2019 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB13.608.000.000,00 26 PBB yang Terhutang (0,5%) 68.040.000,00 PBB yang masih harus dibayar PBB yang terhutang68.040.000,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016288.247.640,00 Lebih Bayar (220.207.640,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara

PBB Terhutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)34.020.000.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB34.020.000.000,00 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB13.608.000.000,00 OO BR)/@)/hM/PBB yang Terhutang (0,5%) 68.040.000,00 PBB yang masih harus dibayar PBB yang terhutang68.040.000,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016288.247.640,00 Lebih Bayar (220.207.640,00) Menimbang, bahwa berdasarkan

Putusan PHI (bulanMaret 2015)1) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja : 5 tahuh plus = 6 x Upah,Halaman 393 dari 493 hal. Put.

Putusan PHI (bulan Maret2015)1) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonHalaman 407 dari 493 hal. Put.

Putusan PHI (bulanMaret 2015)1) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja : 5 tahuh plus = 6 x Upah,Halaman 414 dari 493 hal. Put.

Putusan PHI (bulan Maret2015)1) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)Halaman 428 dari 493 hal. Put.

Putusan PHI (bulan Maret2015)1) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)Halaman 434 dari 493 hal. Put.

.> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014 := 2 bulan X Rp 90.000,00 =Rp 180.000,00;> Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014 := 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar: Rp 2.190.000,00 Perhitungan Upah yang belum terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar : Rp 2.700.000,00> Perhitungan Upah yang belum terbayar

X Rp 71.000,00 =Rp 142.000,00; Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014 := 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar Rp 2.190.000,00 Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015: 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar Rp 2.700.000,00 Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2016 : Januari2016 s/d Juli 2016 : 7 bulan X Rp 3.037.500,00= Rp 21.262.500,00

Khusaini> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014:= 2 bulan X Rp 90.000,00 =Rp 180.000,00; Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014:= 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar: Rp 2.190.000,00 Perhitungan Upah yang belum terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar : Rp 2.700.000,00 Perhitungan Upah yang belum terbayar

Dai Wahyudi> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014 := 2 bulan X Rp 73.000,00 = Rp 146.000,00;> Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014:6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar Rp 2.190.000,00> Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar Rp 2.700.000,00 Perhitungan Upah yang belun terbayar

Ahmad Alfan> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014:= 2 bulan X Rp 71.000,00 =Rp 142.000,00; Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014:= 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar Rp 2.190.000,00> Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar Rp 2.700.000,00> Perhitungan Upah yang belun terbayar

Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran pesangon dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana pensiun PT Freeport Indonesia dan saldo program kesejahteraan pekerja dan pinjaman Para Tergugat sebagai berikut: No Nama Total perhitungan sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No 13/2003(Rp) Saldo per 1 Agustus 2019 dana pensiun(Rp) Saldo per 26 Agustus 2019 program kesejahtreaan pekerja(Rp) Sisa pinjaman(Rp) Selisih yang dibayar Penggugat(Rp)1 Tergugat 1 228.819.225,00

EvaSusanti, dkk;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat1;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat2;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat3;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat4:Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat9;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat6;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti TergugattsFotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat8;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti

sisa cuti Tergugat21;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat22;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat23;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat24;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat25;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat26;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat27;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat28;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat29;Fotokopi dari fotokopi perhitungan

:Bukti P44.49 :ae;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat33;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat34;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat35;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat36;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat37;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat38;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat39;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat40;Fotokopi dari fotokopi perhitungan

sisa cuti Tergugat41;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat42;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat43;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat44;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat45;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat46;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat47;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat48;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat49;Fotokopi dari fotokopi perhitungan

fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat93;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat94;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat95;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat96;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat97;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat98;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat99;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat100;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat101;Fotokopi

Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayar akibat penetapan perhitungan bea keluar atas ekspor yang Pemohon Banding lakukan.2. Bea keluar atas barang yang diekspor oleh PT. XXX sudah sesuai saat barang tersebutsehingga tidak diperlukan penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang.3.

Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.5. Penetapan kembali bea keluar oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak berdasarkan peratuketentuan yang berlaku.

/atau Harga Ekspor yang berlaku padaPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.Ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaKeluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalarpaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalkekurangan pembayaran Bea

melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menSPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan peperhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atauSeksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukudipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan bukti tersebut antara lain:e Surat Tanda Bukti

PEB yang telah didaftarkan kePabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Ir.Mukhlisah selaku konsultan perencana dalammelakukan perhitungan analisis harga satuan bahan bangunan proyekmakam Ratu Ebhu tahun 2009 tidak berpedoman pada Keputusan BupatiHal. 4 dari21 hal. Put.

Sampang dan hasil survey harga diMojokerto;Bahwa berdasarkan perhitungan saksi ahli dari PU Cipta Karya Kab.Sampang saudara H.R. Damar P. Effendi ST, M.Si an saksi ahli H. AnmadMusyaffak, ST.

Tim teknis chek list renovasi komplek makam Ratu Ebhutahun 2009 yang telah melakukan perhitungan harga satuan bahan ProyekRenovasi Makam Ratu Ebhu tersebut dengan berpedoman pada StandarNasional Indonesia dan standar harga Bupati SampangNo.188/210/Kep/434.013/2009 dan setelah membandingkan hasilperhitungan harga satuan harga bahan dari perhitungan konsultanperencana telah diketemukan selisin harga dari harga satuan bahan untukpekerjaan kayu di mana perhitungan konsultan lebih tinggi dari hasilperhitungan

No. 1582 K/Pid.Sus/201 1 Tahun Anggaran 2009 dan Harga Satuan Setempat sebagaimana dalamPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara,melainkan berdasarkan pada daftar harga satuan dari Dinas PekerjaanUmum dan Bina Marga Kabupaten Sampang dan hasil survey harga KotaMojokerto;Bahwa keseluruhan selisin harga perhitungan konsultan yang tidak sesuaidengan perhitungan saksi ahli merupakan kerugian Negara terdiri dari :a.

Karya Sakti) sebagai pemenang proyekMakam Ratu Ebhu tahun 2009 telah mengajukan penawaran denganberpedoman pada HPS yang disusun oleh Panitia Lelang; Bahwa setelah ahli melakukan perhitungan RAB milik CV.

No.112 PK/Pid.Sus/2012 IlPEKERJAANPEMBERSIHAN DANPEKERJAAN TANAH Pembersihan semak dan bahujalanM21.500,00 IVPEKERJAAN LAPISPONDASI JALAN Lapis Pondasi bawah (LPB)Kelas BM327.477,5019,97hanya dipasangpada STA1+360s/d STA 14385 LAPIS PENUTUP DANPERKERASAN Lapis Penetrasi macadam(Lapen) 5 CmM3473.947.3,360,00587,47 Perhitungan Kerugian Negara dengan Metode Perhitungan Perhitungan kerugian Negara/Daerah akibatkekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan

No.112 PK/Pid.Sus/2012 150 + 700 0 + 700 150.00 4,50 4,50 2,813,454.0016 0 + 750 0 + 750150.00 90.00 90.00 2,679,480.0017 0 + 800 0 + 800150.00 J18 0 + 850 0 + 850140.00 81.00 81.00 2,411,532.0019 0 + 900 0 + 900 20 0 + 95021 1. + 000 75.0022 1 + 05084.0023 1 + 2002,5024 st + 35044,4725 1 + 400TotalVolume 2,695.00 Total Volume 1252,47 986,50 29,370,078 Sehingga total Keseluruhan Perhitungan Kerugian Negara denganmetode perhitungan :Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan

Perhitungan Perhitungan kerugian Negara/Daerah akibatkekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungansebagai berikut : Pembayaran dilakukanRp128.902.727,27,00; Pembayaran seharusnya berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan Fisik di lapangan Kerugian Negara / DaerahRp108.750.689,25,00;Rp 20.152.038,02,00;PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARAAtas Adanya

No.112 PK/Pid.Sus/2012 Sehingga total Keseluruhan Perhitungan Kerugian Negara denganmetode perhitungan : Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yangtelah dilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkanBerita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan denganperhitungan sebagai berikut : Pembayaran dilakukan Rp128.902.727,27,00; Pembayaran seharusnya berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan Fisik di lapangan Rp108.750.689.25,00

:Sehingga total Keseluruhan Perhitungan Kerugian Negara denganHal. 27 dari 86 hal.

kebelakang; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Putusan.

diulang;Peran Saudara Hengki (DPO) adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh; Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, SaudaraHengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi TitoSlamet Saputro namun tidak dilemparkan; Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi

Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Putusan.

Dan berteriak teriak agar perhitungan diulang;Peran Terdakwa Ansori adalah : Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Terdakwa Fendi adalah : Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito SlametSaputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara; Dan berteriak teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;Peran Saudara Agung adalah : Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi olehSaudara