maka pejabat pemeriksadokumen ekspor melakukan penetapan perhitungan bea keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran PEB.Ayat (7):Dalam hal perhitungan bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekpor yang dilakukan pemeriksaan fisik maka pejabat pemeriksadokumen melakukan penetapan perhitungan bea keluar dengan menerbitkanSPPBK dalam waktu:a. paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal hasilpemeriksaan fisik menunjukan jumlah dan/atau jenis barang

yang disebabkan oleh perbedaan Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Bea Keluar (SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.5) Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimana dimaksudpada ayat (4) berfungsi sebagai :a. penetapan Direktur Jenderal,b. pemberitahuan, danc. penagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan beakeluar adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku padasaat PEB mendapat Nomor Pendaftaran dan Kurs yang

Perhitungan kembali bea keluar ini ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 14ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, yang menyatakan :Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Bea Keluar sudah benar.bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali PerhitunganBea Keluar oleh Terbanding sesuai : KEP46/ WBC.03/2012 tanggal 13 April2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor Oleh PT.

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggotan DPD di tingkat desa/kelurahandalam pemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds. Kotaraya kec. Mepangakab.

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggota DPD, ditingkat desa/kelurahan dalapemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.

Parimo;1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 2 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab. Parimo1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 3 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.

maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelahdikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masingmasing MasaPajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secarapasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masingmasing Masa Pajak maka perhitungan

Rp2.512.432.252,00);bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding,penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dan faktafakta yang terungkap dalam persidangan, terbuktibahwa untuk Masa Pajak Desember 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya PromosiBarang Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut adanya diMasa Pajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;bahwa perhitungan

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendiri607.026.124.448oOo OO Oo d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan 0Semula Tidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) 02 Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (7.829.163.763)3 Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (7.883.486.440)Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan) 0c.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 607.026.124.4482 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 55.127.409.872b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 62.956.573.635c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 62.956.573.635 e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (7.829.163.763)3 Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (7.883.486.440)b.

Print 052/RIK/WPJ/KP.09/2012 tanggal 14Desember 20012 (lampiran 1);Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.SPHP004.RIK/WPuJ.11/KP.09/2013 tanggal 20 Maret 2013 (lampiran 2)menghasilkan perhitungan sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri menurut SPTWP Rp. 279.637.968.750 Koreksi Pemeriksaan Rp 1.125.505.909 DPP PPN yang harus dipungut sendiri Rp. 280.763.474.659Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 912/B/PK/PJK/2016Bahwa atas perhitungan hasilPemeriksaan tersebut

DPP PPN KPP Pratama Surabaya Genteng Rp 1.125.505.909Peredaran usaha Cfm Pembahasan Rp. 366.582.428.754Peredaran usaha Cfm SPT WP Rp 279.637.968.750Koreksi Cfm .Pembahasan Rp. 86.944.460.004Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 912/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut KPP Pratama Surabaya Sawahanmenerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s/d Desember 2008 sebagaiberikut:Peredaran usaha ratarata per bulan= Rp. 86.904.580.008 = Rp. 7.245.371.667Bahwa atas perhitungan tersebut diterbitkan

PPN kurang bayar Rp. 7.630.328 Bunga Psi. 13 (2) Rp 3.662.558 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 11.292.886Bahwa seluruh buku,catatan dan dokumen yang mendukung perhitunganSPT Masa PPN telah disampaikan kepada Pemeriksa KPP PratamaSurabaya Sawahan, namun perhitungan DPP PPN dihitung oleh Pemeriksasecara ratarata yaitu sama setiap masa/bulan sebesar Rp. 7.245.371.667(linat tabel 2);Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Pemeriksa hanya menghitung DPPPPN secara taksiran, tidak berdasarkan buku,

catatan dan dokumen yangtelah disampaikan oleh Pemohon Banding;Bahwa mengingat perhitungan tersebut tidak berdasarkan buktibuktipembukuan yang telah disampaikan, maka Pemohon Banding mengajukankeberatan atas SKPKB PPN Masa Desember 2008 yang diterbitkan oleh KPPPratama Surabaya Sawahan tersebut;Bahwa PPN terhutang untuk Masa Desember 2008 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut:Jumlah DPP PPN untuk Masa Desember 2008 Rp. 19.034.262.433DPP PPN sesuai SKPKB PPN yang telah diterbitkan oleh KPP

S2454/WPJ.11/2014 tanggal 16 Juni 2014 Direktur Jenderal Pajak(lampiran 6) telah menyampaikan perhitungan sebagai berikut:Rp. 295.742.245.006Rp. 294.322.682.230Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding telah menghitung Peredaran usaha menurut Peneliti Harga Pokok PenjualanPeredaran Usaha CV.

Oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima oleh PengadilanPajak;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan keberatanBahwa perhitungan menurut Keputusan keberatan adalah sebagai berikut : Uraian Penghasilan Penghasilan Kena PPh Terutang Kredit Pajak Jumlah Pajak yangNeto Pajak Kurang Dibayar(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)Semula 233.548.789.499 233.548.789.499 70.047. 136.700 106.460.065.797 (36.412.929.097)Ditambah/(Dikurangi) 0 0 0 0 0Menjadi 233.548.789 499 233.548.789.499 70.047.136.700 106.460.065.797

Yang terjadi adalah penghapusanpiutang tersebut Pemohon Banding perhitungkan dalam perhitungan cadanganpenghapusan piutang tak tertagih sehingga beban cadangan piutang tak tertagih untuktahun 2005 mencerminkan beban cadangan penghapusan piutang tak tertagih yangsebenamya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KPK.04/1999;Bahwa Terbanding juga telah melakukan koreksi atas kompensasi kerugian yangPemohon Banding cantumkan pada SPT PPh Badan Pemohon Banding sebesarRp.67.059.907.548,00.

pajak yang terutang seharusnya terutang,diubah menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut : Rp.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 32 alinea ke 4:"Bahwa dari pembuktian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa cadanganpiutang tak tertagih yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding(perhitungan komersial) dihitung atas Saldo Piutang yang sudahmemperhitungkan adanya penghapusan piutang tak tertagih.

Bank diperkenankanmembiayakan cadangan piutang pada perhitungan penghasilan kena pajak.Bahwa cadangan sebagai pengurang pos Piutang pada neraca komersial yangdihitung dari pokok pinjaman/kredit ;Bahwa pada koreksi biaya reinstatement of loan writeoff tahun 2005 sebesar Rp.97.137.149.665, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)membebankan biaya tersebut ke dalam saldo akhir Penyisihan PenghapusanAktiva Produktif (PPAP) tanpa memenuhi 4 (empat) syarat yang telah ditentukandalam aturan

perbedaanperhitungan jumlah lebih bayar yang diminta oleh Pemohon Banding sebagaimanatercantum dalam permohonan keberatan yaitu lebin bayar sebesar Rp. 1.409.500,00bukan sebesar Rp. 299.759.910,00;bahwa mengingat adanya perbedaan perhitungan dari Pemohon Banding sendiri(inkonsitensi perhitungan), maka Terbanding melakukan penelusuran ke dalam SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005yang disampaikan oleh Pemohon Banding yang dijadikan dasar pemeriksaan (sesuaisistem

informasi Direktorat Jenderal Pajak) diperoleh hasil sebagai berikut:Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut ditunda ditangguhkanadalah sebesar Rp. 22.639.105.629,00bahwa nilai tersebut telah sesuai dengan dasar perhitungan equalisasi yang dibuatoleh Terbanding, namun angka Surat Pemberitahuan Tahunan Pemohon Bandingtersebut berbeda dengan surat keberatan Pemohon Banding yang menyatakansebesar Rp. 26.321.677.486,00 dan berbeda lagi dengan perhitungan yangdisampaikan saat proses

keberatan yaitu sebesar Rp. 26.437.828.370,00;penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilaisebesar Rp. 6.822.746.227,00bahwa nilai tersebut telah sesuai dengan dasar perhitungan equalisasi yang dibuatoleh Terbanding, namun angka Surat Pemberitahuan Tahunan Pemohon Bandingtersebut berbeda dengan perhitungan yang disampaikan saat proses keberatan yaitusebesar Rp. 2.650.961.195,00; dalam perhitungan equalisasi yang dibuat oleh Terbanding juga telahmemperhitungkan beda waktu

(penjualan Tahun 2004 yang dilaporkan di Tahun2005 dan penjualan Tahun 2005 yang dilaporkan di 2006);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Terbanding berpendapat bahwa terdapatinkonsistensi data yang disajikan oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan tidakdapat ditelusuri lebih lanjut kebenaran perhitungan Pemohon Banding tersebut dandasar perhitungan equalisasi antara Peredaran Usaha menurut Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan Badan dengan penyerahan menurut SuratPemberitahuan Tahunan

I Jasa Maklon secara keseluruhan, juga dipakai untuk koreksipenyerahan DPIL dan Barang impor, dipakai dasar perhitungan KEP 590 dan KEP606, jelas hal ini tidak tepat, komperatifnya sebagai berikut : Keterangan cfm. Pemohoncfm.

Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 2.381.9412 Uang Pesangon 7 X 2 X 2.381.941 33.347.1743 Uang Penghargaan 3 xX 1 X 2.381.941 7.145.8234 poa.d Pengantian Hak 15% X 40.492.997 6.073.9505 Upah Proses 6 bin X 2.381.941 14.291.6466 Kekurangan Upah 86.658.3727 Sisa Cuti yang diambil Rp2.381.941 / 25 X 12 1.143.332Total 147.516.965b. Hak Hak Penggugat II;No.

Keterangan Perhitungan (Rp) Ro.1 Upah Perbulan 2.381.9412 Uang Pesangon 4 % 2 XK 2.381.941 19.055.5283 Uang Penghargaan 2 X% 1 X~ 2.381.941 4.763.882one 15% X 23,819.410 3.572.9125 Upah Proses 6 bin X 2.381.941 14.291.6466 Kekurangan Upah 29.259.6127 Sisa Cuti yang diambil Rp2.381.941 / 25 X 12 1.143.332Total 70.943.580c. HakHak Penggugat III;No.

Keterangan Perhitungan (Rp) Tes.1 Upah Perbulan 2.500.0002 Uang Pesangon 4 X 2 X 2.500.000 20.000.0003 Uang Penghargaan 2 X 1 X ~ 2.500.000 5.000.0004 Uang Pengantian Hak 15% 15% X 25.000.000 3.750.0005 Upah Proses 6 Bin X 2.500.000 15.000.0007 Sisa Cuti yang diambil 2.500.000 / 25 X 12 1.200.000Total 44.950.0 6.

Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 2.381.9412 Uang Pesangon 7 X 2 X 2.381.941 33.347.1743 Uang Penghargaan 3 xX 1 X 2.381.941 7.145.8234 ee Pengantian Hak 15% X 40.492.997 6.073.9505 Upah Proses 6 bin X 2.381.941 14.291.6466 Kekurangan Upah 86.658.3727 Sisa Cuti yang diambil Rp2.381.941 / 25 X 12 1.143.332Total 147.516.965b. Hak Hak Penggugat/Pemohon Kasasi II;No.

Keterangan Perhitungan (Rp) a1 Upah Perbulan 2.381.9412 Uang Pesangon 4 % 2 XK 2.381.941 19.055.5283 Uang Penghargaan 2 X% 1 XK ~ 2.381.941 4.763.8824 fee Fengantian Hak 15% X 23.819.410 3.572.9125 Upah Proses 6 bin X 2.381.941 14.291.6466 Kekurangan Upah 29.259.6127 Sisa Cuti yang diambil Rp2.381.941 / 25 X 12 1.143.332Total 70.943.580c. HakHak Penggugat/Pemohon Kasasi III;No.

empat ratus empat puluh dua ribu sembilanratus delapan puluh rupiah) diterangkan pula dalam surat pernyataantersebut, Penggugat telah membayar sebesar Rp. 16.133.000, (enambelas juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Penggugatjuga berjanjiHalaman 2 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sbyuntuk menyelesaikan pembayarannya maksimal pada tanggal8 November 2015, bahwa penyelesaian pembayaran tetap akandiselesaikan oleh Penggugat, jika Tergugat dan Penggugat dudukbersamasama untuk melakukan perhitungan

Waru Agungtelah mengirimkan SURAT PERINGATAN TERAHKIR dengan Nomor :2015/11/07/I, tertanggal 05 November 2015 kepada Penggugat, didalamsurat tersebut diterangkan dengan jelas agar Penggugat segera melunasisisa hutang yang ada sebesar Rp. 224.309.981 (dua ratus dua puluhempat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh saturupiah), dari mana Tergugat dapat menentukan sendiri sisa piutangPenggugat tanpa bicara dan saling melakukan perhitungan secarabersamasama antara Penggugat dan Tergugat

enambelas juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), maka akan tersisaRp. 234.309.980 (dua ratus tiga puluh empatjuta tiga ratus sembilan ribusembilan ratus delapan puluh rupiah), namun SURAT PERINGATANTERAHKIR yang dibuat Tergugat pada tanggal 5 November 2015menerangkan bahwa sisa hutang Penggugat adalah sebesarRp. 224.309.981, (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilanribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dari angkaangka yangdiajukan oleh Tergugat terlinat perubahanperubahan perhitungan

hutang Penggugat tanpadilengkapi dengan rincianrincian nota perhitungan yang ada, sehinggaperbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai Perbuatan MelawanHukum yang merugikan Penggugat, sehingga sebagaimana rumusanPasal 1365 KUHPerdata *tlap Perbuatan Melawan Hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, cukupberalasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Kota Kediri untuk menghukum

hutangPenggugat tanpa dilengkapi dengan rincianrincian nota perhitungan,dan melaporkan Penggugat pada Pihak yang berwajib sehingga namabaik dan ketenangan hidup Penggugat dipertaruhkan, maka cukupberalasan apabila Penggugat meminta Ganti rugi Immateriil kepadaTergugat sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), untukdibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;11.

fisik dengan perhitungan yang ada padasistem sebesar Rp.580.700.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang seharusnya padabrankas ada senilai Rp.879.164.400, (delapan ratus juta seratus enam puluh empat ribu empat ratusrupiah) namun yang ada hanya sebesar Rp.298.464.400, (dua ratus sembilan puluh delapan jutaempat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).Adapun cara terdakwa melakukanpenggelapan terhadap uang PT.

Bahwa terdakwa jarang hadir di kantor selama 5 (lima) hari kerja Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 201 bertempat di Jalan PatuanAnggi No.64 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnyaBank Mega Syariah Unit Sibolga.e Bahwa setelah dilakukan penghitungan fisik dengan perhitungan yang ada padasistem ditemukan selisih uang sebesar Rp.580.700.000 (lima ratus delapan puluhjuta tujuh ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

Bank Mega Syariah bagian Internal control di RegionalKantor Medan.Bahwa saksi bersama dengan rekannya saksi Rasita Mendawaty Sembiring yang jugakaryawati PT.Bank Mega Syariah melakukan perhitungan dan pencocokan fisik uang dineraca kantor PT.Bank Mega Syariah Unit Sibolga karena saat itu lapiran bahwa telahterjadi penggelapan uang dikantor PT.Bank Mega Syariah Unit Sibolga Kota dilakukanoleh terdakwa.Bahwa setelah saksi bersama saksi Rasita Mendawaty Sembiring melakukan cash count(perhitungan dan

setengah jadi Pemohon Banding yang menurut TerbandingRp138.317.212,00 menurut saldo fisik pada 31 Desember 2007 Rp2.150.000.00,00;bahwa untuk mempertanggung jawabkan angka Rp2.150.000.000,00 secara logikadapat Pemohon Banding jelaskan, sebagai berikut :bahwa untuk melakukan barang setengah jadi Pemohon Banding harusmengeringkannya didalam gudang selama 3 bulan, dengan omset jual PemohonBanding Rp400.000.000,00 per bulan maka stok Pemohon Banding minimum 5 kaliRp400.000.000,00;bahwa perbandingan perhitungan

= Peredaran Usaha menurut ~ Terbanding sebesarRp6.061.509.718,00 berdasarkan perhitungan Harga Pokok Penjualan menurutTerbanding sebesar Rp5.317.113.788,00 karena berdasarkan Buku Barang MasukPemohon Banding diperoleh keterangan total pembelian barang setengah jadi lebihbesar dibandingkan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada SuratPemberitahuan, selanjutnya ditambah dengan Margin Laba Bruto sebesar 14% yangdiperoleh Terbanding dari perhitungan Rasio Laba Bruto dengan Harga PokokPenjualan menurut

perhitungan Surat Pemberitahuan Pemohon Banding sebagaimanaperhitungan sebagai berikut : MenurutPemohon MenumtURAIAN , Terbanding KeteranganBanding (Rp)(Rp)Harga Pokok Penjualan:Saldo Awal barang setengah 69.600.000.00 Peredaran UsahajadiPembelian barang setengah jadiSaldo akhir barang setengahjadibarang tersedia untuk diprosesSaldo awal barang jadi138.317.212,00582.600.000,00138.317.212,005.285.831.000,00138.317.212,00 582.600.000,005.217.113.788,menurutTerbanding dihitungdenganmetode GrossupSaldo

akhir barang jadiJumlah Harga PokokJumlah Peredaran Usaha 000,00 HPP + Margin 14%100.000.000,000,00 0,00 Rasio Laba Bruto : HPP582.600.000,00 5.317.113.788, = B0.260.000.00 =14%00663.560.000,00 061.509.718, 582.600.000,00 00 bahwa Pemohon Banding mengakui tidak melaksanakan pembukuan dan melaporkandengan benar perhitungan kegiatan usahanya namun Pemohon Banding berpendapatbahwa perhitungan metode grossup Terbanding tidak tepat karena saldo akhirpersediaan barang setengah jadi seharusnya sebesar

Rp2.150.000.000,00 hal ini sesuaidengan nilai persediaan yang ada di gudang dan sesuai dengan perhitungan perkiraanratarata persediaan perbulan di gudang adalah untuk perkiraan penjualan 4 (empat)sampai 5 (lima) bulan ke depan dimana ratarata penjualan perbulan Tahun 2007adalah sebesar Rp 401.088.109,00 (4.813.057.314,00/12 bulan) hal ini dikarenakanratarata waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan adalah 4 (empat) sampai 5(lima) bulan, dan Terbanding tidak mengakui adanya Biaya Upah sebesar

TARIF BEA KELUAR DAN HARGAEKSPORBahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar : Rp18.565.174.449,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp5.757.731.000,003.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2)ayat (4)Pasal 9 ayat (1)ayat (2)Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalahsebagai berikut:e PEB Nomor

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja 3 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap >Rp 3.365.000,00;Dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon (UP) :2x4xRp3.365.000,00 = Rp26.920.000,00;Halaman 2 dari 15 hal. Put.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja 3 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap :Rp 3.365.000,00;Dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon (UP) :2x4xRp3.365.000,00 = Rp26.920.000,00;Uang PenghargaanMasa Kerja (UPMK) : 2 x Rp3.365.000,00 = Rp 6.730.000,00;Halaman 3 dari 15 hal. Put.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yangbelum dibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa Kerja 3 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap : Rp3.365.000,00;Dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon (UP) : 2x 4x Rp3.365.000,00 = Rp26.920.000,00;Uang Penghargaan : 2x Rp3.365.000,00 = Rp 6.730.000,00;Masa Kerja (UPMk) Rp33.650.000,00; Uang Pergantian Hak (UPH) Hak Perumahan & : 15% xRp33.650.000,00 = Rp 5.047.500,00;KesehatanCuti belum gugur : 9/25x

Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama ProsesPenyelesaian Perselisihan Pemutusan WHubungan Kerja kepadaPenggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalanterhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2020 secaratunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:a. 12 bulan x Rp3.365.000,00 = Rp40.380.000, 00;(empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);11.

Putusan Nomor 124/B/PK/PJK/201736 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundangundangan perpajakan yang masih berlaku;Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang:Menurut Terbanding (Sesuai Surat Keputusan Keberatan):PPN Kurang Bayar Rp 58.138.414,00Sanksi Administrasi:Sanksi Bunga Rp 18.474.206,00Sanksi Kenaikan Rp 19.650.485,00Jumlah PPN ymh dibayar = Rp 96.263.106,00Menurut Pemohon Banding:Jumlah PPN ymh dibayar Rp 0,00 (NIHIL)Alasan Pengajuan BandingI

dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Agustus 2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Agustus 2005 adalah sebesar Rp581 .384.142,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutHalaman

Pemohon Banding):Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) NIHIL;Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, SuratBantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau fundamental bukan alpa atau culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan mauapun dasar perhitungan;5.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Agustus 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 722.550.772,00DPP (80/100 x DPP Pk) = Rp 578.040.618,00Selisih = Rp 144.510.154,00PPN = Rp 14.451.015,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2016Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.SPHP004.RIK/WPJ.11/KP.09/2013 tanggal 20 Maret 2013 (lampiran 2)menghasilkan perhitungan sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri menurut SPTWP Koreksi PemeriksaanRp 279.637.968.750Rp 1.125.505.909Rp 280.763.474.659Bahwa atas perhitungan hasil Pemeriksaan tersebut KPP PratamaSurabaya Genteng menerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s.d.Desember 2008 sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2016 sebagai berikut:Peredaran Usaha (DPP + PPN) Rp 404.478.728.129Peredaran Usaha (DPP) Rp 367.707.934.663Koreksi DPP PPN KPP Pratama Surabaya Genteng Rp 1.125.505.909Peredaran usaha Cfm Pembahasan Rp 366.582.428.754Peredaran usaha Cfm SPT WP Rp 279.637.968.750Koreksi Cfm .Pembahasan Rp 86.944.460.004Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut KPP Pratama SurabayaSawahan menerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s.d.

seluruh buku,catatan dan dokumen yang mendukung perhitunganSPT Masa PPN telah disampaikan kepada Pemeriksa KPP PratamaSurabaya Sawahan, namun perhitungan DPP PPN dihitung oleh Pemeriksasecara ratarata yaitu sama setiap masa/bulan sebesar Rp7.245.371.667 ,00(lihat tabel 2);Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Pemeriksa hanya menghitung DPPPPN secara taksiran, tidak berdasarkan buku, catatan dan dokumen yangtelah disampaikan oleh Pemohon Banding;Bahwa mengingat perhitungan tersebut tidak berdasarkan

S2454/WPJ.11/2014 tanggal 16 Juni 2014 Direktur Jenderal Pajak(lampiran 6) telah menyampaikan perhitungan sebagai berikut:Rp 295.742.245.006Rp 294.322.682.230Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Direktur Jenderal Pajak telah Peredaran usaha menurut Peneliti Harga Pokok Penjualanmenghitung Peredaran Usaha CV Surya Phone untuk masa Januari 2008s.d.

Desember 2008 sebesar Rp 280.763.474.659 Berdasarkan perhitungan ini, maka jumlah peredaran usaha/DPPPPN CV Surya Phone untuk masa Januari s.d. Desember 2008 menjadi Rp51.896.542.140 + Rp280.763.474.659= Rp 332.660.016.799Perhitungan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan yang dihitung olehDirektur Jenderal Pajak dengan surat DirekturJenderal PajakNo.

menyatakan:g. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang dilampirkan disimpulkan data yang adatidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yang diberitahukandalam PIB nomor 294824 tanggal 18 Juli 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi;h. bahwa selanjutnya nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB nomor 294824 tanggal 18 Juli2012 ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan secara fleksibeldengan sumber data harga pasar dengan perhitungan

multiplikator menjadi sebesar CIF USD32,060.20;bahwa pada persidangan Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan NilaiPabean (LPPNP), Perhitungan Faktor Multiplikator dan data harga pasar;bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopidokumen pendukung berupa :1.

Peraturan TerbandingNomor: P08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:Pasal 21.

Harga PaBackpack Pcs USD 6,50 VI.4 Harga PaBrief Case Pcs USD 3,80 VI.4 Harga Pa Jakarta, Juli 2012Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumenbahwa dalam LPPNP Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan VI.4 yaitu Metode pengulangandengan menggunakan dasar Harga Pasar;bahwa LPPNP dibuat pada bulan Juli 2012, sedangkan SPTNP diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2012;bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan

Menetapkan barang bukti berupa :3 (tiga) lembar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRDPropinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 (Model C) TPS 12Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung;2 (dua) lembar sertifikat hasil dan rincian perhitungan dan perolehansuara ditempat pemungutan suara dalam pemilu Tahun 2014 (Model C1)Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung;e 3 (tiga) lembar Lampiran Model

Melaksanakan pemungutan dan perhitungan di TPS;. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS;. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikanoleh saksi, Pengawas Lapangan, Peserta Pemilu dan masyarakat padahari pemungutan Suara; 22220 n0 nnn en ne nn nn none nn nn neeMenjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungansuara dan setelah kotak suara disegel;.

Membuat Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara sertamembuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkan kepadasaksi peserta pemilu, pengawas lapangan dan PPK melalui PPS;.

anggota KPPS yang lainsesuai dengan tugas dan wewenang yang ada melaksanakan kegiatan/proses pemungutan dan perhitungan Pemilu DPR, DPD dan DPRDTahun 2014 di TPS 12 Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa,kemudian sekira jam 03.00 Wib hari Kamis tanggal 10 April 2014 saksiDADANG RUSMANA bin KASIDIN yang merupakan salah satu anggotaPPL (Panitia Pengawas Lapangan) di TPS Kelurahan Rajabasa Rayadengan menggunakan atribut dan pakaian Panwaslu karena melihatproses perhitungan sudah selesai maka mendatangi

Terdakwa untukmeminta kepada Terdakwa menyerahkan salinan C1 (1 (Satu) eksemplarberita acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasilperhitungan suara) kepada saksi, namun saat itu Terdakwa menolakmemberikan salinan C1 dengan alasan bahwa salinan C1 telah habis,Terdakwa memberikan kepada 12 orang saksi partai politik, KPU KotaBandar Lampung dan PPS serta arsip untuk TerdakwaSIMPAN)~ 222 non enn nnn nen senn nenBahwa sebelum dilakukan pemungutan suara dan perhitungan di TPS 12Kelurahan

Karya Budi dengan Nomor : 1) 0604/2012 tanggal 20 April 2012 perhitungan kewajiban pembayaranLHP No. 28/U/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 29 Februari 2012jumlah kewajiban Rp. 341.672.148,00 ; 2) 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 perhitungan kewajiban pembayaranLHP No. 29/ULHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 jumlahkewajiban Rp. 303.059.866,00 ; b.

LHP/IPK/UD.KB/H/2012 tanggal 29 Februari 2012,jumlah kewajiban Rp. 281.175.960,00 ; b. 04/04/2012 tanggal 2 April 2012 perhitungan kewajiban pembayaranLHP No. 29/I/LHP/IPK/UD.

Sampit, 28 September2011, Perhitungan Kewajiban Pembayaran LHP Nomor danTanggal : 17//LHP/IPK/ UD.KB/IX/2011 Tanggal 15September 2011.

2012, Perhitungan Kewajiban Pembayaran : LHP Nomordan Tanggal : 25/I/LHP/IPK/UD.KB/I/2012 Tanggal 15 Januari2012.

Juli 2012,Perhitungan Kewajiban Pembayaran : LHP Nomor dan Tanggal> 30/0/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 Tanggal 28 Maret 2012.Jumlah Kewajiban : USD 68.928,87, (fotokopi sesuai denganaslinya) ; 105.

Suara untuk Tingkat Panitia PemilinanKecamatan (PPK) dengan anggaran sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluhempat juta tiga ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan KegiatanRapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk TingkatPanitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kegiatannya digabung dengan kegiatanpelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara bertempat di HotelDinasty Watampone hal ini disebabkan karena biaya rapat kerja evaluasipersiapan dan perhitungan suara tingkat Panitia Pemilinan

Rp25.000,00Rp27.900.000,00; Uang transport peserta sebanyak 1.116 orang x Rp/5.000,00Rp83.700.000,00;Bahwa uang makan dan uang transport anggota PPS yang mengikutiRapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara sebesarRp111.600.000,00 tersebut oleh bendahara Komisi Pemilinan Umum(KPU) Kabupaten Bone saksi SUC RAHMA, S.Sos binti H.

Kegiatan Rapat KerjaEvaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk tingkat PanitiaPemilinan Suara (PPS) dengan anggaran sebesar Rp111.600.000,00(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ke pembelian tasbertentangan dengan:a.

ANDIGENDA yang menyatakan bahwa dana untuk Kegiatan Rapat KerjaEvaluasi Persiapan & Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia PemilinanKecamatan (PPK) tidak pernah dilaksanakan, sehingga dananya telahdikembalikan;Begitu pula keterangan saksi meringankan yang telah diajukan olehTerdakwa bernama BAHARUDDIN, S.Pd. bin H. MUH.

Bahwaberdasar pada laporan bulanan Bendahara dan Sekretaris KPU Bone padabulan Desember 2012 tersebut, Banwa Pelatihan penanganan logistikpemungutan serta perhitungan suara tidak dilaksanakan di bulanDesember 2012:Hal tersebut sejalan dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan.Bahwa Rapat Kerja evaluasi pemungutan dan perhitungan, suarakegiatannya tidak dilaksanakan pada bulan Desember 2012. Sehinggaanggarannya dikembalikan ke kas Negara;Karena keterangan saksi SUCI RAHMA. S.Sos. binti H.

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar yang telahdilunasi oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001538.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK22/BC/2017, tanggal

Menerima dan mengabulkan selurunnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK22/BC/2017, tanggal 21 Desember 2017, sehingga seluruh jumlah BeaKeluar diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);2. Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbandingsebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan BeaHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK22/BC/2017, tanggal 21 Desember 2017,dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK)22 yang disebabkan perbedaan jumlah dan jenis barangekspor terhadap PEB Nomor 000064, tanggal 21 Oktober 2016, yangberisi tagihnan bea keluar sebesar Rp15.640.000,00; tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaPenetapan kembali perhitungan bea keluar oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) yang diberitahukan secara tertulis denganSurat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK)22 yangHalaman 5 dari 8 halaman.