Ditemukan 91937 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-03-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI
5652 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00076/NKEB/WPJ.14/2017 tangggal 19 Januari 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar atas SPPTPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2014, sehingga perhitunganpajak yang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagaiberikut: Keterangan Menurut eeNJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 455.000.000.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 7NJOP untuk Perhitungan PBB 455.000.000.000Presentase
    Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 182.000.000.000PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 910.000.000 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.110763.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00076
    Putusan Nomor 850/B/PK/Pjk/201975665; Alamat Jakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar MegaKuningan Blok 6.2, Jakarta 12950, sehingga perhitungan PBB menjadisebagai berikut: NoUraian Jumlah Rupiah 1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)(A+B) 860.000.000.000,00 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) = NJOP untuk Perhitungan PBB 860.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 344.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%
    Uraian Rp1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)(A+B) 860.000.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 860.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 344.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 1.720.000.000,007 Pembayaran Nihil8 PBB yang masih harus dibayar 1.720.000.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — PT. PK MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7445 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Bahwa sehingga perhitungan pajak menurut perhitungan seharusnyamenurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding adalah sebagai berikut: Menurut Koreksi yang Koreksi yangNo Uraian Pemohon Banding! 7 .panding (Rp.) diajukan diajukan Banding(Rp.) Keberatan (Rp.) (Rp.)1.Dasar Pengenaan Pajaka.
    Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau 4.6atau d.7 atau d.8)Perhitungan PPN lebih bayar:a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.4.9) 459.526.083 1.863.951.602 (1.404.425.519) (1.404.425.519)b. Dikurangi:b.1.
    Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 13.727.252.732,003 Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar 13.267.726.649,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Desember 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 16 Maret 2020, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal
    Menyatakan perhitungan pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2014 Pemohon PK adalah sebagaiberikut: No UraianJumlah (dalam Rp) MenurutPemohon PK (semulaPemohon Banding) 1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6.
    Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6atau d.7 atau d.8)2 Perhitungan PPN kurang bayar:a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang samab.2 Pajak masukan yang dapat diperhitungkan.b.3 STP (Pokok Kurang Bayar)b.4 Dibayar dengan NPWP sendirib.5 Lainlainb.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)c. Diperhitungkan:c.l SKPLBc.2 SKPPKPe.3 Jumlah (c.1 + c.2)d.
Putus : 10-08-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 10 Agustus 2022 — PT TOR GANDA VS DERIANI LAOLI, DK
12160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu uang pesangon 2 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan perincian masing masing sebagai berikut:No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2 X 9 X 2.085.000,00 37.530.000,002.
    Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hak cuti tahunan Penggugat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan perhitungan upah per hari Rp80.192,00 x 12 hari/tahun = Rp962.30400 x 3 Tahun = Rp3.849.216,00; 8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar pengembalian pemotongan upah Penggugat untuk pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan jumlah Rp3.936.000,00 + Rp123.000,00 = Rp4.059.000,00;9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;10.
Register : 02-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
1..ZULKIFLIE,SE
2.MOHAMMAD SULHA
3.KUKUH ARIYANTO
4.BUDI PURWANTO
Tergugat:
PERUSAHAAN DAERAH DAYA PRIMA. dan sekarang berganti nama PERUSAHAAN UMUM DAERAH PRIMA JAYA TAKA
396
  • Di mulai sejak di minta untuk menjadi AnggotaTim transisi sejak Bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.Dengan Perhitungan Honor dari Anjuran Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi sebesar Rp.4.000.000, Terbilang (Empat JutaRupiah) Perbulan. Dengan Perhitungan Anjuran dari DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Sebesar Rp.4.000.000, X 4Bulan = Rp.16.000.000, Terbilang (Enambelas Juta Rupiah).Il MUHAMMAD SULHA.
    Di mulai sejak di minta untuk menjadiAnggota Tim transisi sejak Bulan Oktober 2018 s/d Februari2019.Dengan Perhitungan Honor dari Anjuran Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi sebesar Rp.4.000.000, Terbilang (Empat JutaRupiah) Perbulan.Dengan Perhitungan Anjuran dari DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Sebesar Rp.4.000.000, X 4Bulan = Rp.16.000.000, Terbilang (Enambelas Juta Rupiah).Total uang Honor dari Tim Transisi Para Penggugat adalah sebesar Rp.32.000.000, Terbilang : (Tiga puluh tujuh juta rupiah
    Bahwa Penggugat mengikuti apa yang di Anjurkan dalam hasil RapatBipartit sesuai perhitungan pesangon berdasarkan Undangundangnomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan upahminimum Kabupaten Paser Tahun 2020.l. ZULKIFLIE,SE. Mulai bekerja dari Bulan Oktober 2018 s/d Februari2020,dengan Masa Kerja 15 Bulan di Dalam Anjuran Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi di perhitungan Pesangon dengan Gajih@.Rp.5.000.000, X 2 (bulan) X 2 = Rp.20.000.000, Terbilang(Dua Puluh Juta Rupiah).Il.
    Mulai bekerja dari Bulan Oktober 2018 s/dFebruari 2020,dengan Masa Kerja 15 Bulan di Dalam AnjuranDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di perhitungan Pesangondengan Gajih @.Rp.4.750.000, X 2 (bulan) X 2 = Rp.19.000.000,Terbilang (Sembilan Belas Juta Rupiah).ll. BUDI PURWANTO.
    Di mulai sejak di minta untuk menjadi Anggota Timtransisi sejak Bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.Dengan Perhitungan Honor dari Anjuran Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi sebesar Rp.4.000.000, Terbilang (Empat Juta Rupiah)Perbulan. Dengan Perhitungan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Sebesar Rp.4.000.000, X 4 Bulan = Rp.16.000.000,Terbilang (Enambelas Juta Rupiah).Il. MUHAMMAD SULHA.
Register : 15-10-2012 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 51364/PP/M.XVIII.A/16/2014
Tanggal 18 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12021
  • Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp572.137.486,00= Rp457.709.989,00= Rp114.427.497,00= Rp 11.442.750,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan
    Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :Pajak Masukan = Rp 60.302.945,00Pajak
    Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan
    Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding
    dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juni2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2004 adalah sebesar Rp289.333.157,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah
Putus : 25-03-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 05/PID/TPK/2014/PT.DKI.
Tanggal 25 Maret 2014 — W I D O D O
152167
  • C 905608 (19 Septemberh Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu Mutiara SBF Kontrak No. C 905608 (19 September201 1);i Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu Mutiara SBF Kontrak No.
    Keenam Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK(14 MaretBerita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah ProsesSiklus Keenam Mutiara SBF Kontark No. 6841 OK (3April 2011);3 Berita Acara TahunBerita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS UntukPengukuran TPH Awal Siklus Kelima Pematang SBFKontrak No. 6841 OK (160Fevruari 2010); Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(16 Februari 2010);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir ProsesSiklus Kelima Pematang SBF
    COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Libo SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 10052010);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kelima Libo SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 04112010);Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah DiprosesSiklus Kelima Libo SBF (tanggal 05122010); Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS UntukPengukuran TPH Awal Siklus Keempat Libo SBFKontrak No. 6841 OK (tanggal 06102009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Keempat Libo SBF Kontrak No.
    TPH Awal Siklus Keempat Mutiara SBFKontrak No. 6841 OK (tanggal 29 November 2009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 29 November 2009); w Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 21 Mei2010);x Berita Acara Houling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli4 Berita Acara Tahuna Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS SiklusKetiga Pematang SBF
    Kontrak No. 6841 OK(tanggal13052009); b Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal2182009); c Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses SiklusKetiga Pematang SBF (tanggal892009); d Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kedua Pematang SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal13012009); e Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Kedua Pematang SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal20032009); f Berita Acara Pengambilan
Register : 16-11-2011 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44488/PP/M.XIII/15/2013
Tanggal 16 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
228246
  • menggunakan kurs akhir tahun Rp10.950,00 dan Rp 9.412,20, namun dalam menghitung kerugiannya mengunakankurs Rp 10.950,00 dan Rp 9.419,00;bahwa menurut Terbanding (Peneliti) terdapat hal yang saling bertentanganmengenai alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Terbanding(Pemeriksa) menghitung ulang atas keuntungan selisin kurs berdasarkan rateKeputusan Menteri Keuangan (KMK) sedangkan dalam Risalah Pembahasan yangdiketahui antara Pemeriksa dan Pemohon Banding tertuang pendapat Pemeriksabahwa perhitungan
    Tahun 2008,Ledger (Buku Besar) Kerugian Penjabaran MUA Tahun 2008,Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31Desember 2007,Laporan Rugi Laba Internal Tahun 2007,Ledger (Buku Besar) Keuntungan Penjabaran MUA Tahun 2007,Ledger (Buku Besar) Kerugian Penjabaran MUA Tahun 2007,Keuntungan Penjabaran MUA,Mutasi/Jurnal Kas tanggal 31 Desember 2007,Mutasi/Jurnal Kas tanggal 02 Januari 2008,Mutasi/Jurnal Kas tanggal 03 Januari 2008,Mutasi/Jurnal Kas tanggal 21 Desember 2008,Perhitungan
    sesuai dengan bukti dan keadaan sebenarnya,dan dalam rangka kegiatanusahanya atau berkaitan dengan usahanya.bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Ledger dan dokumendokumen lainnya yangtelah disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan diketahui bahwa PemohonBanding menerima pembayaran dalam rupiah dan valas, untuk pembayaran yangberupa valas Pemohon Banding kemudian mengkonversikannya dalam rupiah padaakhir tahun, sehingga dalam Neraca nampak dalam bentuk rupiah;bahwa Pemohon Banding hanya melakukan perhitungan
    atas keuntungan/kerugianpenjabaran MUA untuk transaksi dalam mata uang asing (Dollar USA);bahwa Pemohon Banding dalam melakukan perhitungan atas keuntungan/kerugianpenjabaran MUA atas transaksi yang terjadi pada tahun 2008 (01 Januari 2008 s.d.31 Desember 2008) menggunakan kurs awal yakni Kurs KMK pada saat terjadinyatransaksi dan kurs akhir yakni kurs tengah BI pada akhir tahun 2008 sebesar Rp10.950,00 per 1 USD;bahwa Pemohon Banding telah melakukan perhitungan keuntungan dan kerugianselisih kurs
    atas keuntungan/kerugianpenjabaran MUA untuk transaksi dalam mata uang asing (dollar USA);bahwa Pemohon Banding dalam melakukan perhitungan atas keuntungan/kerugianpenjabaran MUA atas transaksi yang terjadi pada tahun 2008 (01 Januari 2008 s.d.31 Desember 2008) menggunakan kurs awal yakni Kurs KMK pada saat terjadinyatransaksi dan kurs akhir yakni kurs tengah BI pada akhir tahun 2008 sebesar Rp10.950,00 per 1 USD;bahwa Pemohon Banding telah melakukan perhitungan keuntungan dan kerugianselisih kurs
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1214/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — JONY KAMITONO VS DIREKTUR JENDRAL PAJAK
3916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP820/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundanganundangan perpajakan yang masih berlaku;Perhitungan
    Majelis berpendapatbahwa sepanjang dalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dariruang lingkup koreksi yang dilakukan pada proses pemeriksaan dalamhal ini) DPP PPN dan sepanjang tidak ada aturan yang mengatur dasarpenetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti oleh Terbandingpada proses keberatan maka apa yang dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapatdinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses
    perhitunganPPN Masa Pajak Januari 2006 samasama menyatakan Pajak MasukPPN Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2006 adalahsebesar Rp 137.472.996,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan untuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman padaPasal 3 Keputusan Menteri Keungan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setalah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhtiungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Bandingdalam musyawarah sepakat berpedapat bahwa perhitungan PPNmenurut
    penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1214/B/PK/PJK/2015Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehinggatidak ada kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;Pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitungPPN yang
    Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN yangdilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisa digunakansebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bading perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp 1.316.461.647,00DPP (80/100 x DPP Pk) Rp 1.053.169.318,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 263.292.329,00PPN (10/100 x DPP) Rp 26.329.233,00KESIMPULAN
Register : 21-12-2012 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48863/PP/M.XV/16/2013
Tanggal 5 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
16611
  • menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP785/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN MasaPajak Maret 2007 Nomor : 00002/307/07/543/11 tanggal 6 Juli 2011.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 102/ASA/PJK/X/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanbanding atas sengketa PPN dengan perhitungan
    Dengan demikian, nilai sengketaper bulan adalah Rp108.963.303.048,00 Rp 104.496.340.729,00 = Rp4.466.962.319,00 / 12bulan = Rp372.246.860,00,2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa PajakMaret 2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan TahunPajak 2007 yang juga diajukan banding,b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa
    Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) 246.947.425Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke masa pajak ...... (karena pembetulan) 0c.
    Keputusan KeberatanTerbanding Nomor: KEP785/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak danmenambah jumlah pajak yang masih harus dibayar sehingga perhitungan PPN Masa PajakMaret 2007 menjadi sebesar Rp498.011.180,00.
    Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapatperbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang terutang menurut SPT adalahRpO /NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadi sebesar Rp533.375.307,00 danmenurut Surat Banding tetap sebesar Rp533.375.307,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketaPPh Badan halaman 18),. bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang KetentuanUmum
Register : 23-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ESSENTRA d/h FILTRONA INDONESIA;
15041 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbandingdapat mempertimbangkan alasanalasan Pemohon Banding, dengandemikian Keputusan Terbanding Nomor KEP2216/WPJ.07/2014, tanggal 26Agustus 2014 yang merupakan penetapan keberatan atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00017/577/12/057/13, tanggal 29 Mei 2013, mengubah nilai DPP PPNseharusnya menjadi Rp8.091.833.730,00 dan kredit pajak PPN seharusnyamenjadi Rp809.183.373,00, dengan rincian perhitungan
    Jumlah 0,00 8.091.833.730,00) (8.091.833.730,00)2 Perhitungan PPNKurang Bayara. Pajak Keluaran yang 0,00 809.183.373,00 (809.183.373,00)harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:Pajak Masukan yang 0,00 809.183.373,00) (809.183.373,00)dapat diperhitungkan 0,00 0,00c. Diperhitungkan: 0,00c.1. SKPPKP 0,00 0,00 0,00c.2. PPN atas Retur 0,00 0,00 0,00Pembeliand. Jumlah pajak yang 0,00 809.183.373,00) (809.183.373,00)dapat diperhitungkane.
    Jumlah perhitungan 0,00 0,00PPN Kurang (Lebih)Bayar3 Kelebihan Pajak yang 0,00 0,00 0,00sudahdikompensasikan 4 Jumlah PPN yang 0,00 0,00 0,00masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085003.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding
    Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 809.183.373,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan 0,004 PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 28 Juni 2019, dengan disertai alasanalasannya
    Putusan Nomor 685/B/PK/Pjk/2020 No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak: Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean/Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak/KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan atasAktiva Tetap yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan: Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari 0,00Luar Daerah Pabean Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah 8.091 .833.730,00PabeanJumlah 8.091.833.730,002 Perhitungan PPN Kurang Bayara.
Putus : 04-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 4 April 2017 — PT MUARABUNGO PLANTATION VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
324260 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dikarenakan Termohon Keberatanlagilagi keliru menerapkan metode perhitungan jumlah nilai aset gabungandengan hanya menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.(konsolidasi) pada tahun 2011.
    Olehkarena itu perhitungan batas waktu terakhir pengajuan upaya hukumkeberatan atas Putusan KPPU Nomor 01/2014 (berdasarkan jumlah harikerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014.
    Hukum lebih lanjutmengatur bahwa perhitungan nilai aset gabungan tersebut tidak hanyaHalaman 9 dari 97 hal. Put.
    2huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010.Perhitungan(5.827.031.117 + 5.826.671.117 + 9.144.365.245) 3Atau20.798.067.479 = 6.932.689.159,673.teal 1.605.274.666.452Gabungan 16.
    perhitungan yang diatur dalam Penjelasan Pasal5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tersebut, makaseharusnya nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.
Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3680/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs.PT KARYA SUMIDEN INDONESIA
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116673.16/2014/PP /M.XIVA Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa seharusnya perhitungan
    PPN untuk Masa Pajak Agustus 2014menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut:Halaman 1 dari 9 halaman.
    Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01056/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor 001 70/207/14/055/16 tanggal 13 April 2016, atas namaPT Karya Sumiden Indonesia, NPWP 01.824.613.2055.000, beralamat di Jalan Industri VI, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, KotaTangerang 15135, sehingga perhitungan
    JumlahNo Uraian (Rp) a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor664.829.722.578,00 a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri112.559.783.327,00 a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 233.585.012.511,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah 1.010.974.518.416,00b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00 c Jumlah Seluruh Penyerahan1.010.974.518.416,00 2 Perhitungan
    Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2.276.061.020,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2.276.061.020,004 PPN yang kurang dibayar NIHILMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 28 Februari 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima
Putus : 18-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 18 Maret 2019 —
1511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Pajak NomorPUT093049.18/2005/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan penjelasan dan alasan serta bukti yangPemohon Banding sampaikan tersebut di atas, maka Pemohon Bandingmohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan koreksitersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai alasan yangsesuai, oleh karena itu, seharusnya perhitungan
    Putusan Nomor 638/B/PK/Pjk/2019yang terutang untuk Tahun Pajak 2005 menurut perhitungan PemohonBanding adalah sebagai berikut: . .
    permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP297/WP4J.03/2015 tanggal 5Maret 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2005 Nomor00001/273/05/313/13 tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan Keputusan Direktur PajakKEP002/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 13 Januari 2015, atas nama PT MusiHutan Persada, NPWP 01.547.273.1313.001, beralamat di Jalan Raya PTTEL, Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan
    Putusan Nomor 638/B/PK/Pjk/2019 Total NJOP 1.113.527 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak adNJOPTKP 7.NJOP untuk perhitungan PBB 11s 520Persentase Nilai Jual Kena PajakNilai Jual Kena Pajak 445.408.1Persentase PBB yang terhutangPBB yang terhutang 2.227.
    dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp2.227.040.600,00 dengan perincian sebagai berikut: NJOP Per m2Uraian Luas (m2 NJOPm Rp)Luas Bumi 1.096.790.000 1,012 1109.670Luas Bangunan 8.980 429.521 3.857.1Total NJOP 1.113.527Perhitungan Pajak TerutangNJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.113.527NJOPTKP 7.1.113.520NJOP untuk perhitungan
Register : 15-10-2012 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 51365/PP/M.XVIII.A/16/2014
Tanggal 18 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12836
  • Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juli 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp 629.908.485,00= Rp 503.926.788,00= Rp 125.981.697,00= Rp 12.598.170,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan
    Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juli 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak MasukanRp 51.990.574,00 Pajak Masukan
    Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;8. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juli 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK = Rp 629.908.485,00DPP (80/100 x DPP PK) = Rp 503.926.788,00Selisih = Rp 125.981.697,00PPN = Rp 12.598.170,00bahwa dengan memperhatikan
    Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a; Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan
    dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juli2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuli 2004 adalah sebesar Rp112.814.001,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KARYA SUMIDEN INDONESIA,
9061 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu sudah sepatutnya SuratBanding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;PERHITUNGAN PAJAK MENURUT KEPUTUSAN KEBERATANBahwa Keputusan Keberatan menolak permohonan keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPh Badan dengan rincian perhitungan sebagai berikut : Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(USD) (USD) (USD)Penghasilan Netto 1.847.840,00 0,00 1.847.840,00Kompensasi Kerugian 0,00 0,00 0,00Penghasilan Kena Pajak 1.847.840,00 0,00 1.847.840,00Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 461.960,00 0,00
    Dalam Adjusment tersebut terdapat perhitungan COGSyang berbeda antara Pemohon Banding dan Terbanding, perbedaan tersebutHalaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1625/B/PK/PJK/2017yang menyebabkan selisin perhitungan dan menjadikan koreksi peredaranusaha. Rinciannya adalah sebagai berikut: Biaya Menurut Pemohon Banding Menurut Pemeriksa Selisih(TP Documentation) .
    Sehingga perhitungan segmentasi biaya royalti untuk bulan Januari Maret 2011 adalah sebagai berikut: Keterangan Related party Third party TotalQuantity Sales (Termasuk Scrap) 19.004 10.043 29.047Qua ntity Sales untuk Royalti (Tidak 18.992 10.037 29.030Termasuk Scrap)Royalty $94.962 $50.186 $145.148 Bahwa lebih lanjut Perhitungan Gross Markup yang Pemohon Bandinggunakan didasarkan dari rasio Gross Profit terhadap COGS karenamenunjukkan hubungan antara laba yang dihasilkan dengan biaya yangdikeluarkan
    Sehinggajika digunakan rasio Gross Profit terhadap keseluruhan biaya (COGS+Opex)didapat hasil yang tidak jauh berbeda dengan rasio Gross Profit ternadapCOGS;Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1625/B/PK/PJK/2017 PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PERMOHON BANDINGBahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka perhitungan PPhBadan tahun pajak 2011 (JanuariMaret 2011) menurut Pemohon Banding yangdisetujui pada pembahasan akhir pemeriksaan adalah sebagai berikut: Deskripsi WP (USD)Peredaran Usaha 287
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga melakukanadjustment dengan alasan perhitungan segmentasi laporankeuangan yang dibuat oleh Wajib Pajak dalam TPDocumentation tidak didasarkan pada aktifitas aktual dandata objektif. Pengalokasian biayabiaya ke segmeri relatedparty dan third party hanya didasarkan pada asumsiasumsitertentu yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali.c.
Register : 16-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2952 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. CERENTI SUBUR;
13132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkansengketa ini untuk mengabulkan selurunh permohonan banding PemohonBanding terhadap Penetapan Kembali perhitungan Bea Keluar NomorKEP273/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Mei 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT41289/PP/M.VII/19/2012, tanggal 8 November 2012
    , yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP273/WBC.03/2011 tanggal 19Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atasBarang yang diekspor oleh Pemohon Banding, atas nama PT Cerenti Subur,NPWP: 01.062.194.4218.000, Jenis Usaha : Perdagangan, Pembangunan,Perindustrian, Pengangkutan, Jasa, dan Pertanian, beralamat di PulauPanjang Hilir Kuantan Senggigi, Riau,
    Putusan Nomor 2952/B/PK/Pjk/2020Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP273/WBC.03/2011 tanggal 19Desember 2011 mengenai Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar AtasBarang Yang Diekspor oleh Pemohon Banding atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.062.194.4218.000; dan menetapkan atas ekspor500,00 MT Crude Palm Oil in
    Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar Atas Barang Yang Diekspor oleh Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta, buktiobukti dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar.
    Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untukmenguatkan kembali putusan a quo karena in casu penerbitankeputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidakdilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur(Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa) dalamrangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatankarena Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor Oleh PT Cerenti
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
7329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menerima dan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar (SGPKPBK) Nomor: SPKPBK26/BC/2017tanggal 21 Desember 2017 sehingga seluruh jumlah Bea Keluar diubahmenjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding);2.
    Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbanding sebagaimanatertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor: SPKPBK26/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017 telahmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diaturHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 247/B/PK/Pjk/2020dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016:3.
    Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor: SPKPBK26/BC/2017 tanggal 21 Desember 2017dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) untukmengembalikan bea keluar yang telah dilunasi:6.
    Putusan Nomor 247/B/PK/Pjk/2020kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp1.167.351.000,00; adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitanhukansecara tertulis dengan SPKPBK26 yang disebabkan perbedaan jumlahdan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor: 000024 tanggal 24 Mei2017 yang berisi tagihan bea keluar
    Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Penetapan kembali perhitungan bea keluaroleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yangdiberitahukan secara tertulis dengan SPKPBK26 yang disebabkanperbedaan jumlah dan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor: 000024tanggal 24 Mei 2017 yang berisi tagihnan bea keluar sebesarRp1.167.351.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan
Register : 06-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 859/PDT/2016/PT SBY
Tanggal 31 Januari 2017 — Johanes Wenas, beralamat di Jalan Simpang Danau Maninjau Selatan Dalam I, Blok D2 Nomor 12, Rt/Rw. 007/008, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Budiono, S.H.,M.H., Advokat dari Kantor Konsultan %u201DEko Budiono, S.H., M.H.%u201D, berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 43 Kediri- Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1412.05.P4/sk-dt/PEB-Z/36.2015, tertanggal 14 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding; Melawan PT. Waru Agung, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Effendy S, selaku Kepala Depo Kediri yang bertanggungjawab di Wilayah Kediri, beralamat di Jalan Mauni Nomor 83 Bangsal, Kediri. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Wijanarko, S.H. Advokat- Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Letjen Haryono Nomor 15 Pesantren Kediri Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;
5810
  • empat ratus empat puluh dua ribu sembilanratus delapan puluh rupiah) diterangkan pula dalam surat pernyataantersebut, Penggugat telah membayar sebesar Rp. 16.133.000, (enambelas juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Penggugatjuga berjanjiHalaman 2 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sbyuntuk menyelesaikan pembayarannya maksimal pada tanggal8 November 2015, bahwa penyelesaian pembayaran tetap akandiselesaikan oleh Penggugat, jika Tergugat dan Penggugat dudukbersamasama untuk melakukan perhitungan
    Waru Agungtelah mengirimkan SURAT PERINGATAN TERAHKIR dengan Nomor :2015/11/07/I, tertanggal 05 November 2015 kepada Penggugat, didalamsurat tersebut diterangkan dengan jelas agar Penggugat segera melunasisisa hutang yang ada sebesar Rp. 224.309.981 (dua ratus dua puluhempat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh saturupiah), dari mana Tergugat dapat menentukan sendiri sisa piutangPenggugat tanpa bicara dan saling melakukan perhitungan secarabersamasama antara Penggugat dan Tergugat
    enambelas juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), maka akan tersisaRp. 234.309.980 (dua ratus tiga puluh empatjuta tiga ratus sembilan ribusembilan ratus delapan puluh rupiah), namun SURAT PERINGATANTERAHKIR yang dibuat Tergugat pada tanggal 5 November 2015menerangkan bahwa sisa hutang Penggugat adalah sebesarRp. 224.309.981, (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilanribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dari angkaangka yangdiajukan oleh Tergugat terlinat perubahanperubahan perhitungan
    hutang Penggugat tanpadilengkapi dengan rincianrincian nota perhitungan yang ada, sehinggaperbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai Perbuatan MelawanHukum yang merugikan Penggugat, sehingga sebagaimana rumusanPasal 1365 KUHPerdata *tlap Perbuatan Melawan Hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, cukupberalasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Kota Kediri untuk menghukum
    hutangPenggugat tanpa dilengkapi dengan rincianrincian nota perhitungan,dan melaporkan Penggugat pada Pihak yang berwajib sehingga namabaik dan ketenangan hidup Penggugat dipertaruhkan, maka cukupberalasan apabila Penggugat meminta Ganti rugi Immateriil kepadaTergugat sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), untukdibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;11.
Putus : 17-03-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 17 Maret 2020 — 1. SAIPUL, DKK VS 1. PERGURUAN DINIYAH AL-AZHAR JAMBI, DK
6138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 2.381.9412 Uang Pesangon 7 X 2 X 2.381.941 33.347.1743 Uang Penghargaan 3 xX 1 X 2.381.941 7.145.8234 poa.d Pengantian Hak 15% X 40.492.997 6.073.9505 Upah Proses 6 bin X 2.381.941 14.291.6466 Kekurangan Upah 86.658.3727 Sisa Cuti yang diambil Rp2.381.941 / 25 X 12 1.143.332Total 147.516.965b. Hak Hak Penggugat II;No.
    Keterangan Perhitungan (Rp) Ro.1 Upah Perbulan 2.381.9412 Uang Pesangon 4 % 2 XK 2.381.941 19.055.5283 Uang Penghargaan 2 X% 1 X~ 2.381.941 4.763.882one 15% X 23,819.410 3.572.9125 Upah Proses 6 bin X 2.381.941 14.291.6466 Kekurangan Upah 29.259.6127 Sisa Cuti yang diambil Rp2.381.941 / 25 X 12 1.143.332Total 70.943.580c. HakHak Penggugat III;No.
    Keterangan Perhitungan (Rp) Tes.1 Upah Perbulan 2.500.0002 Uang Pesangon 4 X 2 X 2.500.000 20.000.0003 Uang Penghargaan 2 X 1 X ~ 2.500.000 5.000.0004 Uang Pengantian Hak 15% 15% X 25.000.000 3.750.0005 Upah Proses 6 Bin X 2.500.000 15.000.0007 Sisa Cuti yang diambil 2.500.000 / 25 X 12 1.200.000Total 44.950.0 6.
    Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 2.381.9412 Uang Pesangon 7 X 2 X 2.381.941 33.347.1743 Uang Penghargaan 3 xX 1 X 2.381.941 7.145.8234 ee Pengantian Hak 15% X 40.492.997 6.073.9505 Upah Proses 6 bin X 2.381.941 14.291.6466 Kekurangan Upah 86.658.3727 Sisa Cuti yang diambil Rp2.381.941 / 25 X 12 1.143.332Total 147.516.965b. Hak Hak Penggugat/Pemohon Kasasi II;No.
    Keterangan Perhitungan (Rp) a1 Upah Perbulan 2.381.9412 Uang Pesangon 4 % 2 XK 2.381.941 19.055.5283 Uang Penghargaan 2 X% 1 XK ~ 2.381.941 4.763.8824 fee Fengantian Hak 15% X 23.819.410 3.572.9125 Upah Proses 6 bin X 2.381.941 14.291.6466 Kekurangan Upah 29.259.6127 Sisa Cuti yang diambil Rp2.381.941 / 25 X 12 1.143.332Total 70.943.580c. HakHak Penggugat/Pemohon Kasasi III;No.
Register : 17-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 61/Pid.B/2017/PN Jkt.Sel
Tanggal 11 Juli 2017 —
7951
  • Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGA RP.17.000.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.
    Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.
    Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.26.550.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.
    Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.14.700.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.
    ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.
    Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANCPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGARP.17.000.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.
    Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N5 (PTPN V~ RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARP.13.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.
    Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANCPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARP.26.550.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.
    Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N5 (PTPN V~ RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARP.14.700.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.
    ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARP.13.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.