Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor1/Pid.Pra/2018/PN Sbr tanggal 10 Agustus 2018tentang Penunjukan Hakim;2. Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sbrtanggal tentang Hari Sidang;Berkas perkara permohonan praperadilan antara:Edwin Maulana; Dan kawankawan, beralamat di Blok Pon Rt.003 Rw. 004 Desa Patapan Kec.

Beber Kabupaten Cirebon ;sebagai Pemohon;Lawan:Kepala Kepolisian Sektor Beber Kab Cirebon; Dan kawankawan, beralamat di Kec Beber Kab Cirebon ;sebagai Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor1/Pid.Pra/2018/PN Sbr tanggal 20 Agustus 2018 ternyata perkara ParaTerdakwa yang dimohonkan praperadilan telah dicabut oleh Kuasa Hukum ParaTerdakwa sebagaimana suratnya tertanggal 20 Agustus 2018 PerihalPencabutan Perkara Pra Peradilan maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf dUndangUndang

Akan tetapi Penggugat sangat kecewamengetahui ternyata uang ganti rugi tanah milik Penggugat tersebut telahdibayarkan kepada PT Keumala Prima Kencana pada tanggal 10 Desember2010 selaku Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor1 Tahun1997 an. PT Keumala Prima Kencana.

Karena Tergugat dan Tergugat IIselaku Pemilik SHGB Nomor1 Tahun 1997 tidak pernah menguasai dan ataumengusahai tanah milik Penggugat tetapi dikuasai dan diusahai secara terusmenerus oleh Penggugat.

Akan tetapi TergugatIll telah keliru menerbitkan SHGB Nomor1 Tahun 1997 an. PT KeumalaPrima Kencana dan hanya didasarkan pada Gambar Situasi Nomor 97Tahun 1997 tanggal 19 April 1997 seluas 93,30 Ha (sembilan puluh tigakoma tiga puluh hektare) tanpa Surat Ukur. Oleh karenanya Penggugatmohon agar Pengadilan Negeri Sabang menyatakan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor1 Tahun 1997 an.

Dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keunekai diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotamadyaSabang pada tanggal 19 April 1997, sedangkan gugatan a quodisampaikan oleh Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Sabangpada tanggal 20 Nopember 2014.

Dengan mendasarkan kepadatanggal penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/PayaKeunekai dengan tanggal pendaftaran gugatan a quo ke PengadilanNegeri Sabang, maka gugatan a quo disampaikan oleh TermohonKasasi ke Pengadilan Negeri Sabang setelah 17 (tujuh belas) tahunSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keuneukai diterbitkan;Bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut kemudian disandingkandengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Bahwa menilik Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 dan Berita Acara SitaEksekusi Hak Tanggungan Nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 26September 2018, sebagai pemohon adalah Putu Udyana Arjasa Putra danEdya Maulana, bertindak untuk dan atas nama : PT. BANK SYARI'AH,berkedudukan di Jakarta Pusat, oleh karena ternyata dalam hal iniPenggugat mempunyai hubungan hukum dengan PT.

Bahwa atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 tersebut Tergugat akanmelakukan eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan berupaSertifikat Hak Milik (SHM) No. 8212, Luas : 140 M2, Atas Nama :Penggugat, yang terletak di Jalan Murai Komplek Griya Ulin Permai RT.03RW.03, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanNasional Kota Banjarbaru yang akan

Trikora No. 4BanjarbaruAtas Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 dan sebagai pelaksanalelang adalah Tergugat II;Putusan Nomor 199/Pat.G/2019/PA.

Bjb Halaman 3 dari 15 halaman6.10.Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II atas Penetapan KetuaPengadilan Agama Banjarbaru Nomor 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28Agustus 2018, Penggugat tidak diajak bermusyawarah untuk menentukanharga limit lelang sehingga terhadap limit lelang yang ditetapkan sebesarRp. 261.250.000, sehingga Penggugat merasa dirugikan;Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II tersebut berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan:dL.2.3.Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan Lelang tanggal 26 Maret 2019 yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjbtanggal 28 Agustus2018melalui Kantor Tergugat Ildan bertempat lelang di Pengadilan AgamaPutusan Nomor 199/Pat.G/2019/PA.

Pemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangan;Bahwa majelis telah berusahna memberi nasihat kepada Pemohon danPemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya;Bahwa atas nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon danPemohon Il secara lisan telah menyatakan pada persidangan tanggal 27Januari 2021 untuk memohon mencabut perkara isbat nikah yang telahdiajukannya pada tanggal 06 Januari 2021, yang telah terdaftar diregisterKepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor1

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimanaharus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimanadiatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat PerkawinanPasal 14 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanyalarangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 11 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dankemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalampersidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon danPemohon Il, atas nasihat Majelis tersebut Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemhon Il telahmencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untukmelanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakanbahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II dengan Register Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Pst dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pst3.

Tentena;Umur / tanggal lahir : 45 tahun/23 Oktober 1972;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Buyumpondoli, Kecamatan PamonaPusalemba, Kabupaten Poso.Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 64/PID/2018/PT PAL tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor1

HASYIM TALEBA alias COLO telah melakukan tindakpidana penggunaan objek tanah tanpa ijin yang berhak sebagaimana dimaksuddalam pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960;Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor1/Pid.C/2018/PN Pso tanggal 12 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut: Menyatakan Terdakwa HASYIM TALEBA ALIAS COLO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMAKAITANAH TANPA WIN YANG BERHAK ATAU

KUASANYA YANG SAH; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASYIM TALEBA ALIAS COLOdengan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca Akita Permintaan banding tanggal 27 Maret 2018 Nomor12/Akta.Pid.Sus/2018/PN Pso yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Poso, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanPermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor1/Pid.C

Pasal 1 huruf (a) dan(f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, makaalatalat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanyasecara formil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4bahwa para Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 disebutkan bahwaPemohon dan Anda bin Saltani telah hidup dalam masyarakat sebagai suamiHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor1 183/Pdt.G

Anda bin Saltani telah meninggalHalaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor1 183/Pdt.G/2018/PA.Ckr.dunia pada tanggal 03 Mei 2018.

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) serta ayat (4)Kompilasi Hukum Islam;Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor1 183/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangandi atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti sahnya pernikahanantara Pemohon dengan Anda bin Saltani tersebut, sehingga terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehibertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 H., oleh Hakim PengadilanHalaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor1 183/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Suhaimi, MH., sebagai KetuaMajelis dan Muhammad Arif, S.Ag., M.SI., dan Drs.

Materai :Rp 6.000,00Jumlah : Rp391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor1 183/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Catatan :Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggalbec ee ence eee eeseneeeaeenes dan telah berkekuatan hukum tetap;Untuk salinan yang sah dan sama bunyinyaOleh Panitera,H. Dede Supriadi, SH.,MH.Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor1 183/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018 yang disahkan olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Agustus2018 sebagaimana termuat dalam Bundel B;5.

upaya hukum banding oleh SYAHRIL, S.H. selaku KuasaHukum Penggugat tanggal 5 Juni 2018 sesuai Akta Permohonan BandingNomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tertanggal 5 Juni 2018 ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukanoleh Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juni 2018 ;Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukanMemori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor1

/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juli 2018, terhadap Memori Bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai SuratPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknyaberkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan memutus sebagai berikut ; ; Mengadili :DALAM PENUNDAAN :" Mengabulkan permohonan Penggugat untuk penundaanpelaksanaan

,tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding /Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor156/B/2018/PT.TUN.SBY, setelah mempelajari secara keseluruhan berkasperkara yang terdiri dari Bundel A (Berkas' Perkara Nomor1/G/2018/PTUN.SBY., dan Bundel B (Berkas Perkara Nomor156/B/2018/PT.TUN.SBY, beserta seluruh dokumendokumen danlampiran yang terdapat di dalamnya telah bermusyawarah

didalam memori bandingnya, menurutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidakPUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBYHalaman 8 dari 11 halamanterdapat halhal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalammenjatuhkan putusannya, sehingga memori banding dari Pembanding /Penggugat tersebut patutlah untuk dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor1

PEMOHONPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.P/2019/PN Mrh tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukkan Hakim;Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya Norbiati, S.H.

., Advokat telahmengajukan surat Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor1/Pdt.P/PN Mrh tertanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya sebagaimana yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dalam register perkara Nomor :1/Pdt.P/2019/PN.Mrh.Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2019/PN MrhMenimbang, bahwa oleh karena maksud pemohon tersebutdisampaikan sebelum pembacaan permohonan adalah tidak bertentangandengan hukum, untuk itu

persidangan,yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022;Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kamis, tanggal 03 Februari 2022tersebut, Pemohon menyampaikan tentang Pencabutan terhadap berkas perkarapermohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang denganNomor Register : 1/Pdt.P/2022/PN Bon secara lisan yang pada pokoknyamenerangkan :Penggugat dengan ini menyatakan mencabut Permohonan dalam Perkara RegisterNomor : 1/Pdt.P/2022Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara nomor1

Mengabulkan Permohonan Pemohon pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2022/PN Bon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mencoret perkarapermohonan nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bon tersebut dari dalam daftar registerperkara;3.

Acara Persidangan perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2019/PN Drh pada tanggal O6 Februari,20 Februari 2019 dan 20 Maret 2019;. Permohonan Penggugat tertanggal 20 Maret 2019perihal Permohonan Pencabutan perkara perdataNomor 1/Pdt.G/2019/PN Drh;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2019/PN DrhMenimbangMemperhatikan :. Bahwa maksud dari Surat Penggugat tertanggal20 Maret 2019 adalah mengenai permohonanpencabutan gugatan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PNDrh termaksud;.

Menyatakan sah menurut hukum pencabutan Gugatan Perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PN Drh oleh YULIUS TOMATALA, dkk sebagai ParaPenggugat MELALUI Kuasanya DOMINGGUS ALBERTH TOMATALA.:2. Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini sebesar Rp 1.516.000, (Satu Juta Lima Ratus EnamBelas Ribu Rupiah);Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2019/PN DrhDitetapkan : Di Piru,Pada tanggal: 20 Maret 2019 HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejaktanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 6Desember 2015;Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sammy Kaban, SH, berdasarkanPenetapan Penunjukan Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN Stb tanggal 17 Nopember2015;Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor1 1/Pid.SusAnak/2015/PNStb(Narkotika).e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 11/Pid.SusAnak/2015/PN Stb (Perlindungan Anak

saksi menyuruh anak untuk membukakoper tersebut akan tetapi anak mengatakan tidak mengetahui kopernya,kemudian anak membuka tas bagian depan yang tidak terkunci, dan didalam tasbagian depan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus besar ganja, kemudian parasaksi menanyakan kepada anak apakah ada yang lain, dan anak menjawab adadidalam tas kain warna biru yang diletakkan dibawah tempat duduk, lalu ketikadiperiksa tas kain warna biru milik anak tersebut ditemukan 5 (lima) bungkusHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor1

anak tersebut ditemukan 5 (lima) bungkusganja yang dibalut lakban warna kuning, kKemudian anak beserta barang buktiberupa 1 (satu) buah koper hitam, 1 (satu) buah tas kain warna biru dan 7(tujuh) bungkus narkotika jenis ganja dibawa ke Polsek Tanjung Pura, kemudiansesampainya di Polsek tanjung Pura, 1 (satu) buah koper warna hitam yangmasih terkunci dibuka dengan menggunakan obeng, dan didalam koper warnahitam tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis ganja.Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor1

TANJUNG NAPITUPULU, dibawah sumpahpada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Pura;e Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 04.00 WIBsaksi, bersama teman saksi yaitu Abu Thayibah, Azeman dan beberapaHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor1 1/Pid.SusAnak/2015/PNStb(Narkotika).petugas Polsek Tanjung Pura lainnya, sedang melakukan Razia di Jalanlintas Medan Aceh tepatnya di Jalan T.Amir Hamzah Kelurahan PekanTanjung Pura Kecamatan Tanjung

ANDRIYANI S.H.Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor1 1/Pid.SusAnak/2015/PNStb(Narkotika).

., Advokat/Penasihat Hukum padakantor ATTORNEY AT LAW HAMID KAMAR & ASSOCIATESberalamat di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kec.Lubuk Basung,Kab.Agam, kode pos 26415, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Desember 2019 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dibawahRegister Nomor1/SK.pdt/2020/PN Lbb tanggal 2 Januari 2020,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;Lawan:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampalhari ini ditetapbkan sejumlah Rp2.674.000,00 (dua juta enam ratus tujuhpuluh empat ribu rupiah).Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan bahwa padahari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, Kuasa Pembanding semula Penggugattelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus olehPengadilan Negeri Lubuk Basung, tanggal 3 Agustus 2020, Nomor1/Pdt.G/2020/PN Lbb, untuk diperiksa

dalampengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Undangundang Nomor 48 tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 49 tahun2009 Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 2 tahun 1986 tentangPeradilan Umum dan RBg, serta ketentuan hukum lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor1

Tanjung Redeb, 21 Agustus 1982, Agama Islam,Pendidikan SMA, pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan KarangAmbun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnydisebut Pemohon Il; Untuk selanjutnya disebut para Pemohon) Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan; Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam Register Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2017/PA.TR dari para Pemohon:Hal. 2 dari 4 Pent. No1/Pdt.P/2017/PA.TR2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutGEAIEAIT) PEQUUEIET UG TCE ~~ ~~~

berdasarkan surat kuasa khusustanggal 4 Februari 2020 sebagai Turut Terbandingsemula Turut Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telanh membaca berkas perkara tersebut ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor :65/PDT/2020/PT BJM. tanggal 27 Agustus 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1

Pdt.G/2020/PN.Mrh tanggal 19 Agustus 2020 oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Tangerang ;Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut TurutTerbanding semula Turut Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Agustus2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan Kontra Memori Bandingtersebut telan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimanaRelaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor1

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanHalaman 4 dari 17 halamanPutusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJMNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke satu,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P1A, P1B danP2 dihubungkan dengan Bukti P4 yaitu.

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke dua,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P4 yaituPutusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha NegaraBanjarmasin, adalah Putusan Bukti P4 berbunyi : dalam Pokok perkaraMajelis Hakim menolak gugatan para penggugat dan menghukum

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding keberatanterhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke tiga,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P4 bahwamajelis hakim menilai terhadap putusan Gugatan tata usaha negara tidakdapat dijadikan sebagai alas hak kepemilkan bidang tanah bagi pembanding,sehingga dengan demikian petitum nomor

Hal. 1Negeri Biak, pada tanggal 13 Januari 2017 di bawah register Nomor1/Pdt.G/2017/PN.Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannyadilakukan pada tanggal 3 Juni 2004 di Gereja Utusan Pentakosta diIndonesia Biak dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan danPemukiman Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor: 474.2 / 059 / VI / 2004 pada tanggal 3 Juni 2004;Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Biak, yang menyatakan bahwa Tergugat BILLEBALINGGA melalui Kuasa Hukumnya SERGIUS WABISER, SH., telahmengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam AktaPernyataan Permohonan Banding Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik tertanggal 3April 2017, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor1

Jurusita padaPengadilan Negeri Biak, yang ditujukan kepada pihak Pembanding danTerbanding masingmasing pada pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik, Supaya datang ke Kepaniteraan PengadilanNegeri Biak untuk mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 14(empat bales) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor1

Hakim Tingkat Pertama, karena dalampertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikandengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadidasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusandi tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makapertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggisendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor1

tingkat pertama maupundalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam keduatingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat Peraturan Hukum dari Perundangundangan yang berlaku,khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang PeradilanUmum, RBg serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak, Nomor1

SuratKuasa Khusus No.003/I/2021/KLeg/BCAF tanggal 12 Januari 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Madiun tanggal 20 Januari 2021 Nomor 17,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara terbut;Halaman 1, Putusan Nomor 394/PDT/2021/PT SBYTENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor1

inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanmemori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;MENGADILI SENDIRI; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor1

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir denganUndang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor1/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 6 April 2021 yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

;Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Ul Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaantersebut,Terdakwamenyatakan telah mengerti dantidakmengajukan sesuatu keberatan atau eksepsiterhadap surat dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 14Putusan Nomor1!05/Pid.B/2016/PN Bjb41.

coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warnacoklat muda berukiran yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa;Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal izinkepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkansurat izin dimaksud;Bahwa saat itu Terdakwa membawa pisau tersebut untuk tujuan berjaga diridimana sebelumnya Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut dari PamanTerdakwa ketika bertemu di jalan dekat rumah paman Terdakwa;Halaman 5 dari 14Putusan Nomor1

oleh polisiketika penangkapan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa:1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi +18,5(delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam +2,5(dua koma lima) cm,panjang gagang pisau +9,5(sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang+25,5(dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayuberwarna coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warna coklatmuda berukiran;Halaman 7 dari 14Putusan Nomor1

tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya daripersesuaian keterangan para saksi, keteranganTerdakwa dan barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akantindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa tersebut maka Majelis berpendapatperbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaafmaupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidanaHalaman 11 dari 14Putusan Nomor1

PUTRA MAMONTO, SH., masingmasing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh SUYANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti padaHalaman 13 dari 14Putusan Nomor1!05/Pid.B/2016/PN Bjb14Pengadilan Negeri Banjarbarudan dihadiri oleh INTAN KAFA ARBINA, SH., MH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa.

Selama bertugas kembali dan menetap didaerah Larike sampai dengan PENGGUGAT mau pindah tugas kePematangsiantar, TERGUGAT tidak pernah datang menjumpaiHalaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor1 7/Padt.G/2017/PNPMS.PENGGUGAT selaku isterinya. Pada bulan Oktober Tahun 2015,PENGGUGAT tidak lagi tugas di Larike, tetapi sudah pindah kePematangsiantar dan tinggal menetap bersama dengan orangtuaPENGGUGAT di rumahnya, di Jin.

Awalnya PENGGUGAT keberatan,karena PENGGUGAT tidak mau meninggalkan TERGUGAT yangHalaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor1 7/Padt.G/2017/PNPMS.13.sedang bekerja di Ambon. TERGUGAT menyarankan agarPENGGUGAT untuk ikuti perkataan ibu TERGUGAT (mertuaPENGGUGAT), dengan mengatakan, TERGUGAT tidak apaapasendiri disini, pergilah dengan mereka, tolonglah ikut saja denganmereka.

PENGGUGAT kemudianHalaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor1 7/Padt.G/2017/PNPMS.14.bertanya : Kenapa tidak boleh saya (ic : PENGGUGAT) bawa VEGARD,inang? Masa aku (ic: PENGGUGAT) cuma melahirkan dia saja inang,tapi tidak bisa ku (ic : PENGGUGAT) bawa. Kemudian kata ibuTERGUGAT (mertua PENGGUGAT) : ya sudahlah, kan bisa kau (ic :PENGGUGAT) cari lakulaki lain, terus melahirkan anak, kau (ic :PENGGUGAT) lagi.

TERGUGAT mengetahui bahwa PENGGUGATsudah kembali ke Ambon dan bertugas kembali serta tinggal menetap didaerah Larike, tetapi TERGUGAT tidak pernah menjumpaiHalaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor1 7/Padt.G/2017/PNPMS.15.16.PENGGUGAT selaku isterinya. PENGGUGAT pada saat itu berpikirpositif, mungkin waktunya saja belum ada, karena ditempatnya bertugasbanyak kerjaan.

PENGGUGAT selalumenyampaikan kepada TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT tidak akanpernah lupa akan tanggung jawab dan kewajiban PENGGUGATsebagai isteri dan ibu, terkhusus menjaga dan merawat VEGARDDOVA MEYER SILITONGA (anak PENGGUGAT dan TERGUGAT).Meskipun PENGGUGAT setiap harinya pergi bekerja sebagai guru,Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor1 7/Padt.G/2017/PNPMS.17.18.19.20.akan tetapi PENGGUGAT tidak bekerja sampai larut malam.

Penggugat;MELAWANTergugat, lahir tanggal 01 September 1979, Agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan Petani, tempat tinggal di XxXXxXxXxxxxxxXXXXXXXXXXXX Il, Kecamatan Xxxxxxxxxx, KabupatenPadang Lawas, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugatterhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSibuhuan pada tanggal 23 November 2018, register perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.G/2018/PA.Sbh dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terobukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Majelisberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal selama lebih satu tahun lamanya dan tidak pernahbersama lagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak salingmemperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaransehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikianMajelis berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut juga telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun