Ditemukan 533693 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2012 2022 2020 2009 2004
Penelusuran terkait : Perlindungan anak (uu 23/2002) Uu no 23 tahun 2002 Surat no. 829/pd4/d/pd/2002 Tanggal 15 mei 2002 Surat keputusan no. 821.21/110/09/2002 tanggal 30 april 2002 Surat keputusan ijin pemakaian tanah no.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 desember 2002 Penetapan tertulis nomor 131.433/10823/012/2002 Pasal 82 uu ri no. 23 tahun 2002 Pasal: 80 ayat (1) uu no.23 tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 20-01-2020 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN PATI Nomor 8/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 20 Januari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
MIFTAH ANSHORI
Terdakwa:
CHRISTINAWATI
78 — 20
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Grasi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tahun 2010
652 — 173
  • Tentang : Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
  • Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
    MenimbangPRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2010TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 22TAHUN 2002 TENTANG GRASIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa untuk mendapatkan pengampunan yang berupaperubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusanpelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidanaberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi kepadaPresiden;. bahwa grasi dapat diberikan
    UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4234);.
    Di antara Pasal 15 dan Bab VI disisipkan 1 (satu) pasalyakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 15A(1) Permohonan grasi yang belum diselesaikanberdasarkan Pasal 15 UndangUndang Nomor 22Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambattanggal 22 Oktober 2012.(2) Terhadap terpidana mati yang belum mengajukanpermohonan grasi berdasarkan UndangUndangNomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) dihitung sejak UndangUndang ini mulaiberlaku.Pasal
    UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukanberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1950 tentang PermohonanGrasi diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejakberlakunya UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
    Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidakmemberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidanamati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi ataupelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan waktu yangtidak terbatas.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 10-09-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 12 Agustus 2021 — JOHANES LOIS ANTONI MANDOWALLY, S.H. ALIAS JOHANES LOUIS ANTONI MANDOWALLY, S.H.
393 — 236
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus Anak
Putus : 03-10-2012 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 391/PID/B/2012/PN-GST
Tanggal 3 Oktober 2012 — 81 ayat (1) UU RI no.23 tahun 2002
60 — 23
  • 81 ayat (1) UU RI no.23 tahun 2002
    HONAZARO MARUNDRURU, SpOG selaku dokter pada RSUDGunungsitoli dengan kesimpulan Alat kelamin yang bersangkutan pernahdimasuki benda tumpul ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulanOktober tahun 2012 bertempat di Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam
    HONAZARO MARUNDRURU, SpOG selaku dokter pada RSUDGunungsitoli dengan kesimpulan Alat kelamin yang bersangkutan pernahdimasuki benda tumpul ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 05-12-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 32/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 5 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
TITIS SUYANTO Bin YANTO
87 — 18
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 05-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pti
Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
1.INDAH KURNIANINGSIH, SH
2.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
Terdakwa:
DARMIN Bin SUKI Alm.
337 — 178
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 01-03-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 23-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pti
Tanggal 22 Maret 2022 — 1.SRI ENDAH WAHYUNINGSIH 2.ROBERT QUINTON JONES
70 — 40
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PTA SEMARANG Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Smg
Tanggal 30 Agustus 2016 — PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hariyadi Usman Jaka Sutapa, SH.,MH. & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kertonatan RT.01, RW.01, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2015, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding; M e l a w a n TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumingan AP. Utomo, SH., MH. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;
117 — 18
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 25-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 6/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 25 Maret 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUCIPTO Bin KASMONO
62 — 18
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 19-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 36/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 19 Maret 2020 — CANDRA NUR CAHYANTO bin HARYANTO
29 — 4
  • Pati No. 22 tahun 2002 tentang Minuman Kerasmenjalankan tindak pidana ringan Setiap Orang atau badanusahadilarangMengedarkan, mengoplos, menjual, menyajikan minuman Beralkoholtanpa Ijin dari Bupati Pati dan sudah dapat mendapatkan keuntungan dari usaha yangdijalankannya.BahwaT erdakwadalammengedarkan, menjual, memberi,manyajikanminumanberalkoholtidakmempunyaiijindariBupatiPati,sehinggasecvarasadarmelanggarpasal O9PerdaKab.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 18-07-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN PATI Nomor 21/Pid.C/2019/PN Pti.
Tanggal 18 Juli 2019 — Karmini Binti Sumowajo
87 — 28
  • Belik Desa GUunungwungkal RT 005 RW 002 KecamatanGunungwungkal Kabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai terdakwa TindakPidana Ringan (Tipiring) karena menyimpan dan menjual minuman kerasHalaman 1 dari 7 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2019/PN Ptidengan kadar alkohol lebih dari 5% dengan tanpa izin sebagaimana diaturdalam pasal 5 jo. pasal 9 ayat (1) Perda Kabupaten pati Nomor 22 Tahun 2002;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku kuasa Penuntut Umummengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:
    alkohol 19,7% sebanyak 13 (tiga belas)botol, Beras Kencur netto 620 ml, dengan Kadar alkohol 14,7% sebanyak 8(delapan) botol, Anggur Kolesom netto 620 ml, dengan Kadar alkohol 19,7%sebanyak 6 (enam) botol, Anggur Merah netto 620 ml, dengan Kadar alkohol19,7% sebanyak 17 (tujuh belas) botol, dan Newport netto 620 ml, denganKadar alkohol 19,7% sebanyak 11 (sebelas) botol tanpa ijin dari pejabat yangberwenang, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 PerdaKabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002
    memberatkan danmeringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi perbuatannya lagi;Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2019/PN Pti Terdakwa belum pernah ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 jo Pasal 9 Perda KabupatenPati Nomor 22 Tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 16-01-2020 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 6/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 16 Januari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ALIM MUSTAKIM
Terdakwa:
WIYONO Bin KARDI
82 — 12
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 05-03-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 34/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 5 Maret 2020 — VEBRIANTI MONIQA PUTRI binti SUSETI
43 — 11
  • juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan barangbarang congyang, whisky, bir, tisu, kacang, buah); Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual minuman beralkoholyang termasuk golongan B tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatantersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 Peraturan Daerah KabupatenPati Nomor 22 Tahun 2002
    perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan :Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
1977 — 818
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
    Bahwa secara terperinci, kedudukan Pemohon dalam permohonanpengujian Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14Tahun 2002 adalah berikut ini.a.
    Dengan demikian, Pengadilan Pajak keberadaannyadimungkinkan sepanjang diatur dengan UndangUndang, yangkemudian diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002.
    Dengan demikian,jelas Pemohon Prinsipal memiliki hak konstitusional yang diatur dalamUUD 1945 dan UndangUndang delegasiannya, yaitu UU Nomor 48Tahun 2009 (Pengganti UU Nomor 14 Tahun 1970) dan UU Nomor 14Tahun 2002.Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatuUndangUndang khususnya terkait Pasal Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 yang keduanya berbunyisebagai berikut.Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002, Ketua, Wakil Ketua danHakim diangkat
    Terkait dengan usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terhadapperubahan atas UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak dalam hal inibelum pernah diusulkan.2.
    Menyatakan Pasal 8 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
743 — 296
  • Tentang : Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
    2002Menimbang :MengingatTENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang dapat berjalan secara efektif, maka UndangUndang Nomor 15 Tahun2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan denganperkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standarinternasional;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu mengubah UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002
    tentang TindakPidana Pencucian Uang;Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana PencucianUang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan ...Menetapkan :i TLS22S hMe ae NyNz S4VAZ NY4 NY)WS) M7NN M7PRESIDENREPUBLIK
    INDONESIA2UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANGNOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIANUANG.Pasal IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentangTindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)diubah sebagai berikut:1.
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-10-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 11-03-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 227/Pdt.G/2012/PTA.Smg.
Tanggal 21 Januari 2013 — PEMBANDING vs TERBANDING
91 — 42
  • kompensi danrekonpensi sebagaimana amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmempertimbangkan ketentuan dalam pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut sertaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 1382010 dan SuratKetua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/TuadaAG/X/2002
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 08-01-2019 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN PATI Nomor 4 /Pdt.P/2019/PN. Pti
Tanggal 23 Januari 2019 — NG. SUDARMANTO
38 — 4
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 13-02-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 28/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 13 Februari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUKALAS Bin KEMAT
55 — 9
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 16-01-2020 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 3/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 16 Januari 2020 — SISMIATI Binti PARNO
34 — 26
  • Panitera Pengganti;Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara TindakPidana Ringan Nomor : TPR/04/I/2020/SABHARA yang dibuat oleh PenyidikKepolisian pada Kepolisian Resort Pati Sektor Pati tertanggal 16 Januari 2020dalam tindak pidana Setiap orang atau badan usaha dilarang Mengedarkan,Mengoplos, Menjual, Memberi, Menyajikan Minuman Beralkohol Tanpa ljin dariBupati Pati sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras:Penyidik
    Anggur Merah 620 ml dengan kadar alkohol14,7% Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya; Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmembawa minuman beralkohol;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, Terdakwatelah terbukti melakukan perbuatan membawa minuman beralkohol yaitu 24 (duapuluh empat) botol Anggur Merah 620 ml dengan kadar alkohol 14,7%, perbuatantersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten Pati Nomor 22Tahun 2002
    Persidangan Perkara No.3/Pid.C/2020/ PN PtiMenimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, makaperlu. dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danmeringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berterus terang;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002