maka pejabat pemeriksadokumen ekspor melakukan penetapan perhitungan bea keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran PEB.Ayat (7):Dalam hal perhitungan bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekpor yang dilakukan pemeriksaan fisik maka pejabat pemeriksadokumen melakukan penetapan perhitungan bea keluar dengan menerbitkanSPPBK dalam waktu:a. paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal hasilpemeriksaan fisik menunjukan jumlah dan/atau jenis barang

yang disebabkan oleh perbedaan Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Bea Keluar (SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.5) Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimana dimaksudpada ayat (4) berfungsi sebagai :a. penetapan Direktur Jenderal,b. pemberitahuan, danc. penagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan beakeluar adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku padasaat PEB mendapat Nomor Pendaftaran dan Kurs yang

Perhitungan kembali bea keluar ini ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 14ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, yang menyatakan :Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Bea Keluar sudah benar.bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali PerhitunganBea Keluar oleh Terbanding sesuai : KEP46/ WBC.03/2012 tanggal 13 April2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor Oleh PT.

Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebutsudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, dan hubungan tersebuttelah berlangsung selama 3 tahun sejak Desember 2011;Bahwa selama ini orang tua/ pihak keluarga calon suami pemohon telahmelakukan pendekatan atau peminangan terhadap wali pemohon, namunditolak dengan alasan karena calon suami berasal dari desa seberang,sehingga menurut perhitungan jawa (weton) kurang baik untuk dinikahkan;Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat

Pdt.P/2014/PA.TA Halaman 4 dari 10 Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan(pacaran) sejak tahun 2011, sehingga hubungan mereka sepertinyasudah tidak bisa dipisahkan lagi; Bahwasaksitahu calon suami Pemohon telah beberapa kali meminangPemohon kepada orangtua Pemohon/wali Pemohon, akan tetapi selaluditolak dengan alasan karena orang tua Pemohon tidak senang denganalasan adat jawa dimana menurutperhitungan jawa (weton) yakni calonsuami berasal dari desa seberang, sehingga menurut perhitungan

jawa (weton) yakni calon suami berasal dari desaseberang, sehingga menurut perhitungan jawa (weton) kurang baik untukdinikahkan ;Penetapan Wali Adhol, nomor: 0418/Pdt.P/2014/PA.TA Halaman 5 dari 10Menimbang, bahwa setelah wali pemohon hadir dalam persidangan telahmenyatakan bahwa ia tetap tidak mau menjadi wali dalam pernikahan pemohondengan alasan karena orang tua Pemohon tidak senang dengan alasan karenaorang tua Pemohon tidak senang dengan alasan adat jawa dimana menurutperhitungan jawa (weton

) yakni calon suami berasal dari desa seberang,sehingga menurut perhitungan jawa (weton) kurang baik untuk dinikahkandengan demikian dapat dijadikan petunjuk bahwa Pemohon selaku wali nikahPemohon adalah enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon(adlal);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan sarankepada Pemohon agar sabar menunggu restu atau kesediaan wali Pemohonuntuk menikahkan Pemohon dengan wali nasab, namun Pemohon tetap inginsegera melaksanakan pernikahannya dengan

jawa (weton) yakni calon suami berasal daridesa seberang, sehingga menurut perhitungan jawa (weton) kurang baikuntuk dinikahkan; Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluargaatau sesusuan, mereka adalah orang lain;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi HukumIslam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yangterdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul,namun pernikahan yang akan dilaksanakan oleh

jawa (weton) kurang baik untukdinikahkan, karena menurut perhitungan (weton) tanggal lahir calon suamitidak cocok dengan tanggal lahir pemohon;Menimbang, bahwa calon suami bernama CALON SUAMI PEMOHONhadir dipersidangan dan memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut;Bahwa benar ia akan menikah dengan Pemohon, akan tetapi rencanapernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karenawali nikah pemohon yang bernama AYAH PEMOHON tidak mengijinkan dantidak bersedia bertindak sebagai

pernikahandengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;Saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon dengan calonsuaminya tersebut sudah sedemikian erat dan saling mencintai, hubunganmana saksi mengetahui pula;Saksi mengetahui bahwa calon suami Pemohon tersebut telah datangmelamar (meminang) Pemohon kepada Ayah Pemohon yang bernamaAYAH PEMOHON tersebut namun yang bersangkutan menolak dan tidakbersedia menjadi wali dengan alasan Calon suami berasal dari desaseberang, sehingga menurut perhitungan

jawa (weton) kurang baik untukdinikahkan, karena menurut perhitungan (weton) tanggal lahir calon suamitidak cocok dengan tanggal lahir pemohon;Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut adalahorang lain, dan tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun rodlo dancalon suami Pemohon berstatus jejaka;Saksi mengetahui pula bahwa calon suami Pemohon tersebut bekerjasebagai Dagang dan telah mempunyai penghasilan tetap, sehingga telahmampu untuk memberikan biaya/nafkah hidup kepada Pemohon

Calon suami Pemohon telah datang melamar Pemohon kepada ayahPemohon yang bernama AYAH PEMOHON namun yang bersangkutanmenolak dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan Calon suami berasaldari desa seberang, sehingga menurut perhitungan jawa (weton) kurang baikuntuk dinikahkan, karena menurut perhitungan (weton) tanggal lahir calonsuami tidak cocok dengan tanggal lahir pemohon;Menimbang, bahwa alasan ayah Pemohon menolak dan tidak bersediamenjadi wali ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

Bahwa jika diselisinkan juga namanama peserta pemilin yang mencoblos845 dan perhitungan surat suara 808, maka terdapat selisin 37 surat suarayang hilang, pertanyaannya 37 surat suara tersebut PPKD Popaliasembunyikan dimana.? ; 222292 2oe ne nnn ne ene onem.

Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, pada dasarnya PanitiaPemilinan Kepala Desa (PPKD) di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada,Kabupaten Kolaka, dengan nyata telah melakukan kesalahan dalammelakukan rekapitulasi dan perhitungan surat suara ulang. Sehingga segalahasil yang diperoleh selama proses pemilihan Kepala Desa di Desa Popalia,Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 18 Desember2018, tidak bisa diterima kebenaran perhitungan Rekapitulasi suaranya.

Perhitungan Suara Ulang surat suara yang ada dalam Kotak Suara yangtersegel dan distempel PPKD Popalia, yang saat ini diamankan oleh DPMD.Dengan menjadwalkan waktu Permitungan Suara Ulang yang dilakukan olehPEMDA Kolaka melalui DPMD, kirakira kapan dan tanggal berapa akandilakukan Perhitungan Suara Ulang.? ; 2.

Bahwa proses perhitungan suara berlangsung dimulai pada pukul 15:30 WITAsampai pukul 18:00 WITA, kemudian berlanjut dari pukul 18:00 sampai denganpukul 22:00 WITA ; n nn nnn nn nnn nnn nnn nn nen nee nen me nnn nn ne nen nee ene nen9. Bahwa ketika dimulainya perhitungan suara, terdapat hasil rekapitulasi suara, 800suara sah dengan rincian sebagai berikut: 370 suara nomorurut1 (YUSRAN) ; 7 7 2222 one ee on 52 suara nomor urut2 (DARMIN) ; 356 suara nomorurut3 (H.

Pada berita acara hasil perhitungan suara bermasalah ; 2. Dan Kotak Suara tersebut beserta surat suara dimasukkan dalam Kotak Suara ; 3.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabeandapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan,kewenangan dan dasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat(1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea KaluarPasal 6 ayat(2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dihitung

bea keluar kedapatan tidakbenar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukanpemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluardengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitiandokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam halini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalamjangka waktu paling lama

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dantarif bea keluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan MenteriKeuangan yang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untukmenghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor:

002001 tanggal 29 Desember 2009,PEB Nomor: 002004 tanggal 29 Desember 2009,PEB Nomor: 002014 tanggal 30 Desember 2009,Tarif Bea Keluar 0%;bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 Terbanding menetapkan denganmenggunakan tanggal realisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMKNomor: 2848/KM.4/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang PenetapanHarga Ekspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara

Bea Keluar dengan menggunakantanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkanke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2)Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturan yangmengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Keadaankeadaan tersebut di atas timbul karena pelanggaranpelanggaran prosedur dan tata cara pemungutan suarasehingga menyediakan prasyaratprasyarat bagi PanitiaPemilinan untuk melakukan penyesuaianpenyesuaianterhadap hasil perhitungan surat Suara yang salah satunyamengenai perhitungan jumlah surat Suara yang terpakai yangdidasarkan atas perhitungan surat Suara sisa dan pencocokandata daftar hadir pemilin seperti pada uraian faktafaktadibawah inl ; 222202 222 neon neeV.3.

Moyoruti 376Jumlah Total 2.880 Bahwa mengetahui ada perubahan atas hasil perhitungan a quo,Sdr. Suwarno selaku saksi Penggugat (calon nomor urut O01Mujiati) mengajukan protes atas tindakan Panitia Pemilihan yangmerubah hasil jumlah perhitungan surat Suara yang terpakai ;Bahwa meskipun Penggugat (calon nomor urut 1 Mujiati) telahmelakukan protes atas perbedaan hasil perhitungan jumlah suratsuara terpakai melalui sdr.

Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala DesaSidomukti, Kecamatan Brondong, Nomor : 07/PAN.PILKADESSIDOMUKTI/B2/IX/2019 ;++V.5.

Perhitungan Suara tersebut didapatkanCalon Kepala Desa Terpilih yaitu Nomor Urut 2, Sdr.

Kemudiansetelah perhitungan surat suara selesai. Panitia dengan disaksikan SaksiSadr.

Nias Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut, Dengan sengaja tidakmemberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara Pemungutandan Perhitungan Suara, serta hasil perhitungan suara kepadasaksi peserta pemilu, Pengawas pemilu lapangan dan pengawaspemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS pada hariyang sama, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

No.264/PID/2014/PTMDN.Eksemplar Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara,serta Sertifikat hasil Perhitungan Suara (Formulir C1) kepada saksian. SINEMA LATURE ALS AMA SITE sebagai saksi Partai PolitikHanura dan saksi an. HADIRI LATURE ALS AMA PUTRA selakusaksi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) berdasarkan Berita AcaraRapat Pleno Panwaslu Kec.

Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikute Menyatakan Terdakwa ROBERT LATURE, terbukti bersalah melakukantindak pidana Pemilu Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1(satu) eksemplar berita acara Pemungutan dan Perhitungan Suara,serta hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu,Pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam

Rekapitulasi Perbedaan Perhitungan Pajak antara Pemohon Banding danTerbanding.4.

proporsional biaya untuk mendapatkan,menagin dan memelihara penghasilan ("perhitungan bobot") denganmemperhitungkan keuntungan yang belum direalisasi atas perdagangan efek sahamke dalam bagian dari penghasilan yang bukan obyek pajak, Perhitungan bobot yangkami lakukan tidak memperhitungkankeuntungan yang belum di realisasi atasperdagangan efek saham ke dalam bagian dari penghasilan bukan obyek pajak;bahwa sesuai dengan pendapat Auditor Independen melalui surat No. 035/OL/031 1/DBSD tanggal 31 Maret

Dengandemikian tidak dimasukan dalam komponen penghasilan bukan obyek pajak danperhitungan bobot untuk mendapatkan koreksi biaya guna mendapatkan, menagihdan memelihara penghasilan yang merupakan penghasilan bukan obyek pajak("Perhitungan Bobot");bahwa keuntungan yang belum direalisasi atas saham tersebut bukan merupakanpenghasilan secara akuntansi perpajakan namun hanya merupakan sistem penilaianportofolio efek yang mengacu pada PSAK No 49 "Akuntansi Reksa Dana ".

Oleh karena itu, jika hal tersebut diterapkan di dalampembukuan reksa dana maka keuntungan yang belum di realisasi menjadi nihil;bahwa mayoritas reksa dana masuk dalam KPP Perusahaan Masuk Bursa,termasuk salah satunya produk PT NISP Asset Management yang lain yaitu ReksaDana NISP Dana Handal mengalami hal yang sama dengan reksa dana ini dandiputuskan bahwa KPP PMB mengikuti perhitungan seperti yang disampaikan olehWajib Pajak (Pemohon Banding);bahwa pembobotan dalam menghitung join cost adalah sebagai

Putusan Nomor 128/B/PK/PJK/2017terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sertaperaturan perundangundangan perpajakan yang masih berlaku;bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang:Menurut Terbanding (sesuai Surat Keputusan Keberatan):PPN Kurang Bayar Rp 45.981.384,00Sanksi Administrasi:Sanksi Bunga Rp 4.030.705,00Sanksi Kenaikan Rp 37.584.083,00

dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak September 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak September 2004 adalah sebesarRp459.813.835,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Halaman 8 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 128/B/PK/PJK/2017Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp0,00) NIHIL;

Bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/oenelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar. Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatantidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasarperhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak September 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 657.777.979,00DPP (80/100 x DPP PK) = Rp 526.222.383,00Selisih = Rp 131.555.596,00PPN = Rp 13.155.560,00KESIMPULAN: Bahwa sesuai Put.51367/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 16 dari33 halaman, Bantahan Pemohon Banding:Di mana Pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Putusan Nomor 746B/PK/Pjk/2018PUT85108/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN lebih bayar Masa Pajak November 2013menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Uraian Pemohon Banding 1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3.

Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak 33.356.427.010terutang (ea)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (Karena pembetulan) c.

Thamrin Nomor 51, Gondangdia,Menteng, Jakarta, 10350, sehingga besarnya Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak November 2013 yang terutang dihitungkembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut; Uraian1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN:Jumlah (Rp) a.1. Ekspor 1.554.274.859.814a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 709.793.352.152sendiri a.3. Penyerahan yang PPNnya yang dipungutoleh Pemungut PPN3.124.808.135 a.4.

Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b) 2.327 .849.318.839 2 Perhitungan PPN Lebih bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)70.979.335.835 b.Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam MasaPajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan104.335.762.845 b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)104.335.762.845 C.Diperhitungkan: c.1.

SKPLB d.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan104.335.762.845 e.Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih)Bayar(33.356.427.010) 3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan:4 PPN yang Kurang / (Lebih) dibayarMenimbang, bahwa sesudah putusan (33.356.427.010)terakhir ini diberitahukan Halaman 3 dari 9 halaman.

obyekPPh Pasal 26 dari akun 551020 (Subcontracting, Nokia Internal Service)sebesar $ 8,627,222.00 karena merupakan jurnal reklas dan pembayaran jasakepada Nokia Finland yang tidak dilakukan di Indonesia.bahwa berdasar penelitian atas data dan keterangan yang terdapat dalamberkas banding maupun hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelisberpendapat terdapat cukup bukti yang mendukung sebagian alasan bandingPemohon Banding serta yang mendukung dasar koreksi Terbanding untuksebagian sehingga perhitungan

Expense, Short Term Loan Nok Int $ 3,072,060.82 $ 3,072,060.82Akun 550045 Contractor cost service $ $ 556,509.53Akun 693000 Hired Labour $ = $478,090.54 Jumlah $ 18,853,805.89 $ 11,261,183.96MemperhatikanMengingatMemutuskanJumlah Obyek PPh Pasal 26 seharusnya $ 11,261,183.96 dan denganmemperhatikan bahwa nilai kurs $ yang dipergunakan Terbanding maupunPemohon Banding adalah sebesar Rp. 9.185,23, maka obyek PPh Pasal 26yang seharusnya dimaksud adalah setara dengan Rp. 103.436.564.745,00.bahwa berdasar perhitungan

Obyek PPh Pasal 26 yang seharusnyasebagaimana tersebut di atas, maka perhitungan koreksi obyek PPh Pasal 26yang seharusnya adalah sebagai berikut:Jumlah Obyek PPh Pasal 26 menurut hasil ekualisasi Rp. 103.436.564.745,00Jumlah Obyek PPh Pasal 26 yang sudah dilaporkan dalam SPT Rp. 101.885.255.504.00Koreksi Obyek PPh Pasal 26 yang seharusnya Rp. 1.551.309.241,00Koreksi Terbanding dalam Keputusan Keberatan Rp. 61. 7Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp. 59.485.321.396,00.bahwa atas hasil pemeriksaan

Ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP32/PJ/2010 tanggal 25Januari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2006 Nomor: 00051/204/06/059/08 tanggal 7 November 2008,sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:Dasar

Pengenaan Pajak Rp. 103.436.564.745,00PPh Pasal 26 Terutang Rp. 16.369.307.078,00Kredit Pajak R 1 45.2Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp. 310.261.848,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP R 142.720.4Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp. 452.982.298,00

sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan eo1.

;KerikilBerdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten ManggaraiTimur volume riil penggunaan kerikil secara keseluruhan adalah 62,98 M?

1.150 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah);Sehingga terdapat kelebihan pembelian seng sebanyak 308,92 lembardengan nilai Ro18.535.200,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh limaribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;e BesiBerdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten ManggaraiTimur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsiukuran besi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang;Pembelian

1.150 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah);Sehingga terdapat kelebihan pembelian seng sebanyak 308,92 lembardengan nilai Ro18.535.200,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh limaribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;BesiBerdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten ManggaraiTimur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsiukuran besi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang;Pembelian besi

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Para Penggugat, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut :-----------------------------------1. Penggugat Asuwan, masa kerja 8 tahun 2 bulan-. Uang Pesangon9 x 2 x Rp.1.974.346- =Rp.35.538.228,- -. Uang Penghargaan Masa Kerja3 x Rp.1.974.346,- =Rp. 5.923.038,- +Sub Jumlah =Rp41.461.266,--.

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika hak-hak Para Penggugat berupa upah berserta hak-hak lain yang sebagaimana mestinya diterima Para Penggugat setiap bulannya dari Tergugat, selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 yaitu sebanyak 6 (enam) X upah sebulan, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut: -------------------------1. Penggugat Asuwan.-.

berdasarkan bukti tertulis Tergugat 116 sertaketerangan saksi, terdapat fakta hukum benar Tergugat menerima AnjuranDinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang isinya agar pihak Tergugat/PT.Nusantara Surya Sakti memanggil Para Penggugat yaitu Asuwan dan YuliIswanto untuk bekerja kembali pada jabatan dan tempat semula;Menimbang, Bahwa berdasarkan buktibukti tertulis Tergugat 117, 119serta keterangan saksi, terdapat fakta hukum benar Penggugat Asuwan masihmemiliki sisa waktu cuti sebanyak 3 hari dengan perhitungan

berkerja karena telah diputuskan hubungan kerjanya (diPHK) secara sepihak oleh Tergugat, sehinggaMajelis hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar Upah selamaproses terhadap Para Pengggugat sebesar 100% (Seratus perseratus) untuksebanyak 6 (enam) bulan;= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukumpertimbanganhukum tersebut diatas, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat tuntutan ParaPenggugat pada angka (4) dalam pokok perkara, yaitu tuntutan upah selamaproses haruslah dikabulkan dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungankerja kepada Para Penggugat, dengan perhitungan untuk masingmasing Penggugat adalah sebagai berikut :1. Penggugat Asuwan, masa kerja 8 tahun 2 bulan. Uang Pesangon9 x2xRp.1.974.346 =Rp.35.538.228,. Uang Penghargaan Masa Kerja3 x Rp.1.974.346, =Rp. 5.923.038, +Sub Jumlah =Rp41.461.266,.

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketikahakhak Para Penggugat berupa upah berserta hakhak lain yangsebagaimana mestinya diterima Para Penggugat setiap bulannya dariTergugat, selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejakbulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 yaitusebanyak 6 (enam) X upah sebulan, dengan perhitungan untukmasingmasing Penggugat adalah sebagai berikut: 1. Penggugat Asuwan..

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

Model C1.PLANODPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan SuaraCalon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1DPR.Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan HasilPerhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan FormulirModel C1DPRD PROVINSI..

Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.Model C2KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau CatatanKejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.Model C3KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.Model C4KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita AcaraPemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPSkepada PPS.Model C5KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita AcaraPemungutan Dan Penghitungan

suara,dan mengawasi pelaksanaan perhitungan suara.

Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.6. Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan Hasil PerhitunganSuara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1DPRDPROVINSI.Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst7. Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.8.

Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst10.11.12.13.14.15.16.17.Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan HasilPerhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan FormulirModel C1DPRD PROVINSI.Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.Model C2KPU : Surat Pernyataan

PENGGUGAT sejaksemula telah menyampaikan keberatan atas perhitungan mengenaijumlah/besaran biaya BPHTB yang harus dibayar tersebut.

Didalam pertemuan yangdilangsungkan di kantor TERGUGAT tersebut, dicapai kesepakatanpenyelesaian permasalahan dengan perhitungan biaya untukpelaksanaan Penandatangan Akta Jual Beli adalah sebagai berikut :PERHITUNGAN TERGUGAT :Perhitungan TERGUGAT berdasarkanNJOP (Nilai Jual Objek Pajak)tahun 2015 adalah SEDESOM scssinwisis sis casianwsana svxsameeanwnns Rp. 196.474.000, (mengacu pada Surat TERGUGAT Ref.053/SMDM/FAC/V/2015 Tertanggal 04 Mei 2015).Pemotongan atas uang Deposit ......... cc eeeeeeeeeeeeeeeees

Rp. 100.000.000,Total KEWaAJIDAN anne: munccunccunccanena mmasieusis anid exmmremucenene an Rp. 96.474.000,Sedangkan PERHITUNGAN PENGGUGAT : Hal 6 dari 84 Hal Putusan No. 612/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel24.25.26.27.28.Perhitungan kewajiban Penggugat adalah...............Rp. 70.317.967,(Tujuh puluh juta tiga ratus tujuh belas ribusembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).Bahwa dari perhitungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimanadiuraikan diatas, terdapat selisin atau perbedaan sebesar Rp.26.336.000, (Dua puluh

(seratus sembilan puluhenam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);Bahwa pembayaran yang dilakukan Penggugat pada tanggal 19Agustus 2016 sebesar Rp96.474.000.00, (sembilan puluh enam jutaempat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) nyatanya dilakukanberdasarkan Perhitungan biaya yang dilakukan Penguggat merujukpada surat Pemberitahuan Perhitungan Rincian Biaya Tanggal 04 Mei2015 sebesarRp196,474.000.00.

Tanggapan dan Surat PemberitahuanPerbaikan Rincian Biaya (Vide Bukti T10b) pada faktanya kewajibanPenggugat untuk perhitungan pada bulan Mei 2015 adalah sebesarRp322.788.125.00.

Keuntungan selisih kursMenurut TerbandingBahwa Terbanding mempertahankan koreksi pemeriksa atas SelisihKurs sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan karenaterdapat perbedaan perhitungan selisih kurs.

; Perhitungan kembali atas selisih kurs yang dilakukan oleh Terbandingdalam proses pemeriksaan tidak memperhitungkan semua transaksiyang berhubungan dengan valuta asing.

Perhitungan selisin kursmenurut Pemohon Banding, Pemohon Banding melakukan revaluasisetiap akhir bulan atas perkiraan :a) Account Payableb) Account Receivablec) A/R Bad Debt Allowanced) Banke) Loanf) Petty Cash Pemohon Banding sudah memberikan perhitungan/revaluasi atasselisih kurs disertai dengan bukti Rekening Koran dan grafik fluktuasinilai tukar rupiah terhadap mata uang asing selama tahun 2008kepada Terbanding pada tanggal 6 Juni 2011;Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 789 B/PK/PJK/2016

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setujudengan pendapat Majelis yang menyatakan: Perhitungan kembali selisihkurs yang dilakukan oleh Terbanding hanya terhadap Akun pinjamanbank sedangkan akun yang lainnya tidak dihitung kembali.

Hal tersebutmengakibatkan hasil perhitungan Terbanding tidak menggambarkanjumlah laba rugi selisih kurs pada Tahun 2008 secara keseluruhan,sehingga tidak dapat dibandingkan dan dijadikan dasar koreksi terhadapjumlah selisin kurs yang dihitung oleh Pemohon Banding;9.

Di mulai sejak di minta untuk menjadi AnggotaTim transisi sejak Bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.Dengan Perhitungan Honor dari Anjuran Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi sebesar Rp.4.000.000, Terbilang (Empat JutaRupiah) Perbulan. Dengan Perhitungan Anjuran dari DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Sebesar Rp.4.000.000, X 4Bulan = Rp.16.000.000, Terbilang (Enambelas Juta Rupiah).Il MUHAMMAD SULHA.

Di mulai sejak di minta untuk menjadiAnggota Tim transisi sejak Bulan Oktober 2018 s/d Februari2019.Dengan Perhitungan Honor dari Anjuran Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi sebesar Rp.4.000.000, Terbilang (Empat JutaRupiah) Perbulan.Dengan Perhitungan Anjuran dari DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Sebesar Rp.4.000.000, X 4Bulan = Rp.16.000.000, Terbilang (Enambelas Juta Rupiah).Total uang Honor dari Tim Transisi Para Penggugat adalah sebesar Rp.32.000.000, Terbilang : (Tiga puluh tujuh juta rupiah

Bahwa Penggugat mengikuti apa yang di Anjurkan dalam hasil RapatBipartit sesuai perhitungan pesangon berdasarkan Undangundangnomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan upahminimum Kabupaten Paser Tahun 2020.l. ZULKIFLIE,SE. Mulai bekerja dari Bulan Oktober 2018 s/d Februari2020,dengan Masa Kerja 15 Bulan di Dalam Anjuran Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi di perhitungan Pesangon dengan Gajih@.Rp.5.000.000, X 2 (bulan) X 2 = Rp.20.000.000, Terbilang(Dua Puluh Juta Rupiah).Il.

Mulai bekerja dari Bulan Oktober 2018 s/dFebruari 2020,dengan Masa Kerja 15 Bulan di Dalam AnjuranDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di perhitungan Pesangondengan Gajih @.Rp.4.750.000, X 2 (bulan) X 2 = Rp.19.000.000,Terbilang (Sembilan Belas Juta Rupiah).ll. BUDI PURWANTO.

Di mulai sejak di minta untuk menjadi Anggota Timtransisi sejak Bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.Dengan Perhitungan Honor dari Anjuran Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi sebesar Rp.4.000.000, Terbilang (Empat Juta Rupiah)Perbulan. Dengan Perhitungan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Sebesar Rp.4.000.000, X 4 Bulan = Rp.16.000.000,Terbilang (Enambelas Juta Rupiah).Il. MUHAMMAD SULHA.

Sesuai Pasal 3KEP537/PJ/2000, dasar perhitungan PPh Pasal 25 adalah jumlah penghasilanneto menurut SPT PPh Badan Tahun Pajak yang lalu dikurangi denganHalaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 771/B/PK/PJK/2012penghasilan tidak teratur.

Dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang disampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) pada tanggal30 Januari 2009 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) juga melampirkan perhitungan angsuran PPh Pasal 25untuk Tahun Pajak 2009. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25UndangUndang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 3 KeputusanDirjen Pajak Nomor: KEP537/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000,menyebutkan sebagai berikut:Halaman 7 dari 17 halaman.

2009 sesuai dengan perhitungan Angsuran PPhPasal 25 yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan TahunPajak 2008 yaitu sebesar Nihil.Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa pemenuhan kewajibanAngsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Februari 2009 telah sesuaidengan besarnya perhitungan PPh Pasal 25 menurut SPT TahunanPPh Badan Tahun Pajak 2008, sehingga tidak ada PajakPenghasilan dalam tahun berjalan yang terhutang yang dapatmenimbulkan sanksi administrasi berupa bunga.Berdasarkan perhitungan angsuran

Sesuai Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (6) beserta Penjelasan Pasal 25ayat (6) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menentukanperhitungan yang berbeda atas perhitungan Angsuran PPh Pasal 25Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), maka angsuran PPhPasal 25 yang ditentukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) baru akan berlaku mulai bulan berikutnya.

B dapat disesuaikan oleh DirekturJenderal Pajak.Dari contohcontoh dalam Pasal 25 UndangUndang Pajak PenghasilanNo. 36 tahun 2008, jelas terlinat apabila Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) menentukan perhitungan yang berbeda atasperhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat), maka angsuran PPh Pasal 25 yang ditentukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat) baru akanberlaku mulai bulan berikutnya.