Sawiyah mendapat 1/7 bagian, yang diterima oleh anak-anaknya dengan perhitungan 1/7 dibagi 9 (sembilan) bagian, masing-masing mendapat :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menetapkan harga bidang tanah milik dari Pemohon Keberatan yang dijadikan Proyek Pembagunan Bendungan Lau Simeme dengan perhitungan harga, sebagai berikut : Tanah luas 2.502 M2 dengan nilai sebesar Rp.100.000,00 / M2 = Rp.250.200.000,-(dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian

Tentang Perhitungan Utang Akad ljarah Muntahhiyyah BittamlikNo.016/IMB/VI/16.

Bahwa, perhitungan yang dilakukan Pemohon pailit Il sama sekalitidak berdasarkan perjanjian;9.2.2.

Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No032/PSP/VV/16 adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00042,tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 2.564.051 .826,51;Halaman 82, Putusan Nomor : 8/Pdt.SusPailt/2018/PNNiaga.Sby. Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No033/PSP/VV/16 adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No.

Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No034/PSP/VV/16 = adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00037,tanggal 17 Juni 2014, yakni Rp. 1.317.961.288,49;. Tentang Perhitungan Utang Akad larah Muntahhiyyah BittamlikNo.014/IMB/VV16.adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00038tanggal 20 Juni 2014, yakni Rp. 2.259.001.093,93;.

Tentang Perhitungan Utang Akad ljarah Muntahhiyyah BittamlikNo.015/IMB/VV/16.adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00051Tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 3.515.401.818,60;. Tentang Perhitungan Utang Akad larah Muntahhiyyah BittamlikNo.016/IMB/VI/16. adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00046Tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 5.178.673.949,02;.

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan dengan perhitungan sebagai berikut 6 x Rp3.222.556,00 = Rp19.335.336,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Jumlah yang masih harus dibayar(5+6.a) Rp 1.803.677.480,00 Bahwa atas ketetapan pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukanpermohonan keberatan dengan surat Nomor: O6/AA/IX/2007 tanggal20 September 2007 dan dengan Keputusan Nomor: KEP62/WPJ.18/BD.0303/2008 tanggal 13 Agustus 2008 Terbanding menolak dan menambahjumlah pajak yang terutang, dengan perhitungan sebagai berikut: Pajak yang Kredit : Sanksi Yang MasihUraian PPh emnuteing Pajak Fura (Lebih) Administrasi Harus Dibayar(Rp) Dibayar(Rp) (Ro) (

Tentang Perhitungan Kompensasi Kerugian Tahun Pajak 2004 sebesarRp.2.933.069.241 ,74Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 tersebut, maka dengan iniHalaman 9 dari 19 halaman.

Tentang Perhitungan Kompensasi Kerugian Tahun Pajak 2004sebesar Rp.2.933.069.241,741. Bahwa dalildalil, faktafakta serta dasar hukum (fundamentum petendi)yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yangtidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalildalil yangakan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)pada uraian berikut ini.2.

Bahwa perhitungan kompensasi kerugian Menurut Majelis Hakimsebesar Rp.2.933.069.241,74 adalah berasal dari perhitunganPenghasilan Neto Tahun Pajak 2003 sesuai dengan PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15Juli 2010;14.2.

Bahwa atas koreksi peredaran usaha yang berasal dari koreksinegatif Harga Pokok Penjualan (HPP) yang kemudian digrossupyang menjadi dasar perhitungan kompensasi kerugian padaperkara a quo, yang telah diputus dengan Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010telah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding);14.4.

Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasilperhitungan suara yang benar menurut Pemohon;2.

suara atau BA hasilrekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KPPS, PPKataukah KPU Kabupaten/Kota.

maupunTermohon, terdapat petunjukpetunjuk yang cukup, bahwa dalamproses perhitungan suara terdapat halhal yang tidak sempurna danharus diulang secara fair agar terhindar dari salah perhitungan.Oleh karenanya permohonan Pemohon Keberatan dapatdikabulkan, atau setidaktidaknya dapat dilakukan perhitungan ulangoleh KPUD di Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Kota Kendari,Muna, Kolaka dan Kota BauBau..

suara, jumlahnyasama dengan perhitungan di tingkat KPU Kota BauBau (vide buktiTermohon 1.15) Pemohon Peninjauan Kembali telah memperolehsuara sebanyak 8.773 suara.Hal. 73 dari 85 hal.

No. 15 PK/KPUD/2008Rekapitulasi PPK diterima semuanya oleh BUDI AININ, kuranglebih satu jam, saksi BUDI AININ kembali di KPUD Kota BauBau,ternyata Rapat Pleno perhitungan suara telah selesai.

Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkansengketa ini untuk mengabulkan selurunh permohonan banding PemohonBanding terhadap Penetapan Kembali perhitungan Bea Keluar NomorKEP273/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Mei 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT41289/PP/M.VII/19/2012, tanggal 8 November 2012

, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP273/WBC.03/2011 tanggal 19Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atasBarang yang diekspor oleh Pemohon Banding, atas nama PT Cerenti Subur,NPWP: 01.062.194.4218.000, Jenis Usaha : Perdagangan, Pembangunan,Perindustrian, Pengangkutan, Jasa, dan Pertanian, beralamat di PulauPanjang Hilir Kuantan Senggigi, Riau,

Putusan Nomor 2952/B/PK/Pjk/2020Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP273/WBC.03/2011 tanggal 19Desember 2011 mengenai Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar AtasBarang Yang Diekspor oleh Pemohon Banding atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.062.194.4218.000; dan menetapkan atas ekspor500,00 MT Crude Palm Oil in

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar Atas Barang Yang Diekspor oleh Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta, buktiobukti dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar.

Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untukmenguatkan kembali putusan a quo karena in casu penerbitankeputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidakdilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur(Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa) dalamrangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatankarena Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor Oleh PT Cerenti

YAMIN SH Bin ISMAIL (Alm) menerima DanaKompensasi sejumlah Rp. 19.250.000, (Sembilan belas juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) dengan perhitungan 7 Kavling dikali dengan DanaKompensasi Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu) selama bulanSeptember 2019 sampai Januari 2020, kemudian Dana Kompensasi yangtelah diterima digunakan untuk kebutuhan keluarga.Bahwa Terdakwa I menerima Dana Kompensasi adalah sejumlah Rp.20.900.000, (dua puluh juta sembilan ratus ribu) dengan perhitungan 19Kavling dikali

YAMIN SH Bin ISMAIL (Alm) mengetahuibahwasanya Dana Kompensasi tersebut seharusnya untuk 100 KK yangterdaftar pada SK Bupati Ketapang Nomor : 207 namun Dana Kompensasitetap diterima dengan perhitungan Terdakwa 19 Kavling, Terdakwa II 15Kavling, Saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ABDUL HARIS (Alm) 14 Kavling,dan Saksi M.

YAMIN SH Bin ISMAIL (Alm) menerima DanaKompensasi sejumlah Rp. 19.250.000, (Sembilan belas juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) dengan perhitungan 7 Kavling dikali dengan DanaKompensasi Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu) selama bulanSeptember 2019 sampai Januari 2020, kemudian Dana Kompensasi yangtelah diterima digunakan untuk kebutuhan keluarga.Bahwa Terdakwa menerima Dana Kompensasi adalah sejumlah Rp.20.900.000, (dua puluh juta sembilan ratus ribu) dengan perhitungan 19Kavling dikali dengan

Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) NomorSPKPBK000010/WBC.12/2017 tanggal 24 Juli 2017 sehingga seluruhjumlah Bea Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);2.

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbanding sebagaimanatertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK000010/WBC.12/2017 tanggal 24 Juil 2017Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK000010/WBC.12/2017 tanggal 24 Juli 2017dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan SPKPBK000010 yang disebabkan perbedaanjumlah dan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000008 tanggal 27Maret 2017 yang berisi tagihan bea keluar sebesar Rp864.476.000,00;tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Penetapan kembali perhitungan beakeluar oleh Termohon Peninjauan Kembali yang diberitahukan secaratertulis dengan SPKPBK000010 yang disebabkan perbedaan jumlahdan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000008 tanggal 27 Maret2017 yang berisi tagihan bea keluar sebesar Rp864.476.000,00; yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum sertadiputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena Konsentrat

Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2007 sebagaiberikut: No.UraianRupiah Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor 46.146.417.360a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 22.159.235.227a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 3.256.500.000a.d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 3. Kelebihan Pajak yang sudah a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/Pjk/2018 4, PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 5. Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Bunga Pasal 13(5) KUP Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Jumlah (a+b+c+d+e+f) ab.d.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.215.923.523Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/Pjk/2018b. Dikurangib.1.. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama Rp b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 558.950.353b.3. STP (pokok kurang bayar) Rp b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 1.515.560.842b.5. LainLain Rp 141.412.328b.6. Jumlah Rp 2.215.923.523c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP Rp d.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 3. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rpb. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) Rpc. Jumlah Rp4.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.215.923.523b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama Rp 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 558.950.353b.3. STP (pokok kurang bayar) Rp 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 1.515.560.842b.5. LainLain Rp 141.412.328b.6. Jumlah Rp 2.215.923.523c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP Rp 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.215.923.523e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 03.

Detil perhitungan harga jual bangunan per m2 terdapat dalamKKP C2, dimana untuk menentukan nilai jual bangunan/m2 dihitung dari nilaijual bangunan keseluruhan dibagi luas bangunan. Nilai jual bangunankeseluruhan berasal dari nilai kontrak (exclude PPN) dikurangi dengan nilai jualtanah keseluruhan.

Data dalam memo Project Working Committee (PWC) diketahui bahwa hargasatuan tanah murni/mentah adalah sebesar Rp2.000.000,00per m2,bahwa berdasarkan perhitungan harga jual bangunan per m2 setiap perjanjian pengikatan jualbeli unit apartemen diketahui bahwa nilai jual bangunan per m2 melebihi dari Rp4.000.000,00,bahwa untuk menghitung harga jual bangunan per m2 tidak dapatmenggunakan perhitungan 70% dari nilai kontrak (exclude PPN dan biayasurat), hal demikian adalah keliru.

Perhitungan 70% didasarkan dariimplementasi perjanjian kerja sama operasiPT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. ECI yangmemberikan koniribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

yangbersengketa Majelis berpendapat bahwa perhitungan dalammenentukan nilai jual bangunan per m2 seharusnya mendekatikondisi riil yang sebenarnya dimana bangunan apartemen berdiridi atas tanah yang sama sehingga perhitungan penentuan luastanah untuk masingmasing unit apartemen tidak mungkin samadengan luas bangunan apartemen.bahwa Majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Terbandingpada saat keberatan, dimana Terbanding menghitung dengan mengacu pada SPPTPBB Tahun 2004, yaitu nilai

Perhitungan 70% didasarkan dari implementasi perjanjian kerjasama operasi PT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. EClyang memberikan kontribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 881.976.395= Rp 705.581.116= Rp 176.395.279= Rp 17.639.528bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2006sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 102.684.027Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakAgustus 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Agustus 2006 adalah sebesar Rp584.938.276,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

No. 466 K/Pid.Sus/2009143 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kelurahan Batu Ceper tertanggal 9 September2004 ;144 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kelurahan Kelapa Indah tertanggal 6 Januari2005;145 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kecamatan Suka Asih tertanggal 11 Nopember2004 ;146 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat

Suara Kecamatan Cikokol tertanggal 11 Nopember2004 ;147 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kelurahan Sukarasatertanggal 9 Nopember2004 ;148 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kecamatan Karang Tengah tertanggal 8Nopember 2004 ;149 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kelurahan Larangan tertanggal 23 Nopember2004 ;150 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran

KeuanganPenghapusan Surat Suara Kelurahan Pinang tertanggal 11 Nopember2004 ;151 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kecamatan Cipondoh tertanggal 25 Nopember2004 ;152 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kecamatan Jatiuwung tertanggal 09Nopember 2004 ;153 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kecamatan Benda tertanggal 25 Nopember2004 ;154 Photo copy Perhitungan

No. 466 K/Pid.Sus/2009146Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kecamatan Cikokol tertanggal 11Nopember 2004 ;147Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kelurahan Sukarasa tertanggal 9Nopember 2004 ;148 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kecamatan Karang Tengah tertanggal 8Nopember 2004 ;149Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara

Surat Suara Kecamatan Benda tertanggal 25Nopember 2004 ;154Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kecamatan Cibodas tertanggal 08Nopember 2004 ;155 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kecamatan Larangan tertanggal 25Nopember 2004 ;156Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran KeuanganPenghapusan Surat Suara Kecamatan Larangan tertanggal 23Nopember 2004157Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran

Putusan Nomor 1173 B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2012 terutang adalahsebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan ekspor Rp 0Penyerahan yang PPNnya yang harus dipungut sendiri Rp 0Penyerahan yang PPNnya yang dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut Rp 0Jumlah seluruh penyerahan Rp 0Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00022/KEB/WPJ.33/2016 tanggal 15Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2012 Nomor 00041/207/12/404/15 tanggal 19 Mei 2015 atas Nama PTAgung Cipta Indah, NPWP: 02.740.656.0404.000, beralamat di Jalan RayaHE Sukma Nomor 51, Harjasari, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Baratsehingga Perhitungan

Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 DPP atas Ekspor Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1173 B/PK/Pjk/2018 2 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri3 DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN4 Jumlah Seluruh Penyerahan5 Pajak Keluaran6 Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.872.367.2147 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar (2.872.367.214)8 Kelebihan Dikompensasikan 2.872.367.2149 PPN Kurang / (Lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September

peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp) DPP atas Ekspor DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari PengenaanPPN Jumlah Seluruh Penyerahan Pajak Keluaran Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.872.367 .214 Jumlah Perhitungan

PemohonBanding adalah perusahaan perseorangan dan terdaftar di kantor pelayanan pajak dengan KLU 74110 Jasa Hukum;Mbahbyut Magalsarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak serta buktibukti yangdiajukan dalam persidanagan, diuraikan sebagai berikut:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesarRp.28.380.281,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon banding, dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPh Pasal 21 menurut Terbanding Rp 399.805.281,00DPP

olehMajelis I Pengadilan Pajak, maka seluruh pertimbangan yang digunakan oleh Majelis I PengadilanPajak dalam memutus sengketa PPh Orang Pribadi tahun 2009 diterapkan sepenuhnya dalammemeriksa dan memutus sengketa DPP PPh Pasal 21 Masa Desember 2009 ini;bahwa pada tahun 2009 Pemohon Banding belum melakukan pemungutan PPh Pasal 21 sehingga tidakterdapat SPT PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;bahwa dalam proses penyelesaian keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen danbuktibukti perhitungan

biaya gaji, upah dan tunjangan lainnya serta perhitungan pemotongan PPhPasal 21 untuk masingmasing pegawai, sehingga besarnya DPP PPh Pasal 21 tahun 2009 sebesarRp371.425.000,00 dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp.5.303.340,00;bahwa dalam proses keberatan Terbanding tidak dapat menerima penjelasan dan dokumen dan ataubukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding, dan Terbanding tetap mempertahankan jumlah DPPPPh Pasal 21 tahun 2009 sebesar Rp.399.805.281,00 berdasarkan laporan LabaRugi

322.850.000,00e THR Rp 35.575.000,00e = Insentif Rp 13.000.000.00Jumlah Rp 371.425,000.00bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:e bahwa besarnya DPP PPh Pasal 21 menurutTerbanding sebesar Rp.399.805.281,00 tidakdidasarkan pada buktibukti yang kuat, tetapididasarkan pada Laporan Laba Rugi yang terbuktitidak benar dan tidak mencerminkan kegiatan usahaPemohon Banding;e bahwa besarnya DPP PPh Pasal 21 menurut Pemohonbanding sebesar Rp.371.425.000,00 telah didukungdengan perhitungan

dan buktibukti yang cukup yangmenggambarkan besarnya biaya gaji, upah, tunjangandan insentif yang dibayar oleh Pemohon Bandingselama tahun 2009;e bahwa perhitungan pajak PPh Pasal 21 untuk masingmasing pegawai yang dilakukan oleh Pemohonbanding, dengan jumlah pajak terutang seluruhnyaRp.5.303.340,00 telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPhPasal 21 Masa Desember 2009

Tangerang Manunggal didasarkan atas perhitungan saksisendiri perusahaan tersebut mengalami kerugian.

Nomor 152 PK/Pdt/2016Di samping tidak adanya rincian perhitungan yang telah diverifikasidan/atau diaudit oleh pihak yang kompeten, objektif danindependen, maka besar atau angka Rp107.279.563.341,00 itusendiri sangat tidak wajar dalam perhitungan laporan keuangan,dengan alasan sebagai berikut:1)Angka Rp107.279.563.341,00 pada hakekatnya adalah angkayang dihasilkan dari perhitungan compound interest dengantingkat bunga 24 persen/tahun berdasarkan nilai investasiRp6.750.000.000,00.

Nomor 152 PK/Pdt/2016Mahkamah Agung RI jo. putusan Pengadilan NegeriTangerang) dan menurut perhitungan Pemohon PeninjauanKembalimelaluipendekatan perhitungan Ebitda (labasebelum bunga, pajak dan penyusutan) dan perhitunganEbit (laba sebelum bunga dan pajak) berikut:(1) Perhitungan Ebitda (laba sebelum bunga, pajak dan penyusutan):Komparasi perhitungan EBITDA antara PDAM TKR dan PT TTMTAHUN TKR TTM Selisih1998 124.288.124 223.206.759 (98.918.635)1999 446.182.194 425.781.972 20.400.2222000 1.861.057.593

PENGGUGAT sejaksemula telah menyampaikan keberatan atas perhitungan mengenaijumlah/oesaran biaya BPHIB yang harus dibayar tersebut.

Didalam pertemuan yangdilangsungkan di kantor TERGUGAT tersebut, dicapai kesepakatanpenyelesaian permasalahan dengan perhitungan biaya untuk pelaksanaanPenandatangan Akta Jual Beli adalah sebagai berikut :PERHITUNGAN TERGUGAT :Perhitungan TERGUGAT berdasarkanNJOP (Nilai Jual Objek Pajak)tahun 2015 adalah sebeSar ......... cc ceeeeeeeeeeereeeeeeeeeees AP. 196.474.000,(mengacu pada Surat TERGUGAT Ref.053/SMDM/FAC/V/2015 Tertanggal 04 Mei 2015).Pemotongan atas uang Deposit .............:. eee Rp. 100.000.000

, Total KewajiDan otter RP. 96.474.000,Sedangkan PERHITUNGAN PENGGUGAT : Perhitungan kewajiban Penggugat adalah...............

Perhitungan biaya BPHTByang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat didasarkan padaketentuan UU BPHTB;Bahwa agar pelaksanaan penandatanganan AJB dapat segeradilaksanakan, Tergugat kembali mengirimkan pemberitahuan rincianbiayabiaya yang menjadi kewajiban Penggugat untuk perhitungan tanggal04 November 2015 berdasarkan Surat Ref No: 233/SMDM/FAC/XI/2015tanggal 04 November 2015 (Surat Perhitungan Kewajiban Penggugattertanggal 04 November 2015) (Bukti T10c) yang pada pokoknyamenyampaikan rincian biayabiaya

AJB, BPHTB, PBB, PNBP, ZNT, IPL &Tempat Sampah untuk perhitungan bulan November 2015 adalah sebagaiberikut:1.

pembayaran Bea Keluar sebesarRp316.607.000,00;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan Nomor: KEP62/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dengan alasan kesalahan yang PemohonBanding lakukan hanyalah kesalahan administrasi tidak melakukan pembetulan atasPEB dan bukan bermaksud untuk menghindar dari kewajiban membayar Bea Keluar,dan Terbanding tidak mengingatkan dan tetap memberikan pelayanan eksporkepada Pemohon Banding, maka tidak seharusnya Pemohon Banding diganjardengan penetapan kembali perhitungan

Bea Keluar;bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 TentangPengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor mengatur sebagai berikut:Pasal 6Ayat (2): Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitungberdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggalPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.Ayat (4): Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaranBea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada

Tarif Bea Keluar dan HargaEkspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan keKantor Pabean.Ayat (4) Dalam hal Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah BarangEkspor Dengan Karakteristik Tertentu, Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untukMenimbangMengingatMemutuskanpenghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata Uang yangberlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.Pasal 14Ayat (1) Direktur Jenderal menetapkan kembali perhitungan

Bea Keluar dalam waktupaling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor mendapatnomor pendaftaran, dalam hal :a. berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor; ataub. dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangandan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaan TarifBea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.Ayat (2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat

dengan demikiankoreksi Terbanding atas bea keluar tidak dapat dipertahankan;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangundangNomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnyayang terkait;: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP62/WBC.03/2011tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan