Saksi LINDA GUSVIARIANI;e Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini, karena adanyadugaan tindak pidana penggunaan identitas palsu dan tindak pidanamenempatkan, mentranfer, mengalinkan, membelanjakan, membayarkan,menhubahkan, menitipbkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk,menukarkan denngan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasharta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duga merupakan hasiltindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan;

yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasiltindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkanasal usul Harta Kekayaan sehingga seolaholah menjadi Harta Kekayaan yangsah.e Bahwa Pengertian pencucian uang menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidanapencucian uang adalah : segala perbuatan yang memenuhi unsur tindakpidana sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini.e Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikansebagai

suatu) perobuatan yang dilakukan dalam upaya untukmenyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yangdiperoleh dari hasil tindak pidana.

Tahap penempatan merupakan tahappertama dalam proses pemisahan harta kekayaanhasil kejahatan dari sumber kejahatannya.2) Pelapisan (Layering), adalah Upaya untuk lebih menjauhkan hartakekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya sepertimentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedian jasakeuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentukhasil kejahatan, mengaburkan asalusul harta kekayaan dengan25mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatanlainnya

Dengan dilakukannya Layering, akan menjadi sulit bagi penegakhukum untuk mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.3) Integrasi (Integration), adalah Upaya menggunakan harta kekayaan hasiltindak pidana yang telah ditempatkan (Placement) dan atau dilakukanpelapisan (Layering) yang nampak seolaholah sebagai harta kekayaanyang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembalikegiatan kejahatannya.

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan olehpelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Medan, adalah seperti/antara lain:e Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkansertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain. Apabila Tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalamperkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.9.

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Kabanjahe)untuk memerintahkan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Medan untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang memintakepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan);5.

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g). Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masakonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;h).

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak.Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaanyang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah,yayasanyayasan di lingkungan kementrian negara/iembaga, atauperusahaan negara/daerah;8. Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lainyang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah;9.

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;10.

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan mengguanakan fasilitas yangdiberikan pemerintah.Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PT PAL Bahwa bantuan dana Block Grant Tahun 2010 disalurkan langsung melaluiRekening Sekolah penerima bantuan Block Grant Tahun 2010; Bahwa pelaksaan kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1Tinombo Selatan yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola namundilaksanakan dengan cara diborongkan kepada pihak lain; Bahwa kegiatan Block Grant Tahun 2010 di

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak.Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaanyang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah,yayasanyayasan di lingkungan kementrian negara/iembaga, atauperusahaan negara/daerah;Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PT PAL8.

Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lainyang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah;9. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;10. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan mengguanakan fasilitas yangdiberikan pemerintah.

Bugul Kidul KotaPasuruantanggal 2 Juni 2012; 0Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telahdikaruniai seorang anak bernama SULISTYO PRIOHATMANTO, lakilakilahir di Pasuruantanggal 30 Juni 1997; Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tersebut selain dikaruniaiseorang anak tersebut juga mempunyai harta kekayaan bersama (HartsGono Gini) yaitu berupa "Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dari batu terletak diKelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Propinsi JawaTimur

sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik No. 616 surat ukurtanggal 16122002 No 151 Luas 96 M2 atas pemegang hak SULISTYOPRIGHAT MAN TOs 22s sseneseceees reser neeee eeeBahwa harta kekayaan bersama tersebut diperoleh dan didapatkanselama Para Pemohon menjadi suami istri dan selanjutnyadiatasnamakan kepada anak Para Pemohon yaitu SULISTYOPRIOHATMANT O 5 222222 enon nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn cence cnn enn enceBahwa saat ini Para Pemohon bermaksud ingin menjual tanah (hartabersama) tersebut

Memberikan ijin kepada Para Pemohon SURADJI dan SRIKUSUMANINGATI untuk melakukan tindakan hukum untuk mewakilikepentingan anaknya yang belum dewasa bernama SULISTYOPRIOHATMANTO, lakilaki, lahir di Pasuruan, tanggal 30 Juni 1997 untukmenjual tanah (harta kekayaan bersama), berupa: "Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dari batu terletak diKelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Propinsi JawaTimur sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik No. 616 surat ukurtanggal 16122002 No

Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan berupasebuah rumah type 36 yang berkawasan di Perumnas Tg.

dalampengasuhan, perawatan, dan tanggungan Penggugat;Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak persidangan hingga saat inirumah tersebut dalam penguasaan pihak Tergugat, dan pihak Tergugatenggan untuk memberikan hak waris yang telah disepakati dan juga tidakmau untuk membagi harta bersama;Bahwa harta bersama tersebut perhitungannya menjadi: Sebuah rumahtype 36, dengan taksiran harga senilai Rp.100.000,000, (Seratus jutarupiah);Bahwa berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Bab XIII mengenaiHarta Kekayaan

Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama;5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dariPenggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah hartabersama itu, yaitu. sebesar separuh dari Rp.100.000.000, =Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah);6.

PUTUSANNomor 890 K/Pdt.SusHKI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:SUWANDI TANUWIJAYA, bertempat tinggal diRuko Cempaka Mas Blok E/10, Jakarta Pusat,Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepadaFendrik Adibuana Patria, S.H., dan kawan, ParaAdvokat, berkantor di Rukan Elang Laut Blok ANomor 16, Jalan Pantai Indah Selatan , PantaiIndah

Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cqDirektur Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek AMHAmanah dari Daftar Umum Merek; dan8.

Memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq.

Syamsurijal tersebut, Saksi EnniHaswita menyetujui untuk menaikan tarif Pengobatan hewan, selanjutnya terdakwa Drh.Syamsurijal menaikkan harga tarif pengobatan hewan melebihi dari tarif yang ditetapkanoleh berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang PetunjukPelaksanaan Pemungutan Reitribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahanterakhir Peraturan Gubernur Nomor O06 tahun 2015.

Daerah dengan Perubahan terakhir Pergubnomor 6 tahun 2015 lampiran Ill tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah atasLaboratorium nomor 9 tarif pelayanan Kesehatan dan Klinik Hewan.Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drh.

Syamsurijal tersebut, Saksi EnniHaswita menyetujui untuk menaikan tarif Pengobatan hewan, kemudian terdakwa Drh.Syamsurijal menaikkan harga tarif pengobatan hewan melebihi dari tarif yang ditetapkanoleh berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang PetunjukPelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahanterakhir Peraturan Gubernur Nomor 06 tahun 2015.

Syamsurijal tersebut, Saksi EnniHaswita menyetujui untuk menaikan tarif Pengobatan hewan, selanjutnya terdakwa Drh.Syamsurijal menaikkan harga tarif pengobatan hewan melebihi dari tarif yang ditetapkanoleh berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang PetunjukPelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahanterakhir Peraturan Gubernur Nomor 06 tahun 2015.

Syamsurijal tersebut, Saksi EnniHaswita menyetujui untuk menaikan tarif Pengobatan hewan, selanjutnya terdakwa Drh.Syamsurijal menaikkan harga tarif pengobatan hewan melebihi dari tarif yang ditetapkanoleh berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang PetunjukPelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahanterakhir Peraturan Gubernur Nomor O06 tahun 2015.

Bahwa tergugat selalu memasang pengumuman lelang di depankantor tergugat meskipun' tidak sesuai dengan waktupengumuman lelang yang ditetapkan dalam surat penetapanlelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangParepare (KPKNL), hal tersebut adalah merupakan tindakanmelawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan merugikanpenggugat secara materil dan immaterial.

Karena tindakan itutermasuk tindakan eksekusi yang tidak memiliki dasar hukumdalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan hal inibertentangan dengan asas hukum pelaksanaan eksekusi bahwasemua tindakan eksekusi yang dilakukan harus berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenadalam surat penetapan lelang yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare No.

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok dalam hal ini Tergugat akanmengadakan lelang atas objek Hak Tanggungan yang menjadi Agunan kreditberdasarkan surat penetapan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangParepare Nomor: S286/WKN.15/KNL.03/2016 pada tanggal 1 Februari 2017 diKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare, MajelisHakim berpendapat bahwa bukti ini merupakan panggilan lelang dan merupakansalah satu prosedur atau proses dilakukannya pelelangan namun demikian dariuraian

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal iniTergugat terhadap Kaharullah dalam hal ini suami Penggugat kepada KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare, dan haltersebut ditindak lanjuti oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Parepare sebagaimana dalam bukti T10 yang berupa Surat PenetapanHari/Tanggal Lelang Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kaharullah dalamhal ini suami Penggugat mengenai tahaptahap yang harus ditempuh dalamproses pelelangan

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal iniTergugat terhadap Kaharullah dalam hal ini suami Penggugat kepada KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare, dan haltersebut ditindak lanjuti oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Parepare sebagaimana dalam bukti T15 yang berupa Surat PenetapanHari/Tanggal Lelang Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kaharullah dalamhal ini suami Penggugat mengenai tahaptahap yang harus ditempuh dalamproses pelelangan

desa yang bersumberdari tanah kas desa yang disewakan tersebut menurut Pasal 6 PERMENDAGRINo.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa harusnyadikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentinganpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yangada;e Bahwa dari dana Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dibagibagikan sebesar Rp198.387.467,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratusdelapan puluh tujuh ribu empat ratus

Karmono, S.H bin Seman selaku Ketua BPD Sumberagung denganmembagikan uang dari hasil sewa tanah kas desa tersebut bertentangan denganPERMENDAGRI No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaankhususnya pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwasanya kekayaan desa harusnyadikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentinganpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yangada, namun pada kenyataannya uang sebesar Rp198.387.467,00 (seratus sembilanpuluh delapan

Karmono, S.H bin Seman selaku Ketua BPD Sumberagung yangtelah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan dengan cara membagikan uang dari hasil sewatanah kas desa tersebut bertentangan dengan PERMENDAGRI No.4 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan khususnya pada Pasal 6 yangmenyebutkan bahwasanya kekayaan desa harusnya dikelola oleh PemerintahDesa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan

No. 498 K/Pid.Sus/2014 16 22 Anggota BPD Surtini Rp 2.000.000,0023 70 ketua RT/RW Rp 20.000.000,00TOTAL Rp171.887.467,00 e Bahwa mereka yang menerima dana hasil sewa tanah kas desa tersebut di atas dalam melaksanakan tugas kegiatan Pemerintahan Desa masingmasing telahmenerima honor atau penghasilan yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa(ADD) sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI No.37 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan kekayaan desa yang bersumberdari tanah kas desa

Para Terdakwa telah melanggar ketentuan PermendagriNo.37 Tahun 2007 tentang Alokasi dana desa dan No.4 Tahun 2007 tentang Pedomanpengelolaan kekayaan desa sehingga negara dirugikan sebesar Rp198.387.467,00;Bahwa Judex Facti juga telah mempertimbangkan keadaankeadaan yangmemberatkan dan keadaankeadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf fKUHAP.

KEPALA STAF TNIJENDERAL SARANA PERTAHANAN yang pada pokoknya menerangkan Hal. 12 Putusan No. 46/Pat.G/2011/PW Jkt Tim.bahwa tanah aquo telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN)dengan Reg. 50502001, bahwa pencatatan mana telah dilakukan olehTERGUGAT I, Il, Ill dan 1V dalam Daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN) ;Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dan II memasukkan tanah milik ParaPenggugat ke dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) maka menimbuikankerugian bagi Para Penggugat dan melahirkan

NEGARA (IKN) apabila diperoleh dengan caraMEMBELI dengan menggunakan ANGGARAN PENDAPATAN BELANJANEGARA pada tahun yang bersangkutan dan tanah tersebut telah memilikiHak Atas Tanah (SERTIFIKAT) atas nama PEMERINTAH RI dan dan barubisa didaftar/ dimasukkan dalam INVENTARIS KEKAYAAN NEGARA (IKN) ;Berdasakan uraian di atas, maka SUDAH NYATA DAN TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI bahwa tanah aquo BUKAN ASET KEKAYAAN NEGARAkarena tidak diperoleh dari JUALBELI atau bentuk perolehan lainnya yangSAH ;Bahwa dengan

Tol) dari Inventaris Kekayaan Negara (IKN)Register 50502001 dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;Menghukum Tergugat , Il, Ill dan IV atau siapa saja yang mendapatkanhaknya untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan kepada Par.Hal. 16 Putusan No. 46/Pdt.G/2011/PN ffkt.

Tindakan Tergugat III selaku kuasapengguna barang dalam mengamankan aset tanah milik negara merupakanperintah undangundang untuk mengamankan aset tanah termasuk tanahyang dikenal dengan sebutan Cipinang Melayu, karena tanah tersebut telahterdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara.

TNI AU saat ini menguasai tanahberdasarkan Surat Keputusan Angkatan Perang No. 023/P/KSAP tanggal 25Mei 1950 dan telah masuk dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN)Kementerian Pertahanan cq. TNI AU No.

Marian Bogidarof Serafimoff, yang identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengakses sistem elektronik untuk memperoleh dokumen elektronik dan secara bersama-sama mentransfer, mengalihkan, keluar negeri, menukarkan dengan mata uang atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan

atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Tahappenempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahanharta kekayaan hasil kejahatan dari Sumber kejahatannya ;2) Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan hartakekayaan yang berasal dan tindak pidana dan pelakunya sepertimentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyediajasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubahbentuk hasil kejahatan, mengaburkan asalusul harta kekayaandengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, danperbuatan

menerima" adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorangmemperoleh Harta Kekayaan dari orang lain. "menguasai penempatan" adalah suatu perbuatan yangmengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidaklangsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan. "menggunakan adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untukmemperoleh manfaat.

"Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidakbergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yangdiperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sehinga asal usul harta kekayaan tidak terlihatberasal dari hasil tindak pidana, 2.

Harta Kekayaan;2.

>Menyatakandemi hukum perbuatan Tergugat ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Bahwa, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan aquo secara sukarela sejak putusan berkekuatan hukum tetap, makaakan diajukan sita eksekusi terhadap harta benda kekayaan Tergugatuntuk dilakukan pelelangan untuk memenuhi isi putuSan perkara aquo;Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Jth3. Dengan buktibukti dan kesaksiankesaksian sebagai berikut:a. Bukti surat:1.

Menghukum Tergugat apabila tidak bersedia melaksanakan putusan a quosecara sukarela sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka akandiajukan sita eksekusi terhadap harta benda kekayaan Tergugat untukdilakukan pelelangan untuk memenuhi isi putusan perkara a quo;5.

Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang ingkar janji(wanprestasi) Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) tidak benar karena dari keutungan yangsudah didapat sebesar Rp. 81.500.000, ditambah pengembalian yangsudah Tergugat lakukan sebesar Rp. 75.000.000, malah penggugat sudahmendapatkan uang dengan total Rp. 156.500.000, (seratus lima puluhenam juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa gugatan Penggugat atas wansprestasi dan Mohon sita eksekusiterhadap harta benda kekayaan

Menyatakan perbuatan Tergugat bukan merupakan ingkar janji(wanprestasi) kepada Penggugat;Menyatakan sita eksekusi terhadap harta benda kekayaan Tergugatuntuk dilakukan pelelangan sama sekali tidak tepaty;.

Bahwa Pelawan telah menempatkan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan LelangPurwokerto dalam posisi sebagai pihak dalamverzet ini;b. Bahwa padahal Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto bertindakuntuk dan atas nama serta dalam kapasitasPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKementerian Keuangan Republik Indonesia cqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara cq KantorWilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY;c.

Bahwa Pelawan telah menempatkan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan LelangPurwokerto dalam posisi sebagai pihak dalamverzet ini;. Bahwa padahal Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto bertindakuntuk dan atas nama serta dalam kapasitasPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKementerian Keuangan Republik Indonesia cqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara cq KantorWilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY;3. Exeptio Temporisc.

DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX Semarang DirektoratJenderal Kekayaan Negara.

Error in persona;Bahwa Pelawan dalam gugatannya telah menempatkan Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Purwokerto sebagai pihak dalam verzet inisedangkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokertobertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitas PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengahdan DIY, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara iniadalah PEMERINTAH

Negara danKantor Wilayah IX Semarang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yangmerupakan Instansi atasan dari Terlawan Ill;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi dari Terlawan , Il, Illtersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut, tentang EksepsiTerlawan dan Terlawan Il, yaitu perlawanan Pelawan adalah premature/ Exceptiodilatoria.

Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari BendaharaPengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DaerahKab.

Dokumen berupa kwitansi pembayaran dari BendaharaPengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DaerahKab.Tabalong di Bidang Anggaran sebanyak antara lain:a.

Bahwa terdakwa adalah Pejabat PPTK bidang Anggaran pada DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) KabupatenTabalong;2.

1. Menyatakan Terdakwa ALI AKBAR SARLAK BIN SHAMSOLLAH tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang , telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunkan harta kekayaan yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA ALI AKBAR SARLAK

hasil tindak pidana tersebuttanpak sebagai harta kekayaan yang sah;A.

Dan seterusnyaBahwa menurut saksi ahli bahwa pengertian dari Pencucian uangTransaksi Keuangan Mencurigakan, Harta Kekayaan adalah :a. Yang dimaksud dengan Pencucian Uang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 butir ke1 UU RI No. 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangadalah : segala perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidanasesuai dengan ketentuan dalam Undangundang sejumlah ini;b.

Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindakpidana atau Undangan Pelapor, karena melibatkan Harta Kekayaanyang diduga berasal dari tindak pidana atau4.

Transaksi keuangan yang diminta oleh PPAK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang didugaberasal dari Tindak Pidana.Yang dimaksud HARTA KEKAYAAN sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 butir ke 13 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang adalah : semuabenda bergerak atau benda tidak bergerak , baik yang berujud maupuntidak berwujud, yang diperoleh ,baik secara langsung maupun tidaklangsung;Menimbang, bahwa selanjutnya di sidang

Pelaku tindak pidana melakukan transaksi kKeungan secara tunai baikpenyetoran maupun penarikan tunai atas harta kekayaan hasil tindak pidanauntuk memutus mata rantai transaksi:Menimbang, bahwa di persidangan, oleh Penuntut Umum telahdiajukan barangbarang bukti berupa :Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tng1. Ipad merk SAMSUNG warna silver, berikut charger 1 (Satu) buah;2. WIFI merk Bold berikut kabel charger 1 (satu) buah;3.

pelaksanaan ketentuan penggunaan jasalaboratorium lingkungan dan standar pengawasan, keselamatan dan mutulaboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalampelaksanaan tugas tersebut telah diatur biaya retribusi atas jasa penggunaanlaboratorium yang dikenakan terhadap pihakpihak yang membutuhkan jasalaboratorium untuk kegiatan pengujian kualitas lingkungan (selanjutnyadisebut pelanggan) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraNomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,menyebutkan pada Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut :Hal. 6 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015Retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan seluruhnya kekas daerah 1 x 24 jam;.

Pasal 184 ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan orang atau Badan yangHal. 7 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah vajibmenyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan,Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dilakukanoleh Terdakwa Ir. HENNY J.M.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,menyebutkan pada Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut :Hal. 14 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015Retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan seluruhnya kekas daerah 1 x 24 jam;.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,menyebutkan pada Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut :Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan seluruhnya kekas daerah 1 x 24 jam;2.

Suzuki, Negeri asal JepangModel/Type: JB420 Grand Vitara JUX 2 WD AT/2007, Nomor Rangka:MHYJTE5S4V7J701825, Nomor Mesin: J2OAID203912, Nomor Polisi: D605 0 (bukti P.3);e Peralatan dan perabotan rumah tangga;Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19Syaban 1432 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 0799/Pdt.G/2011/PA.Bdg, tanggal 5 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa harta kekayaan

3 posita gugatan;5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad)meskipun ada perlawanan,banding atau kasasi;6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;Subsider: Mohon agar Pengadilan Agama bandung memberikan putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Eksepsi kompetensi relatif;Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai harta kekayaan

Menimbang, bahwa perkara aquo yang diajukan Penggugat/ Pembanding baikdalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011 maupun memori bandingnyatanggal 17 September 2012 tentang harta kekayaan bersama dengan Tergugatsemasa masih dalam perkawinan berupa barang bergerak dan tidak bergerak,mengandung posita dan dasar gugatan yang tidak jelas dan tidak sempurna ....dst;Bahwa judex facti Pengadilan banding telah salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku; Karena gugatan dibuat telah sesuai

4 Tahun 2004 tentang Kehakiman yang menyatakan:Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatandan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan;Bahwa sesungguhnya judex facti Pengadilan Banding telah menguraikan secarajelas dan terang bahwa posita gugatan perkara aquo adalah tentang harta kekayaanbersama artinya judex facti sendiri telah dapat menafsirkan secara tegas dan jelasbahwa posita gugatan adalah menyangkut pembagian harta kekayaan

tersebutsebagai harta bersama, dengan menyatakan/ mengakui bahwa ketiga hartakekayaan tersebut adalah harta bawaan Tergugat sebagai warisan dari orangtua Tergugat, temyata tidak ada alat bukti yang diajukan Tergugat yang dapatdijadikan bukti atas pernyataan/ pengakuan tersebut;Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diatas ternyatadikuatkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi, padahal akibatpertimbangan hukumtersebut maka terhadap tiga harta kekayaan dalam perkara a quo menjadi