yang saksi ketahuipada tahun 2013 saksi Hamdan danalmarhum suami terdakwa memohonpemecahan sertifikat ke kantor pertanahan tempat saksi bekerja Bahwa saksi ada melakukan pengukuran dilokasi tersebutTerdakwa memberikan keyerangan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2018 terdakwa ada datang ke rukoyang menurut terdakwa adalah milik terdakwa yang terletak di KampungTansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Bahwa setahu terdakwa dalah milik suami terdakwa terdakwa tidak tahuada peralihan

lahir di Kediri, tanggal 06 Desember 1957 anak dari GO BOENBE dengan LO THE NIO diberi nama kecil GWAT KIOE sebagaimanaKutipan Akta Kelahiran No. 370/1957 tanggal : 20 Desember 1957yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri ; Bahwa, Pemohon sudah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesiamengikuti kewarganegaraan suami Pemohon berdasarkan Surat CatatanPernyataan Keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia expasal 7 (1) Undang Undang No.62/1958 juncto pasal II Peraturan Peralihan

Istrinya, melainkan merupakan Harta BawaanPenggugat, karena Penggugat memperoleh Tanah dan Bangunan objeksengketa dari pemberian Hibah dari Ayahnya, hal ini bukan tanpa alasantetapi berdasarkan hukum Pasal 35 ayat 2 UndangUndang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut harta bawaandari masingmasing suami dan istri dan harta benda yang diperolehmasingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawahpenguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukanlain, sehingga peralihan

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PN.JKT.SELPrinsip atau Azas jual beli Tanah menurut hukum Agraria adalah Terang,Tunai dan Riil ketiga Azas ini tidak dapat dipisahkan merupakan suatusatu kesatuan utuh, hal mana Terang berarti dilakukan oleh PejabatPembuat Akta Tanah yang berwenang Tunai berarti begitu terjadi jualbeli dibuktikan adanya akta otentik disertai dengan pembayaran kontan(lunas) maka seketika itu juga peralihan Hak telah terjadi secarasempurna dalam perkara ini benar memenuhi Azas Terang karenadilakukan

Penggugat menyatakan tidak pernah menjualatau mengalihkan objek tanah sengketa dan Tergugat juga tidak pernahmemberikan Uang sepetti yang tertulis dala AJB No. 108/2017;Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126 K/Sip/1976, Tanggal4 April 1978 berbunyi : Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harusdengan kata yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuatakta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti., jadi AJB No.108/2017 secara khusus dalam perkara ini adalah tidak mutlakmeerupakan peralihan

dahulu walaupun ada bantahan, banding ataukasasi dari Tergugat (u/tvoerbar bij vorraad);Berdasarkan halhal yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohonkepada Paduka Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melaluiMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenanmenjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMAIRDALAM PROVISI Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat untuk menghentikan segalaperbuatan hukum untuk mengalinkan Hak dan melarang melakukanproses peralihan

Jual Beli No.108/2017;Bahwa apa yang diinformasikan oleh Turut Tergugat soal peralihanhak tanah dalam perkara a quo adalah informasi yang benar dan jelasatas bukti AJB No.108/2017 dimana dalam AJB tersebut PihakPenjual adalah Penggugat Konpensi dan Pihak Pembeli adalahTergugat Konpensi, dasar AJB tersebut makanya Turut Tergugatmenerbitkan Sertifikat Hak Milik No.753/Selong menjadi atas namaTergugat Konpensi (Dedy Mulyadi);Bahwa pada point 8 (delapan) hal. 7 Penggugat Konpensimendalilkan tentang Peralihan

hanya kepada TERGUGAT saja yang apabila dijual/dialinkan mempunyai nilai asset sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), sehingga jelas PARA PENGGUGATsangat dirugikan dengan situasi tersebut diatas, maka dengan demikian wajarapabila Para Penggugat menuntut agar TERGUGAT dihukum secaratanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada PARAPENGGUGAT sebesar Rp 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah rupiah)..Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT dan Il sebagai Pejabat yangmembantu proses peralihan

Dengan demikian TURUT TERGUGAT , Il dan Illdinyatakan lalai dalam menjalankan tugasnya, dan dapat dikatakan melakukanPERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Ahli waris dari Alm.SHALEH FATHONI atau PARA PENGGUGAT wajib dihukum untuk membantupengurusan pemulihan keadaan semula yaitu membatalkan segala bentukproses peralihan Sertifikat SHM No. 146/Tridadi dan SHM NO. 148/Tridadimenjadi atas nama YUSUF FANANI (TERGUGAT) sebagaimana diuraikandalam sertifikat tanah yang bersangkutan dalam objek sengketa

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Turut TergugatIll) tidak pernah mengetahui adanya Surat Gantung Hibah tanggal 15April 1998 dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguji secara22materiil persyaratan permohonan peralihan hak/balik nama sertifikat.Turut Tergugat Ill hanya memproses permohonan peralihan hak/baliknama sertifikat yang telah memenuhi persyaratan formal sesuaiPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 1 Tahun 2010, bukan persyaaratan materiil.

Turut Tergugat Ill hanya memprosespermohonan peralihan hak/balik nama sertifikat yang telah memenuhi persyaratanformal sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan31Nasional Nomor 1 Tahun 2010, bukan persyaaratan maiteriil. Oleh karenanya,Sertifikat Hak Milik No. 146/Tridadi dan Sertifikat Hak Milik No. 148/Tridadikeduanya atas nama Drs.

Turut Tergugat Ill hanya memprosespermohonan peralihan hak/balik nama sertifikat yang telah memenuhi persyaratanformal sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 1 Tahun 2010, bukan persyaaratan materiil.Dengan demikian Turut Tergugat Ill menerbitkan bukti surat TT.Ill1 dan TT.Ilk2berdasarkan Surat Pernyataan Bersama (Pemisahan dan Pembagian Warisan)tertanggal 25 Mei 2000 (bukti P15) adalah surat yang telah dipalsukan oleh Drs.Yusuf Fanani (Tergugat l) sebagaimana

aliasBu Beni binti Sidi Naali (Alm) dan Saksi Marijon alias Jon Bob bin Amirsyam(Alm) baru mengetahui bahwa SHM Nomor 4602 atas nama Saksi Nurbaini aliasBu Beni binti Sidi Naali (Alm) (pelapor) yang telah dijaminkan kepada saksiMardiana binti Ali Umar (Alm) terhadap sebidang tanah yang berada di JalanRajawali Sakti RT.01 RW.001, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan,Pekanbaru telah beralin hak kepemilikan atau di balik nama menjadi atas namaSaksi Mardiana binti Ali Umar (Alm);Bahwa terjadinya peralihan

Bahwa terjadinya peralihan hak SHM atas nama Saksi Nurbaini aliasBu Beni binti Sidi Naali (Alm) ke atas nama Saksi Mardiana binti Ali Umar (Alm)adalah pada tanggal 27 September 2012 pada saat melakukan penandatanganAkta Jual Beli di Kantor Terdakwa Notaris Puji Sunanto, S.H., S.P.N., bin SlametBasoeki.

Putusan Nomor 1175 K/Pid/2016berwenang, sedangkan Akta Pengakuan Hutang tidak dapat untuk pengurusanatau peralihan Hak atas tanah atau balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM). Dasarpengurusan Terdakwa Notaris Puji Sunanto, S.H., S.P.N., bin Slamet Basoekimengajukan permohonan Balik nama Nomor 09/PPAT/IX/2012 tanggal 28September 2012.

Putusan Nomor 1175 K/Pid/2016PPAT wajib mendaftarkan akte jual beli yang dibuat dihadapannya (rangkapke2) dan warkahwarkah pendukungnya kepada kantor pertanahansetempat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani aktetersebut, untuk keperluan pendaftaran peralihan haknya, sesuai denganPasal 19 PP 24 Tahun 1997 Jo.

Pasal 40 PP 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Bahwa jika proses jual beli atau balik nama SHM tidak sesuai denganproses atau tata cara untuk jual beli yang objeknya atas tanah dan prosedurpendaftaran dan peralihan Hak di kantor Pertanahan setempat, maka prosestersebut merupakan pelanggaran administrasi dan keabsahannya jual belitersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (incrach).

Bambang Sungkonotidak memiliki hak untuk memberikan kuasa menjual dan sertifikat tanahyang asli hilang tersebut saat ini tidak dalam proses pembuatan yang baru,namun terdakwa tetap meyakinkan saksi Ari Andri Wibowo, selanjutnyadikarenakan saksi Ari Andri Wibowo suka dengan lokasi tanah tersebut dandikuatkan oleh perkataan terdakwa bahwa tanah tersebut tidakbermasalah dan dapat diproses peralihan hak, membuat saksi Ari AndriWibowo tergerak hatinya untuk membeli tanah yang berada di DesaTimbulharjo

Bantul tidak dapat diproses peralihan haknya namun uangpembayaran tanah sebesar Rp. 75.000.000, = (tujuh puluh lima juta rupiah)yang diserahkan oleh saksi Ari Andri Wibowo tidak dikembalikan olehterdakwa namun uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayarhutang sebesar Rp. 45.000.000, (empat lima juta rupiah), untuk komisiperantara saksi krowok yaitu sebesar Rp. 3.500.000, , saksi Glindingsebesar Rp. 2.500.000, , untuk saksi Sugirah dan saksi Supraptiningsihsebesar Rp. 5.000.000, , diberikan

Bantul tersebut tidak bisa diproses dan tidak dapatdiproses peralihan haknya menjadi milik saksi dan uang sebesar Rp.75.000 .000, (tujun puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan olehterdakwa kepada saksi;Bahwa akibat perouatan terdakwa tersebut, saksi Ari Andri Wibowomengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah);Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimukapersidangan berupa1 ( satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) dari

Bambang Sungkono tidak memiliki hak untukmemberikan kuasa menjual dan sertifikat tanah yang asli hilang tersebutsaat ini tidak dalam proses pembuatan yang baru, namun terdakwa tetapmeyakinkan saksi Ari Andri Wibowo;Bahwa benar selanjutnya dikarenakan saksi Ari Andri Wibowo suka denganlokasi tanah tersebut dan dikuatkan oleh perkataan terdakwa bahwatanahtersebut tidak bermasalah dan dapat diproses peralihan hak, sehinggamembuat saksi Ari Andri Wibowo tergerak hatinya untuk membeli tanahyang berada

Putusan No.2/Pid.B/2016/PN Btlini tidak dalam proses pembuatan yang baru, namun terdakwa tetapmeyakinkan saksi Ari Andri Wibowo;Menimbang, selanjutnya dikarenakan saksi Ari Andri Wibowo sukadengan lokasi tanah tersebut dan dikuatkan oleh perkataan terdakwa bahwatanah tersebut tidak bermasalah dan dapat diproses peralihan hak, sehinggamembuat saksi Ari Andri Wibowo tergerak hatinya untuk membeli tanah yangberada di Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul dengan luas tanah 159m?

- Satu bundel copy minuta Akta Jual Beli nomor: 13/2022, tanggal 16 Februari 2022;

- Satu bundel copy warkah peralihan hak karena turun waris Sertipikat HM No. 260 Kelurahan Kratonan;

Satu bundel copy warkah peralihan hak karena jual beli Sertipikat HM No. 260 Kelurahan Kratonan;

Satu bundel

Dengan tanda batas terdiri dari patok batu I s/d IV berdiri diatas batas persil yang telah memenuhi ketentuan P.M.A No. 8/1961 pasal 2 ayat c. sesuai dengan Surat Ukur BPN No. 1080/1992 adalah Sah Milik PENGGUGAT;

AMUN);

Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 325/K Tahun 1983 yang semula atas nama Slamet, Kasiati dan Tuwe Harsih menjadi atas nama Ali Sholeh (Penggugat)

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 325/K Tahun 1983 yang semula atas nama Slamet, Kasiati dan Tuwe Harsih menjadi atas nama Ali Sholeh (Penggugat);

9.

Undangundang hanya mengatur penghibahanpenghibahan antara orangorangyang masih hidup.Pemindahan hak atas tanah karena jual beli, pada dasarnya wajibdibuktikan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangberbunyi sebagai berikut : Peralihan hakatas tanah dan hak milik atassatuan rumah susun melalui jual beli, pemasukan dalam perusahaandan perbuatan hukum pemindahan

Bahwa Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Seluma) adalahselaku pihak yang akan menjelaskan tentang mekanisme diterbitkannyasertifikat, sertifikat pengganti maupun peralihan hak kepada Penggugat.Il. ALASANALASAN GUGATAN1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas Sebidang Tanah Hak MilikSertifikat Nomor : 03147 yang terletak di Kelurahan MasmambangKecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu seluas 3.309 M?

Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 19 ayat (2) hurufa, b, c tentang pendaftaran tanah yang meliputi.Halaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2020/PN Tasa) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanahb) Pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhaktersebutc) Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagaialat pembuktian yangkuat.b.

Bahwa berdasarkan dalildalil penggugat pada bagian hubungan hukumpoin ke 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Turut Tergugat adalah selakupihak yang akan menjelaskan tentang mekanisme diterbitkannya sertipikat,sertipikat pengganti mau peralihan hak kepada Penggugat.8.

Fotokopi sesuai aslinya Warkah Peralihan Hak Milik Nomor03147/Masmambang melalui Hibah Tahun 2017, diberi tanda bukti TT3.Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, semua Bukti Surat tersebuttelah bermeterai cukup seSuai dengan UndangUndang sehingga dapatdipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan PemeriksaanSetempat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor7 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001 dimana Mahkamah

Tanah di peliuk unter gelumpang danTurut Tergugat I yang garap tanah di lang goro;Bahwa saksi tidak tahu tentang peralihan tanah Penggugat kepada anak tirinya;Bahwa sekarang Penggugat sakit dan sudah 3 tahun Penggugat tidak bisa jalan ; Halaman 31 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw pms An Patawari, Ono, Joni ;Bahwa H. Ahmad Bolang yang suruh menggarap karena H.

Apakah telah terjadi peralihan hak atas obyek sengketa yaitu :Tanah Pertanian seluas + 11.300 M2 yang terletak di Peliuk Bila Desa Moteng,Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat ( dulu Desa Tepas KecamatanTaliwang, Kabupaten Sumbawa)77b Tanah Pertanian seluas +1 ha yang terletak di Lang Goro/Unter Gelumpang DesaMoteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat (dulu Desa TepasKecamatan Taliwang , Kabupaten Sumbawa) ;c Tanah Pertanian seluas + 4.059 M2 yang terletak di Lang Untur Gelumpang,Desa

Oleh karena dalil gugatan penggugattersebut bersifat negative, maka Majelis Hakim akan membebankan pembuktian kepadaTergugat I, dan Tergugat III yang telah mendalilkan telah terjadi jual beli atas obyeksengketa dan kepada Turut Tergugat I yang mendalilkan telah terjadi peralihan hakantara Penggugat kepada Turut Tergugat I serta jual beli obyek sengketa di Peliuk Tiu81Gelumpang/Kebun Bunga Desa Moteng dari Zainuddin Ahmad kepada Turut Tergugat Menimbang, bahwa selanjutnya apakah telah terjadi jual

Bth/ 2014/PN.Sbw84w Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti TI.5 dan TIII.1 sertadikaitkan dengan keterangan saksi Herman Jayadi, saksi Andi Pranata dan saksiJiharuddin maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi peralihan hak dari Penggugatke Tergugat III, sehingga kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik Nomor 120 DesaTepas atas nama Mustar bin Udeng, bukti TIII.1 menjadi sempurna ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor 119 Desa Tepas

Bolang alias H.Ahmad bin Bolang kepada Sahariani, tertanggal 24 Desember 1997, diberi tanda TI.17dan berdasarkan bukti T1.17 kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Hak tanggal 29Desember 1997 No.40 (bukti TI.8) yang dibuat dihadapan Notaris Latifa Katiri danjuga dibuatkan Akta Kuasa, tanggal 29 Desember 1997 No. 41 (bukti TI.18) yangdibuat dihadapan Notaris yang sama ; w Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada yangmenyaksikan mengenai peralihan hak maupun pembuatan Akta

Bahwa Terbantah kemudian memperlinatkan dokumendokumen peralihan hak antara Istri Pembantah atau Termohon Eksekusimenjadi Terbantah yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No 179/1999tertanggal 31 Desember 1999 tentang jual beli tanah hak milik NomorM.484/Tegaltirto yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPATKabupaten Sleman ELIS WIDOWATI, SH;13.

mengenaihubungan hukum yang ada, maka akan terlihat sangat jelas timbulnyaAkta Jual Beli No 179/1999 tertanggal 31 Desember 1999 tentang jualbeli tanah hak milik Nomor M.484/Tegaltirto yang dibuat oleh dandihadapan Notaris/PPAT Kabupaten Sleman Elis Widowati,S.H yangmana dalam akta tersebut Pembantah tidak mengenal Ir.BambangHariyono sebagai Penerima Kuasa Menjual dari Istri Pembantah atauTermohon Eksekusi serta Pembantah tidak pernah memberikanpersetujuan maupun menandatangani dokumen terkait peralihan

No. 1809 K/Pdt/2016 sebagaimana perihalBantahan Pembantah, ataukah gugatan pembatalan Akta Jual Belisebagai dasar peralihan hak obyek sengketa dari isteri Pembantah keTerbantah yang selanjutnya oleh Terbantah dialinkan ke TerbantahHalaman 37 dari 44 halaman putusan Nomor 121/PDT/2019/PT YYKlll.

Bahwa Turut Terbantah II dalam memproses pendaftaran peralihan hakatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Tegaltirto tersebut telahmemenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, serta sesuai ketentuan pasal37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, yaitu dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yangberwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, sehingga sah menurut hukum.4.

Bahwa berdasar hal tersebut diatas, Turut Terbantah I menyampaikanhalhal sebagai berikut:Bahwa Turut Terbantah Il sebagai Instansi yang bertugas untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, tidakada alasan yuridis yang membenarkan Turut Terbantah Il untuk menolakpermohonan pendaftaran peralinan hak yang telah memenuhi persyaratansebagaimana ketentuan pasal 23 UndangUndang No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, bahwa peralihan hak milikSAH apabila peralihan

Menyatakan dan menetapkan bahwa peralihan hak yang dilakukanoleh Penggugat kepada pihak lain setelah Penggugat memperolehkendaraan Mitsubishi ; Type: Pajero Sport 2,5 GLX (4X4) M/Twarna abu perak met ; nomor Rangka : MMBGNKH40CF016420 ;Nomor Mesin 4D56UCDF8668 dari Tergugat secara sah adalahsah dan berdasar hukum ;6.

Dengan demikian berdasar hukumbenar telah teryjadi Jual Beli dan Peralihan hak atas kendaraan bermotorMitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN):MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 antaraDRS. AHMAD MANDA, dengan A. CITTA MARIOGI setelahditandatanganinya bukti surat ini dan diserahkannya sejumlah uang.. P5 : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor0169949/ST/2012, Nomor Registrasi; DD1727, namaPemilik: Andi Citta Mariogi, Alamat: Jl. Badak No.45Makassar kec.

Dengan demikianberdasar hukum benar telah terjadi Jual Beli dan Peralihan hak ataskendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK(VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668antara DRS. AHMAD MANDA, dengan PT BOSOWA BERLIAN MOTORCABANG UTAMA MAKASSAR setelah ditandatanganinya bukti surat inidan diserahkannya sejumlah uang. Bukti ini juga menunnjukkan bahwaDRS.

Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN):MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 setelahteryadinya Jual beli dan peralihan Hak antara antara DRS. AHMADMANDA dengan A. CITTA MARIOGI sebagaimana bukti surat P4 yangdiajukan oleh Penggugat;Bahwa terjadinya Jual beli setelah terjadinya peralihan Hak antaraPenggugat A. CITTA MARIOGI dengan Tergugat DRS.

Menyatakan dan menetapkan bahwa peralihan Hak yangdilakukan oleh Penggugat kepada pihak lain setelahPenggugat memperoleh kendaraan Merk ; Mitsubishi; Type:Pajero Sport 2,5 DGLX (4X4) M/T; Warna Abu Perak met;Nomor Rangka : MMGBNKH40CF016420; No.Mesin4D56UCDF8668 dari Tergugat secara sah dan berdasarhukum;6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Secaratunai dan sekaligus terhadap kerugian materiil yang dialamiPenggugat sebesar Rp.

Pambudiyang kemudian dicoret dan diganti dengan nama Ang Kok Bin (TergugatIID;Bahwa selanjutnya, seluruh bidang tanah beserta banguna tersebut di atasdikuasai oleh Tergugat I dan bangunanbangunan yang pernah dibeli oleh orangtua Para Penggugat termaksud telah dihancurkan/dirobohkan oleh Tergugat I danselanjutnya Tergugat I mendirikan bangunan baru di atas bidang tanah bekasEigendom Verponding Nomor 4213 termaksud;Bahwa pemberian hak, penerbitan tanda bukti hak/sertipikat hak guna bangunan(SHGB), peralihan

Indonesia Nomor 882 K/Sip/1973, tanggal 3 Desember 1973 dikatakan, pada pokoknya, bahwa : Jualbeli rumah yang di atasnya telah dilakukan oleh persitaan jaminan dianggaptidak sah;8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menjadi jelas dan terbukti bahwa ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;9 Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat atas bidang tanah dimana bangunanbangunan tersebut terletak didasari oleh adanya perbuatan melanggar hukum sertamengandung cacat hukum, maka jualbeli/peralihan

hak atas bidang tanah danbangunan termaksud yang telah dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan TergugatVII beserta jualbeli/peralihan hak lanjutannya menurut hukum harus dianggaptidak sah serta harus pula dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan batal;10 Bahwa karena Para Penggugat adalah anak dari Frans Hadipurbojo yangmenurut hukum merupakan ahli waris atas hakhak dan kewajiban FransHadipurbojo dan Vicentia Taswaningsih, maka menurut hukum :e Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai Ahli

Tergugat II sampai denganTergugat VII dengan cara melawan hukum, bahkan bidang tanah dimana bangunanbangunan itu berdiri telah dilakukan pemberian haknya, diterbitkan sertipikatnyaserta dilakukan balik nama oleh Tergugat VU, dengan uraian sebagai berikut:a SHGB Nomor 529;b SHGB Nomor 490;c SHGB Nomor 516;d SHGB NO. 485;*Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat atas bidang tanah dimana bangunantersebut terletak didasari adanya perbuatan melanggar hukum serta mengandungcacat hukum, maka jual beli/peralihan

hak atas bidang tanah dan bangunantermaksud yang telah dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VIIbeserta jual beli atau peralihan lanjutannya menurut hukum harus dianggap tidak sahserta harus pula dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan batal;Tanggapan:Bahwa dalil Para Penggugat di atas jelas dan tegas menunjukkan keberatan ParaPenggugat terhadap keabsahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 529, 490,516, dan 485, dengan kata lain, dalil tersebut merupakan wujud nyata bahwa ParaPenggugat

dan oleh karenanya tetap menjadi hartawarisan dari Almarhum TEOPULUS NABABAN;Bahwa kemudian Almh JEKMON NABABAN secara sepihak dan tanpapersetujuan Para Penggugat telan mengalinkan kepenguasaan ataumenjual Objek Perkara kepada Pihak lain yaitu kepada ERLIDAMAGDALENA BR SITOMORANG (Tergugat 1) berdasarkan SuratPernyataan Ganti Rugi Hak Tanah, Nomor 592.2/44/SPGR/PPAP/2020,tertanggal 11 November 2020 dan berdasarkan Surat Pernyataanbermaterai atas nama Jekmon Nababan tanggal 05 November 2020;Bahwa Peralihan

Bahwa pada saatPara Penggugat mengetahui jika Almh JEKMON NABABAN hendak menjualObjek Perkara kepada Tergugat pada tahun 2020, maka Para Penggugattelah mengingatkan kepada Almh JEKMON NABABAN dan Tergugat untuktidak melakukan perbuatan Jual Beli atau Peralihan Penguasaan terhadapObjek Perkara tersebut;Bahwa Para Penggugat juga telah memberitahukan kepada orang tua dariTergugat dan meminta bantuan kepada tetangga untuk berbicara kepadaTergugat agar tidak membeli Objek Perkara tersebut karena merupakanHalaman

Kepala Desa bahwaObjek Perkara merupakan Tanah Warisan Almarhum TEOPULUSNABABAN dan bukan sepenuhnya milik Almh JEKMON NABABAN;Bahwa sebagaimana yang diketahui peringatanperingatan Para Penggugatyang mengingatkan dan memberitahukan untuk tidak melakukan Peralihanatas Objek Perkara tidak dihiraukan oleh Almh JEKMON NABABAN danTergugat I, bahka berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Hak Tanah,Nomor 592.2/44/SPGR/PPAP/2020, tertanggal 11 November 2020, AlmhJEKMON NABABAN dan Tergugat malan melakukan Peralihan

Oleh karena ituperbuatan Tergugat dan Almh JEKMON NABABAN yang menjual ataumengalinhkan Tanah Warisan atau Objek Perkara tersebut tanpa PersetujuanSeluruh Ahli Waris adalah merupakan tindakan yang patut diduga sebagaiTindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimanayang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa karena Perjanjian Jual Beli atau Peralihan Objek Perkara yangdilakukan Almh JEKMON NABABAN dan Tergugat dilakukan denganmelawan hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum,

karena Para Penggugat tidak memilki hak sehingga untuk apa harusmeminta persetujuan Para Penggugat.Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam posita point 14 yangmenyatakan : peralihan penguasaan tanah warisan atau objek perkaradengan jual beli atau ganti rugi tersebut tidak didasarkan atas persetujuanPara Ahli Waris sehingga proses jual beli atau ganti rugi terhadap tanahwarisan tersebut tidak sah dan batal demi hukum adalah pernyataan yangsesat dan tidak berdasarkan hukum.

pelepasan untukditandatangani oleh saksi karena saksi percaya saja antara Penggugat danTergugat karena ada hubungan kekeluargaan;Bahwa saksi hanya tandatangan surat pelepasan saja tidak ada surat lainyang berkaitan dengan tanah objek sengketa;Bahwa di desa tidak ada buku desa mengenai kepemilikan tanah karenatanah adat;Bahwa setelah kedua pihak tandatangan surat pelepasan bisa salah satupihak membawa surat pelepasan tersebut untuk saksi tandatangan;Bahwa saksi tidak pernah keluarkan surat keterangan peralihan

Saksi Ahli JONY SABONO;Bahwa sah suatu sertipikat apabila diterbitkan sesuai dengan aturan yangbelaku, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 danPeraturan Pelaksanaan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, yaituPemohon permintaan tanah yang terdaftar diajukan secara sporadik olehpemohon dengan membuktikan bukti hak baik oleh penguasaan secara fisiktanah secara terusmenerus maupun oleh karena peralihan hak baikdihadapan PPAT atau Notaris maupun peralihan hak secara dibawah tangan,

peralihan dibawah tangan harus disaksikan oleh kepala adat atau kepala desaitu harus dimasukan surat asli kemudian mengisi pernyataan penguasaanfisik tanah, pernyataan pemasangan tandatanda batas tanah kemudianputusan kepala pertanahan lalu penerbitan sertipikat tanah;Bahwa apabila para pihak telah menandatangani transaksi jual bellidisaksikan oleh kepala desa menurut aturan sah;Bahwa ahli tidak tahu berapa lama Badan Pertanahan mengumumkankepada para pihak untuk tinjau lokasi tetapi sebelum sampai

Pertanahan dipakai istilah panitia Aatau panitia adjukasi, panitia tersebut melakukan pemeriksaan terkait denganberbagai pernyataan yang harus ditandatangani oleh para pihak yangberbatasan, dan pemohon sendiri oleh Kepala Desa kemudian kalau sudahlengkap baru dibuat SK sehingga terbit sertipikat;Bahwa sepengetahuan ahli di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Baratbelum pernah ada desa yang yang menunjukan buku register desa;Bahwa dasar kepemilikan dikuasaui secara turuntemurun dan bisa jugasecara peralihan

jadi untuk peralihan secara turuntemurun di desa ada tuatua adat, orang bisa didengar keterangan mereka, sebab syaratsyaratmenguasai secara turuntemurun sesuai aturan agraria paling lama dua puluhtahun menguasai tanah baru dimohon hak atau ada buktibukti lain;Bahwa sepengetahuan ahli di Saumlaki lebih banyak memakai konseppelepasan hak terutama oleh Kepala Desa yang melepas tanah tersebut;Bahwa surat pelepasan hak oleh Kepala Desa langsung ditulis dalam bentuksurat pelepasan hak;Menimbang, bahwa

mengalihkantanah objek sengketa kepada Tergugat maupun kepada pihak manapun,normalnya dalam urusan utang piutang wajar nya ditindaklanjuti denganpenandatanganan Akta Perjanjian Utang Piutang, lalu benda jaminanberupa objek sengketa tersebut dibebankan Sertpikat Hak Tanggunganyang tata cara nya mengacu pada Undangundang No. 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta bendabenda yang berkaitantanah, lalu kKemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada TurutTergugat lalu diberikan informasi peralihan

Istrinya, melainkan merupakan Harta BawaanPenggugat, karena Penggugat memperoleh Tanah dan Bangunan objeksengketa dari pemberian Hibah dari Ayahnya, hal ini bukan tanpa alasantetapi berdasarkan hukum Pasal 35 ayat 2 UndangUndang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut harta bawaandari masingmasing suami dan istri dan harta benda yang diperolehmasingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawahpenguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukanlain, sehingga peralihan

Prinsip atau Azas jual beli Tanah menurut hukum Agraria adalahTerang, Tunai dan Riil ketiga Azas ini tidak dapat dipisahkan merupakanHalaman 9 Putusan Nomor 573/PDT/2021/PT DKIsuatu satu kesatuan utuh, hal mana Terang berarti dilakukan olehPejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang Tunai berarti begituteyadi jual beli dibuktikan adanya akta otentik disertal denganpembayaran kontan (lunas) maka seketika itu juga peralihan Hak telahterjadi secara sempurna dalam perkara ini benar memenuhi Azas Terangkarena

Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126 K/Sip/1976,Tanggal 4 April 1978 berbunyi : Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlakharus dengan kata yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuatakta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti., jadi AJB No.108/2017 secara khusus dalam perkara ini adalah tidak mutlakmeerupakan peralihan Hak atas objek sengketa, Penggugat mintaTergugat buktikan mana cara pemberian Uangnya; AJB No. 108/2017 tidaklan sesuai dengan kenyataannya sehinggaTergugat

pihak yang BerHak (Viary Respatiningtyas); Adanya kesalahan Turut Tergugat dalam proses balik namaSertipikat No. 753/Selong dari Penggugat kepada Tergugat karenatidak teliti dan tanpa menaruh curiga sedikitoun atas permohonanbalik nama Sertipikat tanah Objek Sengketa karena tanpa adakuitansi Lunas dari Penggugat;Ada hubungan sebab akibat (Hubungan Kausal) antara kerugiandan perbuatan; Terdapat hubungan hukum Penggugat dan Tergugatberdasarkan AJB No. 108/2017, padahal kenyataan nya bukanjualbeli dan peralihan

Dan peralihan itu terjadi melalui lelang yang dilaksanakanoleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur/Kantor PelayananPiutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya Il.Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi hukum dalildalil gugatanPenggugat, Majelis berpendapat oleh karena ternyata meskipun Penggugat masihmenguasai obyek sengketa, sedangkan disisi lain faktanya obyek sengketa telahberalin kepada orang lain (Tergugat Ill) sebagaimana Risalah Lelang yangdilaksanakan oleh Panitia

namun oleh karenaperalinan obyek sengketa dalam perkara ini ternyata tidak hanya ditimbulkan olehTergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill saja melainkan juga oleh pihakpihak terkaityaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur/KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya Il, Majelis berpendapat,untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang obyek sengketa dan untukmenentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Para Tergugat dalam proses peralihan

hak status kepemilikan obyek sengketaini secara lengkap haruslah dibuktikan terlebih dahulu riwayat peralihan obyeksengketa.

sesuai denganketentuan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan Jualbeli,penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adatdan perbuatanperbuatan lain yang. dimaksudkan untuk memindahkan hak milikserta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkansetiap peralihan

hak atas tanah melalui jual beli, hibah, pemasukan dalamperusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hanya dapatdidaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT), sementara itu di dalam UndangUndang Pokok Agraria jugamenentukan bahwa setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya denganhakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 ayat ( 1) Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 yang merupakan pembuktian yang kuatmengenai hapusnya hak milik serta

sahnya peralihan dan pembebanan hakhakkonsumen dari masyarakat ;Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Bukti P2 menerangkanpada tanggal 1 Oktober 2009 Penggugat telan membeli sebidang tanah danbangunan yang terletak di Komplek Inkopad Blok B.9 No.20 Rt.009 / Rw. 005Desa Sasakpanjang, Kec.