Ditemukan 91947 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-08-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 265/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat:
1.SURADI
2.Suandi
3.Samiyo
4.Rudianto
Tergugat:
1.PIMPINAN PERKEBUNAN KARET GUNA JAYA
2.FAJAR TJIA
3.YAHYA TJIA
4.HERLINAWATY
5.VERAWATY dsebut juga VERWATY
6.DAHLIA TJIA
6111
  • PENGGUGAT 9 (Masa Kerja 05 Tahun 11 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2 X 6 X 3.025.000, 33.000.000,2. Uang Penghargaan Masa 2 X 3.025.000, 6.600.000, Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X 5.940.000,(39.600.000,)TOTAL 1+2+3 45.540.000,10. PENGGUGAT 10 (Masa Kerja 03 Tahun 11 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X4 X 3.025.000, 24.200.000,2.
    PENGGUGAT 11 (Masa Kerja 07 Tahun 10 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X 8 X 3.025.000, 48.400.000,2. Uang Penghargaan Masa 3 X 3.025.000, 9.075.000,Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X 8.621.250,(57.475.000,)TOTAL 1+2+3 66.096.250,12. PENGGUGAT 12 ( Masa Kerja 04 Tahun 11 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X5 X 3.025.000, 30.250.000,2.
    PENGGUGAT 13 ( Masa Kerja 16 Tahun 11 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 3.025.000, 54.450.000,2. Uang Penghargaan Masa 6 X 3.025.000, 18.150.000,Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X 10.890.000,(72.600.000,)TOTAL 1+2+3 83.490.000,14. PENGGUGAT 14 (Masa Kerja 05 Tahun 01 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2 X 6 X 3.025.000, 36.300.000,2.
    PENGGUGAT 1 ( Masa Kerja 06 Tahun 01 Bulan) No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X7 X 3.025.000, 42.350.000,2. Vang Penghargaan Masa 3 X 3.025000, 9.075.000,Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X (51.425.000,) 7.713.750,TOTAL 1+2+3 59.138.750, 2. PENGGUGAT 2 ( Masa Kerja 11 Tahun 03 Bulan) No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 3.025.000, 54.450.000,2.
    PENGGUGAT 7 (Masa Kerja 16 Tahun 01 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 3.025.000, 54.450.000,2. Uang Penghargaan Masa 6 X 3.025.000, 18.150.000,Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X (72.600.000,) 10.890.000,TOTAL 1+2+3 83.490.000,8. PENGGUGAT 8 ( Masa Kerja 16 Tahun 01 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 3.025.000, 54.450.000,2.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 60/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY
Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. NURCHOLIS BIN MASHAD ; KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
6820
  • harga satuan pekerjaan beton pada proyek gedung SMAN 1Senori perhitungan penggunaan bahan bangunan dan penggunaan tenaga kerja yangdibutuhkan menggunakan standar satuan bahan dan tenaga kerja yang sudahditentukan oleh Pemda/PU sebelum CCO maupun setelah CCO dan khusus untukpengerjaan beton menggunakan standar Nasional Indonesia (SNI) ;e Bahwa selaku konsultan dalam menyusun RAB, untuk menentukan HPS tetapmenggunakan harga satuan bahan dan tenaga kerja (analisa) sama dengan RAB;Atas keterangan dari
    kerugian negara ;e Bahwa metode yang dipergunakan dalam perhitungan kerugian keuangan negaraadalah dengan menghitung nilai fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasiteknis sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli Tehnik Sdipil dari ITS ;Hal 31 dari 60 Putusan No.60/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby3232Bahwa berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan, bahwa telah terjadi penyimpanganterhadap ketentuan peraturan peundangundangan yang berlaku dalam pelaksanaanpekerjaan pembangunan Gedung SMA Negeri I Senori
    untuk menemukankerugian secara materiil dengan cara analisis perhitungan yang dilakukan denganmembandingkan (mencari selisih) dari pekerjaan fisik yang harus dilakukan olehKontraktor pelaksana (sesuai Kontrak dan CCO) dengan kondisi fisik saat dilakukanpemeriksaan ;e Bahwa Besarnya biaya yang diperlukan untuk menyempurnakan kembali kondisi fisikbangunan agar sesuai dengan Kontrak dan CCO adalah Rp. 154.279.224, 58 danmetode yang dilakukan adalah dengan Perhitungan biaya penyempurnaan kondisi fisikbangunan
    HARMAWAN KAENI :n nnn nnn e Bahwa saksi adalah pensiunan PNS Derpartemen PU mengaku sebagai AhliPengadaan barang dan/jasa, insinyur lulusan ITB dan mengaku sebagai Tim PerumusPerPres Nomor 54 Tahun 2010 ;e Bahwa dalam perhitungan kerugian keuangan negara harus ada perhitungan secararinci tentang terjadinya kerugian tersebut ;e Bahwa adanya HPS adalah untuk pengendalian penawaran dan menentukan batas ataspenawaran dalam lelang suatu proyek ;e Bahwa dalam pengerjaan suatu proyek spesifikasi harus sesuai
    dengan kontrak ;e Bahwa Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)harus ikut bertanggungjawab apabila pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengane Bahwa karena panitia penerima barang telah menerima pekerjaan berarti pekerjaantelah sesuai dengan kontrak apabila ternyata tidak sesuai maka panitia salah ;e Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh ahli ITS dan BPKP kurang dapatdipertanggungjawabkan ;Atas keterangan
Register : 16-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 377/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
Debora Rembulan Hutagaol
Tergugat:
PT MUSTIKA PUTRI DELI PT MPD
9626
  • Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/oburuh dankeluarganya ketempat dimana pekerja/oburuh diterimabekerja;Cc. penggantian perumahan serta pengobatan danperawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dariuang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerjabagi yang memenuhi syarat;d. halhal lain yang ditetapbkan dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uangpenghargaan
    Bahwa sesuai aturan tentang Pengawas Ketenagakerjaan, makasudah seharusnya hal yang dimintakan oleh Penggugat yang dalamhal init adalah kekurangan upah, THR, cuti haid dan cuti tahunan,Halaman 25 dari 62Putusan Nomor 377/Pdt.SusPHI/2020/PNMdnterlebin dahulu~ dilakukan pengawasan oleh PengawasKetenagakerjaan, yang selanjutnya akan menuangkan hasilpengawasannya tersebut dalam bentuk tertulis, dimana hal tersebutyang dapat dijadikan acuan tentang perhitungan hak yang dimaksud.
    uang pesangon, perhitungan uangpenghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.
    Bahwa sekalipun perhitungan hak atas pemutusan hubungan kerjadidalam Pasal 169 dan Pasal 164 UndangUndang RI No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki rumus yang sama, namundalam hal alasan dari pemutusan hubungan kerja tersebut, jelassangat berbeda pada kedua pasal tersebut, dimana dalam Pasal 164berbicara tentang pemutusan hubungan kerja yang niatnya datangdari pengusaha, Pasal 169 berbicara tentang pemutusan hubungankerja yang niatnya datang dari pekerja/ buruh.
    Bahwa sesuai aturan tentang Pengawas Ketenagakerjaan, makasudah seharusnya hal yang dimintakan oleh Penggugat yang dalamhal ini adalah kekurangan upah, THR, cuti haid dan cuti tahunan,terlebin dahulu~ dilakukan pengawasan oleh PengawasKetenagakerjaan, yang selanjutnya akan menuangkan hasilpengawasannya tersebut dalam bentuk tertulis, dimana hal tersebutyang dapat dijadikan acuan tentang perhitungan hak yang dimaksud.
Register : 16-07-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 33/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 9 Juli 2018 — PT. Central Pertiwi Bahari >< TUGINO
10733
  • Menyatakan Para Tergugat sebagaimana Tabel I dibawah ini:TABEL IPERHITUNGAN HUTANG PARA TERGUGATNo PARA TERGUGAT Hutang Jumlah Hutang (dalam Rupiah) DPUP (dalam Rupiah) DILUAR DPUP (dalam Rupiah) 1 TERGUGAT 1 421.720.201 0 421.720.2012 TERGUGAT 2 383.720.982 0 383.720.9823 TERGUGAT 3 413.836.697 0 413.836.6974 TERGUGAT 4 346.124.466 0 346.124.4665 TERGUGAT 5 92.349.742 2.201.840 94.551.5826 TERGUGAT 6 104.944.945 1.779.906 106.724.8517 TERGUGAT 7 281.906.598 0 281.906.5988 TERGUGAT
    Menyatakan perhitungan Niai Aset Tambak sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (3) huruf b Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana Tabel III di bawah ini:TABEL IIIPERHITUNGAN NILAI TAMBAK PARA TERGUGATNO PARA TERGUGAT Nilai Awal PKS(dalam Rupiah) PENAMBAHAN ASSET (dalam Rupiah) NILAI INFLASI (dalam Rupiah) Nilai Perh. unit Tambak (dalam Rupiah) NILAI DEPRESIASI (dalam Rupiah) Nilai Jual Unit Tambak (dalam Rupiah)1 TERGUGAT 1 120.000.000 9.233.994 132.192.351 261.426.345 217.276.639 44.149.706
    50.301.956 516.216.919 2.074.670 518.291.58944 TERGUGAT 47 363.154.983 48.283.358 314.871.625 2.074.670 316.946.29545 TERGUGAT 48 508.297.408 47.350.911 460.946.496 2.074.670 463.021.16646 TERGUGAT 49 118.070.138 47.350.911 70.719.227 2.074.670 72.793.89747 TERGUGAT 50 205.172.815 47.350.911 157.821.904 2.074.670 159.896.57448 TERGUGAT 51 328.930.446 52.145.135 276.785.310 2.074.670 278.859.980mempunyai total hutang kepada Pembanding semula Penggugat berdasarkan perhitungan
    Melakukan perhitungan pajak sesuai dengan peraturanperpajakan yang berlaku yang menjadi tanggunganPetambak Plasma.b. Mengurus segala sesuatu yang berhubungan denganFasiitas Pinjaman yang diberikan Pemberi Pinjaman (apabiladiperlukan).c.
    Menyatakan perhitungan Niai Aset Tambak sebagaimana ketentuanPasalPasal 11Ayat (8) huruf b Perjanjian Kerjasama (PKS)sebagaimana Tabel Ill di bawah ini:TABEL IllPERHITUNGAN NILAI TAMBAK PARA TERGUGAT Nitai Away PENAMBAH NILAI Maren. NILAI re valPARA AN ASSET INFLASI DEPRESIANO PKS(dalam Tambak TambakTERGUGAT .
    Hal iniPENGGUGAT tuangkan dalam TABEL tentang PerhitunganHutang Para Tergugat dan TABEL Il tentang Perhitungan PiutangPara Tergugat.Isi Perjanjian aquo inilah yang menyebabkan kondusifitas PARATERGUGAT selalu terlilit hutang oleh PENGGUGAT yang tidakpernah selesai hingga 16 (enam belas) tahun.
    Sehingga PARATERGUGAT menolak seluruh perhitungan pada TABEL tentangPerhitungan Hutang Para Tergugat, TABEL Il tentang PerhitunganPiutang Para Tergugat, TABEL Ill tentang Perhitungan NilaiTambak Para Tergugat, TABEL IV tentang Nilai Total Hutang ParaHalaman 72 dari 98 Putusan Nomor 33/Pat/2018/PT TJKTergugat, dan TABEL V tentang Nilai Total Piutang Para Tergugat.Sangat jelas dan terang bahwa PENGGUGAT ingin merampas,menguasai, dan merebut dengan menggunakan dalil PARATERGUGAT meninggalkan Areal Tambak
    Menyatakan perhitungan Niai Aset Tambak sebagaimana ketentuanPasal 11 Ayat (3) huruf b Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimanaTabel Ill di bawah ini:TABELIIIPERHITUNGAN NILAI TAMBAK PARA TERGUGATNitai Away PENAMBAH NILAI ee NILAI sreePARA AN ASSET INFLASI DEPRESIANO PKS(dalam Tambak TambakTERGUGAT .
Putus : 07-03-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 7 Maret 2017 — 1. SARJU, DKK VS PT KITADIN
8047 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat dimana tidak sesuai dengan Pasal 45.7 PKB 20142016dimana Tergugat melakukan perhitungan sesuai keinginan Tergugat sendiridimana perhitungan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:Pesangon Masa Kerja x 1 Penghargaan Masa Kerja x 1 dan 15% UangPerobatan dan Perumahan x 1 Cuti Tahunan x 1 = Hasilnya x 3 Pasal45.7 PKB 20142016;Sedangan Para Penggugat mempunyai Perhitungan sebagai berikut: Pesangon Masa Kerja x 3 Pasal 45.7 PKB 20142016; Penghargaan Masa Kerja X 3 Pasal 45.7 PKB 20142016;Hal
    Pasal 47.1.3.3. dan Pasal 47.1.3.4 PKB PT Kitadin 20142016sehingga Perhitungan tidak sama dengan Perhitungan yang dihitungoleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;4.
    Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmempertimbangkan Perbedaan Perincian Perhitungan Hakhak PHKmajelis Hakim dalam Tabel Perhitungan Tergugat dan Penggugat sangatkeliru dimana pada Tabel Penggugat tertulis Pengobatan : Pesangon MasaKerja + Penghargan Masa Kerja x 3 x 3 adalah hal yang salah dimana ParaPenggugat/Para Pemohon Kasasi meminta Perhitungan Pesangon +Penghargaan Hasilnya = 15% baru di kalikan 3 sesuai Pasal 47.1.3.4 PKBPT Kitadin 20142016 dimana dalam Pertimbangan Majelis
    Pasal 47.1.3.3. dan Pasal 47.1.3.4 dimana Tergugatmelakukan Perhitungan sesuai Pasal 50 juncto Pasal 47.1.1.
    Pasal 47.1.2 dan Pasal 47.1.3 PKB in,Khusus untuk penggantian biaya atau ongkos pulang sebagaimana diaturPasal 47.1.3.3 diberikan 1 (satu) kali berupa tiket, akan tetapi dalamperjanjian bersama terdapat perbedaan perhitungan dimana untuk Pasal47.1.1. dan Pasal 47.1.2 Para Pengugat dan Tergugat perhitungan danPasal 47. 1. 3 Penggantian Hak meliputi Pasal 47.1.3.1.
Register : 06-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 21-09-2019
Putusan PN JEMBER Nomor 56/Pdt.G.S/2019/PN Jmr
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
PT. BPR Cinde Wilis Jember
Tergugat:
RUDI HARYONO
296
  • Print Out Kartu Perhitungan denda sampai tanggal 17 Juli 2019 atas namaRUDI HARYONO No.Rekening 01.72.002295.07, diberi tanda bukti P.6;7. Fotokopi STNK atas nama MUNAWI H NAWAWI No: 2023431/JT/2011,diberi tanda bukti P.7;8. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 01.72.004274.08 tertanggal 19 Desember2013, diberi tanda bukti P.8;9.
    Fotokopi Surat Kuasa Membebankan Jaminan Secara Fiducia tertanggal 19Desember 2013, diberi tanda bukti P.9;10.Fotokopi BPKB Nomor Faktur 009977/83/CI, Nomor Registrasi P 8807 SZ ,diberi tanda bukti P.10;11.Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit Nomor 01.72.004274.08 tertanggal 19Juni 2014, adendum ke1, diberi tanda bukti P.11;12.Print Out Kartu Angsuran Pertanggal 17 Juli 2019 atas nama RUDIHARYONO No.Rekening 01.72.002295.08, diberi tanda bukti P.12;13.Print Out Kartu Perhitungan denda sampai tanggal
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE,
5919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 546/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepadaPengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar memutuskan bahwa permohonan Banding dapat dikabulkanselurunhnya, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2012 menjadisebagai berikut: Jumlah Menurut PemohonBanding (Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPN Kurang Bayar Kompensasi Pajak
    Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding adalah Nihil;c.
Putus : 03-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 125/Pid.B/2015/PN Pms
Tanggal 3 Juni 2015 — RAMSON ARITONANG
233
  • akanmendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) perlembar, yangmana terdakwa ataupun pembeli nomor tebakan tersebut tidak dapat memastikan apakahnomor yang telah dibeli sudah pasti akan keluar atau tidak, selanjutnya keseluruhan nomortebakan yang dikirimkan pembeli melalui handphone tersebut, terdakwa kirimkan kepadakoordinator/ bandar terdakwa bernama JUARA als BEGU (DPO) yang mana terdakwabertemu dengan JUARA als BEGU setiap hari Selasa dan Jumat untuk mengutip(melakukan perhitungan
Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1270/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — PT PUTRA MUBA COAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9554 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104012.18/2014/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum bandingsebagai berikut:Bahwa berdasarkan alasanalasan dan faktafakta yang telahPemohon Banding uraikan di atas sebelumnya, berikut Pemohon Bandingsajikan kembali perbandingan perhitungan
    PBB yang masih harus dibayarmenurut Terbanding dan Pemohon dalam Tabel 4 di bawah ini:Bahwa berdasarkan perhitungan dan penjelasan yang telah PemohonBanding sampaikan di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis YangTerhormat untuk dapatlah kiranya membatalkan SK Keberatan PBB TubuhBumi terhutang dengan NOP 31.71.000.000.044.7302.3 dari semula sebesarRp3.374.285.000,00 menjadi sebesar Rp1.399.795.000,00;Halaman 2 dari 6 halaman.
Register : 05-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 31/Pdt.G.S/2018/PN Tbk
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BPR DANA CENTRAL MULIAH
Tergugat:
1.YULIZAR
2.SRI WULAN
9327
  • Jika terjadi selisin angka angsuran,maka angka angsuran yang diambil adalah berdasarkan perhitungan daribanking system Pihak Pertama.Dalam hal untuk merealisasikan ayat 1 dalam pasal 5, maka dilakukanperubahan terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 17 (tujuh belas) tanggal 16November 2016, dimana dilakukan Perjanjian Kredit Addendum yangmengubah pasal 2 (dua) mengenai bunga kredit dan pasal 3 (tiga)mengenai jangka waktu.
    Perjanjian Kredit Addendum dilakukan secaranNOtarlil. 2222222 one enn nnn nnn nnn enn en neeBerdasarkan kondisi tersebut di ayat 2 di atas, maka ada biaya yang harusdibayar oleh Pihak Kedua yaitu biaya pembuatan Akta PerjanjianAddendum sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), asuransi jiwasesuai perhitungan rate dari perusahaan asuransi yang bekerjasamadengan Pihak Pertama dan biaya materai Sesuai dengan pemakaian.
Register : 28-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PT. BUSSAN AUTO FINANCE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00103/KEB/WPJ.06/2016, tanggal 21 April 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor 00006/207/10/073/15,tanggal 29 Januari 2015 Rp375.549.762,00, sehingga perhitungan Pajakyang harus dibayar menjadi Nihil adalah sebagai berikut: PENGUS AHA KENAURAIANNS PAJAK 1. Dasar Pengenaan Pajak:a.
    Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) =3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan)c. Jumiah (a + b)PPN yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c)5. Sanksi Administrasi :. Bunga Pasal 13 (2) KUP. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP. Bunga Pasal 13 (5) KUP Kenaikan Pasal 13A KUP. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP. Jumlah( a + b)a.b.cde.
Putus : 25-06-2018 — Upload : 14-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 25 Juni 2018 — SELAMAT VS PT PERKASA INAKAKERTA
3819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan perhitungan hakhak Tergugat akibat Pemutusan HubunganKerja yang dibuat oleh Penggugat adalah sah dan benar, sebagaimanaperhitungan sebagai berikut :a) Uang Pesangon (7 x 2 x Rp2.429.000,00) = Rp34.006.000,00b) Uang Penghargaan Masa Kerja(3 x Rp2.429.000,00) = Rp 7.287.000,00c) 15 % perumahan/Pengobatan(15 % x Rp41.293.000,00) = Rp 6.193.950,00Jumlah = Rp47.486.950,00Terbilang : (empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enamribu sembilan ratus lima puluh rupiah)6.
    Menghukum kepada Tergugat untuk menerima hakhaknyasebagaimana perhitungan Penggugat tersebut;7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet),banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;8. Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dalamperkara ini;Dan apabilaHalaman 2 dari 6 hal. Put.
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 28-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 940/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
RACHMAN RAJASA, SH
Terdakwa:
1.MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF
2.HARUN RASYID als ANDU bin RASYID
3.ZULKIFLI als ZUL bin DJAMALUDIN
4.DEVIYANTI binti KUSRIYANTO
9762
  • penimbangan dan perhitunganterhadap sabu dan Ekstasy.Bahwa setelah Terdakwa 4 Deviyanti dibangunkan, maka pegerjaan untukmelakukan penimbangan dan perhitungan ecstasy dilakukan bertiga, yaitu Terdakwa2, Terdakwa 3 Zul, dan Terdakwa 4 Deviyanti.Bahwa besok harinya tanngal 26 Februari 2019 sekira jam 11 Wib , setelah 1 MuhHendriawan menayakan hasil perhitungan dan penimbangan , Terdakwa 2memberitahu ada dalam catatan yang ditaruh dilaci meja TV.
    danpenimbangan terhadap sabu dan Ektasy .Bahwa besok harinya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa 3 Zul datang dan ikutmelakukan penimbangan dan perhitungan terhadap sabu dan Ekstasy.Namunsebelum selesai perhitungan dan penimbangan, pengerjannya diberhentikan olehkarena beres beres akan pindah kamar.Bahwa sekitar jam 08.00 Wib hari yang sama Terdakwa 1 Muh Hendriawan datangke kamar , lalu Terdakwa 2 , Terdakwa 3 Zul dan Terdakwa 1 Muh Hendriawanmelakukan pidah kamar ke kamar 1208 dalam Apartemen yang
    Bahwa selanjutnya Terdakwa 3 mengkomsumsinarkotika yang telah tersedia diatas meja.Bahwa setelah selesai mengkomsumsi narkotika, Terdakwa 3 ikut menemaniTerdakwa 2 Harun dan Terdakwa 1 Muh Hendriawan untuk melakukan penimbangandan perhitungan ecstasy.Bahwa Terdakwa 4 Deviyanti ikut juga melakukan penimbangan dan perhitungannarkotika tersebut setelah dibangunkan atas perintah Terdakwa 1 Muh Hendriawan.Dan setelah selesai melakukan penimbangan dan perhitungan Terdakwa 3 kembalike rumah Terdakwa 3 di
    Dan malam harinya kembali lagi Terdakwa 3, Terdakwa 2Harun , dan Terdakwa 1 Muh Hendriawan mengkomsumsi narkotika.Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, setelah mengkomsumsi sabu, Terdakwa 3pulang ke Cibubur.Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa 3datang lagi ke tempat Terdakwa 1 Muh Hendriawan, dan selajutnya bersamaTerdakwa 2 Harun melakukan penimbangan dan perhitungan atas narkotika danecstasy jenis Sabu.Bahwa penimbangan dan perhitungan belum selesai dihentikan
    Hendriawan als Rian bin Yusuf dan Terdakwa2 Harun Rasyid melakukan penimbangan dan perhitungan terhadap barangnarkotika tersebut.Bahwa besok harinya sekitar jam 01.00 Wib, saat Terdakwa 1. Muh.
Putus : 18-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1739 K/Pdt/2013
Tanggal 18 Maret 2015 — Drg. MINARTY HOSMAN VS KOSASIH SUWITO als. KOK THIAN SUI
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk itu agar Tergugatbertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan tersebut atau menggantirugi biaya perbaikan yang menurut perhitungan Penggugat sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sesuai perhitungan ahli/DinasPekerjaan Umum (PU);Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011, Penggugat melalui Kuasa Hukumnyatelah melayangkan surat Somasie untuk memperingatkan Tergugat agarsegera melakukan tindakan:a.
    Nomor 1739 K/Pdt/201314.15.16.17.memakan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untukitu agar Tergugat bertanggung jawab mengganti biaya perbaikan tersebutdan sampai saat ini bagian pelafon lantai H dan bagian lantai II sertakerusakan instalasi listrik masih tetap mengalami kerusakan yang malahsemakin parah, untuk itu Tergugat juga harus bertanggung jawab untukmemperbaiki kerusakan atau mengganti rugi biaya perbaikan yangmenurut perhitungan Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus
    jutarupiah) atau sesuai perhitungan ahli/PU (Dinas Pekerjaan Umum);b.
    Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus, yaitu: kerugian materiili sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesarRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang jumlahkeseluruhannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atausesuai perhitungan ahli/Dinas Pekerjaan Umum (PU) terhitung selambatlambatnya dalam tempo 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;.
Register : 08-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRIPLE'S;
214364 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2017Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa PajakOktober 2009 dengan Nomor 00086/207/09/651/11 tanggal 25 Februari 2011,maka dengan ini Pemohon Banding ajukan Banding dengan uraian sebagaiberikut:1.Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Pajak Keluaran sebesarRp273.338.484,00 dengan penjelasan koreksiOperation yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT MasaPPN;7karena proyek Jointsehingga menurut perhitungan pemeriksa, adalah sebagai berikut
    Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu32.330.2274.659.433.191305.668.7114.659.433.191 Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan4.659.433.1914.659.433.191 Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar(4.627.102.964),(4.353.764.480) Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya4.627.102.9644.627.102.964 PPN Kurang / (Lebih) Bayar 273.338.484Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP 273.338.484Jumlah sanksi administrasi 273.338.484Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 546.676.968 2.
    Bahwa dengan dikenakannya lagi PPN atas Joint Operating oleh pemeriksamaka telah terjadi pengenaan double atas PPN sehingga mengakibatkanadanya double pembayaran, oleh karena kesalahan tersebut maka koreksiyang dilakukan oleh pemeriksa harus dibetulkan;sehingga menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Ursin Sebelum SetelahPembetulan PembetulanPajak Keluaran Dipungut Sendiri 32.330.227 305.668.711Pajak Keluaran Dipungut oleh Pemunggut PPN Dikurangi: a.
    Kompensasi Kelebihan PPN bulan laluJumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 4.659.433.191 4.080.675.463Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (4.627.102.964) (3.775.006.752)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya PPN Kurang / 4.627.102.964 3.775.006.752(Lebih) Bayar Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUPb.
    Pembangunan Man Pacitan Sidomulyo untuk TahunPajak 2009 dengan nilal total proyek = sebesarRp42.727.268.726. sedangkan untuk penghasilan terkaitkeikutsertaan modal pada proyek Joint Operation untukTermohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding (40%)adalah Rp17.090.907.322,00 dan atas penerimaan tersebut olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)dilaporkan pada SPT Tahunan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)untuk Tahun Pajak 2009, sehinggamenimbulkan selisin dengan perhitungan
Register : 17-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 43_Pid_Sus_2015_PN-Ktp_Hukum_14042015_Mengangkut_Hasil_Hutan
Tanggal 14 April 2015 — HARTONO Bin JUNAIDI
262
  • ;Bahwa ahli bekerja di Kantor Dinas Kehutanan Kab.Ketapang adalah ahli dibidang pengukuran;Bahwa benar ahli menerangkan saat ini ditunjuksebagai ahli di Bidang pengukuran dan perhitungansesuai dengan surat perintah tugas nomor : 094/14/DKhPH/2015 tanggal 14 Januari 2015 dari KepalaDinas Kantor Kehutanan Kabupaten Ketapang,berdasarkan surat permintaan dari Polres Ketapangsesuai dengan surat nomor : B/54/I/2015/Reskrimtanggal 12 Januari 2015;Bahwa benar = ahli menerangkan melakukanpengukuran dan perhitungan
    hasil hutan berupa kayuyang telah ditangkap oleh Kepolisian Nanga TayapPolres Ketapang yaitu pada hari Senin tanggal 14Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib di halamanAsrama Perintis Polres Ketapang Jalan Jend.Sudirman Kecamatan Delta Pawan KabupatenKetapang Kalimantan Barat;Bahwa benar ahli menerangkan setelah melakukanpengukuran dan perhitungan, kemudian dibuat beritaacara pengukuran dan perhitungan kayu olahan(gergajian), dan sesuai dengan berita acarapengukuran dan perhitungan kayu gergajian yangdibuat
    Keterangan Ahli SUPARDI, S.PKP ;Bahwa ahli menerangkan saat ini ditunjuk sebagai ahli di Bidangpengukuran dan perhitungan sesuai dengan surat perintah tugasnomor : 094/15/DKhPPHH/2015 tanggal 14 Januari 2015 dari KepalaDinas Kantor Kehutanan Kabupaten Ketapang, berdasarkan suratpermintaan dari Polres Ketapang sesuai dengan surat nomor : B/53/I/2015/Reskrim tanggal 12 Januari 2015 tentang permohonan Abhlidibidang peredaran Hasil Hutan;Bahwa benar ahli menerangkan memiliki keahlian khusus dalambidang
Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tjk
Tanggal 20 Oktober 2015 — PURNOMO Lawan PT. JAYA CITRA NUSANTARA
11029
  • TjkPenggugat dikabulkan sebahagian dan diberikan hakhaknya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menimbang, bahwa Pasal 157 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan komponen upah yang digunakansebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, danuang penggantian hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a. upah pokok;b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang
    diberikan kepadapekerja/ourun dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu harusdibayar pekerja/ouruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisihantara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh;Menimbang, bahwaberdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan para saksiserta memperhatikan Pasal 157 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyatakan dalam hal upah pekerja/ouruh dibayarkanatas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan
    atau komisi, makapenghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan ratarata per hari selama 12(dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuanupah minimum propinsi atau kabupaten/kota, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa perhitungan dasar hakhak Penggugat adalah sebesar Rp. 1.570.000,;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti dan keterangan para saksiyang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalamkaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian
    , maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan hakhaknya akibatpemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagaiberikut:1.
    karenanyapermohonan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat agar MajelisHakim meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), berupa Hino tahun 2008warna hijau an.Suyeni (PT JCN) BE 9465 BF, Hino tahun 2008 warna hijauan.Suyeni (PT JCN) BE 9466 BF, Hino tahun 2008 warna hijau an.Suyeni (PTJCN) BE 9467 BF, dan Hino tahun 2008 warna hijau an.Suyeni (PT JCN) BE 9468BFmilik Tergugat, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan tersebutdiajukan tanoa melampirkan buktibukti dan perhitungan
Register : 01-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 19/Pid.B/2019/PN Agm
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ICHXAN ELXANDHI,SH.
Terdakwa:
ANGGI VALENTINO Als ANGGI Bin M. YUSUF
2912
  • KW, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keteranganyang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebutsudah benar; Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Utara kehilangan bilik suarayang berbahan dasar almunium dengan jumlah 1255 (seribu dua ratus limapuluh lima) lembar berdasarkan perhitungan akhir (Stock opname) semesterIl untuk tahun 2018 di tanggal 29 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Timyang terdiri
    RJ, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keteranganyang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebutsudah benar;Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Utara kehilangan bilik suarayang berbahan dasar almunium dengan jumlah 1255 (Seribu Dua RatusLima Puluh Lima) lembar berdasarkan perhitungan akhir (stock opname)semester Il untuk tahun 2018 di tanggal 29 Oktober 2018 yang dilakukanoleh Tim yang terdiri
    yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani danmemberikan keterangan di persidangan;Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan telahmembenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara PemeriksaanPenyidik dan Surat Dakwaan Penuntut Umum;Bahwa benar KPU (Komisi Pemilihan Umum) KabupatenBengkulu Utara kehilangan bilik suara yang berbahan dasar almuniumdengan jumlah 1255 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Lima) lembarberdasarkan perhitungan
    dalamkekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (beradadiluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatubarang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud danbiasanya mempunyai nilai ekonomis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bengkulu Utarakehilangan bilik Suara yang berbahan dasar almunium dengan jumlah 1255(Seribu Dua Ratus Lima Puluh Lima) lembar berdasarkan perhitungan
    dilengkapi dengan suratsurat yang sah dan saksi jugatidak ada mempertanyakan tentang dokumendokumen penjualan bilik Suaratersebut kepada terdakwa;Menimbang, bahwa hasil penjualan bilik Suara seluruhnya sekitar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakanoleh terdakwa untuk bermain judi online;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwabilik Suara yang berbahan dasar almunium dengan jumlah 1255 (Seribu DuaRatus Lima Puluh Lima) lembar berdasarkan perhitungan
Putus : 24-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — DEDY RIYANTO bin HERRY SANTOSO
19970 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rek. 2465342666:Perhitungan biayabiaya yang didebet sebelum realisasi;Print screen Facility Detail Pengolahan KPPR.;Loan Application Summary No. Ref 0009/001/2461 9/10;Lampiran Memo Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;Fotokopi KTP NIK. 33.7413.151183.0003 atas nama WilliemAryo Gunawan tanggal 16 Juli 2009:Hal. 42 dari 133 hal. Put.
    Rek. 2465342666:Perhitungan biayabiaya yang didebet sebelum realisasi;Print screen Facility Detail Pengolahan KPPR.;Loan Application Summary No. Ref 0009/001/24619/10:Lampiran Memo Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;Fotokopi KTP NIK. 33.7413.151183.0003 atas nama Williem AryoGunawan tanggal 16 Juli 2009;Hal. 68 dari 133 hal. Put.
    Williem Aryo Gunawan;Memorandum No. 0344/ KWIISMG/2011 tanggal 01022011:Lembar Permohonan KOT:Lembar konfirmasi KOT:Fotokopi Perhitungan biaya biaya yang didebet sebelum realisasi:Hal. 72 dari 133 hal. Put.
    Perhitungan biayabiaya yang didebet sebelum realisasi;. Lembar Permohonan KOT:. Lembar konfirmasi KOT;. Lembar Inquiry Status Rekening;Hal. 77 dari 133 hal. Put.
    Rek. 2465342666:Perhitungan biayabiaya yang didebet sebelum realisasi:Print screen Facility Detail Pengolahan KPPR.;Loan Application Summary No.
Register : 05-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
PT. KARYA SEMESTA INVESTAMA
Tergugat:
PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
7133
  • tertanggal23 Oktober 2017 dengan nilai Jaminan sebesar Rp. 950.000.000,(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa seluruh total nilai jaminan dari kKedua jaminan yang diberikan olehPenggugat kepada Tergugat tersebut adalah Rp. 160.000.000.000,(Seratus enam puluh milyar rupiah);Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Ckr10.11.12.Bahwa pengikatan tersebut dilakukan guna menjamin seluruh totalkewajiban sebesar Rp. 140.000.000.000, (seratus empat puluh milyarrupiah) sebagaimana perhitungan
    oleh Penggugatkepada Tergugat menjadi sebesar Rp. 200.000.000.000, (dua ratus milyarrupiah);Bahwa terhadap tawaran dari Penggugat tersebut Tergugat sama sekalitidak pernah meresponnya, malah Tergugat melaui Kuasa Hukumnya terusmendesak Penggugat untuk menyelesaikan segala kewajiban pembayaranhutang kepada Tergugat tanpa melihat secara objektif terhadap kondisibisnis Dealership yang tengah dialami olen Penggugat, dimana Penggugatsangat memerlukan perhatian dan dukungan dari Tergugat;Bahwa menurut perhitungan
    Bahwa terhadap hal tersebut jelas Penggugat merasa dirugikan, karenaperhitunganperhitungan bunga dan denda tersebut dibuat sepihak danmemaksa, karena perhitungan tersebut tidak pernah diperjanjikan dan/ ataudisepakati sebelumnya;15.
    Bahwa dalam Posita Penggugat pada halaman 4 angka 14 Penggugatmendalilkan, Penggugat merasa dirugikan karena perhitungan bunga dandenda dibuat sepihak oleh Tergugat yang bersifat memaksa karena tidakpernah diperjanjikan dan/atau disepakati sebelumnya, kemudian dalamPosita Penggugat pada halaman 4 angka 18 Penggugat mendalilkanPenggugat dirugikan atas terbitnya Surat Pemberitahuan PenghentianKerjasasama Nomor :002/LGL/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019.Namun dapat dilihat dalam Petitum Penggugat, Penggugat
    (Seratus delapan puluh enam miliar seratus delapanpuluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluhsembilan rupiah) jumlah tersebut sebagaimana perhitungan dalam suratyang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tertangggal 8 Oktober 2019Perihal: Hutang jatuh tempo dan dapat ditagih.Maka dengan demikian Penggugat bukan merupakan pihak yang dirugikandalam hal ini, dan oleh karenanya Pengugat secara hukum tidak memiliki hakHalaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019