Ditemukan 274939 data
15 — 9
Putusan No.1238/Pdt.G/2014/PA.Gs.Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya nomor1, 2,dan 3 adalah benar;Bahwa dalil Pemohon nomor 5 benar, namun mengenai alasan pertengkaranyang didalilkan Pemohon tidak benar, yang benar adalah karena masalahmakanan, Pemohon disuruh hemat, jangan seringsering makan diluar;Bahwa saya tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, dan saya tidakmengajukan tuntutan kepada Pemohon;Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon mengunjungi dan Pemohonmasih memberikan
go Se I 9Artinya :Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak,sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonanPemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Jo.
12 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
10 — 1
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 01 Tahun 2016, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
7 — 5
saksisaksi di persidangan, maka Majelis Hakim telahmenemukan fakta kejadian sebagai berikut :Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah; Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun2007 atau selama 12 tahun 5 bulan tanpa saling memedulikan; Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar kembalirukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasilMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1
Rum ayat21:420%S255 Gill gS UG Lal 3) pel Oe A GB I At G5bait ai UY aN 4 Yikes 39 Baga AdinArtinya:Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmuisteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteramkepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatandabagi kaum yang berfikir.Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa
11 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
12 — 7
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPutusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Ktl Hal. 6 dari 12 hal.Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugatberkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak yang berkepentingandalam perkara ini (persona standi in judicio);Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Ktl Hal. 7 dari 12 hal.Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
14 — 4
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPutusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Ktl Hal. 7 dari 13 hal.Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindakPutusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Ktl Hal. 8 dari 13 hal.sebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
11 — 2
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar KemampuannyaMenimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Oktober 2017 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun dan selama pisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 1
Pasal 31 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upayaperdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator MuhammadRidho, S.Ag., namun dan ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan berhasildengan kesepakatan perdamaian sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkaraperceraian, dan berhasil
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekatPemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 Ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalildalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 danmenghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akanmempertimbangkannya
7 — 0
Pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena ituberdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlumengetengahkan petunjuk Allah SWT.
10 — 2
Pasal 2 ayat 1 PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugatadalah Hisbullah bin Nasrah dan Vivit Pratiwi Iskandar bin Wiwi Iskandar.Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuaiketentuan Pasal 171 R.Bg;Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudahHim. 7 dari 12 Him.
Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yangtermuat di dalam Kitab Figh asSunnah Juz Halaman 290 yang berbunyisebagai berikut:loo SILI GIs cop al piclol arg Ul duu rola! sal lelecs cad Islslogin Tio VI YS oll!
12 — 2
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon telah menghadirkan pihakpihak yang dekat dengan Pemohon
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
15 — 7
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;6. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;7. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua)orang anak;8.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat segala ketentuan
7 — 4
menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahdengan alasan bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 7 Maret 2020 di Dusun I, DesaSibaganding, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, tetapi tidakdicatat sebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), makaupaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor1
Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada halangan untukmelangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturanperundangundangan;Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor XXXX/Padt.P/2021/PA.Lpk.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum = masingmasing
11 — 9
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;5.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai PencatatHal. 11 dari 13 hal.
7 — 4
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1
Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia Tahun 1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2008;Menimbang,
8 — 5
dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuaiketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
kembali pesanHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.PkcNabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibencioleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, makadalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah sulit untuk dirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, daililpermohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
7 — 5
ditentukan untukpemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohontidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan, tidakternyata ketidak hadiran Termohon disebabkan alasan yang sah menuruthukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Sesuai ketentuan Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakanHalaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.PkcTermohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
11 — 4
rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak , telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohondan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih ... tahun dan selamaberpisah keduanya sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknyasuami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 3398/Padt.G/2016/PA.SIwPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
14 — 2
Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakahPenggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalammengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan AktaNikah merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untukitu, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat(bindende), sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri danmasih terikat perkawinan yang sah sebagaimana pasal 2 Undangundang Nomor1
No.0027/Pdt.G/2014/PA.SguMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat dalildalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) dan (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1