Ditemukan 555696 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN KANDANGAN Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Kgn
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
ZULKIFLI Bin DARKUNI Alm
44 — 7
  • Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Bin DARKUNI (Alm) terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamenangkap' ikan dengan = menggunakan alat' yang dapatmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009dalam Dakwaan Tunggal;2.
    Bahwa dari hasil penyetruman tersebut terdakwa sudahberhasilmendapatkan ikan berupa ikan haruan/gabus, pepuyu dan sepat kuranglebih 10 (Sepuluh) kilogram sedangkan seperangkat alat setrum tersebutterdakwa dapatkan dengan cara membeli dari toko kemudian terdakwarakit sendiri, dan terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan denganmenggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.n Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal84 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana
    membuktikan apakahperbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsurunsuryang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut langsung mempertimbangkandakwaan tunggal Penuntut umum tersebut yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1)Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN KgnUndangundang Nomor 31 Tahun 2004
    berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakan kelestarianSumber daya ikan dan / atau lingkungannya telah terbuktiMenimbang, memperhatikan oleh karena semua unsurunsur dariDakwaan tunggal melanggar Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 31Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN KgnTahun 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 06-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA
2.MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA
72 — 39
  • pelaksanaan itu, bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengajamemasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/ataumemelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan,sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalamdan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiasebagaimana diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;2.
    Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;b.
    tentang perikanansebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi1.
    tentang perikanan sebagaimana telah di ubah denganUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 26-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 10-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 69/PID.SUS/2019/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RENDI WINATA,SH
Terbanding/Terdakwa II : PURNAMA ANDIKA PUTRA Bin RUSLI
Terbanding/Terdakwa III : ANSORI AS Bin AHMAD SUKRI
Terbanding/Terdakwa I : ZAINURI Bin RIZAN
47 — 25
  • Terdakwa PURNAMAANDIKA danterdakwa ANSORI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 88UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;AtauKedua :Bahwa terdakwa . ZAINURI Bin RIJAN Terdakwa II.PURNAMA ANDIKA danterdakwa II.
    Menyatakan terdakwa ZAINURI Bin RIZAN, terdakwa Il PURNAMAANDIKA PUTRA Bin RUSLI dan terdakwa IIl ANSORI AS Bin AHMADSUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RI Nomor31 tahun 2004
    Menyatakan terdakwa ZAINURI Bin RIZAN, terdakwa Il PURNAMAANDIKA PUTRA Bin RUSLI dan terdakwa III ANSORI AS Bin AHMADSUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan,mengadakan, mengedarkan dan/atau. memelihara ikan yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber dayaikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luarwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 UU RI Nomor 31 tahun 2004
    perkara ini serta memori bandingPenuntut Umum, maka berdasarkan fakta fakta yang terungkapHalaman 14 dari17 halaman Putusan Nomor 69 /PID.SUS/2019/PT JMBdipersidangan, Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapatdengan pertinbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yangmenyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah di dakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 88 yo Pasal 16 ayat 1 UU RINomor 31 Tahun 2004
    dimintakanbanding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidanayang dijatunkan , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarputusannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makakepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatPengadilan ;Memperhatikan, Pasal 88 jo. pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45 tahun2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 03-08-2022 — Putus : 26-08-2022 — Upload : 10-01-2023
Putusan PN LUWUK Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 26 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH
Terdakwa:
1.Rusdin Bin Hamir Pilok
2.Aswanto alias Wanto
3.Deni Askar alias Erik
43 — 11
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum
Register : 22-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Intan Kafa Arbina, SH.MH
Terdakwa:
NUR ROHMAN BIN TARSO
44 — 5
  • Menyatakan terdakwa NU ROHMAN BIN TARSO bersalah melakukan tindakpidanaMelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajibmematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai jenis,Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN TgljJumlah dan ukuran alat penangkap ikan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 undangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 7 ayat (2) huruf a Sektor Perikanan UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana
    Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 98Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 42 Ayat (3) Sektor PerikananUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.ATAUKeduaBahwa terdakwa NUR ROHMAN BIN TARSO pada hari Selasa tanggal 16 Maret2021 sekira pukul 10.40 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanMaret tahun 2021, bertempat di Perairan
    90 M dan panjang taliselambar < 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakanjendela bermata jaring persegi (square mesh window), kapal motor berukuran> 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan Ill WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 dan padaZona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 711.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal100 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    Adapun sanksiapabila melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a tersebut diatur dalampasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
    Benar berdasarkan Pasal 73 Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananbahwa yang berwenang melakukan penyidikan atas perkara tindak pidanaperikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, PerwiraPenyidik TNI Angkatan Laut (AL) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 18-08-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN Mtr
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.HENDRO SAYEKTI,SH.
2.SARI YUNI PRAMANTHI
3.AGUS DARMAWIJAYA, SH
Terdakwa:
SOFATUL ROHMAN
36 — 19
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 18-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Bna
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.RICKY FEBRIANDI, SH
2.DIKHA SAVANA
3.SYARIFAH ROSNIZAR. A, SH.
Terdakwa:
SURIYON JANNOK
65 — 23
  • Menyatakan terdakwa SURIYON JANNOK telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 UU Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang
    KHF 1980berserta Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) dan barang bukti dibawake Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLampulo guna Proses Penyidikan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 92 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;Subsidair:Bahwa ia terdakwa Suriyon Jannok, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari2019 sekira pukul 12.45 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Pebruari
    KHF 1980berserta Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) dan barang bukti dibawake Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLampulo guna Proses Penyidikan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 93 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;Lebih Subsidair:Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN BnaBahwa ia terdakwa SURIYON JANNOK, pada hari Sabtu tanggal 02Pebruari 2019 sekira pukul 12.45
    Sus/2019/PN BnaBahwa, pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga menegaskansetiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memilik SIPI;Bahwa, terdakwa dalam menjalankan pekerjaan sebagai nahkodatugasnya diatur dalam peraturan perundangundangan di Indonesia yaitusebagai pemegang kewibawaan umum
    Seri FA 001023 an: KM KHF1980 GT. 63,74berdasarkan ketentuan pasal 76 A UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan benda dan/ atau alat yang digunakan dalam dan/ atau yangdihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk dimusnahkan,maka barang bukti dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa + 100 kilogram ikanCcampuran yang terdiri dari ikan jenis cumicumi, kurisi,
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 09-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 641/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Nyoman Bela P. Atmaja, SH.
Terdakwa:
Sukarso Bin Supardi
39 — 16
  • diajukandipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :iP4.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidakmematuhi ketentuan mengenai daerah, jalur dan waktu) atau musimpenangkapan ikan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 100 Jungtopasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004
    BERKAH SAMUDRA BAHARI diperintahkan untuk bergerak kePelabuhan Benoa Bali untuk diproses lebih lanjut;n Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf C UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UUNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
    Penangkapan Ikan III WPPNRI 571, WPPNRI711,WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718; Ahli menerangkan bahwa Mereka harus melakukan penangkapan ikandengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor71/PERMENKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan PenempatanAlat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia, bila tidak maka melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31tahun 2004
    Hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf cUndang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orang yangmelakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai : c. Daerah, jalurdan waktu atau musin penangkapan ikan;Terdakwa membenarkan keterangan ahli;Halaman 10 dari26 Putusan Pidana Nomor 641 /Pid.Sus/2018/PN Dps6.
    Hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf cUndang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orang yangmelakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai : c.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 25-05-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NUL ALBAR. SH.MH
Terdakwa:
ROLLY ANTIBE
22 — 14
  • keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa danmemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknyasebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Rolly Antibe, telah terbukti bersalah melakukantindak pidana "melanggar ketentuan yang ditetapbkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagaimana dalam Dakwaan JaksaPenuntut Umum melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004
    20 Unit dengan alat bantu pakura (Sejenis perahu kecil denganukuran 3,5 m x 1 m dan menggunakan mesin dalam dengan ukuran 913PK) sebanyak 11 unit; Bahwa jumlah ABK KM, Reinbow 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwasebagai nakhoda;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 jo Pasal 7ayat (2) huruf c UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 11-09-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PID.SUS/2019/PT JMB
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BAGIO TJANDRA Diwakili Oleh : Dr. ZEVRIJN HERMAN KANU, SH.,MA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YUDA DILLIANSYAH, SH
75 — 29
  • AHMAD dan TENG CHENG YING KEENE(penuntutan terpisah) serta ASMAN dan FERRI (belum tertangkap) pada hariRabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat diJalan Patimura Simpang Rimbo Kota Jambi Propinsi Jambi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, (Sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU No. 31 Tahun 2004
    tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009), telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengajamemasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/ataumemelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luarwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah
    dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Berawal dari perkenalan terdakwa BAGIO TJANDRA dengan saksiHASAN Bin H.
    tentang perikananJo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa BAGIO TJANDRAterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut serta melakukanperbuatan dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikan sumberdaya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 tentang
    Hal ini sangat jelas bahwa pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi keliru dan tidak cermat.PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI YANGMENYATAKAN BAHWA TERDAKWA/PEMBANDING TELAHMEMENUHI SEMUA UNSUR DARI PASAL 88 JO PASAL 16 AYAT (1)UU RI NO. 31 TAHUN 2004 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU RINO. 31 TAHUN 2009 JO. PASAL 55 AYAT (1) KE1 KUHP TELAHTERPENUHI, ADALAH TIDAK TEPAT.1.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 25-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN SIBOLGA Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Sbg
Tanggal 9 Januari 2020 — Penuntut Umum:
OKI PERMANA, SH
Terdakwa:
AZRIANSYAH ACEH
23 — 3
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 04-08-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 03-09-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
REFAN Bin IBRAHIM
4 — 1
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 15-01-2024 — Putus : 02-02-2024 — Upload : 03-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lwk
Tanggal 2 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.Reza Pahlevi, S.H.
2.M. YUSUF RACHMAN, S.H., .M.H
3.JAINUARDY MULIA, S.H
4.Muhammad Taufik Wahab, S.H.
Terdakwa:
1.Jarwadi. J Buluan Alias Wadi
2.Lusrin Patanduk Alias Lusi
3.Samring Alias Papa Rasya
4.Nasrun H. Aris
5.Fahri
36 — 0
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 29-09-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Pkj
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DIAN REZKI AUGUSMI TAJUDDIN, SH
Terdakwa:
H. ABD. RAHIM Bin HAMUNDING
109 — 7
Pengadilan PN WATES Pidana Umum
Register : 09-09-2022 — Putus : 11-10-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan PN WATES Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Wat
Tanggal 11 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.YOVERIDA LIVENNI,SH
2.PARIPURNANING HYANG, SH
3.Titik Kiani, SH
4.Martin Eko Priyanto,S.H.,M.H
Terdakwa:
Danang Budi Santoso Bin Ngadiman
83 — 41
Pengadilan PN WATES Pidana Umum
Register : 09-09-2022 — Putus : 11-10-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan PN WATES Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Wat
Tanggal 11 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.DIAN YUNITA, SH
2.Titik Kiani, SH
3.PARIPURNANING HYANG, SH
4.Martin Eko Priyanto,S.H.,M.H
Terdakwa:
KUSMAN Bin AHMAD JUREMI
74 — 42
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 29-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 10-08-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Pgp
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
RIZALDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
YUDIONO Bin TUMIRAN Alm
43 — 7
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 18-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bil
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
YUNIAR MEGALIA, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD BAHRUL ULUM
2.BAKHRUL ULUM
3.AGUS SANTOSO
4.SUBANDI
5.SODIK
6.RODI
7.HERMANTO
8.PAKE
9.SOFIYAN
10.ABD. ROCHMAN
26 — 6
  • Bahwasenyawa campuran Kalium Klorat (KCIO3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) adalahtermasuk bahan peledak jenis low explosive.Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.SusLH/2018/PN.Bil.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Ttentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwamenyatakan telah mengerti dan
    dimasa depan akan dapat menghilangkanpotensi Sumber daya alam hayati berupa ikan yang dibutuhkan oleh pendudukIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Manazilul Hair danCepi Aditia, penangkapan para terdakwa dilakukan di Perairan Pasuruandengan posisi 07 36 220 LS130 05 862 BT yang merupakan wilayahPerairan Indonesia, yang termasuk yursidiksi Indonesia atau ruang lingkupsebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    pidana yang adil dansetimpal dengan perbuatan yang Para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini adalahbersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkanpidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa di ancam pidanasebagaimana Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    tersebut dikembalikan kepadaPenuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 244/Pid.SusLH/2018/PN.Bil atas nama SELAMET dan kawankawan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karenaterdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ini ;Memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum
Register : 04-01-2018 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Sel
Tanggal 23 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ARGANDY WAHYUNTORO, S.H., M.H
Terdakwa:
1.UMAR
2.JABIR
16 — 17
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 06-12-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN SIBOLGA Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg
Tanggal 21 Desember 2023 — Penuntut Umum:
MOHAMAD JUNIO RAMANDRE, S.H., M.H.
Terdakwa:
DARWIN MUSLIM SILITONGA
28 — 14