Ditemukan 503329 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penganiayaan
Undang-undang nomor 8 tahun 1981.
Uu nomor 35 tahun 2009
Uu 8 tahun 1981
Penggelapan dalam jabatan undang-undang nomor 8 tahun 1981
Pasal 191 ayat (1) undang-undang no.8 tahun 1981
Korupsi
29/ pid.b/2011/ pn-lsm ; pasal 378 kuhp ; uu no. 8 tahun 1981
Pasal 244 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
Penadahan
Pasal 480 ke-1 kuhpidana
Pasal 338 kuhpidana
Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
Register : 14-04-2010 — Putus : 26-05-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 28/Pid.B/2010/PN-LSM Tanggal 26 Mei 2010 — NURAINI Binti ABDULLAH
69 — 12
69 — 12
diatas, dikaitkan pula dengantujuan pemidanaan yang bukan~ semata mata sebagaipembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkanbertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwamenyadari dan mengisafi kesalahannya sehingga menjadianggota masyarakat yang baik dikemudian hari, makaMajelis Hakim memandang adil dan patut apabilaterdakwa = dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan15disebutkan dalam amar putusan dibawah iniMemperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat(1) ke14KUHP dan Undangundang No. 8 tahun 1981
Putus : 19-12-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN SOASIU Nomor 74-PID.B-2013-PN.SS Tanggal 19 Desember 2013 — - YOSAFAT HOROPU Alias YOSPAT
- YESASKAR POET
104 — 62
104 — 62
Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatandengan pidana penjara, 199648sccccene Mengingat, Ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPdan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berkaitandengan perkaraMENGADILI:1.
Putus : 12-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 14/Pid.B/ 2011/ PN- LSM Tanggal 12 April 2011 — ASMUHAR Bin M. DAUD Alias KAPTEN
57 — 8
57 — 8
Putus : 27-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 435/PID.B/2013/PN-SBG Tanggal 27 Januari 2014 — WANDY PANARIHON SITOMPUL.
30 — 3
30 — 3
dayung, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut akanditentukan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan ini.Mengingat akan PasalPasal dari UndangUndang dan peraturan lain yangbersangkutan terutama Pasal 310 ayat (4) UU RI Tahun 2009 dan UndangUndang RI No.81 Tahun 1981
Register : 22-03-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 05-12-2011
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 30/Pid.B/2011/PN-LSM Tanggal 12 April 2011 — MUHAMMAD JOHAN Bin ABDULLAH
51 — 9
51 — 9
meringankan secara cermat dantujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendamdari Negara melainkan bersifat preventif, represif danedukatif, dimana terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinyasehingga dimasa yang akan datang dapat diterima kembali dalampergaulan masyarakat' sehari hari, maka pidana sebagaimana dalamamar putusan ini menurut hemat Majelis adalah sesuai denganperbuatan terdakwa ;Mengingat pasal 351 ayat (1) #KUHPidana, Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 8 tahun 1981
Putus : 10-02-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 7/Pid.B/2011/PN-LSM Tanggal 10 Februari 2011 — MUZAKIR Bin AHMAD
43 — 7
43 — 7
meringankan bagi terdakwa .Hal hal yang memberatkane Perbuatan terdakwa tidak mengdukung program pemerintahdalam pemberantasan narkotika ;e Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan membercontoh yang tidak baik untuk generasi muda ;Hal hal yang meringankane Terdakwa berterus terang dipersidangan ;e Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Meperhatikan akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf aUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Undang undangNo.8 tahun 1981
Register : 23-12-2014 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 595/Pid.Sus/2014/PN Tjb Tanggal 9 Maret 2015 — RIDWAN SIRAIT ALS DUANE ALS ATOK DN
77 — 22
77 — 22
Terdakwa telah merusak mental dan dapat mengakibatkantrauma terhadap saksi Fauza Aulia Panjaitan, Putri Febriani, Elfita Tanjung,dan Putri Alisa Marpaung sebagai korban; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;Keadaan yang meringankan: Terdakwa sudah berusia lanjut Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 01-04-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 367/PID.B/2013/PN.SBG Tanggal 1 April 2014 — SAHRON SIBARANI.
44 — 7
44 — 7
Perbuatan itu sendiri ;Halhal yang meringankan: 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;2 Terdakwa belum pernah dihukum ;3 Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;4 Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepantasnyamemperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biayaperkara ini;Memperhatikan ketentuan pasal: 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009, UndangUndangNomor 8 tahun 1981
Register : 10-02-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 05-12-2011
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 13/Pid.B/2011/PN-LSM Tanggal 12 April 2011 — HASBI BIN MAHMUD
236 — 84
236 — 84
diatas dan tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendamdari negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif,dimana terdakwa diharapkan dapat memperbaiki' dirinya sehinggadimasa yang akan datang dapat diterima kembali dalam pergaulanmasyarakat sehari hari, maka pidana sebagaimana dalam amar putusanini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil sesuai denganperbuatan terdakwa ;Mengingat Pasal 372 KUHPidana,dan Pasal 220 KUHPidana,Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN DUMAI Nomor 5/Pid.B/2011/PN.Dum Tanggal 16 Februari 2011 — AMRAN Als UCOK Bin PONIMIN; ISAMSUDIN Als UDIN Bin RAMLI.
61 — 28
61 — 28
melakukan kejahatan ini,maka seluruh barang bukti di atas dirampas untuk dimusnahkanMenimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sudahdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dijatuhipidana maka para Terdakwa tersebut harus pula dibebani untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalamamar putusan ini;.Mengingat, akan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo pasalI11l ayat (1) Undangundang No. 35 tahun 2009, Undang UndangNomor 8 tahun 1981
Putus : 20-03-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 43/PID.B/2014/PN.SBG Tanggal 20 Maret 2014 — ATNO HUTABARAT.
263 — 130
263 — 130
Light, oleh karenaitu terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAPkepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.Mengingat akan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lainyang bersangkutan terutama Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan UndangUndang RI No. 81 Tahun 1981
Putus : 09-05-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 22/Pid.B/2011/PN-LSM Tanggal 9 Mei 2011 — Ahyar Saputra Bin Rusli
36 — 9
36 — 9
Register : 24-06-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 288/Pid./B/2014/PN-Tjb Tanggal 21 Agustus 2014 — - RAPEN NAINGGOLAN
56 — 2
56 — 2
mengakibatkan orang lain meninggaldunia;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undangundang RebuplikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 06-05-2014 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 68/PID.B/2014/PN.SBG Tanggal 6 Mei 2014 — MUSTI SITANGGANG.
20 — 6
20 — 6
Putus : 21-11-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 39/PID.B /2011/PN.SBG Tanggal 21 Nopember 2011 — ROSDEWANTI Br. HASUGIAN Als. ROS
34 — 4
34 — 4
beberapakali diundurkan karena terdakwa tetap tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umumdan mengingat perkara ini sudah melbih 6 ( enam ) Bulan, maka perlu adaPenyelesaian terhadap perkara ini ;nn= Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan secara Yuridis apakah terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya; won Menimbang, bahwa dalam keadaan perkara yang demikian MahkamahAgung R.I dengan Surat Edaran No. 1 Tahun 1981
tertanggal 22 Januari 1981 YoPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Hal 193 Point 9telah memberi jalan keluar untuk perkara demikian dengan memberikan Petunjuk agardalam perkara yang diajukan Penuntut Umum terdakwanya sejak semula tidak hadirdan sejak semula tidak ada Jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan , maka dalamhal perkara yang demikian Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;nn= Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntutan Penuntut Umumdinyatakan
tidak dapat diterima, sehingga Penuntut Umum masih dapat melakukanPenuntutan kembali apabila nantinya Penuntut Umum dapat menemukan terdakwa ;ee Menimbang, bahwa selanjutnya pula bahwa biaya perkara inidibebankan hepadsNegara ;wn= Mengingat ketentuan dari Pasal 5 ayat (2) UndangUndang No. 14Tahun 1970, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 1992, SuratEdaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1981 dan Peraturan Hukum yangberkenanaan dengan perkara ini ; MENGADILI 1 Menyatakan Penuntutan Penuntut
Register : 21-07-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 339/Pid.Sus/2014/PN-Tjb Tanggal 2 September 2014 — ANDI JABAT SAPUTRA SITOMPUL Alias ANDI
39 — 2
39 — 2
sebagaimana akan disebut dalam amar putusan inisudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa terutama dihubungkandengan aspek keadilan di dalama kerangka pembinaan kesadaran hukummasyarakat maupun terdakwa sendiri;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 07-04-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 84/PID.B/2014/PN SBG Tanggal 7 April 2014 — PANIMBOAN TAMPUBOLON;
33 — 19
33 — 19
membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, makaperlu. dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasanperjudian;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;e Terdakwa menyesali perbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukumMemperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981
Putus : 17-08-2018 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 17 Agustus 2018 — NURLELA alias LELA binti BAHARUDDIN
135 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapatmengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadapputusan bebas;Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membinadan menjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayahNegara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusanMahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yangmenyatakan frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
menemani naik sepeda motor tanpa mengetahui maksud dan tujuanTerdakwa I, meskipun Terdakwa II pernah memegang shabushabu ketikadiberikan Umar bin Syakir akan tetapi atas suruhan Terdakwa dimanaTerdakwa Il tidak mengambil keuntungan apapun dalamtransaksiTerdakwa dengan Umar bin Syakir:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwaputusan judex facti telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 23-04-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/Pid/2019 Tanggal 23 April 2019 — ZAINAL ABIDIN DATUAK MAJO BASA panggilan ZAINOL
283 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
283 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapatmengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadapputusan bebas;Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapatbahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untukmembina dan menjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruhwilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanyaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret2013 yang menyatakan frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal244 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
tidakditerapbkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwaputusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, bdan c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 03-04-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 82/PID.B/2014/PN-SBG Tanggal 3 April 2014 — SABRAN HABIB SIGALINGGING Als. BUYUNG;
30 — 4
30 — 4
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan Terdakwa I. SABRAN HABIB SIGALINGGING Als. BUYUNG danTerdakwa H.