Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum
Register : 01-12-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Rkb
Tanggal 18 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.NAOMI AMANDA NAWITA HADIYANTO SH
2.Nia Yuniawati. SH., MH
3.TEUKU SYAHRONI, S.E., S.H., M.H
4.RISKI HARUNA, S.H.
5.BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
6.ELFA FITRI NABABAN, SH
Terdakwa:
1.SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL
2.HARTONO Bin MISTAR
36 — 23
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 22-09-2021 — Putus : 15-10-2021 — Upload : 15-10-2021
Putusan PN PACITAN Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Pct
Tanggal 15 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
HERY WAHYUDHI, SH
Terdakwa:
1.DEDY PURBO WIDIANTO Alias SITAM Bin KADENl
2.DWI HASAN KURNIAWAN Bin TUMARNO
67 — 0
Pengadilan PN BIAK Pidana Umum
Register : 09-04-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN BIAK Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bik
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
LENNI LUSIANA SILABAN, SH
Terdakwa:
NIKO ASARIBAB
81 — 21
  • Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Niko Asaribab dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidana Dendasebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulanpenjara;3.
    Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    akibat perbuatannya, tapi ia tahu benar bahwa akibatitu pasti akan mengikuti perbuatannya itu; (iii) Sengaja dengan kesadarankemungkinan (opzet bij heidsbewusizijn) yaitu apabila dalam gagasan pelakuhanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yangbersangkutan tanpa dituju;Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN BikRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
    Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapanikanmenurut Pasal 1 butir ke5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun termasuk kegiatan
    yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaan ikanmenurut Pasal 1 butir ke6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalamlingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum
Register : 30-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sbw
Tanggal 19 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD RUSDI, S.H.,M.H.
2.IWAN WINARSO, S.H., M.Hum.
3.INDRA ZULKARNAIN, S.H.
4.INDAH KUSUMA DARAFAULIKA, S.H.
Terdakwa:
1.MARDIANTO Alias ABIT
2.YOKI PUTRA Alias OKI
5 — 4
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 15-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 31-12-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Lgs
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
EDWARDO, S.H., M.H
Terdakwa:
AUNG MYINT THIEN
121 — 0

  • Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Aung Myint Thien tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Paidi Bin Yono
33 — 14
  • Menyatakan Terdakwa PAIDI Bin YONO secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahadan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhiketentuan menteri tentang persyaratan atau standar operasionalprosedur penangkapan ikan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf cdan e Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2.
    Nomor42/PermenKP/2015 Tentang Sistem Pemantauan Kapal PerikananPasal 15 ayat (1) Permen KP No. 42 Tahun 2015 Setiap kapalperikanan yang telah memasang transmiter SPKP sebagaimanaHalaman 4 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpsdimaksud dalam Pasal 12 wajib mengaktifkan transmiter SPKP dandapat dipantau di PPKP.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c dan e Undang Undang No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004
    Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan. bahwa bila melanggar hal tersebut diatas maka sangsinyaterdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yaitu : setiap orang yang melanggar ketentuan yangditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) di pidanadengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000.00 (Dua ratuslima puluh juta rupiah); bahwa sesuai dengan SIPI nomor 26.17.0001.01.56511 yangAhli linat
    Timur RI) itu merupakan WPPNRI 718 serta masih beradadalam jalur II, hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orangyang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikananwajid memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengenai : c. Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan; bahwa KM.
    22ayat (2) huruf a dikecualikan, dalam hal: transmiter rusak(membuat catatan manual terhadap posisi kapal kemudiandilaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapal docking(memberikan laporan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapaltidak beroperasi (memberikan laporan kepada Direktur JenderalPSDKP), dan force majeure; bahwa Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang UndangNo. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpstahun 2004
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 07-01-2022 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Lbj
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.Christofel Heberon Mallaka, S.H.
2.Mawardi, S.H., M.H.
3.Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H.
4.Vendy Trilaksono, S.H.
5.Putu Andy Sutadharma, S.H.
Terdakwa:
1.DAMIN alias DAMIN
2.ALDI RYADIN alias ALDI
3.MUSTAMIN alias TAMIN
4.RUSTAM alias RUSTAM
5.TAJUDIN alias TAJUDIN
6.RUSTAN alias RUSTAN
94 — 60
  • diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana turut serta perbuatan yang dengan sengajamemiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alatpenangkap ikan dan/atau alat bantu) penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia sebagaimana diatur dan diancam Pldana dalam Pasal 85 Jopasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 2004
    NTT, merekaterdakwa ditemukan dan diperiksa oleh saksi YESKIEL EKLOPAS LIFU AliasADI dan temantemannya.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanaHalaman 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbjtelah diubah dan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaJo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut
    RUSTAN AliasRUSTAN) dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, sedangkanunsur setiap orang yang mengacu sebagai unsur delik dari perbuatan pidanaHalaman 21 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbjdalam perkara aquo akan dibuktikan setelah pembuktian unsur unsur lainnyadari Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
    Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara RepublikIndonesia; Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam Pasal 9 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 bahwayang dimaksud dengan alat
    bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasukdiantaranya adalah jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor;Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memiliki, menguasai, membawa,dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan dalam unsur kedua dari Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum
Register : 15-11-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Kot
Tanggal 7 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Andi Purnomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.DADANG PRAYOGA Bin KHABUDDIN.
2.SUBIAN JAMIN Bin BUSTAMI
3.SUPENDI Bin MISRO.
64 — 33
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pbl
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MONICA SEVI HERAWATI SH
Terdakwa:
WAGIMAN Bin NYAMAN Alm
39 — 16
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN BARABAI Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Brb
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H.
Terdakwa:
JUHDI Bin BASRAN
37 — 22
Pengadilan PT AMBON Pidana Umum
Register : 28-08-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 26/PID/2013/PT AMB
Tanggal 19 September 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : VICTOR MAILOA, SH
Terbanding/Terdakwa : JALALIN BIN LAHASENG
55 — 21
  • Eviuta Jaya GT 27 untuk mengangkat jankarkemudian melakukan perjalanan kembali ke pelabuhan Saumlaki dan akhirnya ditangkap ; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimaan diatur dan diancam pidana dalam pasal 93ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikaansebagaiaman telah diubah dengan UndangUndang RI nomor 45 tahun 2009 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Reg. Perk.
    Menyatakan Terdakwa JALAIN BIN LAHASENG Alias MURE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana perikanan sebagaimana dakwaan pasal 93ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikaansebagaiaman telah diubah dengan UndangUndang RI nomor 45 tahun 2009 ; Hal 3 dari 9 Hal Put.
    Evita Jaya GT 27 tersebut tidak dilengkapi dengansuratsurat secara lengkap dan memang seharusnya apabila suratsurat tersebut masaberlakunya sudah habis maka pemilik kapal haruslah memperbaharui kelengkapan suratsuratyang berkaitan dengan kapal tersebut ;Menimbang, bahwa dalam pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI no. 31 tahun 2004,tentang Perikanan, dan pasal 76 a Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 tahun 2004, tentang Perikanan, di dalam penjelasannya tidak pernahditemukan
    atas, maka putusanpengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk biaya perkara tingkatbanding sebersar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat pasal 93 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI nomor 31 tahun2004 tentang Perikaan sebagaiaman telah diubah dengan UndangUndang RI nomor 45 tahun2009, pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI nomor 31 tahun 2004
    tentang Perikaan dan pasal76 (a) UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31tahun 2004 tentang perikanan, pasal 197 KUHAP (UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;Hal 8 dari 9 Hal Put.
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum
Register : 01-02-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN lrt
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
BUDI RAHARJO, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUHAMMAD
36 — 11
  • Tentang Perikanan DAN Pasal98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYUKUR MUHAMMADAlias BULE selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Denda sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan, denganperintah agar terdakwa tetap ditahanMenyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal KMN.
    telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) Jo.Pasal 27 ayat (1) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana di ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara kumulatif
    di pelabuhanperikanan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan MenteriPerhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, Tentang TataCara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menyebutkan bahwa SuratPersetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan olehSyahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 PeraturanMenteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, TentangTata Cara Penerbitan Surat Persetujuan
    Pasal 42ayat (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanadi ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan
    tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 19 dari 21 hal.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 14-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1367/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HJ. MULIATY LAHANG, SH
Terdakwa:
1.RAMLI BIN H. AFFATAH ALIAS LEO
2.SATRIAN BIN ZAINUDDIN
67 — 21
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum
Register : 03-06-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Bls
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
IRVAN RAHMADANI PRAYOGO,S.H
Terdakwa:
1.HENG WAH WAT alias LOKO.
2.TAN CHONG PIN anak dari TAN KAO LOU.
3.PUAN SIN KUE anak dari PUAN SIN KUE.
117 — 47
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 25-06-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 16-08-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ANITA DIAN WARDHANI,SH
Terdakwa:
1.MAHDAR WIJAYA
2.DINDIN ZULYADEN Als IDING Bin MUHAMAD YUSUF
3.YAYAN Bin HI. SOLEH
40 — 20
  • Menyatakanterdakwa MAHDAR WIJAYA,terdakwa II DINDIN ZULYADENAls IDING bin MUHAMAD YUSUFdanterdakwa III YAYAN bin HI.SOLEHbersalah secara sah dan menyakinkanturut serta melakukantindak pidana Perikanan di atur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa MAHDAR WIJAYA danTerdakwa III YAYAN Bin H.
    II DINDIN ZULYADENAls IDING bin MUHAMAD YUSUFdanterdakwa IIIYAYAN bin HI.SOLEH pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 Wibatau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulanMei tahun 2018 bertempat di Rest Area Tol Jagorawi KM 21 KabupatenBogor Provinsi Jawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai denganketentuan Pasal 106 UU No. 31 Tahun 2004
    Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 dalam UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Ikan adalahHalaman 19 dari 38 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN CbiForm01/SOP/15.6/2017segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnyaberada di dalam lingkungan perairan.
    terbukti bersalah telah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Dakwaan Kesatumelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 16ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atauKedua melanggar ketentuan sebagaimana
    tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 106 UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :1.
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 23-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PT PALU Nomor 101/PID.SUS/2020/PT PAL
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RHENITA TUNA
Terbanding/Terdakwa I : Pardi Angka
Terbanding/Terdakwa II : Tasman Pardi
78 — 24
  • Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan padaPasal 8 ayat ( 1 ) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / ataumembahayakan kelestarian Sumber daya ikan dan / atau lingkungannyadiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;3.
    Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan padaPasal 8 ayat ( 1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau. pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atauHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PALmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / ataulingkungannya diwilayah pengelolaan
    tertanggal 23Oktober 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap barang buktiberupa 1 (satu) unit perahu, 2 (dua) unit mesin katinting Merek Daiho danYusaka, 1 (Satu) buah dayung, 2 (dua) buah jarring ikan tidak sependapatdengan Penuntut Umum untuk dirampas lalu diserahkan kepada negara,karena menurut Majelis Hakim bahwa ketentuan dalam Pasal 76A UndangUndang Nomor 45 Taun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan tidak mewajibkan benda dan/ataualat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidanadirampas untuk negara atau dimusnahkan, sehingga Majelis Hakimberpendapat barang tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa.Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud PasalPasal 76A UndangUndang Nomor 45 Taun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan uraianBenda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan
    Pasal 8 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PALtentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIS Als ARIS Bin DG PATANDRA Alm
96 — 19
  • Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralinan, pada pokoknyamengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;3.
    tentang perikanan DAN Pasal 84 ayatHal2dari40 Hal Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Bgl(2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor31 Tahun 2004 tentang perikanan;Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwaberupapidanapenjaraselama 10 (Sepuluh)bulan dengandikurangiselamaterdakwaberadadalamtahanansementara dandenganperintahterdakwatetapditahansertadendasebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) subsidair Kurungan selama 6 (enam) Bulan;Menyatakanbarangbuktiberupa : 1 (satu) unit
    diperairan tersebut tidakdiperbolehkan karena alat penangkap ikan tersebut dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya karenapengoperasiannya pada dasar perairan akan mengakibatkan kehancuran habitatdan semua jenis ikan akan tertangkap yang mengakibatkan kepunahan jenis ikantertentu;won nnnnnn === Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal84 ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 2004
    dan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikananyangmempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.
    Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yangmempunyai unsurunsur sebagai berikut :3.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 09-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Pdg
Tanggal 22 Maret 2021 — Penuntut Umum:
LILY MARIA YULIS, SS.SH
Terdakwa:
1.FIRDAUS LAOLI PGL. DAUS
2.ARIF GUNAWAN PGL. ARIF
67 — 14
  • Rafael,saksi Erwinsyah Pasaribu Pgl Erwin, Saksi Riko Hamzah Lumban TobingPgl Riko, Saksi Tison Sitanggang Pgl Tison, dan Saksi Safriendi PglRendi(penuntutan dilakukan secara terpisah),sebagaimana diatur dan diancamPasal 84 Ayat (2) UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 Jo UndangUndang RINo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan Jo 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan mengerti danTerdakwa maupun
    Bahwa benar sebelum ditangkap, RAFAEL sempat membuang bahanpledak berupa potasium ke dalam laut.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaanTunggalmelangar Pasal 84 ayat (2) UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana,yang unsurunsurnya sebagaiberikut :Ad.1.
    sebagai berikut :Yang memberatkan:e Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam menjaga kelangsungan Sumber Daya Alam Kelautan.Yang meringankan:e Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;e Para Terdakwa belum pernah dihukum;e Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannyasehingga memperlancar jalannya persidangan;e Para Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya kembaliMemperhatikan pasal 84 ayat (2) UU RI No 31 Tahun 2004
    TentangPerikanan Jo UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta peraturanperundangundangan yang berkaitan dalam perkara aquo.MENGADILI:1.
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 21-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.Ubaydillah,SH.,MH
2.Rista Erna Soelistiowati,SH
3.Hadi Sucipto,SH
4.Agustini, SH
Terdakwa:
1.Nur Hadi Eko Santoso
2.Nanda Barata
47 — 85
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 05-11-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
JAMANI Als DADUNG Bin H. BAHRI
31 — 6
  • Bahri telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengajadi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan alatdan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang
    (lima puluh ribu rupiah sehinggamodal keseluruhan untuk membikin alat setrum tersebut sekitar Rp. 750.000,(tujunh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mengetahui kalaumenangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009.Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan
    dan sejenisnya maka kurun waktu 5 sampai 10 tahunlingkungan perairan bisa kembali seperti semula;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    semula;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau leingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004