Berita Acara Tahun 2009a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCSSiklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 2182009);Berita Acara Houling Out Yang Sudah DiprosesSiklus Ketiga Pematang SBF (tanggal 892009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kedua Pematang SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 13012009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses

Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Keempat Libo SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 08122009);q. Berita Acara Houling Out COCS yang SudahDiproses Siklus Keempat libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 24juli2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 12 November2010);t.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 29 November 2009);w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS SesudahProses Siklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No.6841 OK (tanggal 21 Mei2010);x. Berita Acara Houling Out Sesudah Proses SiklusKeempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS SiklusHal. 83 dari 128 hal. Put.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Ketiga Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 25062009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SetelahProses Siklus Ketiga Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 24082009);Berita Acara Houling Out Yang Sudah DiprosesSiklus Ketiga Libo SBF (tanggal 1892009);.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kedua Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 1112008);Hal. 84 dari 128 hal. Put.

PPh Pasal 15 di atas tersebutberubah, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan berubah;Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitungPPh Pasal 15 harus disesuaikan dengan kenyataan dan perubahan peraturanyang ada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagangJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE2/P103/2008 adalah menjadi sebagai berikut: KeteranganPPh terutang atas penghasilan

Putusan Nomor 1774/B/PK/PJK/2016Bahwa hal ini juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008, dimana dalam surat tersebut,Direktur Jenderal Pajak memberikan contoh perhitungan, dalam hal unsurformulasi perhitungan tarif tersebut berubah, maka tarif efektif PPh tersebutberubah;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemohon Banding, PPhPasal 15 yang terutang dan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 (2) KUPmenurut SKPKB PPh Pasal

15 Nomor 00001/241/09/053/11 tertanggal 27 Juni2011 tersebut seharusnya tidak ada;KESIMPULANBahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perhitungan tarifPPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang asing di Indonesia (untuk negaratanpa P3B dengan Indonesia) sesuai dengan Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE2/PJ.03/2008 yaitu sebagai berikut: KeteranganPPh terutang atas penghasilan neto 0% x 1% = 0,30%PPh Pasal26 (4) tanpa P3B 20% x (10,3)% = 0,14%Tarif Efektif 0,44% Bahwa perhitungan

PPh Pasal 15 yaitu Tarif PPh Badan yang telahberubah menjadi 28 % sesuai dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 yangberlaku mulai 1 Januari 2009, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPhPasal 15 juga akan berubah sehingga perhitungan PPh Pasal 15untukkantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia mulai 1 Januari 2009sesuai dengan konsistensi formula perhitungan di dalam Surat EdaranDirektur

Sumber dana sebagian besarberasal dari pinjaman LN dan sebagian kecil dari Budget PLN.2) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)perhitungan PPh Pasal 15 untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing diIndonesia adalah sebagai berikut:Halaman 13 dari 20 halaman.

banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP836/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2/7 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundanganundangan perpajakan yang masih berlaku;Perhitungan

perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2004 adalah sebesarRp129.496.267,00:Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

(lebih) bayar 123.445.888,00 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar(Rp.0,00) Nihil: Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, suratbantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 10 dari 15 halaman.

Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak biasa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp1.088.421.389,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp870.737.111,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 217.684.278,00PPN (10/100xDPP) Rp 21.768.428,00Kesimpulan

;52.2 (dua ) lembar stiker cek fisik dengan No.Ka MH1JBC110AK0252816, danNo.Sin KC11E254498 beserta 1 (satu ) lembar perincian perhitungan;53.2 (dua ) lembar stiker cek fisik dengan No.KaMH1JB9125AK025950 dan NosinJB91E2020660 beserta 1 (Satu ) lembar perincian perhitungan;54.2 (dua ) lembar stiker cek fisik dengan No.Ka.MH1JBC110AK659378, danNo.Sin JBC1E1656764 beserta 1 (Satu ) lembar perincian perhitungan;55.1 (satu 0 lembar KTP No.352502.300648.0040, atas nama H.RUSDI/ PARDIalamat Genengan Rt

Gresik dan2 (dua ) lembar stiker cek fisik dengan No.Ka.MH1JB8114AK511585 danNo.Sin JB81E1507140 beserta 1 (Satu ) lembar perincian perhitungan;56.2 (dua O Lembar stiker cek fisik dengan No.Ka.MH1CK121AK227939, danNo.Sin KC12 E1226357 beserta 1 (Satu ) lembar perincian perhitungan;57.2 (dua ) lembar stiker cek fisik dengan No.Ka MH1JB9128AK032519 dan NoSin JB91E2026373 beserta 1 (satu ) lembar perincian perhitungan;58.1 (satu ) lembar KTP No.352502.160982,an SUNANDAR, alamat DsnKampung Rt.02/I Ds

Ka.MH1JB811XAK646606, dan No.SinJBC1E.4642026 beserta 1 (Satu ) lembar perician perhitungan;60.2(dua ) lembar stiker cek fisik dengan No.Ka.MH1JB9124AK045493, danNo.Sin JB91E2039256 beserta 1 (Satu ) lembar perincian perhitungan ;61.1 (satu ) lembar KTP No.3516145912680001,an.ALFIAH,alamat Dsn JerukManis Rt 02/XIIl Ds Jeruk Seger Kec.Gedeg ,Kab.Mojokerto, dan 2 (dua )lembar kertas gesekan No.Ka MH1JF3113AK106079,No.Sin JF31E0O0105310beserta 1 (satu ) lembar perincian perhitungan;62.2 (dua ) lembar

stiker cek fisik dengan No.Ka MH1JB9127AK031393 danNo.Sin JB91E2024454 beserta 1 (Satu ) lembar perincian perhitungan;63.1 (satu ) lembar KTP No.3516124105790002,an SUSIANAH , alamat dsbWonorejo Rt.04/ Ds Wonorejo,Kec.Trowulan, Kab.

Mojokerto dan 2 (dua )lembar stiker cek fisik dengan No.KaMH1JE3115AK110991 dan No.SinJF31E0110192 beserta 1 (Satu ) lembar perincian perhitungan;64.1 (Satu) buah stempel UD LANCAR MOTOR Mojokerto merk Trodat printy4911;

permohonan banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP820/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundanganundangan perpajakan yang masih berlaku;Perhitungan

Majelis berpendapatbahwa sepanjang dalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dariruang lingkup koreksi yang dilakukan pada proses pemeriksaan dalamhal ini) DPP PPN dan sepanjang tidak ada aturan yang mengatur dasarpenetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti oleh Terbandingpada proses keberatan maka apa yang dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapatdinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses

perhitunganPPN Masa Pajak Januari 2006 samasama menyatakan Pajak MasukPPN Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2006 adalahsebesar Rp 137.472.996,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan untuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman padaPasal 3 Keputusan Menteri Keungan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setalah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhtiungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Bandingdalam musyawarah sepakat berpedapat bahwa perhitungan PPNmenurut

penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1214/B/PK/PJK/2015Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehinggatidak ada kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;Pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitungPPN yang

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN yangdilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisa digunakansebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bading perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp 1.316.461.647,00DPP (80/100 x DPP Pk) Rp 1.053.169.318,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 263.292.329,00PPN (10/100 x DPP) Rp 26.329.233,00KESIMPULAN

mana adalah sah menurut hukum didasarkan pada perhitungan bungadan denda yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dan perundangundanganyang berlaku ;5.

Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT yang menyatakan, sisa hutang Debiturkepada TERGUGAT atas Kredit Investasi ini adalah sebesar Rp.1.009.348.646, (satu milyard sembialn juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empatpuluh enam rupiah) haruslah ditolak oleh karena tidak beralasan menurut hukumsebab perhitungan hutang Debitur sebagaimana diuraikan dalam poin 3 di atasadalah didasarkan pada perhitungan bunga dan denda yang diperjanjikan dalamPerjanjian Kredit yang berlaku sah dan mengikat

Bahwa oleh karena itu perhitungan hutang PENGGUGAT dalam bentuk Kredit Investasiberikut perhitungan bunga dan dendanya sebagaimana tersebut di atas tidak dapatdisangkal lagi kebenarannya oleh PENGGUGAT sebab Perjanjian Kredit Investasitersebut dibuat secara sukarela dan sesadarsadarnya oleh karena perjanjian KreditInvestasi tersebut telah berulang kali dirubah dan ditambah, semuanya dibuatsecara" Notariil/ authentic, karenanya berdasarkan pasal 1870 KUHPerdata buktibukti tersebut adalah merupakan

iVkajJhJ,.*..IVditambah biaya PPN sebesar 10% sehingga menjadi sebesar USD 3,683,306,52 sebagaimana yang dirincisecara jelas dalam surat PUPN Kepada Debitur tertanggal 20 September 2005 No.538/PUPNC. 10/2005,perhitungan mana adalah sah menurut hukum karena didasarkan pada perhitungan bunga dan denda yangdiperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dan perundangundangan yang berlaku ; 10.

Bahwa perhitungan hutang KMK Debitur dalam bentuk Dollar tersebut berikut perhitungan bunga dandendanya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PENGGUGAT sebab Perjanjian KMK tersebutdibuat secara sukarelaHal.21 Putusan No.32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pstrvurm a mlAk HiliM' #4 v.dan sesadarsadarnya oleh Debitur, dan perjanjian KMK tersebut telah berulang kali dirubah danditambah semuanya dibuat secara Notariil/ authentic, karenanya berdasarkan pasal 1870 KUHPerdatabuktibukti tersebut adalah merupakan

Detil perhitungan harga jual bangunan per m2 terdapat dalamKKP C2, dimana untuk menentukan nilai jual bangunan/m2 dihitung dari nilaijual bangunan keseluruhan dibagi luas bangunan. Nilai jual bangunankeseluruhan berasal dari nilai kontrak (exclude PPN) dikurangi dengan nilai jualtanah keseluruhan.

Data dalam memo Project Working Committee (PWC) diketahui bahwa hargasatuan tanah murni/mentah adalah sebesar Rp2.000.000,00= per m2,=" bahwa berdasarkan perhitungan harga jual bangunan per m2 setiap perjanjian pengikatan jualbeli unit apartemen diketahui bahwa nilai jual bangunan per m2 melebihi dari Rp4.000.000,00,* bahwa untuk menghitung harga jual bangunan per m2 tidak dapatmenggunakan perhitungan 70% dari nilai kontrak (exclude PPN dan biayasurat), hal demikian adalah keliru.

Perhitungan 70% didasarkan dariimplementasi perjanjian kerja sama operasi PT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. ECI yangmemberikan koniribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

yangbersengketa Majelis berpendapat bahwa perhitungan dalammenentukan nilai jual bangunan per m2 seharusnya mendekatikondisi riil yang sebenarnya dimana bangunan apartemen berdiridi atas tanah yang sama sehingga perhitungan penentuan luastanah untuk masingmasing unit apartemen tidak mungkin samadengan luas bangunan apartemen.bahwa Majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Terbandingpada saat keberatan, dimana Terbanding menghitung dengan mengacu pada SPPTPBB Tahun 2004, yaitu nilai

Perhitungan 70% didasarkan dari implementasi perjanjian kerjasama operasi PT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. EClyang memberikan kontribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

Bahwa bagi Para Penggugat yang berhenti bekerja (PHK) karenamencapai usia pensiun normal 55 tahun dan telah memilih untukmeminta cara pembayaran manfaat pensiunnya secara Sekaligus/Lumpsum, maka rumus perhitungannya yang berlaku bagi ParaPenggugat adalah rumus perhitungan sebagaimana yang ditetapkandalam LAMPIRAN Surat Edaran Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200 /V/1989, tanggal 25 Mei 1989, tentang Perhitungan Pensiun KaryawanPT.

Manfaat Pensiun, disamping jugadigunakan sebagai Dasar perhitungan besar luran Pensiun danManfaat Pensiun Peserta.Bahwa penentuan Besaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dalamProgram Pensiun adalah yang menjadi dasar perhitungan iuranpensiun dan pembayaran manfaat pensiun sepenuhnya menjadikewenangan Pendiri/Pemberi Kerja/Perusahaan, karena Pendiri/Pemberi Kerja/ Perusahaan bertanggungjawab terhadap kecukupanpendanaan Dana Pensiun.

Manfaat Pensiun Normal atas nama ABDULLAHSUMBONO (copy dariasli).P 6.2 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama ADESUMARNA(copy dariasili).P 6.3 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama AMUNSETIAWAN(copy dariasili).P6.4 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama ANDI ISMAILMARZUKI (copy dariasli).P6.5 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atasn ama BATARAMARPAUNG (copy dariasli).P6.6 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama DEDISURYADILAGA

(copy dariasli).P6.7 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama KOSWARA(copydariasli).P 6.8 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama MAMANYANTO(copy dariasili).P6.9 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama MAMANABDURACHMAN (copy dariasli).P 6.10 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas namaMUHAMMADDAWUD (copy dariasli).P 6.11 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas namaMUHAMMADZAILANI (copy dariasili).P6.12 : Perkiraan Perhitungan

Manfaat Pensiun Normal atas nama ROCHENDI(copydariasli).P 6.13 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama TURISISWANTO(copy dariasili).P 6.14 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama YUSERAN(copydariasli).P7 :Salinan Putusan Perkara Nomor : 135/G/2011/PHI/PN.BDG (copy dariasli).P 8 : Surat Anjuran Nomor 567/1794Disnaker, Tanggal 13 Juni 2013, dariDinasTenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan (copy daricopy).P9 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal

Menyatakan barang bukti berupa :~9(sembilan) lembar kertas rekap yang bertuliskan angkaangkatebakan/pasangan;~l(satu) buah buku Bon Faktur= yang bertuliskan angkaangkatebakan/pasangan;~ 1(satu) buah buku kecil yang terdapat perhitungan dengan bandar;~ 1(satu) buah buku kwitansi yang bertuliskan angkaangka tebakan;~ 2(dua) buah buku tafsir mimpi;~ 1(satu) unit HP Nokia tipe 1200 yang bertuliskan angkaangka tebakan;Dirampas untuk Dimusnahkan.

ribu rupiah) dab untuk pasangan 4(empat) angka berhakmendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yangdikatakan pemenang adalah apabila nomor yang dipasang pemasang sama dengannomor yang keluar oleh bandar dan pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwadisita barang bukti berupa 9(sembilan) lembar kertas rekap yang bertuliskan angkaangka tebakan/pasangan, 1(satu) buah buku bon faktur yang bertuliskan angkaangkatebakan/pasangan, I(satu) buah buku kecil yang terdapat perhitungan

BULET MARSSWANTO setelah berjanji menurut Agamanya, padaPokoknya menerangkan sebagai berikut : ~Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HOBRIALOYSIUS PURBA pada Hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012 sekirapukul 16.30 Wib di Desa Aek Dakka karena melakukan perjudian jenisKIM ; 22+ 2 bahwa benar dari tangan HOBRI ALOYSIUS PURBA, ditemukan, 1 (satu)buah buku bon fatur yang bertuliskan angkaangka tebakan, 1(satu) buahbuku kecil yang terdapat perhitungan dengan bandar, 1(satu) buah bukukwitansi

Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwaturut disita barang bukti berupa : 1(satu) buah buku bon fatur yang bertuliskanangkaangka tebakan, 1(satu) buah buku kecil yang terdapat perhitungan denganbandar, 1(satu) buah buku kwitansi yang bertuliskan angkaangka tebakan, 2 (dua)buah buku tafsir mimpi, 1(satu) unit HP Nokia Tipe 1200 yang bertuliskan angkaangka dan 9(sembilan) lembar kertas rekap yang bertuliskan angkaangka.

Menetapkan barang bukti berupa :9(sembilan) lIembar kertas rekap yang bertuliskan angkaangkatebakan/pasangan;l(satu) buah buku Bon Faktur yang bertuliskan angkaangkatebakan/pasangan; 1(satu) buah buku kecil yang terdapat perhitungan dengan bandar; (satu) buah buku kwitansi yang bertulis angkaangka tebakan; 2(dua) buah buku tafsir mimpi.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi uang pesangon kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:1. Uang Pesangon: 2 x 3 x Rp. 2.877.448.00 = Rp. 17.264.688.002.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran dari Penggugat kepada Tergugatadalah dihitung dengan perhitungan bunga kewajaran sebagai berikut:Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1235 K/Pdt/2021Hasil penjualan dikurangi pembayaran dari Penggugat yang telah diberikankepada Tergugat dengan ditambah bunga wajar sebesar 7 % (tujun prosen)pertahun;4. Menyatakan bunga wajar sebesar 7 % (tujuh prosen) pertahun sebagai bungawajar dan diperhitungkan berdasarkan sisa kekurangan yang belumdiserahkan;5.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran Penggugat kepada Tergugatadalah perhitungan dari hasil kKesepakatan bersama yang telah disertujuldengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018 sampaisekarang (rincian perhitungan terlampirkan) sebesar Rp1.346.683.883,00(satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tigaribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan dibayarkan dalam tempo 2bulan dari sekarang;3.

keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak November 2009 Nomor00056/207/09/543/11 tanggal 6 Juli 2011;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 136/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 136/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanbanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian,nilai sengketa per bulan adalah Rp 124.916.696.903,00 Rp 113.264.221.943,00 =Rp11.652.474.960,00 / 12 bulan = Rp.971.039.580,00;2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak November 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat BandingPPh Badan Tahun Pajak 2009 yang juga diajukan banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) 0 Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0 b. Dikompensasikan ke masa pajak ...... (karena pembetulan) 0 c. Jumlah (a+b) o;oOPPN yang kurang bayar (2e+3c) Sanksi administrasi : a.Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b.Bunga Pasal 15 (4) KUP c.Jumlah yang masih harus dibayar (a+b) oO;O!

Oleh karena itu Pemohon Bandingdengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Copada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh BadanTahun Pajak 2007 yang terutang menurut SPT adalah RpO /NIHIL tetapi menurutSurat Keberatan menjadi sebesar Rp533.375.307,00 dan menurut Surat Bandingtetap sebesar Rp533.375.307,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPh Badanhalaman 18);bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndangKetentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan atas data yang diberikan oleh PemohonBanding yang mendukung perhitungan dalam Surat Keberatan tidak dijadikansebagai dasar penghitungan oleh Peneliti dan tidak dipetimbangkan dalampenyelesaian keberatan karena data tersebut tidak diserahkan pada saat prosespemeriksaan (Cfm SUB angka 2.1 halaman 3 dan 4);bahwa alat bukti yang belum disampaikan pada proses pemeriksaan tetap dapatdipertimbangkan dalam persidangan di Pengadilan Pajak, telah ada presedenbeberapa Putusan Pengadilan

.2.155.394.230,00 karena atas penghasilan tersebut merupakan objek PajakPenghasilan yang dikenakan dengan tarif umum (Pasal 17 UndangUndang PajakPenghasilan) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999;: bahwa koreksi atas keuntungan Penjualan Agunan tidak sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa keuntungan/kerugian penjualan agunanberupa tanah/atau bangunan yang menjadi dasar perhitungan

Koreksi atas Pengurang Penghasilan BrutoBiaya Penyusutan sebesar Rp.436.095.978,00Menurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: bahwa dikoreksi karena berdasarkan perhitungan penyusutan sesuai dengan KMK Nomor:138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002, Pemohon Banding melaporkan beban penyusutanterlalu besar sebesar koreksi;: bahwa berdasarkan uji bukti Pemohon Banding menyatakan setuju dengan koreksiTerbanding sebesar Rp436.095.978,00;: bahwa Terbanding melakukan koreksi Beban Penyusutan sebesar

pemberian PAD kepada Pemerintah Daerah Tahun 2007 dan buktipembayarannya;bahwa berdasarkan bukti di atas Majelis berpendapat:bahwa Pemohon Banding menyatakan Beban Penghimpunan Dana adalah pembayaranbunga;bahwa berdasarkan bukti berupa perhitungan pemberian PAD kepada Pemerintah DaerahTahun 2007 diketahui bahwa perhitungan pemberian PAD memang memperhitungkan jangkawaktu namun dasar perhitungan adalah Modal Disetor karena setoran pinjaman yangdijadikan dasar perhitungan PAD sebesar Rp.108.434.237.496,91

sedangkan saldo ModalPinjaman dalam Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp.5.505.000.000,00 dan saldo ModalDisetor sebesarRp.209.951.402.980,15 sehingga Majelis berpendapat dasar perhitungan dalam pemberianPAD kepada Pemerintah Daerah Tahun 2007 adalah Modal Disetor;bahwa untuk meyakinkan Majelis bahwa Beban Penghimpunan Dana adalah pembayaranbunga Majelis masih memerlukan bukti berupa perjanjian pinjaman yang didalamnyadisebutkan adanya jumlah, jangkawaktu, jatuh tempo, tingkat bunga pinjaman;bahwa

Tahun 2007, dan Undangundang Nomor7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2000;: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP59/WPJ.18/BD.06/2011 tanggal 6 April 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00014/206/07/941/10tanggal 27 April 2010, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 150563872007, atasnama XXX, NPWP YYY sehingga perhitungan

Putusan Nomor 3671/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor00169/207/14/055/16 tanggal 13 April 2016, sehingga perhitungan PPNuntuk Masa Pajak Juli 2014 menurut perhitungan Pemohon Banding adalahmenjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3671/B/PK/Pjk/2019Halaman 3 dari 10 halaman.

sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2014 Nomor 00169/207/14/055/16 tanggal 13 April 2016, atas nama PTKarya Sumiden Indonesia, NPWP 01.824.613.2055.000, beralamat di JalanIndustri VI, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang15135, sehingga perhitungan

JumlahNo Uraian (Rp)a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 715.199.781.593,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 114.236.626.249,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 207.071.347.603,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah 1.036.507.755.445,00b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c Jumlah Seluruh Penyerahan 1.036.507.755.445,002 Perhitungan PPN

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2.002.630.257,00)3 ca yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak 2.002.630.257,004 PPN yang kurang dibayar NIHIL Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 28 Februari 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2.002.630.257,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2.002.630.257,004 PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan

Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Utara Nomor 1074/1/832 tanggal 29 Maret2019, yang menganjurkan agar Tergugat melakukan tambahanpembayaran kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensisebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tidakmempunyai kekuatan hukum;Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmengembalikan kelebihan pembayaran kompensasi/pesangonsebesar Rp46.480.000,00 dengan perhitungan

sebagai berikut: Kompensasi/pesangon yang telah diterima = Rp60.480.000,00 Kompensasi/pesangon yang seharusnyaditerima = Rp14.000.000,00Kelebihan perhitungan kompensasi/pesangon = Rp46.480.000,00Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar kerugian kepada Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi akibat perbuatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi melakukan pekerjaan lain diluar kKetentuan kontrak kerjasebesar Rp90.620.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut: Seluruh gaji/oendapatan

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi = untukmengembalikan kelebihan pembayaran kompensasi/pesangon sebesarRp46.480.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut: Kompensasi/pesangon yang telah diterima = Rp60.480.000,00 Kompensasi/pesangon yang seharusnya diterima = Rp14.000.000,00 Kelebihan perhitungan kompensasi/pesangon = Rp46.480.000,003.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkerugian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akibatperbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukanpekerjaan lain diluar ketentuan kontrak kerja sebesar Rp90.620.000,00dengan perhitungan sebagai berikut: Seluruh gaji/pendapatan yang sudah diterima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rp181.240.000,00 : 2 = Rp90.620.000, 00;4.

SusPHI/2020karena tercemarnya nama baik dan kerugian goodwill TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidakmenepati isi kesepakatan perhitungan pesangon pemutusan hubungankerja (PHK) tanggal 30 September 2018;5.

PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisPut43852/PP/M.VII/19/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP242/WBC.03/2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar atas Barang yang Diekspor oleh Pemohon Banding tertanggal 19 Desember 2011.Pemohon Banding mohon agar Bea Keluar sebesar Rp. 387.268.000 (tiga ratus delapan puluhtujuh juta dua ratus enam

puluh delapan ribu rupiah);bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP242/WBC.03/2011 tanggal 19Desember 2011, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor Oleh Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: KEP242/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011, tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh Pemohon Banding;I.

XXX, jabatan: Direktur,1. bahwa Surat Banding Nomor: 001/TAXJHS/09/2012 tanggal 21 September 2012 dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;2. bahwa Surat Banding Nomor: 001/TAXJHS/09/2012 tanggal 21 September 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP242/WBC.03/2011, tanggal 19 Desember 2011;bahwa wewenang Terbanding untuk menetapkan kembali perhitungan

bea keluar diaturdalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang PengenaanBea Keluar terhadap Barang Ekspor menyatakan Direktur Jenderal dapat menetapkankembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejaktanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;bahwa ketentuan batas waktu pengajuan banding telah diatur dalam Pasal 35 ayat (2)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakanBanding diajukan dalam

12 ayat (1), atau keputusan DirekturJenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat mengajukan permohonanbanding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejaktanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi;bahwa Surat Banding Nomor: 001/TAXJHS/09/2012 tanggal 21 September 2012,diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 28 September 2012(diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas Penetapan Kembali Perhitungan

Model C1.PLANODPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan SuaraCalon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1DPR.Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan HasilPerhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan FormulirModel C1DPRD PROVINSI..

Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.Model C2KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau CatatanKejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.Model C3KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.Model C4KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita AcaraPemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPSkepada PPS.Model C5KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita AcaraPemungutan Dan Penghitungan

suara,dan mengawasi pelaksanaan perhitungan suara.

Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.6. Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan Hasil PerhitunganSuara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1DPRDPROVINSI.Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst7. Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.8.

Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst10.11.12.13.14.15.16.17.Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan HasilPerhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan FormulirModel C1DPRD PROVINSI.Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.Model C2KPU : Surat Pernyataan

Berdasarkan hasil perhitungan suaraPilkades Moiso diperoleh suara sebagai berikut :1) Nomor urut 1 atas nama ILHAM HAFEL, ST memperoleh 63 suara.2) Nomor urut 2 atas nama SAHBAN ADAM memperoleh 34 suara.3) Nomor urut 3 atas nama IDRIS GULA memperoleh 113 suara.4) Nomor urut 4 atas nama JUFRI ABD RAJAK (Penggugat) memperoleh113 suara.5) Nomor urut 5 atas nama MUHTAR JAINAL memperoleh 85 suara.Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan suara tersebut, nomor urut 3 atas namaIDRIS GULA dan nomor urut 4 atas

. ; Bahwa selanjutnya dilaksanakan proses pemungutan dan perhitungan suarapada tanggal 19 Juli 2016 dengan hasil perhitungan suara sebagai berikut:1) Nomor urut 1 atas nama ILHAM HAFEL, ST memperoleh 63 suara.2) Nomor urut 2 atas nama SAHBAN ADAM memperoleh 34 suara.3) Nomor urut 3 atas nama IDRIS GULA memperoleh 113 suara.4) Nomor urut 4 atas nama JUFRI ABD RAJAK (Penggugat) memperoleh113 suara.5) Nomor urut 5 atas nama MUHTAR JAINAL memperoleh 85 suara.Bahwa sesuai dengan pasal 49 PERDA Kabupaten

Berdasarkan hasil perhitungan suara Pilkades Moisodiperoleh suara sebagai berikut :1) Nomor urut atas nama ILHAM HAFEL, ST memperoleh 63 suara.2) Nomor urut 2 atas nama SAHBAN ADAM memperoleh 34 suara.3) Nomor urut 3 atas nama IDRIS GULA memperoleh 113 suara4) Nomor urut 4 atas nama JUFRI ABD RAJAK (Penggugat) memperoleh 113suara.5) Nomor Urut 5 atas nama MUHTAR JAINAL memperoleh 85 suara.Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan suara tersebut, nomor urut 3 atas namaIDRIS GULA ( TERGUGAT II INTERVENSI

suaramulai dari pukul 13.00 WIT sampai pukul 16.00 WIT ;Bahwa ternyata dari hasil perhitungan suara ditemui 2 calon yang memilikiperolehan suara yang sama, yaitu Idris Gula dan Jufri Abdul Rajak denganperolehan suara 113 suara ;Bahwa selesai perhitungan suara tersebut, ketua panitia memanggil sekretaris desadan pejabat desa, mereka bertiga menghitung surat suara tanpa memanggilSiapapun, terkunci dan tertutup tanpa berkordinasi dengan ketua BPD, kemudiantibatiba keluar dan mengumumkan Jufri Abdul

Rajak sebagai pemenang;Bahwa pada saat hasil perhitungan suara diumumkan, Panitia tidak menjelaskanapakah pemenangnya diperoleh setelah melihat jumlah suara DPT, selain itupanitia juga tidak mensosialisasikan tahapantahapan pemilihan ;Bahwa DPT ditetapkan sebelum ada penetapan calon kepala desa ;Bahwa Huzaen Huzen sejak awal sebagai wakil panitia bukan sekretaris, yangdisahkan pada tanggal 16 April tahun 2016 sejak SKnya dikeluarkan;Bahwa dalam berita acara perhitungan suara tidak mencantumkan jumlah

Memerintahkan Tergugat untuk membayar denda per bulanketerlambatan kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:Perhitungan tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret2015 : 7 bulan keterlambatan x S$ 11,473.27 = S$ 80,312.89:Perhitungan tanggal 26 Maret 2015 sampai saat diajukan gugatan ini: 3bulan keterlambatan x S$ 7,788.47 = S$ 23,365.41;Sehingga total denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepadapenggugat dalah sebesar S$ 103,678.30 (seratus tiga ribu enam ratustujun puluh

Membebankan Tergugat untuk tetap membayar denda per bulanketerlambatan kepada Penggugat sebagaimana perhitungan di atassampai dengan perkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatanhukum yang tetap;6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian imateriil sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;7. Menyataka sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah sah dan berharga;8.

antaraPemohon Kasasi semula Penggugat dan Termohon Kasasi semulaTergugat; Memerintahkan Termohon Kasasi Tergugat untuk melakukanpembayaran kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat sejumlah S$155,769.47 (seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluhsembilan dollar Singapura dan empat puluh tujuh sen) atau nilai yangsetara dengan itu secara seketika dan tunal: Memerintahkan Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayardenda per bulan keterlambatan kepada Pemohon Kasasi semulaPenggugat dengan perhitungan

sebagai berikut:Perhitungan tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret2015:7 bulan keterlambatan x S$ 11,473.27 = S$ 80,312.89;Perhitungan tanggal 26 Maret 2015 sampai saat diajukannya gugatan ini:3 bulan keterlambatan x S$ 7,788.47 = S$ 23,365.41;Sehingga total denda yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasisemula Tergugat kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat adalahsebesar S$ 103,678.30 (seratus tiga ribu enam ratus tujuh puluhdelapan dollar Singapura dan tiga puluh sen) atau setara

dengan nilaitersebut: Membebankan Termohon Kasasi semula Tergugat untuk tetapmembayar denda per bulan keterlambatan kepada Pemohon Kasasisemula Penggugat sebagaimana perhitungan di atas sampai denganperkara ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap; Memerintahkan Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayarkerugian imateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat: Menyatakan sita jaminan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semulaPenggugat