Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensimasingmasing memperoleh 2 (seperdua) bagian harta bersamadengan perhitungan: No. Aktiva Pasiva (hutanghutang)1.

Nomor 53 K/Ag/2019 Dengan total perhitungan: Aktiva aktif sejumlan Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratussepuluh juta rupiah) masingmasing mendapatkan: @Rp905.000.000.000,00 (sembilan ratus lima juta rupiah); Aktiva pasif (piutang) sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus limapuluh juta rupiah) masingmasing mendapatkan: @ Rp275.000.000,00(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); Pasiva (hutanghutang) sejumlah Rp1.520.000.000 (satu miliar limaratus dua puluh juta rupiah) masingmasing mendapatkan

Nomor 53 K/Ag/2019Dengan total perhitungan sejumlah Rp497.000.000,00 (empat ratussembilan puluh tujuh juta rupiah);Menyatakan Penggugat Rekonvensi mendapatkan harta bersama hasilkonversi berupa: No. Aktiva Pasiva1.

Nomor 53 K/Ag/2019 sejumlah Rp380.000.000,00 (tigaratus delapan puluh jutarupiah)kepada atas nama Apip Rahmadianaberdasarkan surat hutang piutangtertanggal 13 Desember 2015Total aktiva Rp1.883.000.000,00 Total pasiva (utang)(satu miliar delapan ratus delapan Rp1.520.000.000,00 puluh tiga juta rupiah) (satu. miliar lima ratusdua puluh juta rupiah) Dengan total perhitungan Harta Bersama yang didapat oleh PenggugatRekonvensi : Aktiva sejumlah Rp1.883.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapanpuluh

Bahwa penetapan Nilai Kewajiban Akhir ini, ternyata telah ditetapkansepihak & sewenang wenang tanpa suatu perhitungan yangtransparan, adil dan prudent sesuai dengan lazimnya PraktekPerbankan, khususnya Syariah, sehingga Nilai Kewajiban sebesarRp 79.478.040.200, ini bersifat Gharar / Tidak Jelas / Manipulatif dariHal 12.

Muhammad Syafii Antonio M.Ec.Bahwa Penetapan Nilai Pokok Per akhir Tahun 2008 sebesar Rp69.111.339.304 plus Cadangan Bagi Hasil ditetapbkan Rp10.336.700.896, ditahun 2008/2009 telah dilakukan secarasepihak, sehingga tidak transparan dan tidak berkeadilan sertatanpa adanya suatu rasional perhitungan secara professionalyakni mempresentasikan dalam format Mutasi Kredit YangTrasnsparan & Prudent Sesuai Lazimnya Prinsip Perbankan Umumdan Syariah yang dapat di formulasikan sebagai berikut : (1) PERHITUNGAN

NILAI KREDIT adalah Nilai Kredit Akhir = NilaiKredit Awal ditambah (+) Nilai Penambahan Kredit Barudikurangi () Pembayaran Kredit. (2) PERHITUNGAN BUNGA (Bank Konvensional) Vs BAGI HASIL(Bank Syariah):e BUNGA BANK KONVESNIONAL = ..% X KREDIT AWAL ;Perhitungan ini tidak dikenal dan haram hukumnya dalamPerbankan Syariah.e BAGI HASIL BANK SYARIAH ; Karena Akad Kredit Syariahint berdasarkan Musyarakah maka seharusnya dikenakanpola Bagi Hasil.

Bagaimana Rasional Perhitungan Bagi Hasil Versi Tergugatsesual fakta nya yang wajib dilaksanakan dengankonsekwen, konsisten dan Khafa ? Proses Penetapan Kewajiban Akhir ini yang wajib dipresentasikan oleh TERGUGAT (secara professional,transparan dan berkeadilan) dari kredit awal tahuan 2000sampai tahun 2009/2010. Hal. 23 dari 63 hal.

Bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah terkaitdengan perhitungan nilai kewajiban Penggugat dalam PerjanjianPenyelesaian Pembiayaan No.309 tanggal 30 Desember 2009, yangmenurut Penggugat adalah tidak sesuai atau atau bertentangan denganketentuan perbankan syariah dan terdapat kelebihan bayar (vide dalilgugatan Penggugat angka 10 s/d 22);.

atau jumlah berat yangdigunakan di dalam perhitungan adalah jumlah yangdiserahkan bagi pengapalan ekspor atau penjualan dalamnegeri;bahwa untuk membuktikan bahwa tonase atau jumlah beratyang digunakan di dalam perhitungan adalah jumlah yangdiserahkan bagi pengapalan ekspor atau penjualan dalamnegeri telah dilakukan secara tepat, Pemohon Bandingseharusnya mendokumentasikan secara lengkap setiapmetode penghitungan yang digunakan;bahwa Pemohon Banding tidak dapat secara jelasmemberikan bukti penghitungan

Ltd)maka Pemohon Banding akan menerbitkan provisional invoicedengan nomor 2008382P1 beserta perhitungan assay danmoisture terkait, dan setelah barang diterima oleh pembeli makapembeli akan membuat analisa dan perhitungan assay danmoisture tersendiri, saat dibandingkan terdapat perbedaan yangmelebihi splitting limits yang diatur dalam kontrak yaitu untuk golddengan perincian sebagai berikut:Gold (glt) Splitting Limit : 0.5 Lot Dmt Seller Buyer Difference1 461,745 28.5000 28.20002 461,204 29.2000 28.3000

Treatment andRefining Cost nya menggunakan rumusan Tonase bagian A, dansisanya sebesar 40.000 DMT perhitungan Treatment andRefining Cost nya menggunakan rumusan Tonase bagian B,secara umum, perhitungan Tonase Bagian A menggunakanformula yang telah ditetapkan pada saat kontrak ditandatangani,sedangkan Tonase Bagian B mengikuti tarif Treatment andRefining Cost yang ditetapbkan setiap tahun antara PemohonBanding dan pihak pembeli;bahwa secara garis besar dapat dijelaskan bahwa mekanismeperhitungan

ulang Price Participation(PP) karena Terbanding menilai perhitungan yang dilakukanPemohon Banding tidak sesuai dengan praktek usaha internasionalyang umum berlaku, dengan harga terbaik dan dengan persyaratanterbaik serta sesuai dengan keadaan pasar dunia dan syarat yangdiperoleh dalam keadaan yang perlu pada saat itu;bahwa menurut Terbanding perhitungan Price Participation (PP)Pemohon Banding yang tidak sesuai bahwa Price Participation (PP)adalah suatu mekanisme partisipasi yang akan meningkatkan

ulang Treatment andRefining Cost (TC/RC) karena Terbanding menilai perhitungan yangdilakukan Pemohon Banding tidak sesuai dengan praktek usahainternasional yang umum berlaku, dengan harga terbaik dan denganpersyaratan terbaik dan dengan persyaratan terbaik serta sesuaidengan keadaan pasar dunia dan syarat yang diperoleh dalamkeadaan yang perlu pada saat itu;bahwa menurut Terbanding perhitungan Treatment and Refining Cost(TC/RC) Pemohon Banding yang tidak sesuai adalah bahwaTreatment and Refining

Dalam hal ini Surat Banding PemohonBanding juga ditandatangan oleh Ferdianto Wawolangi selaku direktur;Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1142/B/PK/PJK/2015Kronologis dan Dasar Koreksi PemeriksaBahwa perhitungan PPN yang terhutang berdasarkan SKPKB PPN yangditerbitkan tanggal 24 Mei 2011 oleh KPP Pratama Sampit berdasarkanhasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Sampit adalahsebagai berikut: NO.KETERANGAN oA (FG) SPT SKPKB1. Dasar Pengenaan Pajaka.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri 24.000.600 24.000.600b. Dikurangi: Pajak Masukan yang diperhitungkan 1.124.824.598) 610.965.274c. Jumlah 1.124.824.598) 610.965.274d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.124.824.598) 610.965.274e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (1.100.823.998)(586.964.674)3. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 1.100.823.998/1.100.823.998b. Dikompensasikan ke masa pajak ......

Jumlah seluruh penyerahan 240.006.00002: Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri 24.000.600b. Dikurangi: Pajak Masukan yang diperhitungkan 1.124.824.598c. Jumlah 1.124.824.598d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.124.824.598 Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1142/B/PK/PJK/2015 NO. KETERANGANJUMLAH(Rp) e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar3. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnyac. Jumlah (a+b)4.

Jumlah seluruh penyerahan 240.006.0000 Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri 24.000.600 Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1142/B/PK/PJK/2015 b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.124.824.598c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.124.824.598d.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih)Bayar (1.100.823.998)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak 1.100.823.998berikutnyaPPN yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put51455/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 19 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada Tanggal 15 April 2014, kKemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan

ABC CabangIndonesia terlihat jelas bahwa terjadi penjualan barang (Electronic part &washing machine part) yang didukung oleh buktibukti adanya: Invoice, SuratJalan, Purchase Order, Faktur Pajak, Buku Persediaan, Bukti Perhitungan danPelunasan Piutang.bahwa berdasarkan pembuktian dimaksud, jelas terlihat bahwa Pemohon telahmenagihkan Penjualan kepada PT. ABC meliputi keseluruhan Nilai Barangyang dijual dan tidak hanya atas jasa sehingga jelas menunjukkan bahwabarang yang dijual kepada PT.

ABC (net off hutang piutang) padabulan berikutnya sebagaimana terlihat pada Akun 12000 Piutang Dagangsebagai berikut :bahwa Pemohon Banding menyampaikan perhitungan rekonsiliasi detilpembayaran PT. ABC namun tidak terdapat kaitan yang jelas antara net offhutang piutang dengan pembayaran dari PT. ABC sebagaimana berikut :ANALISIS RASIO KEUANGANbahwa Pemohon Banding menyampaikan Analisis Margin Keuntungan atasPenjualan ke PT.

ABC sebagaimana perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding tersebut di atas, Majelismelakukan perhitungan rasio perputaran persediaan dan rasio jumlah haripenjualan dalam persediaan sebagaimana perhitungan sebagai berikut :bahwa persediaan Pemohon Banding dihitung dengan cara stock opname tiapakhir bulan sementara yang tersedia adalah data penerimaannya saja sehinggatidak diketahui perincian mutasi arus bahan baku suplai oleh karenanyaMajelis menggunakan rasio persediaan

Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan sengketa ini.Memutuskan: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1507/WPJ.07/2011 tanggal 1 Juli 2011,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor :00758/207/08/052/10 tanggal 28 April 2010, dengan perhitungan PajakPertambahan Nilai yang Kurang Bayar Masa Pajak Juni 2008

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor : 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah sertaTata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, PelaksanaanTata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Lamp.1.E : Perhitungan HPS harus dilakukan dengancermat dengan menggunakan data dasar denganmempertimbangkan Analisis harga satuan pekerjaan,perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan, hargasetempat, harga kontrak sejenis, harga Badan PusatStatistik/ instansi dan media cetak, harga pabrikan/17agen tunggal/ilembaga independen, instansi yangberwenang.Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Metode PemilihanPenyedia Barang yaitu Penunjukan Langsung yang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentangPedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Pasal 31 ayat (1) menyatakanKepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum PengelolaanKeuangan Daerah ; Pasal 55 ayat (1) menyatakan PenggunaAnggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan bebanAPBD

Usman Bin Tarujindan Drs.Syargawi Usman, berdasarkan Perhitungan Ahli dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Nomor SR746/D6/1/2009 tanggal 24 Juni 2009 menimbulkan Kerugian Keuangan Negaraatas Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran berikut Pompa MerekTohatsu V80ASM, Nomor engine : W004095, Nomor ChasisMHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L yang diadakan olehPemerintah Kabupaten Batanghari sebesar Rp.651.006.136,00 (enamratus lima puluh satu juta enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah

ABDUL FATTAH, SH., selaku Bupati Batang Hariperiode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 sesuai Keputusan Menteri20Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata CaraPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PelaksanaanTata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas dan wewenang sertatanggungjawab antara lain :I.

pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/ouruh yangsedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wejibmembayar upah beserta hakhak lainnya yang bisa diterima pekerja/ouruh.Berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat 3, maka Penggugat berhak menuntutupah proses yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebelum turunyapenetapan tentang Pemutusan Hubungan kerja dari Pengadilan HubunganIndustrial Palu, dengan Perhitungan

12.340.50015.Bahwa, selain dari Upah Proses yang wajib dibayarkan oleh Tergugatkepada Penggugat, juga terdapat hak berupa pesangon yang wajibdibayarkan oleh Tergugat kepada para Penggugat, berdasarkan ketentuanPasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU RI No.13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang menyebutkan :Ayat (1)Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima.Ayat (2)Perhitungan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156ayat (4) huruf c yang menyebutkan :Pengantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%(limja belas persen) dari uang pesanggon dan atau uang Penghargaanmasa kerja bagi yang memenuhi syarat :Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2018/PN PalBerdasarkan Ketentuan pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf c danketentuan pasal 164 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, diatas, maka Para Penggugat berhak menuntutPengantian Hak, dengan Perhitungan

Diponegoro,bahwa parasaksi tahu Penggugat tidak bekerja lagi berdasarkan ceritapenggugat dan pada tanggal 1 Agustus 2017 Penggugat tidak masuklagi ;Menimbang, bahwa sesuai kesimpulan diatas Majelis Hakimberketetapan bahwa masa kerja yang diperhitungkan dengan hakhakPenggugat sejak tahun 2015 sampai tanggal 1 Agustus 2017, menjadi 2(dua) tahun 1(satu) bulan ;Menimbang, bahwa besaran jumlah gaji Penggugat yang menjadidasar perhitungan hakhak berdasarkan ketentuan Upah Minimum KotaPalu tahun 2017, yakni

;Menimbang, bahwa dalam petitum, Penggugat meminta pesangonsebanyak 2(dua) kali ketentuan, maka Majelis Hakim berketapan bahwabahwaberakhirnya Hubungan Kerja Antara Penggugat dan Tergugatberdasarkan dalil gugatan penggugat angka 6 da 7, dengan demikiandemi rasa keadilan petitum Penggugat tentang pesangon 2 (dua) kaliketentuan tidak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut MajelisHakim mengabulkan pesangon Penggugat sebanyak 1 (satu) kaliketentuan dengan perhitungan 3 (

19.809.646.361a.2 Penyerahan yang PPN nya harus 308.511.196.699 311.228.162.694 2.716.965.995dipungut sendiria.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh 0 0Pemungut PPNa.4Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 55.710.246.402 55.710.246.402a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari 0 0pengenaan PPNa.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 384.031.089.462 386.748.055.457 2.716.965.995b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak 0 0terutang PPNc Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) 384.031.089.462 386.748.055.457 2.716.965.9952 Perhitungan

1.a.2 atau 1.d.7)300.851.119.48231.122.816.269271.696.787 b Dikurangi : b.1 PPN yang disetor di muka dalam MasaPajak yang sama b.2 Pajak Masukan yang dapat51.453.352.91950.630.770.669(822.582.250) diperhitungkanb.3 STP (pokok kurang bayar) 0 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0b.5 Lainlain 0 0 b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)51.453.352.91950.630.770.669(822.582.250) c Diperhitungkan c.1 SKPPKP00 d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)51.453.352.91950.630.770.669(822.582.250) e Jumlah Perhitungan

31.201.110.143 349.990.661X 1.a.2 atau 1.d.7)Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa 0 0 :Pajak yang samab.2 Pajak Masukan yang dapat 29.903.837.966 29.903.837.966 diperhitungkanb.3 STP (pokok kurang bayar) 0 0 b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0 b.5 Lainlain (kompensasi bulan lalu) 21.549.514.953 21.549.514.953 2b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 51.453.352.919 51.453.352.919 Diperhitungkanc.1 SKPPKP 0 0 =Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 51.453.352.919 51.453.352.919 c.1)Jumlah Perhitungan

Oleh karena itu, keberatan PemohonBanding ditolak, dengan perhitungan sebagai berikut: . WP?/ SPT Pemeriksa Penelaah KoreksiNo Uraian(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)DPP PPN atas Penyerahan yang1 ; . 308.511.196.699 312.011.101.429 312.011.101.429 3.499.904.730PPNnya harus dipungut sendiri Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa didalam Daerah Pabean yang dikeluarkan secara bertingkat di setiap jalurproduksi dan distribusi.

SudirmanKav. 1011, Jakarta Pusat 10220, dan pajaknya dihitung kembali menjadisebagaimana perhitungan di atas;adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian Permohonan banding

dengan sistem Multi Level Marketing dan jaringan yangdibangun/dikembangkan oleh Penggugat;Bahwa, tanpa dasar dan alasan yang jelas pada tanggal 14 Maret 2008Para Tergugat telah memutuskan sistem atau server dan melakukanperhitungan komisi, bonus atau keuntungan lain yang berbeda dengansistem yang telah dibangun dan dikembangkan Penggugat;Bahwa, dengan pemutusan sistem atau server yang dilakukan ParaTergugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat memantau ataumengontrol peredaran produk Penggugat dan perhitungan

Halaman 3 Gugatan Penggugat pada angka 8 mendalilkan:Bahwa, tanoa dasar dan alasan yang jelas pada 14 Maret 2008PARA TERGUGAT telah memutuskan sistem atau server danmelakukan perhitungan komisi, bonus atau keuntungan lain.. dst;.

Chan Tain Por, Sugito,Surya Permana);Kemudian sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara PEMOHONKASASI dengan TERMOHON KASASI yang dikelola olehTERMOHON KASASI ll, maka PEMOHON KASASImenyediakan/nembangun server kepada TERMOHON KASASI yang mengatur tentang sistem pemasaran jaringan produk dansistem perhitungan bonus dan dihubungkan langsung denganserver PEMOHON KASASI di Kuala Lumpur, Malaysia.

Akibat dari pemutusan server secara sepihak yangdilakukan oleh TERMOHON KASASI PEMOHON KASASI tidakdapat mengontrol dan memantau peredaran produk PEMOHONKASASI dan perhitungan komisi dan bonus yang diberikanPEMOHON KASASI kepada distributordistributor di TERMOHONKASASI . Hal tersebut tentunya telah merusak sistem produksi dansistem distribusi produk PEMOHON KASASI secara keseluruhan,Hal. 20 dari 27 hal. Put.

Sebagaitindak lanjut dari kerja sama tersebut, maka PEMOHON KASASImenyediakan/membangun server kepada TERMOHON KASASI yangmengatur antara kain tentang sistem pemasaran jaringan produk dansistem perhitungan bonus yang dihubungkan langsung dengan servermilik PEMOHON KASASI di Malaysia. Bahwa dengan terhubungnyasistem/server antara PEMOHON KASASI dan TERMOHON KASASI Hal. 24 dari 27 hal. Put.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga yaitu dengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja kepadaPenggugat dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangan,sehingga untuk mencukupi kebutuhan seharihari Penggugat masih dibantuorang

Salinan Putusan Nomor 4377/Pdt.G/2020/PA.Jr2 masingmasing bernama 1) ANAK I, perempuan, umur 9 tahun 2) ANAK Il,perempuan, umur 3 tahun, sekarang keduanya dalam asuhan Tergugat; Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu dengan sikap Tergugatyang kurang memberi uang belanja kepada Penggugat dikarenakan Tergugatterlalu perhitungan dalam hal keuangan,

Salinan Putusan Nomor 4377/Pdt.G/2020/PA.JrPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitudengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja kepada Penggugatdikarenakan Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangan, sehingga untukmencukupi kebutuhan seharihari Penggugat masih dibantu orang tua Penggugat;Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangandapat dipandang bahwa

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak.....(karena 4. pembetulan) 1.092.8855. Cc. Jumlah (a + b)PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 524.585Sanksi Administrasi : a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 524.5856. f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 1.617.470g.

Impor BKP Perhitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)3.490.133.118 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan254.287.485 b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri3.234.752.748 b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)3.489.040.233 c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)3.489.040.233 e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)1.092.885 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c)1.092.885 Sanksi Administrasi: a.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga yaitu dengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja kepadaPenggugat dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan atau pelit dalam halkeungan, bahkan Tergugat marah hingga memukul Penggugat ketikaPenggugat

Salinan Putusan Nomor 5579/Pdt.G/2020/PA.Jrterlalu perhitungan atau pelit dalam hal keungan, bahkan Tergugat marahhingga memukul Penggugat ketika Penggugat meminta uang belanja kepadaPenggugat; Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan pamitkepada Penggugat dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat di DusunMandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember; Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknyasuami istri; Saksi sudah berusaha

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 1 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitudengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja kepada Penggugatdikarenakan Tergugat terlalu perhitungan

Bahwa, adapun perhitungan Pesangon Para Pekerja adalah sebagaiberikut ;1. SAMSUL HUDA ;Pesangon Rp.21.600.000,Penghargaan Rp. 6.000.000,Penggantian hak Rp. 3.330.000,THR tahun 2010 Rp. 790.000,THR tahun 2011 Rp. 870.000,THR tahun 2012 Rp. 940.000,Upah Proses tahun 2013 Rp. 3.600.000,Upah Proses tahun 2012 Rp. 11.280.000,Upah Proses tahun 2011 Rp. 7.830.000.Total Rp.56.240.000.1. M. KHUSNUL ARIF ;Hal. 5 dari 39 hal. Put.

Bahwa, Perhitungan Upah2. SAMSUL HUDA ;Pesangon21.600.000,PenghargaanPenggantian hakTHR tahun 2010THR tahun 2011THR tahun 2012Upah Proses tahun 2013Upah Proses tahun 2012Upah Proses tahun 2011Total56.240.000,1. M.

Bahwa, perhitungan THR Keagamaan Para Penggugat yang harus dibayar olehTergugat adalah sebagai Derikut ; =

Tergugat dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugatselalu perhitungan, sehingga Penggugat merasatertekan dengan keadaan ekonomi yang begitu ruwetdan serbaperhitungan; b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikanPenggugat beserta anaknya, yakni la lebihmementingkan diri sendiri daripada kepentinganPenggugat dan anaknyadan yang lebih mengecewakanPenggugat adalah sikap dan sfat Tergugat yang ringantangan pada Penggugat yang diakhiri dengan pukulandan makian pada Penggugat hampir setiap4.

No.9 tahun 1975, dipandang telah terpenuhi dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami sitriyang sah ;Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan padadalil yang pada pokoknya adalah Bahwa kurang lebih sejakbulan Januari tahun 2010 ketentraman rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis~ dansering terjadi pertengkaran serta percekcokan,disebabkan karena Tergugat dalam memberi nafkah wayjibkepada Penggugat selalu perhitungan

, sehingga Penggugatmerasa tertekan dengan keadaan ekonomi yang begitu ruwetdan serba perhitungan dan juga karena Tergugat samasekali tidak mau memperhatikan Penggugat besertaanaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiridaripada kepentingan Penggugat dan anaknya dan = yanglebih mengecewakan Penggugat adalah sikap dan sfatTergugat yang ringan tangan pada Penggugat yang diakhiridengan pukulan dan makian pada Penggugat hampir setiapMenimbang, bahwa sikap' Tergugat yang telah tidakhadir secara hukum

Mengabulkan selurunnya banding yang diajukan Pemohon Banding.Sehingga perhitungan PPh Badan yang terutang adalah sebagai berikut: No.

Putusan Nomor 4162 B/PK/Pjk/2020Maybank Indonesia Tbk, NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat di SentralSenayan Ill Lt. 26, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, JakartaPusat, DKI Jakarta 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah RupiahPenghasilan Neto 1.932.915.254.594Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajibKompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak 1.932.915.254.594PPh terutang 483.228.813.648Kredit Pajak: 443.995.816.250Pajak yang tidak/kurang dibayar/(lebih

yang diucapkan tanggal 142019dimohonkan peninjauan kembali;November sepanjang mengenai pokok sengketa yangMengadili SendiriMembatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00030/KEB/WPJ. 19/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak = Penghasilan Tahun Pajak 201200006/206/12/091/16 tanggal 8 Desember 2016 dan menetapkankembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilantanggal 15 Januari 2018 mengenaiBadan Nomor:Badan Tahun Pajak 2012 sesuai dengan perhitungan

S Parman Kavling 28, GrogolPetamburan, Jakarta Barat 11470, sehingga besarnya Pajak PertambahanNilai dihitung kembali dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 24.859.503.593,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 28.376.342.425,00a.5.

Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri 2.485.950.360,00Dikurangi:Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.449.259.4511 ,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 36.690.909,003. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 0,004. Jumlah PPN yang kurang/(lebih )dibayar 36.690.909,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (2) UU KUP 17.611.636,006.

Penghitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri 2.485.950.360,00Dikurangi:Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.449.259.4511 ,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 36.690.909,00 Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 937/B/PK/Pjk/2021 3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 0,004.

Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar 70.500.000,002. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 70.500.000,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00c. Jumlah 70.500.000,003. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar 0,005. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo.

Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (47.479.448,00)Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 70.500.000,00Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 23.020.552,00Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 23.020.552,00c.

Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (47.479.448,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 70.500.000,004. Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 23.020.552,005. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 23.020.552,00c.

Nomor 425 K/Pdt.SusPHI/2020rupiah);dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2019 Rp 3, 871, 052, 00 (tigajuta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh dua rupiah) serta upahsampai dengan adanya penetapan pemutusan hubungan kerja dariPengadilan Hubungan Industrial;Menyatakan sebagai hukum akibat perbuatan Tergugat tersebut wajibmemberikan pesangon sebesar:Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (bulan) upah;Maka perhitungan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2)UndangUndang Nomor 13

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu 2(dua) kali x UP (Uang Pesangon);Dengan perincian:2 x 9 = 18 x Rp (3,871,052,00 + 50,000,00)= 18 x Rp 3,921,052,00= Rp 70,578,936,00(tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tigapuluh enam rupiah);Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan)tahun, adalah 3 (tiga) bulan upah untuk perhitungan Uang PerhargaanMasa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) UndangUndang Nomor13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan

puluh tiga ribu empatratus enam rupiah) serta cuti tahunan yang belum diambil dan belumgugur sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada point huruf adengan perhitungan:Upah : Rp 3,871,052,00 + Rp 50,000,00;Sisa Hak Cuti : 9 (JanuariSeptember 2018)/12 bulan x 12 hari kerja =9 hari kerja;Tanggal terjadinya PHK sepihak 01 Oktober 2018, sehingga perhitungancuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur adalah sebesar Rp1,411,616,00Dengan perhitungan

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) (51.353.294,00) (23.639.234,00) (27.714.060,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 51.353.294,00 51.353.294,00 0,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak........... (karena pembetulan) 0,00 0,00 0,00c. Jumlah (a + b) 51.353.294,00 51.353.294,00 0,004 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 0,00 27.714.060,00 (27.714.060,00)5 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 0,00 0,00b.

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (2d) (51.353.294,00) (15.801.548,00) (35.551.746,00)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 51,303.294,00 0,00) 54.353.294,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak........(karena pembetulan) 0,00 0,00 0,00C. Jumlah (a + b) 51,33.294,00 0,00) 54.353.294,00PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 0,00) (15.801.548,00)) 15.801.548,00Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 0,00 0,00b.

2019Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01251/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 31Agustus 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2012 Nomor 00124/207/12/055/15, tanggal 21 September 2015,atas nama PT Totoku Indonesia, NPWP 01.071.471.5055.000, beralamatdi Kawasan Berikat PT Besland Pertiwi Kota Bukit Indah, Blok AIl Nomor29 ST1B, C & D, DangdeurPurwakarta, dengan perhitungan

Tergugat terlalu perhitungan masalah keuangan.Puncaknya terjadi pada Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah neneknya dan tidaklagi berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang sudah berlangsungselama kurang lebih 3 bulan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidakpernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipuntelah dipanggil

Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubahdengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan UndangUndang No. 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernamaSAKSI dan SAKSI Il yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak2014 sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang terus menerus karenakurangnya komunikasi yang baik diantara Penggugat dan Tergugat, selain ituTergugat terlalu perhitungan masalah keuangan

yang diajukan serta hasil pemeriksaandipersidangan, Majelis hakim telah menemukan faktafakta sebagai berikut; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sahyang menikah pada tanggal 04 Januari 2014; Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniaianak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun danharmonis namun sejak 2014 sering terjadi percekcokan dan perselisihanpenyebabnya adalah karena kurangnya komunikasi yang baik selain ituTergugat terlalu perhitungan