Ditemukan 274758 data
PT. TIMUR ADYACITRA
Tergugat:
MARBAWI
56 — 12
isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut.Kemudian Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan Putusansebagai berikut:PUTUSANNomor 180/Pdt.G/2019/PN SmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor1
7 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanHal. 7 dari 13 Hal. Putusan.
No 1273/Pdt.G/2021/PA.SlwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
7 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
6 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
6 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauHim. 6 dari 13 hlm.
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
7 — 2
Dengan demikian,dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan.Halaman 6 dari 13 hal.
Jika kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan,dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimanatersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor1 tahun 1974 jo.
6 — 4
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Nopember 2017 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun dan selama pisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
6 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
8 — 5
Putusan No. 0234/Padt.G/2021/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Januari 2019 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
12 — 2
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
11 — 6
Putusan No. 0026/Padt.G/2021/PA.SIwselama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajibanlayaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Maret 2018 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 4 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 7
Pasal 133 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formalgugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agamaangka 3 yaitu pemeriksaan perkara verstek terhadap perkara perceraian tetapharus melalui proses pembuktian, maka Majelis
rumah tempat kediaman bersama dansekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga)tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernahmelaksanakan kewajibannya masingmasing layaknya suami istri sehinggatidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
8 — 2
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon telah menghadirkan pihakpihak yang dekat dengan Pemohon
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 5
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu)orang anak;6.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut untuk diperintahkan kepadaPara Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal ParaPemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada ParaPemohon;Mengingat segala
8 — 1
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Penggugat tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
15 — 0
le Ale prio rw LaoJl 559Artinya : Mencegah mafsadat lebih diuttamakan daripada menarik kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakimberpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patutdinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf f.
terakhir dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan,UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Het Herziene IndonesiaReglemen (HIR) , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor1
7 — 5
alasan pada pokoknya antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjutsehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membinarumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugatmempunyai alasan hukum harus dilihat dari faktafakta yang terjadi dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraianyang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1
hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatuperkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lakilaki denganseorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekalberdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagaimitsaaqan ghalidzan (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlusaling membantu. dan melengkapi agar masingmasing dapatmengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraanmateriil dan spirituil (vide penjelasan umum Undangundang Nomor1
6 — 0
dikaruniai anak; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihandan pertengkaran dan keduanya telah berpisah rumah selama 6 (enam)bulan yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;Halaman 9 dari halaman 14Putusan Nomor:1171/Pdt.G/2015/PA.KadlMenimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor1
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telahterjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2014 atau sekitar 6 bulan,dan Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumahHalaman 10 dari halaman 14Putusan Nomor:1171/Pdt.G/2015/PA.Kadltangganya bersama dengan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulanbahwa rumah tangga/ perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage)dan dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraiansebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor1
16 — 0
puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisahtempat tinggal selama 4 bulan tahun, dan selama itu sudah tidak adakomunukasi lagi sebagai layaknya suami isteri, pihak keluarga juga sudahberusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan keduapihak, bahkan untuk itu telah ditempuh melalui mediasi dengan difasilitasi H.AZHAR AMRULLAH HAFIZH, Lc, M.Th.I. sebagai mediator , tetapi tidakberhasil, dan oleh karena itu apa yang menjadi ketentuan dalam PERMA Nomor1
tanggaPenggugat dengan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit didamaikanlagi dengan indikasiindikasi tersebut di atas, juga selama persidanganberlangsung Penggugat dan Tergugat telah menampakkan ucapan dan sikapyang sudah tidak saling menyenangi, dengan kata lain Penggugat dan Tergugatsebagai suami isteri tidak lagi mampu bermuasyarah bil maruf sebagaimanaamanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkawinan dalam perspektif UndangUndang Nomor1