Ditemukan 501725 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penganiayaan
Undang-undang nomor 8 tahun 1981.
Uu nomor 35 tahun 2009
Uu 8 tahun 1981
Penggelapan dalam jabatan undang-undang nomor 8 tahun 1981
Pasal 191 ayat (1) undang-undang no.8 tahun 1981
Korupsi
Pasal 244 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
Pasal 338 kuhpidana
Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
29/ pid.b/2011/ pn-lsm ; pasal 378 kuhp ; uu no. 8 tahun 1981
Pasal 191 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
Register : 27-01-2022 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 23-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 14 Maret 2022 — 1.SURIKAN Alias ANTO Bin SAPIYO Alm.
2.AGUSTIN SETYO BUDI Bin SUPARMAN
43 — 16
43 — 16
Register : 27-06-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 19 Juli 2022 — OKI SAPUTRA bin Alm. IDRUS
110 — 24
110 — 24
Register : 10-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti Tanggal 13 Juli 2021 — AGUS SUBENO Bin KARYONO
156 — 35
156 — 35
pembayaranbiaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan olehMajelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwatelah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupunmasyarakat ;Mengingat, Pasal 44 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
Register : 20-06-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 26-08-2022
Putusan PN PATI Nomor 84/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 18 Agustus 2022 — SURADI Bin SARMAN
100 — 18
100 — 18
Register : 01-09-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN PATI Nomor 144/Pid.B/2021/PN Pti Tanggal 8 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIE PURNOMO, SH.MH
2.FANDI ISNAN, S.H.
Terdakwa:
RONY DIRGANTARA SAPUTRA Bin SUCIPTO HADI SAPUTRO
164 — 50
1.ARIE PURNOMO, SH.MH
2.FANDI ISNAN, S.H.
Terdakwa:
RONY DIRGANTARA SAPUTRA Bin SUCIPTO HADI SAPUTRO
164 — 50
Register : 25-05-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 9 Juni 2022 — RONO DARMINTO Alias DARMIN Bin SUDARMO
63 — 0
63 — 0
Register : 08-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN PATI Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pti Tanggal 30 Desember 2021 — PUJI PRASETYO Alias TIYOK Bin HADI SUDARNO
109 — 32
109 — 32
Register : 14-03-2022 — Putus : 30-03-2022 — Upload : 06-04-2022
Putusan PN PATI Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 30 Maret 2022 — HERY SUSILA alias CIPRUT bin HARTONO
25 — 15
25 — 15
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2043 — 604
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 683.2 Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalahpengujian konstitusionalitas norma UndangUndang, in casu Pasal 197 ayat (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap UUD 1945 makaMahkamah berwenang mengadili permohonan
Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 hanya mengatur bahwa surat putusanpemidanaan harus memuat syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalamPasal 197 ayat (1) UU 8/1981, namun tidak memberikan kepastian hukumapakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1)UU 8/1981 adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri (PN)atau meliputi seluruh tingkatan pengadilan Pengadilan Tinggi (PT) dan MA;b. adanya ketidakpastian maksud Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 mengakibatkanMA mengalami kendala
Selainitu, UU 8/1981 juga menetapkan asasasas yang merujuk pada penegakan hakasasi manusia.
Berkenaandengan UU 8/1981, terlihat bahwa Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tidak mengatursecara jelas mengenai keberlakuan pasal dimaksud, apakah berlaku untuk seluruhputusan pemidanaan mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkatbanding, dan pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali atau hanyaberlaku pada pengadilan tingkat tertentu saja, sehingga menjadi tidak jelas pulatujuan yang hendak dicapai.
8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana menjadi berbuny!
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014 5861 — 4909
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Chairul Huda, S.H., M.H.UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu undangundang yang palingsering diujimaterilkan di Mahkamah Konstitusi.
Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapantersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupanmasyarakat Indonesia.
Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yangcukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, danPasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal
dua alatbukti yang termuat dalam Pasal 184 UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana;1.2 Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yangcukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, danPasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwapukti
Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaitermasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;2.
Register : 27-06-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pti Tanggal 12 Juli 2022 — pemohon : MASHURI CAHYADI bin RASNO ABDULAH
termohon : Kapolres pati
390 — 236
390 — 236
Register : 12-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN PATI Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 10 Februari 2022 — SELAMET RIYADI Alias SELAMET Bin AKIYAR
79 — 40
79 — 40
Register : 05-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Pti Tanggal 15 Januari 2020 — SUDARTO bin NGARNO
95 — 5
95 — 5
danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Terdakwa pernah mengancam akan terus mengganggu keluarga Korban;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981
Register : 09-12-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN PATI Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pti Tanggal 29 Desember 2021 — MUHAMMAD JAENURI Alias JANUR Bin PARWITO
88 — 28
88 — 28
Register : 03-08-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Sgl Tanggal 27 Agustus 2020 — - Penuntut Umum:
MUNAYYIR KAUSAR, SH
- Terdakwa:
ENDAR alias ENDER bin UDIN MALIK
108 — 44
108 — 44
Register : 27-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pti Tanggal 5 Juli 2021 — SAKDURROFIK bin PARUP
33 — 5
33 — 5
Register : 09-06-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 19 Juli 2022 — IMAM SANTOSO bin WARJA
91 — 21
91 — 21
Register : 18-04-2022 — Putus : 28-04-2022 — Upload : 09-05-2022
Putusan PN PATI Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pti Tanggal 28 April 2022 — DIDIK SUPRIYANTO
melawan
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PATI
219 — 87
219 — 87
Register : 13-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN PATI Nomor 8/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 10 Februari 2022 — NONOK SUTRISNO Alias PETIR Bin SUKARDI
83 — 46
83 — 46
Register : 31-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 7 Februari 2022 — PUJI INDRIATNA Bin GIARTO
50 — 15
50 — 15