TERGUGAT Il;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebult: "Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3Januari 2017 dibawah register Nomor1/G/201 7/P TUNPbr; Telah membaca Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 1/PENDIS/2017/PTUNPBR. tanggal 4 Januari 2017 tentang LolosDismisSal 2222222 n0 nnn nnn noe nnn nnn nnn nnn ane nne nnn nae nen oneTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Penetapan Nomor : 1/G/2017/PTUNPbr Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PENPP/2017/PTUNPBR. tanggal 4 Januari 2017 tentang PemeriksaanPersiapan; 29222 22 enn one ne nn een on nae nn nen ce nce nnn nen Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor1/G/2017/PTUNPbr.tanggal 6 Januari 2017 yang diajukan oleh Penggugat: Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan Para Pihak;TENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang,bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan

Penetapan Nomor : 1/G/2017/PTUNPbrMenimbang, bahwa oleh karena alas an permohonan pencabutangugatan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim sejalan dengan asasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga karena permohonanpencabutan gugatan a quo diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat danTergugat Il menyampaikan Jawabannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara maka Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor1

sebagai Terbanding semula sebagaiPengguga;Pengadilan tinggi tersebut;Setelah membaca;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 4 Juli 2019Nomor 74 /PDT/2019/PT JMB, kemudian diganti dengan penetapan Nomor74/PDT/2019/PT JMB tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara inMenimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah menyatakanBanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 14 Mei2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ktl pada tanggal 28 Mei 2019 dengan Nomor1

permintaan banding tersebut telah diberitanukankepada terbanding pada tanggal 31 Mei 2019 ;Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan pencabutan perkaraNomor: 74/PDT/2019/PT JMBMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambimemutus perkara ini, Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkalberdasarkan surat tanggal 23 Juli 2019 Nomor W5.U3./1050/HK02/VII/2019,telah melaporkan bahwa permintaan banding dari Tergugat tersebut diatastelah telah dicabut berdasarkan akta pencabutan permohonan banding Nomor1

Sialang Bawah, pada tanggal 04051970,jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Sialang atas, Kenagarian Sialang,Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, pekerjaan Mengurus RumahTangga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung PatiNomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Tjp tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukkan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara nomor1

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000(lima ratus enam puluh enan ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh kamiJUNTER SIJABAT, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Tjp, tanggal 14 Maret 2019, Putusan tersebut diucapkan pada haridan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi olehINFATRIZAL, Panitera

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 8/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, dalam persidangan PengadilanNegeri Bengkayang yang terobuka untuk umum yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 8/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 8/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, dalam persidangan PengadilanNegeri Bengkayang yang terobuka untuk umum yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 8/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Anjas Bin Jamal;Halaman idari 2 CatatanPutusan Hakim Nomor1/Pid.R/2020/PN UnhTelah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;Telah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dan Terdakwa yangdiajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukantindak pidana dalam Pasal 364 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalamdakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti

Ikhsan Ismail, S.H.Halaman 2dari 2 CatatanPutusan Hakim Nomor1/Pid.R/2020/PN Unh

LAMPIRAN XVIModel AktaPerdamaianPasal 27 ayat (4)danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekPada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayangmenjatuhkan Putusansebagaiberikut:PUTUSANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

September 2020, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Batam, Permohonan tersebut diikuti denganmemori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batampada tanggal 6 Oktober 2020;Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding dan Terbanding II semula Tergugat dan Tergugatll/Penggugat Rekonvensi dan II pada tanggal 23 September 2020 dankepada Terbanding III semula Tergugat IIl pada tanggal 24 September2020, seperti ternyata dari Relaas Pemberitahuan Banding nomor1

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor1/Pdt.G/2020/PN.BTM, tanggal 10 September 2020 yangdimohonkan banding tersebut;Mengadili Sendiri :DALAM KONVENSIDALAM PROVISI : Mengabulkan tuntutan Provisi Para Pembanding/ParaPenggugat RekonvensiDALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untukseluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor1/Pdt.G/2020/Pn Btm tanggal 10 September 2020 yangdimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Para Pembanding, semula Para PenggugatKonvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biayayang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan.AtauApabila Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru cq.

haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Wasiat (vide bukti P1) tidakdapat dipedomani dan tidak dapat dijadikan sebagai alas hak ParaPembanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi atastanah objek perkara ini, maka alasanalasan keberatan lainnya tidak perludipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajariberkas perkara tersebut secara cermat beserta seluruh suratsurat yangterlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam nomor1

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor1/Pat.G/2020/Pn Btm tertanggal 10 September 2020, yangdimohonkan banding tersebut;3.

;Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 2 Januari 2019 Nomor1/Pdt.P/2019/PNTrk.;Berita Acara Sidang perkara Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Trk.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim melakukan pemeriksaanalat bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim memberikan penjelasan terkaitapa yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan alat bukti surat yangdiajukannya dan setelah Pemohon mendengar penjelasan Hakim, Pemohonmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya dan pencabutan permohonan oleh Pemohon cukup beralasan,sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Nomor1

Bahwa oleh karena anak Pemohon ingin menikah dengan calonistrinya tersebut, namun terhambat menyangkut usia Pemohon tersebutyang belum mencapai 19 Tahun sesuai dengan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perwakinan Anak diperlukan penetapan dariPengadilan;Sehubungan dengan alasanalasan tersebut di atas, maka dengan ini saya,PEMOHON mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriSleman untuk dapat memberikan Surat Penetapan sebagai berikut:1.

yangmemiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anindita Gilang Pratama, Angga DwiPamungkas tempat tanggal lahir Sleman dan Satria Anggara Ferdiansyah,dimana setahu para saksi anak Pemohon bernama Anindita Gilang Pratamaberusia belum 19 tahun dan akan menikah;Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menguraikanbahwa anak Pemohon bernama Anindita Gilang Pratama berusia belum 19tahun dan akan menikah sehingga memerlukan dispensasi menikah dariPengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan hanya diizinkan jika pihak sudahmencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 (enam belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadapayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabatlaib yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor17/Padt.P/2019/PN SmnMenimbang

:ccceceeeseeeeeeeeeeeeeeeees Termohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PutussibauNomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, tanggal 14 Nopember 2019, tentang PenetapanHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, tanggal 14 Nopember 2019, tentang Penetapan HariSidang ;Telah membaca Berita Acara Sidang dimana Pemohon dan Termohonhadir diwakilkan oleh kuasanya untuk datang di persidangan

Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Putussibau, dalam register perkara pidana Nomor1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, dinyatakan dicabut ;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 252.500,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2017 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding;Him. 3 dari 9 him. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT tanggal 25 April 2017; Him. 5 dari 9 him. Put.

Fakta pembiaran but terobukti berdasarkan temuan Kepolisiaandan BNN di tempat enggugat/Pembanding didapati PenyalahgunaanNarkoba seba Jua kali dan terhadap temuan yang pertama sudah diberiMenimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim bandingberpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 25 April 2017 sudah tepat dan benar, dan olehkarenanya pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alin sebagaiHim. 7 dari 9 him. Put.

., Advokat/Penasihat Hukum padakantor ATTORNEY AT LAW HAMID KAMAR & ASSOCIATESberalamat di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kec.Lubuk Basung,Kab.Agam, kode pos 26415, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Desember 2019 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dibawahRegister Nomor1/SK.pdt/2020/PN Lbb tanggal 2 Januari 2020,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;Lawan:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampalhari ini ditetapbkan sejumlah Rp2.674.000,00 (dua juta enam ratus tujuhpuluh empat ribu rupiah).Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan bahwa padahari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, Kuasa Pembanding semula Penggugattelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus olehPengadilan Negeri Lubuk Basung, tanggal 3 Agustus 2020, Nomor1/Pdt.G/2020/PN Lbb, untuk diperiksa

dalampengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Undangundang Nomor 48 tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 49 tahun2009 Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 2 tahun 1986 tentangPeradilan Umum dan RBg, serta ketentuan hukum lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor1

Penggugat;MELAWANTergugat, lahir tanggal 01 September 1979, Agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan Petani, tempat tinggal di XxXXxXxXxxxxxxXXXXXXXXXXXX Il, Kecamatan Xxxxxxxxxx, KabupatenPadang Lawas, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugatterhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSibuhuan pada tanggal 23 November 2018, register perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.G/2018/PA.Sbh dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Biak Mekar, RT.000/RW.000,Kel/Desa Harapan, Kecamatan Kwamki Narama,Kabupaten Mimika, sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kota Timika pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor1/Pdt.G/2021/PN Tim, telah mengajukan gugatan perceraian;Menimbang, bahwa pada hari

Penggugat menyatakan kepadaMajelis Hakim permohonannya untuk mencabut gugatan a quo;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebutberalasan dan tidak bertetangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku (vide Pasal 271 Pasal 272 RV), maka permohonan pencabutangugatan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebutdikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriKota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor1

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 6/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 6/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota C.q.Kepala Kepolisian Sektor Pohjentrek,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor1/Pid.Pra/2020/PN Psr tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Perkara di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan

terhadap permohonanPemohon dan jika Termohon sudah memberikan Tanggapan atau Jawabanmaka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutanperkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktuyang ditentukan undangundang dan Termohon belum memberikan tanggapanatau Jawaban terhadap Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara Nomor1

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaFatchur Rohman dengan pidanapenjara masingmasing selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dandenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masingmasing selama 2 (dua) bulan;3.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016putusannya yang telah diuraikan di atas. Tentunya apabila mendasari faktapersidangan tentunya Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tidak akanmenerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP,karena tidak sesuai dengan:1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentangPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;2.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016A.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016 Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 15.30Terdakwa ditangkap di rumah Sdr.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika;(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi PecanduNarkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf adiperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;Bahwa Pasal 127 Undangundang Narkotika, mengatur tentang:(1) Setiap Penyalah Guna:a.

Kabupaten Pohuwato;Dalam perkara ini diwakili Kuasanya WIWIN SULEMANberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisadengan nomor register 4/HK.SK/2019 tanggal 18 Juli 2019,yang telah mendapatkan izin selaku KuasaInsidentilberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MarisaNomor 03/Pen.HK/2019/PN Mar tanggal 18 Juli 2019;Selanjutnya disebut Terbanding/Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor1

,M.Hum. dan Noer Ali, S.H. sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 7 Januari 2020 Nomor1/PDT/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota, serta Hj. Hasni Van Gobel, S.H.

Juli 1979, JenisKelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Puput Atas,Kelurahan Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten BangkaBarat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN MtkTergugat dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;Pengadilan Negeri Tersebut: Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMentok Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 2 Februari 2021 Nomortentang Penetapan Hakim; Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor1

/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 2 Februari 2021 tentang PenetapanHari Sidang; Telah mempelajari Berita Acara Persidangan perkara ini; Telah membaca permohonan tertulis Penggugat yangmemohon mencabut Perkara Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Mik pada tanggal 11 Februari 2021;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanyakni tanggal 10 Februari 2021 Penggugat hadir kuasanya dan ParaTergugat menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 11 Februari2021