Pengadilan Negeri kuala Tungkal tanggal 21 10 2015 kepada Terbanding / semulaTergugat;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memoribanding tertanggal 02 Nopember 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KualaTungkal tanggal 3 Nopember 2015 , dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah danseksama oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 4112015, kepadaPihak Pembanding/semula Tergugat;Menimbang, bahwa Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor1

PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semulapenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syaratyang di tentukan oleh Undang U oleh karena itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya padapokoknya mengemukakan alasan alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum danputusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara nomor1

PUT.No.107/PDT/2015/PT JMB Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Klt, tanggal 16 September 2015 , yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam =frapat permusyarawatan Majelis HakimPengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015

Dompu, Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara bersamasama disebutsebagai Para Pihak;Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan yangdidaftarkan di Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Dpu dengan jalan perdamaian dan untuk itu telahmengadakan persetujuan dengan Kesepakatan Perdamaian secara tertulistertanggal 11 Februari 2021 sebagai berikut:1.

Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Dpu telah terjadi perdamaian;2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isikesepakatan perdamaian tersebut;3.

tempattinggal di Kabupaten Flores Timur, Selanjutnya disebutsebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempattinggal di Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan pemohon;DUDUK PERKARANYABahwa pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 2 Januari 2018,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor1

Penetapan nomor 1/Pdt.G/2018/PA.LrtMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutanpermohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum,sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon Nomor1/Pdt.G/2018/PA.Lrt, tanggal 2 Januari 2018, dicabut dan karenanya perkara inidinyatakan selesai;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat denganperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, Tentang peradilan

suamiistri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makapernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapatlarangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il agarpernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desmber 1999 di KelurahanCellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabpaten Bone ;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukumpernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan padainstansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis NabiSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyiuJ gs Vl sabig cs JaecLArtinya :" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan

NO 272/Pdt.P/2018/PA.WTPMenimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakansesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 KompilasiHukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 KompilasiHukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon dan Pemohonll untuk

dandiputus secara Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, begitu pula orang dekatPemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaiMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

., tanggal 21 Juli2016 dengan amar sebagai berikut:MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor1/Pdt.G/2016/PN Kgn., tanggal 6 April 2016 yang dimohonkan bandingtersebut denganMENGADILI SENDIRI: Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuksebagian; Menyatakan bahwa rumah dan tanah yang terletak di Desa TanahBangkang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu SungaiSelatan;Ukuran panjang 15 m dan lebar 8 m, dengan

Nomor 3441 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2016 kemudian terhadapnya olehTergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor1/Pdt.G/2016/PN Kgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKandangan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

Yusuf bin Musa sebagai pihak, makamenjadikan perkara menjadi kurang pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi MUSRAN bin YAHYA dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 46/Pdt/2016/PT Bjm., tanggal 21 Juli2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor1/Pdt.G/2016/PN Kgn., tanggal 6

Subang, Pekerjaan: Pekerja Pabrik,selanjutnya disebut TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN.Sng tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan HakimTunggal yang memeriksa perkara ini dan telah membaca berkas perkaraserta Semua Surat terlampir;Telah membaca surat Gugatan Sederhana yang diajukan Pengugattentang ingkar janji/wanprestasi, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 5 Penetapan No.1 /Pdt.G.S/2019/PN.SngNegeri

Subang tanggal 4 April 2019 dalam register perkara Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN.Sng;Telah membaca Berita Acara Sidang Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Sngtanggal 30 April 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan baik PihakPenggugat dan Pihak Tergugat telah mengakui bahwa Pihak Tergugat telahmelakukan pelunasan pembayaran hutang sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) kepada Pihak Penggugat pada hari Senin tanggal 29 April2019;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 30April

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LAWANHerman, tempat lahir Tais 1 Juli 1962, jenis kelamin lakilaki, tempattinggal Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan SelumaKabupaten Seluma, pekerjaan petani;Selanjutnya disebut Tergugat I;Sajaah Herawati, tempat lahir Lubuk Lintang 1 Agustus 1965, jenis kelaminperempuan, tempat tinggal Lubuk Lintang KecamatanSeluma Kabupaten Seluma, pekerjaan petani;Selanjutnya disebut Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor1

/Pdt.GS/2020/PN Tas, tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tais, Nomor1/Pdt.GS/2020/PN Tas, tanggal 29 Januari 2020 tentang hari dan tanggalpersidangan perkara ini ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN TasMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

.MENGADILItelah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orangyang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama: 4 (empat) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya darilamanya pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1

(satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor: 005941 ;: 005945 ;: 005940 ;: 005949 ;: 005950 ;: 005946 ;e 1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor : 005947 ;e 1 (satu) lembar foto copy in banking dari Nanang ke Eri Dian Kurniawan ;Terlampir dalam berkas perkara ;6.

dalilgugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraiansebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975,dengan demikian gugatan penggugat tersebut telah berdasar hukum dansudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwaperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secaraadat dan agama Hindu melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindudan Adat Bali pada tanggal 18 Mei 2009, di Kecamatan Silemadeg Barat,Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor1

Hal ini sebagaimana diatur dalamPasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,yang menentukan bahwa: Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segalaakibatakibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftarHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor1 4/Pdt.G/201 7/PN.Tabpencatatan kantor pencatatan oleh Pegavai Pencatat, kecuali bagi merekayang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agamayang telah mempunyai

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Mei2009, di Kecamatan Silemadeg Barat, Kabupaten Tabanan denganKutipan Akta Perkawinan tertanggal 11 Desember 2009, dimanaPenggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugatsebagai Purusa, putus karena perceraian;Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor1 4/Pdt.G/201 7/PN.Tab4.

,Adhitya Ariwirawan, SH., MH.Panitera Pengganti,Made Oka Sarasmijaya, SH.Perincian Biaya : Pendaftaran :Rp. 30.000,Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor1 4/Pdt.G/201 7/PN.TabBiaya ProsesRp. 50.000, Pangilan : Ro. 480.000,PNBP Panggilan :Rp. 5.000.Materai :Rp. 6.000,Redaksi :Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 576.000, (lima ratus tujuh puluh enam riburupiah)Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor1 4/Pdt.G/201 7/PN.Tab

Tontang, 28 Juli 1986, agamaIslam, pekerjaan Guru Honorer di SD Tanjung Tengang,Pendidikan Strata , tempat kediaman di KabupatenMelawi sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Ngp dari para Pemohon;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh Untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan;e.

2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan ditegaskan Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskanuntuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikahdan dua orang saksi serta ijab dan kabul;Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor1

Adapun syaratsyarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahramalnikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atauselamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidanganpernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sertadilaksanakan

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakansah perkawinan antara Pemohon (Pemohon ) dengan Pemohon II (PemohonIl) yang dilaksanakan pada 21 Juli 2015 di Dusun ......... , Desadec uceueueueeeueeeeeeaeeees , KECEIMATIAN sicicisecmescmnsmenens wey KADUDALEN sinssnusvwnss wacsneies cjMenimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor1

Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor1/Pdt.G.S/2022/PN Dpu telah terjadi perdamaian;2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isiKesepakatan Perdamaian tersebut;3.

., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor1/Pdt.G.S/2020 PN Dpu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari itu juga olen Hakim tersebut dengan dibantu oleh SitiSarah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dandihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri Para Tergugat.Hakim,Ricky Indra Yohanis, S.H.Panitera Pengganti,Siti Sarah, S.H.Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebutPenggugat didampingi Kuasanya hadir secara di persidangan, sedangkanTergugat hanya hadir secara in person di persidangan pada persidangantanggal 01 September 2021, dengan demikian kehendak Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

secarahukum untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidanganperkara a quo;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telan dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

MajelisHakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 dan tidak pernah bersamalagi (Scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

ataskelahiran anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebutadalah anak dari pasangan suami isteri Fareh Prasdika Novia Ryangga binEko Prassetiyo (Pemohon ) dengan Mustika Wulandary binti Ngadimin(Pemohon Il); Bahwa tujuan Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonanpenetapan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dan membuatakta kelahiran anak Pemohon dan Pemohon II yang bernama NasreenTaniyah Safiyya binti Fareh Prasdika Novta Ryangga;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 UndangUndang Nomor1

Kdg.Tang gal, 21 Agustus 2017yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinanyang sah;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 UndangUndang Nomor1 Tahun1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, baikdalam pasalpasalnya maupun di dalam penjelasannya tidak memberi toleransihukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, di dalam pasalpasal tersebut tidak dijelaskan berapa batas minimal jarak antara pernikahandengan kelahiran anak, juga tidak mengatur

dalam Pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin Hamil,yang selengkapnya dalam Pasal 53 tersebut disebutkan:(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yangyang menghamilinya.(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapatdilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidakdiperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 UndangUndang Nomor1

Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anakyang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinanyang sah;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 UndangUndang Nomor1 Tahun1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, baikdalam pasalpasalnya maupun di dalam penjelasannya tidak memberi toleransihukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, di dalam pasalpasal tersebut tidak dijelaskan berapa batas minimal jarak antara pernikahandengan

eneMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiistri ; == === nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

sebagai Terlawan;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yangbersangkutan;Telah mendengar keterangan Pelawan;Telah mendengar Keterangan Terlawan;Telah memeriksa dan meneliti bukti bukti Pelawan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pelawan melalui kuasanya mengajukanperlawanan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 10Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Kabanjahe tanggal 10 Mei 2011, perlawanan ataspenetapan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor1

Maimuddin, Hakim Pengadilan AgamaKabanjahe akan tetapi berdasarkan pemberitahuan mediatortersebut upaya Mediasi telah gagal mencapai kesepakatandamai;Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah bahwaPelawan mohon agar istbat nikah yang telah ditetapkanoleh Pengadilan agama Kabanjahe antara yah kandungPelawan bernama Soeharto bin Soepono dengan Terlawan ibukandung Terlawan bernama Salibah Tarigan binti MulsapTarigan yang ditetapkan berdasarkan penetapan Nomor1/Pdt.P/2011/PAKbj tanggal 17 Februari 2011

pelaksanaan hukum agama, sehingga dalam acarapernikahan selalu melibatkan pihak keluarga;Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkanpengakuan dan pernyataan Terlawan yang dikaitkan denganbukti P.12.1, P.12.2, P.12.3 dan P.12.4 serta keterangantiga orang saksi Pelawan majelis berkesimpulan bahwa,meskipun tidak ada keputusan' pengadilan lain tentangkesaksian para saksi dalam perkara isbat nikah diPengadilan Agama Kabanjahe, permohonan isbat nikahsebagaimana penetapan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor1

Salibah Tarigan SalibahTarigan binti Muslap Tarigan dengan Soeharto bin ImamSoepono;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilperlawanan Pelawan dinyatakan telah terbukti dankarenanya Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar dankarenanya perlawanan Pelawan dikabulkan dengan menyatakanPenetapan istbat nikah Nomor 1/Pdt. /2011/PAKbj tanggal17 Pebruari 2011 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum18mengikat ;Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Nomor1

/Pdt.P/2011/PA Kbj tanggal 17 = Pebruari 2011 telahdinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat maka Kutipan Akta Nikah No. 32/02/111/2011tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kabanjahe, sebagai akibat adanyaPenetapan a quo harus pula dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonanPemohon/Terlawan sebagaimana Penetapan Nomor1/Pdt.P/2011/PA Kbj tanggal 17 ~Pebruari 2011 ~=telahdinyatakan batal maka petitum

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal dari 9 Nonor 233/Pdt.G/201 1/PA Mp.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (PP) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

dirukunkan kembali disebabkan sikap Pemohon yangdingin terhadap Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal 9 dari Nonor 187/Pdt.G 201 1/PA Mp.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

perselisihan dan pertengkaranyang sulit untuk dirukunkan kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tigaribu rupiah);Halaman3dari7halaman Putusan No. 10/Pid/2018/PT.SMRMenimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan padapokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah,menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusannya Nomor1/Pid.S/2017/PN.Nnk tanggal 7 Desember

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriNunukan bahwa pada hari tanggal 11 Desember 2017 bahwa SANTHYEKAWATY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan telahmengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor1/Pid.S/2017/PN.Nnk tanggal 7 Desember 2017 tersebut;2.

memiliki SITUminuman beralkohol SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan olehBupati, sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum dan oleh karenanyadijatuhi pidana, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alihHalamanSdari7halaman Putusan No. 10/Pid/2018/PT.SMRdan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 7 Desember 2017 Nomor1