Pasal 56 ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Barangsiapa;2 Memaksa pegawai negeri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakansuatu tindakan jabatan atau untuk tidak melakukan suatu tindakan jabatan yang sah;3 Melawan seorang pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yang dilakukansecara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang diwajibkan untukmemberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah dimintauntuk memberikan

negeri menurut ketentuan Pasal 215 KUHPadalah :(1).

Unsur melawan seorang pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yang dilakukan secara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundangdiwajibkan untuk memberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah diminta untuk memberikan bantuannya;Menimbang, bahwa melawan disini menurut sifatnya bertujuan untuk menghalanghalangi tindakantindakan jabatan dari seorang pegawai negeri, dan melawan ini, dilakukansetelah tindakan pegawai negeri dimulai atau sepanjang tindakan

itu berlangsung, jadi pelakuharus mengetahui bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan pekerjaan jabatannya;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.3 ini tersusun secaraberurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanperbuatan yang dilarang inimengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan melawan pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yangdilakukan secara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang

diwajibkanuntuk memberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah dimintauntuk memberikan bantuannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimanatelah di uraikan pada unsur Ad. 2 di atas bahwa pada waktu Rosid bin Tarja, Karmono BinSalirin, Eka Ramdani Bin Sahrodin, Rusmato dan Suswoyo melakukan ancaman kekerasanterhadap pegawai negeri dari Kepolisian maupun Dishubkominfo Kabupaten Tegal yaitu padahari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014

negeri sipil daerah yangditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Sehingga kesan adanya rekayasa terhadap kasus penipuantenaga kerja/calon pegawai negeri sipil dengan tersangka/terdakwa : Sdr.Susilo (in casu : Penggugat) nampak jelas adanya;Bahwa pada tingkat penyidikan sebagai Pelapor adalah : Sdr. SlametMulyono dan Hendro, padahal secara materiil kedudukan Slamet Mulyonodan Hendro adalah sebagai penghimpun dan menerima titipan dana dari 10(sepuluh) orang calon tenaga kerja/calon pegawai negeri sipil yang maumencari kerja di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya.

Masingmasingmenerima titipan 5 (lima) orang calon pegawai negeri sipil dengan rincian :Sdr. Hendro menerima titipan 5 (lima) orang, yaitu : Sdr. Eko Pramono, dkkdan Sdr. Slamet Mulyono menerima titipan 5 (lima) orang, yaitu dari SdriYuliana dkk;Bahwa selanjutnya setelah Sdr. Slamet Mulyono dan Sdr. Hendromenerima titipan dari kesepuluh calon pegawai negeri sipil tersebut,kemudian diserahkan kepada Sdr. Susilo (in casu : Penggugat) dan dari Sadr.Susilo diserahkan kepada Sdr.

negeri sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Dr.

No. 97 K/TUN/20062004 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil tanggal 27 September 2004;Memulihkan nama baik, mengembalikan hakhak serta kedudukan,harkat dan martabat Penggugat sebagai pegawai negeri sipil daerahPropinsi Jawa Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

negeri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakansuatu tindakan jabatan atau untuk tidak melakukan suatu tindakan jabatan yang sah;3 Melawan seorang pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yang dilakukansecara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang diwajibkan untukmemberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah dimintauntuk memberikan bantuannya;4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama;5 Orang yang melakukan

Unsur melawan seorang pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannyayang dilakukan secara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang diwajibkan untuk memberikan bantuan kepadanya, atau yang olehpegawai negeri tersebut telah diminta untuk memberikan bantuannya;Menimbang, bahwa melawan disini menurut sifatnya bertujuan untuk menghalanghalangi tindakantindakan jabatan dari seorang pegawai negeri, dan melawan ini, dilakukansetelah tindakan pegawai negeri dimulai atau sepanjang tindakan

itu berlangsung, jadi pelakuharus mengetahui bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan pekerjaan jabatannya;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.3 ini tersusun secaraberurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanperbuatan yang dilarang inimengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan melawan pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yangdilakukan secara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang

diwajibkan untukmemberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah diminta untukmemberikan bantuannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimanatelah diuraikan pada unsur Ad. 2 di atas bahwa pada waktu Rosid bin Tarja, Karmono BinSalirin, Eka Ramdani Bin Sahrodin, Rusmanto dan Suswoyo melakukan ancaman kekerasanterhadap pegawai negeri dari Kepolisian maupun Dishubkominfo Kabupaten Tegal yaitu padahari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014

, sekitar pukul 10.00 Wib, di Desa Kalikangkung KecamatanPangkah Kabupaten Tegal, saat itu pegawai negeri tersebut sedang melakukan kegiatan operasilalu lintas kendaraan bermotor yang merupakan operasi kepolisian rutin untuk penertiban,penindakan masyarakat pengguna jalan raya dan pemeliharaan Kamtibmas serta Kamtibcarlantassesuai dengan Surat Perintah yang ditandatangani Kasat Lantas Polres atas nama KepalaKepolisian Resor Tegal (AKP Padli, SH., SIK.)

KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021 VS YUDHA AGUNG PRATAMA, M.Sc;;

Menyatakan terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 86 AYAT (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012; ---2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) Bulan ; -----------------------3.

MUSLIKHAH ; ----------------------------------------------------------------------------- Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil No P172023 An. MUSLIKHAH, S.Pd ; ------------------------------------------------------------------------------------ 1 (satu) bendel fotocopy Skep An. MUSLIKHAH, S.Pd ; ----------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -------------------------------------------------6.

Gamblok RT. 01 RW. 01 Desa KalijambeKecamatan Bener Kabupaten Purworejo ; Agama 1S) SU essere neerneneee nersPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; "Terdakwa memilin tidak menggunakan haknya di persidangan untukdidampingi Penasihat Hukum ; 2290222 non en nono nen nn nePENGADILAN NEGERI tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara pidana terdakwa ; Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan ; Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan

Terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd binti YASIRUN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana : Pegawai Negeri Sipil yang MelanggarLarangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal86 Ayat (3). sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 278 Undangundang RI No 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalamsurat dakwaan kami ;.

MUSLIKHA ; Dikembalikan kepada terdakwa ; e 1 (satu) keping CD rekaman kegiatan ; Fotocopy kartu PNS Elektronik (KPE) Nomor 196910262005012004 An.MUSLIKHAH ;; 222222222 2 22222 one Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil No P172023 An. MUSLIKHAH, S.Pd ;1 (satu) bendel fotocopy Skep An. MUSLIKHA, S.Pd ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 5.

Purworejo, atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, Pegawai negeri Sipil, AnggotaTentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KepalaDesa, dan Perangkat Desa yang Melanggar Larangan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 86 Ayat (3) perbuatan terdakwa dilakukan dengan caraSEHAGal DEPIKUL : ~~~ nnn nn nnn meen nin neni nnn nonmnnnnanannnnannnnannsmmnnmnewana ene nnn Bahwa sebelumnya Calon Legislatif (CALEG) yang

DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT. TASPEN (PERSERO);

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANATABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI, ataudisingkat PT TASPEN (PERSERO), tempat kedudukanHalaman 1 dari 6 halaman.

DanaTabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen (Persero)),berkedudukan di Jakarta Pusat, yang terletak di Jalan JenderalSudirman Kav. Nomor 2 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan TanahAbang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DK! Jakarta;3.

DanaTabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen (Persero)),Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2019berkedudukan di Jakarta Pusat, yang terletak di Jalan JenderalSudirman Kav. Nomor 2 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan TanahAbang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DK! Jakarta;4.

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Lembaran Negara Nomor 3176);MEMUTUSKAN :PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINANDAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:a.

memperhatikan dengan seksama alasanalasan yang dikemukakan dalamsurat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan.Apabila alasanalasan dan syaratsyarat yang dikemukakan dalam permintaan izintersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahandari isteri1 Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihaklain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai

Negeri Sipilgolongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.Pasal 15(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagaisuami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.(2) Setiap ...eSWEE As sh 4ae ey)Raf hgWa NLely NFPRESIDENREPUBLIK INDONESIA8(2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipilbawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimanadimaksud dalam ayat (1).Pasal 16Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan

Untuk dapat melaksanakankewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang olehkehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalammelaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalahmasalah dalamkeluarganya.Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai NegeriSipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankanketentuan disiplin yang tinggi.Untuk melakukan perkawinan dan perceraian

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untukmenjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.Ketentuan ...PRESIDENREPUBLIK INDONESIA2Ketentuan berupa Keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagiperkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuanketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyaikedudukan sebagai Pegawai

MAIMUNAH KABALMAY;Tempat Lahir : Tual;Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/22 Juni 1958;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Baldu Hadad, Desa Mangon,Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena

TinggiAmbon perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan jumlah kerugianNegara relatif banyak, dan Terdakwa telah menikmati hasil korupsinya,dan pidana yang dijatuhkan judex facti belum setimpal dengankesalahan Terdakwa;Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang menyatakan judexfacti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambontelah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukumtidak sebagaimana mestinya karena menerapkan dakwaan primairterhadap Terdakwa yang merupakan seorang Pegawai

Negeri tidakdapat dibenarkan karena politik hukum mengenai pengaturan Pasal 2UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang berlaku bagi subyek hukum swasta dan ketentuanPasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang berlaku bagi subyek hukum PegawaiHal. 172 dari 175 hal.

No. 832 K/Pid.Sus/2017Negeri yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada ancamanpidana dalam Pasal 2 tersebut mengandung cacat yuridis karena statusatau kedudukan sebagai Pegawai Negeri seharusnya justru menjadifaktor pemberatan pidana bagi Terdakwa karena itu ketentuan yangterdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam keputusan/kebijakan Kamar Pidana MahkamahAgung RI berlaku bagi subyek hukum siapa

Negeri Sipil a.n.

Nomor: 821.1.3/08/98tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n.Oktovina Dolfina, S.E;Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan BupatiKepala Daerah Tingkat Il Sorong tanggal 31 Juli 1998, Nomor:821.1.3/08/98;Rincian Penggunaan dana peruntukan dana potongan dari wargakorban bencana sosial kebakaran di Kota Sorong sebesarRp141.000.000,00 dari Dinas Sosial Kota Sorong;Fotocopy 1 (satu) lembar bukti tranfer ke Kas Negara melalui PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., senilai

No. 2726 K/PID.SUS/201619.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Irian Jaya, Nomor: SK.813.3758 tanggal 4September 1997;Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan dari Buku Daftar Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Sorong, Nomor: 821.1.3/08/98tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n.Oktovina Dolvina, S.E.

UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, karena konsep setiap orang berarti meliputi siapa saja,Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, swasta atau bukan swasta,petani, buruh dan sebagainya, yang mempunyai wewenang.

;Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Irian Jaya, Nomor: SK.813.3758 tanggal 4September 1997;Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan dari Buku Daftar Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Sorong, Nomor: 821.1.3/08/98tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n.Oktovina Dolvina, S.E.;Hal. 42 dari 45 hal. Put.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, unsur Setiap orang adalah diperuntukkan baikbagi swasta maupun Pegawai Negeri / Pejabat yang mempunyai wewenang,lagipula dalam perkara a quo jumlah kerugian Negara sangat besar, yaituRp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh jutaenam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);Bahwa disamping itu, Putusan Judex Facti / Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi memperbaiki pertimbangan hukum dan Putusan PengadilanTipikor

Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukangugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai denganperaturan perundangundangan;3.

Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimanadimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker;Pasal 25Pegawai negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai darisuami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampai keluar akta cerai,dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud padaPasal 24 ayat (3);Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN PtiPasal 33Pelanggaran terhadap Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, termasuk melakukanperceraian

Negeri Sipil yang menyatakan jikaPegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atausurat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplinberat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPNS.

Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1990mencakup:a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untukpaling lama 1 (satu) tahun;b. pembebasan dari jabatan;c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaipegawai Negeri Sipil; dand. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudahseharusnya Penggugat wajid melaporkan keadaan rumah tangganya dangugatan perceraian

Negeri PadaKepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundangundanganyang bersangkutan;MENGADILI1.

Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukangugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai denganperaturan perundangundangan;S.

Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimanadimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker;Pasal 25 Pegawai Negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatancerai dari suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampaikeluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuansebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3):Pasal 33 Pelanggaran terhadap Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, termasukmelakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi

sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,akan tetapi berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 04 Mei 2021 dan 11 Mei2021 yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri, jelas bahwa Tergugatmengetahui adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini;Menimbang, bahwa menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jikaPegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudahseharusnya Penggugat wajib melaporkan keadaan rumah tangganya dangugatan perceraian yang telah diajukannya ke Pengadilan Negeri Pati denganRegister Perkara Nomor XXXXXX kepada Atasan/komandan darisuaminya/Tergugat di Polres Pati dan Tergugat setelah mengetahui adanyagugatan yang diajukan oleh Penggugat wajib segera melaporkan kepadaKasatkernya di Polres Pati;Menimbang, bahwa Putusan tidak dapat diterimanya gugatan (nietonvankelijk

Negeri PadaKepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundangundanganyang bersangkutan;MENGADILI1.

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ANDY SASTRA AHMAD 6S.T. bin H.AHMAD ISA;Tempat lahir : Bengkalis;Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Februari 1968;Jenis kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Sutan Syarif Kasim Gang TaufikNomor 70, Kelurahan Teluk binjai, KotaDumai/Jalan Sejati Nomor 117, KelurahanBukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur,Kota Dumai;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil;Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):1Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3November 2015 ;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri,sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengantanggal 1 Februari 2016;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan

hukum, Judex Facti tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis, dalamperkara a quo Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa meskipun subjekdeliknya adalah setiap orang namun sesungguhnya adresat Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pegawai

negeri ataupenyelenggara negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan,jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunyaharus pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yangmempunyai kedudukan dan jabatan, maka Terdakwa harus dinyatakan tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaanPrimair, pertimbangan tersebut dibenarkan Judex Facti/Pengadilan TinggiTindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan diambil alihsebagai pertimbangan sendiri;Bahwa pertimbangan Judex Facti seperti disebutkan diatas adalahpertimbangan yang tidak tepat, keliru dan kontradiktif , Karena unsur setiaporang diperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai negeri ataupenyelenggara negara, pejabat yang mempunyai wewenang, unsur setiaporang berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendirisebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segalatindakannya, terhadap

;Tempat lahir : Bambapun Kabupaten ToliToli ;Umur/tanggal lahir : 41 tahun/O9 November 1966 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Asam Il Nomor 24 RT 02 RW 06,Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, KotaPalu ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota :1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 04September 2008 ;2.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu mempertimbangkan bahwa dalamtuntutan pidana Penuntut Umum menyatakan karena ketentuan Pasal 3adalah aturan khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor Nomor 20 Tahun 2001, maka berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapatditerapbkan Pasal 2 UndangUndang Nomor

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

sejauh mungkin harus dihindarkan;. bahwa Pegawai Negeri Spil adalah unsur aparatur negara, abdinegara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baikbagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepadaperaturan perundangundangan yang berlaku, termasukmenyelenggarakan kehidupan berkeluarga;. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, makakehidupan Pegawai Negeri Spil harus ditunjang oleh kehidupanyang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai NegeriSipil

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Spil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);7.

Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagaiberikut:"Pasal 3(1) Pegawai Negeri Gpil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariPej abat ;(2) Bagi Pegawai Negeri Spil yang berkedudukan sebagai penggugatatau bagi Pegawai Negeri SGpil yang berkedudukan sebagaitergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukanpermintaan secara tertulis;(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan

PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Spil;(2)Pegawai Negeri Gpil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Spil;(3)Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabatyang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukumandisiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Spil."12.Mengubah ketentuan

Pegawai Negeri Gpil yang melakukan hidup bersamadijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980.